<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/maillll-4232477522.jpg" alt="Ismail memberikan keterangan usai dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta menggantikan Zita Anjani yang telah mengundurkan diri, Senin (23/12/2024). (Dok DPRD DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Ismail memberikan keterangan usai dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta menggantikan Zita Anjani yang telah mengundurkan diri, Senin (23/12/2024). (Dok DPRD DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ismail resmi dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta menggantikan Zita Anjani yang telah mengundurkan diri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan itu mengundurkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta usai dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Selasa (22/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengucapan sumpah dan janji Ismail dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta dilakukan melalui rapat paripurna Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2024-2029 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015452595/kriteria-barang-mewah-kena-ppn-12-persen-baru-mau-dibahas-djp-kalau-gak-ada-aturannya-masih-bebas">Kriteria Barang Mewah Kena PPN 12 Persen Baru Mau Dibahas, DJP: Kalau Gak Ada Aturannya Masih Bebas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ismail dan Zita merupakan calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 5 yang meliputi Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, dan Kramat Jati. Ismail sendiri memperoleh suara kedua terbesar setelah Zita di Dapil DKI Jakarta 5.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ismail mengatakan, dirinya akan menggantikan posisi Zita dan menjalankan tugas sebagai anggota Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah, amanah dari Bu Zita yang diberikan kepada saya. Kebetulan Bu Zita kemarin di Komisi C, jadi sekarang ini saya meneruskan amanah di Komisi C terus berjalan,&rdquo; ujar Ismail.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ismail mengaku akan terus mengawal program-program Pemprov DKI Jakarta melalui Komisi C DPRD DKI Jakarta bidang keuangan. Sehingga, berbagai anggaran yang telah dialokasikan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentunya berkaitan dengan Komisi C biasanya perda-perda (terkait) retribusi maupun pajak-pajak yang ada di Pemprov DKI itu kita akan bahas ke depannya bagaimana solusi terbaik,&rdquo; kata Ismail.</div>

Ismail resmi dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta menggantikan Zita Anjani yang telah mengundurkan diri.

Ismail Resmi Gantikan Zita Anjani yang Mengundurkan Diri Usai Dilantik Sebagai Utusan Khusus Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/IMG-20240208-WA0045-3830561816.jpg" alt="Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jatim, Kamis (8/2)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jatim, Kamis (8/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaknai Idul Adha salah satunya lewat teladan yang dicontohkan Nabi Ismail. Mahfud memuji sikap Ismail yang pada masa remajanya sudah mampu memberikan teladan untuk taat kepada ketetapan-ketetapan Allah SWT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayangkan, Ismail umur 14, remaja waktu itu, 12-14 atau istilah Arabnya menjelang balig, anak sekecil itu sudah memberi tahu kepada kita, kepada manusia, jangan kau membebani kesepakatan, merusak kesepakatan. Nah, kesepakatan saat itu tunduk kepada aturan Allah, kesepakatan sekarang tunduk kepada Allah dan seluruh aturan-aturan yang disepakati," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (18/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menekankan, tunduk kepada aturan-aturan yang disepakati itupun merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Karenanya, musyawarah itu bagian demokrasi dan bagian dari perintah untuk ditaati atas kesepakatan-kesepakatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014770835/chandrika-chika-sangat-menyesal-lakukan-pesta-ganja-hingga-ditangkap-polisi">Chandrika Chika Sangat Menyesal Lakukan Pesta Ganja hingga Ditangkap Polisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konteks bernegara, kata Mahfud, kalau sejak awal disepakati Indonesia jadi kerajaan, silakan menjadi raja untuk berkuasa dengan prinsip pemerintahan yang adil. Tapi, jika disepakati demokrasi, maka taati aturan-aturan yang disepakati dalam demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menerangkan, dalam bernegara konsep mistaqan ghalidzan atau kesepakatan suci yang wajib ditaati merupakan ideologi dan konstitusi. Yang mana, sudah dilahirkan melalui perdebatan panjang demi membangun masyarakat demokratis, egaliter dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Usul untuk menjadi nepotis dan dinasti bukan tidak ada, perdebatan pada 10 Juli 1945 itu beberapa tokoh dari daerah yang punya kerajaan berpengaruh, itu usulnya ketika negara ini didirikan dalam bentuk apa sih, ada yang usul kerajaan saja, monarki, sehingga itu dinasti. Tapi, Bung Karno tidak, modern saja, modern sekarang ini sudah kita bangun republik saja," ujar Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menuturkan, larangan ada dinasti tercantum pula dalam sila keempat di Pancasila dan itu tidak boleh dikhianati. Jadi, tidak boleh ada anak, ponakan atau keluarga yang menduduki jabatan publik dengan difasilitasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah tidak boleh orang memilih anak, keluarga atau ponakan menduduki jabatan? Boleh, dalam demokrasi boleh, tapi tidak difasilitasi dengan katrol. Tapi, dia sudah dididik untuk itu dan mempunyai prestasi cukup, ikut berkompetisi secara fair, bukan sekadar berkompetisi," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu yang membuat Mahfuf memuji sikap Ismail yang telah memberi teladan penting bagi umat manusia sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Bahkan, teladan yang diberikan Ismail remaja menjadi teladan abadi bagi kemanusiaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pun dalam kehidupan bernegara. Bagi Mahfud, Ibrahim, Siti Hajar bahkan Ismail remaja sudah memberi pelajaran penting kalau negara ingin baik elemen-elemen yang ada harus pula baik. Lalu, taat terhadap aturan-aturan yang disepakati merupakan salah satu kunci.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"2000 tahun sebelum Masehi, pelajaran abadi bagi kemanusiaan, bagi orang yang ingin membangun kehidupan keluarga yang baik dan ingin membangun kehidupan bermasyarakat yang baik," pungkas Mahfud.</div>

Mahfud MD memuji sikap Ismail yang pada masa remajanya sudah mampu memberikan teladan untuk taat kepada ketetapan-ketetapan Allah SWT.

Mahfud MD: Nabi Ismail Berikan Teladan Abadi Sosok Anak Muda yang Mematuhi Aturan

ismail

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ismail

Berita Terkini

Ismail Resmi Gantikan Zita Anjani yang Mengundurkan Diri Usai Dilantik Sebagai Utusan Khusus Prabowo

Mahfud MD: Nabi Ismail Berikan Teladan Abadi Sosok Anak Muda yang Mematuhi Aturan

Download Aplikasi JawaPos.com