<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-115011-222905027.jpeg" alt="Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki saat peluncuran Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki saat peluncuran Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyebaran ajaran Islam pada masa lampau meninggalkan beragam warisan budaya. Kekayaan warisan budaya itu membentuk entitas sendiri, yakni Islam Nusantara. Agar warisan budaya itu tidak lenyap ditelan waktu, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkanEnsiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menuturkan, ensiklopedia itu menjadi tonggak sejarah dalam melestarikan dan menghargai kekayaan warisan budaya Islam di Indonesia. &ldquo;Ensiklopedia ini bukan hanya sebagai sumber referensi, tetapi juga sebagai wujud komitmen kita untuk mewarisi dan meneruskan nilai-nilai luhur yang telah ditinggalkan para pendahulu kita,&rdquo; papar Wamenag di Jakarta pada Rabu (28/2). Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, dengan pengetahuan seni dan budaya Islam, masyarakat dapat memperkuat identitas keislaman sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. &ldquo;Mari kita bergandengan tangan, bekerja keras, dan mendedikasikan diri untuk mewujudkan visi besar dalam melayani kebutuhan keagamaan masyarakat,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Ahmad Zayadi mengatakan, penyusunan buku Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara itu melibatkan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). &ldquo;Kami juga melibatkan para penulis dari berbagai kampus dan peneliti independen. Keterlibatan mereka memberikan dimensi yang lebih luas dan mendalam pada ensiklopedi ini,&rdquo; paparnya. Zayadi menyebut, pihaknya berhasil menghimpun lebih dari 216 entri yang mencakup kekayaan seni budaya Islam dari 38 Provinsi se-Indonesia. &ldquo;Kerja sama itu menciptakan sinergi yang luar biasa, memadukan keilmuan dan keberagaman perspektif, sehingga menghasilkan karya yang komprehensif dan mendalam,&rdquo; jelasnya. Zayadi berharap ensiklopedia itu dapat menjadi pemacu semangat bagi masyarakat Islam untuk mengembangkan literasi seni budaya dan khasanah keagamaan Islam di Nusantara.

Penyebaran ajaran Islam pada masa lampau meninggalkan beragam warisan budaya. Kekayaan warisan budaya itu membentuk entitas sendiri.

Melihat Kekayaan Warisan Islam di Nusantara lewat Ensiklopedia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/IMG-20231005-WA0059-2328871488.jpg" alt="Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengunjungi mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan, Kamis (5/10)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengunjungi mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan, Kamis (5/10)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengunjungi mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Cipedak, Jakarta Selatan, Kamis (5/10) malam. Ganjar dan istri Siti Atikoh mendapat sambutan hangat, saat tiba di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah sekitar pukul 19.40 WIB. Kiai Said Aqil Siroj mengaku bersyukur atas kedatangan Ganjar. Ia pun mendoakan agar Ganjar terpilih menjadi presiden 2024. "Alhamdulillah malam hari ini pesantren atsaqofah kedatangan tokoh nasional yang Insyaallah Tuhan memberikan jalan kemudahan beliau akan terpilih menjadi presiden yang akan datang yaitu Pak Ganjar Pranowo," ucap Said. Kiai Said juga mengaku memiliki kedekatan dengan kakek dari Siti Atikoh, KH Hisyam Abdul Karim. Menurutnya, Kyai Hisyam adalah pejuang Nahdlatul Ulama (NU) asal Purbalingga. "Beliau yang saya kenal dekat itu kakek istri beliau adalah KH Hisyam Rois Syuriah NU dua periode tahun 1973 sampai 1983," paparnya. Sedangkan dengan Ganjar, lanjut Kiai Said, sudah bersahabat sejak mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi Anggota DPR RI. "Tapi yang jelas (Ganjar) dengan saya dekat sekali sejak masih DPR dan Gubernur," ungkapnya. Kiai Said lantas berpesan kepada Ganjar untuk bisa mempertahankan konsep Islam Nusantara, saat terpilih menjadi presiden nantinya. "Jadi, ide saya tentang Islam Nusantara nanti kalau Mas Ganjar jadi presiden itu diteruskan kalau perlu di ekspor ke luar negeri. Satu jalan adalah Islam menyatu dengan budaya. Budaya dijadikan pondasi Islam itu adalah Islam yang ramah," pesan Kyai Said. Sementara itu, Ganjar mengatakan bahwa kedatangan di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah disambut hangat oleh keluarga pengasuh. Ia mengaku membicarakan soal kebangsaan bersama Kiai Said. "Tidak hanya minta soal cawapres, tapi juga soal bernegara, berbangsa, cerita soal Islam nusantara tadi karena itu sangat ideologis dan jauh sangat penting dari yang sifatnya pragmatis," ucap Ganjar. Ganjar pun mengaku mendapat banyak wejangan, terutama soal sejarah Islam di Indonesia beserta tokoh-tokohnya. "Kita mesti kukuh mempertahankannya. Istilah lain kita punya kepribadian dalam kebudayaan," pungkasnya.

Ganjar dan istri Siti Atikoh mendapat sambutan hangat, saat tiba di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah sekitar pukul 19.40 WIB.

Kunjungi KH Said Aqil, Ganjar Dipesankan soal Islam Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/WhatsApp-Image-2023-06-10-at-150306-1788712739.jpg" alt="Festival Kitab Kuning angkat khazanah kitab kuning Kiai Saleh Lateng jadi Rangkaian Banyuwangi Festival (B-Fest)." width="100%">
<figcaption>Festival Kitab Kuning angkat khazanah kitab kuning Kiai Saleh Lateng jadi Rangkaian Banyuwangi Festival (B-Fest).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rangkaian Banyuwangi Festival (B-Fest) kembali menggelar Festival Kitab Kuning. Kali ini, bakal mengangkat khazanah kitab kuning Kiai Saleh Lateng yang tak ubahnya harta karun bagi Islam Nusantara. Di dalamnya terdapat ratusan kitab langka yang sulit ditemukan saat ini. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan, upaya mengangkat kembali harta karun peninggalan Kiai Saleh tersebut sebagai upaya merestorasi keilmuan para ulama yang terkandung di dalamnya. &rdquo;Ilmu yang terpendam di dalam kitab tersebut, harus kembali dihadirkan,&rdquo; ungkap Ipuk Fiestiandani, Jumat (9/6). Para ulama terdahulu, menurut Ipuk, telah berhasil mencetak generasi yang memiliki keimanan yang kuat, sekaligus kecintaan pada negeri yang kokoh. Sehingga, mereka mampu mengusir penjajah pada masanya. &rdquo;Spirit keimanan dan nasionalisme dari para pejuang dahulu itu, saya kira tidak terlepas dari sentuhan ilmu para ulama. Sehingga mereka tidak segan berjuang dengan ikhlas. Hal ini perlu kita gali lebih jauh,&rdquo; jelas Ipuk Fiestiandani. Lebih jauh, Ipuk berharap, acara itu tidak sekadar menjadi oase keteladanan bagi generasi sekarang. Namun, juga bisa menghadirkan para peneliti dan penggiat kajian keislaman dari dunia ke Banyuwangi. &rdquo;Banyuwangi ini memiliki karakter keberagamaan yang unik. Ini menarik untuk diteliti lebih jauh. Apalagi dengan terbukanya sejumlah koleksi kitab-kitab yang dulu tertutup, kini bisa diakses,&rdquo; harap Ipuk Fiestiandani. Kiai Saleh merupakan ulama ternama di Banyuwangi yang hidup antara 1864-1952. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang intelektual terkemuka dan juga aktivis-pejuang yang gigih. Dia termasuk salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah menjadi Mustasyar PBNU pada 1928. &rdquo;Selain kiprahnya yang luar biasa, Kiai Saleh juga memiliki koleksi kitab yang menakjubkan. Ini yang sedang kita tampilkan pada festival kali ini,&rdquo; ujar kurator pameran, Ayung Notonegoro. Setidaknya ada tiga hal yang ditampilkan. Mulai dari naskah kuno, kitab ulama Nusantara dan sejumlah kitab yang memiliki parateks bernilai sejarah dan mengandung pengetahuan. &rdquo;Semua akan disajikan dengan informatif. Sehingga pengunjung umum pun dapat menikmatinya,&rdquo; ujar Ayung. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Banyuwangi Yusdi Irawan menyebutkan, kegiatan Festival Kitab Kuning itu digelar pada 10-13 Juni di Masjid Kiai Saleh Lateng. Selain pameran, juga ada lomba baca kitab dan pengajian umum kitab kuning. &rdquo;Mari hadir dan meriahkan acaranya. Untuk pameran dibuka mulai pukul sembilan pagi sampai sembilan malam. Gratis dan terbuka untuk umum,&rdquo; tutur Yusdi Irawan.

Rangkaian Banyuwangi Festival (B-Fest) kembali menggelar Festival Kitab Kuning, mengangkat khazanah kitab kuning Kiai Saleh Lateng

Kembali Digelar, Festival Kitab Kuning Bakal Hadirkan Ratusan Kitab Langka Koleksi Kiai Saleh Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-haul-ayah-jokowi-said-aqil-blak-blakan-soal-islam-nusantara_m_.jpg" alt="Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menegaskan, Islam Nusantara bukanlah aliran ataupun mazhab. Karena hanya istailah lain dari kesinambungan Islam dengan budaya yang ada di nusantara." width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menegaskan, Islam Nusantara bukanlah aliran ataupun mazhab. Karena hanya istailah lain dari kesinambungan Islam dengan budaya yang ada di nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menegaskan, Islam Nusantara bukanlah aliran ataupun mazhab. Karena hanya istailah lain dari kesinambungan Islam dengan budaya yang ada di nusantara. "Islam Nusantara itu bukan mazhab,&nbsp;bukan aliran tapi islam yang ramah terhadap budaya di nusantara," kata Said Agil dalam ceramahnya di acara Haul ayah Preisden Joko Widodo, Wijiatno Notomihardjo, di Boyolali, (20/1). Menurutnya banyak yang salah menafsirkan makna Islam Nusantara yang belakangan diperdebatkan.&nbsp;Untuk mendudukkan masalah tersebut Said Agil menerangkan, bagaimana kerajaan Islam di nusantara berkuasa tanpa harus menghancurkan budaya. Said Agil meminta kepada ribuan jamaah yang menghadiri cara tersebut untuk menghormati budaya nusantara dan tak melupakan sejarah.&nbsp;"Mari salaing menghargai dan menjaga budaya yang ada," imbuhnya. Diketahui, Haul ayah Joko Widodo itu diinisiasi oleh Ketua Pagar Nusa, Nabil Hoesain. Pada kesempatan pria yang akarab disapa Gus Nabil itu juga mengaku sepakat dengan ucapan Ketum PBNU Said Aqil yang mengatakan kelompok ahlussunnah waljamaah (Aswaja) bisa mewarnai khazanah politik di Indonesia. "Kalau mau ahlusunnah turut mewarnai politik Indonesia, maka masukilah partai-partai politik seperti Golkar, PKB, PDIP dan lainnya. Ini kan sesuai perintah Kyai," ujar Gus Nabil yang nyaleg untuk DPR RI dari PDI Perjuangan.

Di Haul Ayah Jokowi, Said Aqil Blak-Blakan Soal Islam Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pro-kontrak-ini-penjelasan-islam-nusantara-secara-ringkas_m_.jpg" alt="Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8)." width="100%">
<figcaption>Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pro kontra ihwal <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2018/mui-sumut-kaji-soal-penggunaan-nama-islam-nusantara" target="_blank">Islam Nusantara</a> berkembang belakangan di kalangan masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan aliran sesat gaya baru.&nbsp; Namun apa sebenarnya Islam Nusantara?. Secara ringkas, Islam Nusantara dibeberkan dalam sebuah diskusi bertemakan 'Islam Nusantara: Paham, Aliran Atau Gagasan?'. Diskusi tersebut digelar di Hotel Madani, Medan, Sabtu (18/8). Diskusi itu dihadiri sejumlah tokoh. Diantaranya, Ketua ISNU Sumut Nispul Khoiri, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak yang juga Mustasyar PWNU Sumut, serta Dekan FKM UIN Sumatera Utara Azhari Akmal Tarigan.&nbsp; Juga hadir, Wakil Ketua PWNU Sumut Zainul Irfan Harahap, Ketua PCNU Kota Medan Ahmad Firdausy Hutasuhut, Aswan Jaya, Pengurus MUI Sumut Fahruddin Azmi, serta puluhan peserta seminar. Di awal diskusi, peserta mencecar pertanyaan seputar polemik Islam Nusantara. Berbagai pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan dengan gamblang oleh Ahmad Baso yang notabene penulis buku berjudul Islam Nusantara.&nbsp; "Islam Nusantara itu Islam yang diperkaya dengan tradisi ke-Indonesiaan. Sejak pertama masuk ke Indonesia, para penyebar Islam mengakomodir sejumlah tradisi ke-Indonesiaan," katanya. Ahmad Baso pun menyebutkan tradisi Islam Nusantara yang dipraktikkan sebagian besar rakyat Indonesia. Di antaranya tradisi muludan, tahlilan dan lainnya. "Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di nusantara, setidaknya sejak abad ke-16," terangnya. Lebih lanjut lagi dia menjelaskan, Islam Nusantara merupakan hasil interaksi, konstektualisasi, indigenisasi, dan divernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. "Sederhananya, Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan ada istiadat lokal Indonesia dalam merumuskan fikihnya," pungkasnya.

Pro Kontrak, Ini Penjelasan Islam Nusantara Secara Ringkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-sumut-kaji-soal-penggunaan-nama-islam-nusantara_m_.jpg" alt="Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8)." width="100%">
<figcaption>Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Polemik wacana Islam Nusantara masih bergulir. Fakta di lapangan masih banyak pro kontra yang terjadi. Di Sumatera Utara istilah Islam Nusantara masih dalam kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu disampaikan langsung oleh Pengurus MUI Sumut Fahruddin Azmi dalam Seminar Nasional Islam Nusantara yang digelar oleh Ikatan Sarjana Nadhalatul Ulama (ISNU)&nbsp; Sumatera Utara di Hotel Madani, Sabtu (18/8). Fahruddin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memberikan tanggapan ihwal wacana Islam Nusantara tersebut. Namun dia tak menampik soal perdebatan. Khususnya soal ajaran Islam yang berkaitan dengan ayat-ayat Alquran. "Justru ini melahirkan khazanah dunia Islam," sebutnya. Islam kata Fahruddin, memberikan kebebasan memahami agama dengan nalar. Tapi dalam berbagai hal seperti aqidah tidak ada perbedaan. "Dengan tersebarnya agama ini. maka Islam dipahami berdasarkan keyakinan pemeluk barunya. Ini menjadi persoalan sehingga beberapa ulama membuat metodologi,&rdquo; tandasnya. Ada tiga metodologi yang diberikan ulama atas perkembangan Islam, yakni Metodologi Takwimiyah yaitu menyempurnakan budaya dan memasukannya ke dalam Agama Islam. Kemudian metodologi Takwiniyah yakni memelihara budaya dan mendampinginya dengan nilai islam. Serta Tabdil yaitu mengganti budaya itu. "Ini yang dilakukan oleh Wali Songo saat menyebarkan Islam ke Nusantara. Dan memang ada yang belum disempurnakan," sebut Fahruddin. Ihwal Islam Nusantara, menurutnya adalah bentuk usaha kreatif dengan memaknai Islam sesuai konteks. Itu tidak masalah karena menjadi bagian dari cara mengembangkan Islam. "MUI melihat Islam di Indonesia sudah ada di jalan yang tepat bahkan Islam di Indonesia sudah berhasil meletakan dasar-dasar kenegaraan," sebutnya. MUI Sumut masih melakukan penelitian mendalam terkait itu. Mulai dari kajian buku hingga penelusuran dasar pemikirannya. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut Maratua Ismanjuntak mengatakan, masih banyak orang yang salah paham memaknai Islam Nusantara. Banyak yang menyalahkan tanpa memahami isinya secara holistik. "Kalo di Sumut kerukunan antar umat beragama terjamin, yang menjadi masalah itu intern umat beragama," sebutnya. Mewakili akademisi, Azhari Akmal Tarigan dari UIN Sumut mengatakan tidak ada masalah soal Islam Nusantara bagi kalangan perguruan tinggi terutama perguruan tinggi agama.&nbsp; Sebab di perguruan tinggi agama, Islam itu dibahas dari berbagai aspek. Masalah justru berada di akar rumput.&nbsp; "Di tengah masyarakat, islam itu disampaikan tanpa metodologi jadi hanya menerima produk sehingga dilontarkan Islam Nusantara banyak yang menolak, " ungkapnya.

MUI Sumut Kaji soal Penggunaan Nama Islam Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-islam-nusantara-din-syamsuddin-bantah-diutus-jokowi-ke-sumbar_m_.jpg" alt="Din Syamsuddin" width="100%">
<figcaption>Din Syamsuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meluruskan soal polemik mengenai penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Hal ini menyusul beredar kabar yang menyebutkan, Din diutus Presiden Joko Widodo ke Sumbar karena polemik ini. "Soal saya diutus Presiden ke Sumbar itu tidak benar, itu fitnah ya. Nggak ada utus mengutus dan niatan ke sana," katanya, ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8). Soal penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumbar, tokoh Muhammadiyah ini mengatakan, dia sudah bicara dengan Ketua MUI Sumbar, Buya Yusrizal. Secara terus terang, Din mengaku mengerti perasaan para pemeluk agama Islam di tanah Minang. Pasalnya, muslim di ranah Minang sudah memiliki adat istiadat yang terkenal dengan ideologi "adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah". Mereka lanjut Din, sudah memiliki adat istiadat dan praktik yang diterapkan. Sehingga akan terganggu dengan paham luar atau baru. "Saya bisa paham perasaan mereka di sana, di tanah Minang, yang terkenal dengan ideologi adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah. Kemudian ada paham yang baru, yang membuat mereka disudutkan. Saya bisa pahami," katanya. Dia menyampaikan, pesan utama bukan substansi Islam Nusantara. Melainkan agar sesama umat Muslim jangan saling menegasi atau menafikan. Laki-laki asal Sumbawa ini mengajak agar sesama umat Islam untuk tidak menafikan. MUI, lanjut dia, terdapat perimbangan ukhuwah Islamiyah. Pertimbangan ini yang dia minta untuk digunakan. Jangan sampai nanti muncul aksi tolak menolak. Karena rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang berniat adu domba, apalagi jika masalah ini terus diperdebatkan. Dia mengajak, agar antara MUI Sumbar dengan bidang yang dia pimpin, sama-sama jalankan tugas dan fungsi. MUI Sumbar bertugas untuk menjaga akidah di ranah Minang. "Sesama muslim bisa saling menghargai dan nggak usah diperdebatkan panjang lagi," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Soal Islam Nusantara, Din Syamsuddin Bantah Diutus Jokowi ke Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-sumbar-tolak-islam-nusantara-ini-komentar-rektor-uin-imam-bonjol_m_230950.jpg" alt="Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Eka Putra Wirman" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Eka Putra Wirman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Eka Putra Wirman turut berkomentar terkait penolakan Islam Sunantara oleh MUI Sumatera Barat. Eka menilai, tidak ada larangan perbedaan pendapat antara MUI Pusat dan MUI Sumbar. Sebab, hal tersebut memang ranah dan otoritas MUI. Ia menduga, lahirnya perbedaan pendapat karena berbeda definisi antara yang mengusung konsep Islam Nusantara dengan yang melarang. "Jangan-jangan defenisinya berbeda. Perlu musyawarah menyelesaikannya," kata Eka saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (26/7). Eka berpandangan, penolakan Islam Nusantara yang disampaikan MUI Sumbar adalah bagian dari antisipasi di tengah umat Islam. Sehingga, tidak kebablasan dan salah memahami agama. "Mungkin, MUI Sumbar mengantisipasi terjadinya dampak negatif. Langkahnya dengan cara menolak, agar tidak terjadi begini, begitu. Agar umat tidak keliru memahami Islam. Penolakan ini lebih pada kehati-hatian MUI Sumbar, dan bukan substansi," bebernya. Secara konten, lanjut Eka, Islam Nusantara tidak bermasalah. Sebab, konsepnya mengisyaratkan bahwa pengamalaman keagamaan bercorak nusantara. "Kita yakin, MUI Sumbar menolak Islam Nusantara karena mengkaji efek samping dari label itu," tutup Eka yang tergesa hendak terbang ke Lombok, NTB. Sebelumnya, MUI Sumbar menerbitkan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2018 tentang penolakan Islam Nusantara. Keputusan tersebut lahir setelah para ulama se Sumbar menggelar Rakor bersama di Kota Padang. Dengan tegas, MUI Sumbar mengatakan, Islam Nusantara tidak dibutuhkan di Ranah Minang. "Kami, MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota se Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa Islam Nusantara dalam konsep, pengertian, defenisi apapun tidak dibutuhkan di Ranah Minang. Bagi kami, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu ditambah lagi dengan embel-embel apapun," kata Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar. Menurut Buya Gusrizal dalam surat tersebut, istilah Islam Nusantara melahirkan berbagai permasalahan yang akan mengundang perdebatan yang tidak bermanfaat, dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalana penting yang sedang dihadapi. Bahkah, istilah Islam Nusantara bisa membawa kerancuan dan kebingungan di tengah umat dalam memahami Islam. "Susunan bahasa Indonesia yang menganut konsep DM, menunjukkan pembatasan Islam dalam wilayah yang disebut Nusantara. Ini berakibat terjadinya pengerdilan dan penyempitan ruang lingkup Islam yang semestinya menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta (rahmatan lil'alamiin) dan untuk seluruh umat manusia (kaaffatan linnaas)," terang Buya. Jika pendekatan kultural yang menjadi ciri khas Islam Nusantara, maka itu bukanlah monopoli Islam Nusantara. Namun, menjadi suatu karakter umum dakwah di berbagai wilayah dunia karena sikap Islam terhadap tradisi dan budaya tempatan, telah tertuang dalam kajian ilmu Ushul al-Fiqh secara terang. Bahkan, para ulama Sumatera Barat dengan perjalanan panjang sejarah dakwah Islam di Ranah Minang yang diwarnai dengan dinamika yang begitu hebat, telah menjalani langkah-langkah pendekatan kultural tersebut bahkan mereka sampai kepada komitmen bersama melahirkan "Sumpah Sati Marapalam" dengan falsafahnya yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau sampai hari ini yaitu: Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adat Mamakai". "Walaupun telah sampai pada titik kebersamaan tersebut namun tak seorang pun ulama Minangkabau menambah label Islam di Minang ini dengan Islam Minang," tegasnya. Selain itu, tambahnya, jika dimaksudkan dengan Islam Nusantara adalah Islam yang toleran, tidak radikal kemudian memperhadapkan dengan kondisi Timur Tengah sekarang, maka sikap ini mengandung tuduhan terhadap ajaran Islam sebagai pemicu lahirnya sikap radikal dan tindakan kekerasan terhadap konflik Timur Tengah. Ini juga pencideraan terhadap ukhuwwah Islamiyyah antara kaum muslimin di dunia, karena perjuangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seperti Palestina, sangat tidak pantas dilabeli dengan radikalisme dan kekerasan. "Seharusnya mereka mendapatkan simpati kita kaum muslimin di negeri ini sebagaimana mereka memperlakukan kita di saat perjuangan kemerdekaan Indonesia dahulunya," tambahnya.

MUI Sumbar Tolak Islam Nusantara, Ini Komentar Rektor UIN Imam Bonjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/label-nusantara-mengurangi-kesempurnaan-islam-dunia_m_230953.jpg" alt="Wakil Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Dr Zulkarnain" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Dr Zulkarnain</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsep Islam Nusantara dipandang mengecilkan nama Islam yang sejatinya tanpa embel-embel. Jika maksud Islam Nusantara adalah soal keramahan washatiyah, moderat, toleransi atau pun membaur dengan budaya, tanpa diberi tambahan "Nusantara" pun, Islam sudah menjalankan hal itu sejak lama. "Menambahkan label Nusantara malah mengurangi kesempurnaan Islam. Islam itu milik dunia, bukan Nusantara," tegas Wakil Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Zulkarnaini saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (26/7). Menurut dosen Hukum Islam UIN IB Padang itu, MUI Sumbar melihat, ada hal-hal yang bertentangan dengan konsep Islam Nusantara. Terutama dalam hal toleransi. Misalnya, mengajak seorang muslim ikut merayakan natal di Gereja. Lalu, muslim tersebut menolak demi menjaga akidahnya. "Apakah menolak itu tidak toleransi? MUI Sumbar menduga, gejala-gejala itu yang tampak di konsep Islam nusantara. Makanya, kami sepakat, Ranah Minang tidak membutuhkan label Islam Nusantara," terangnya. Zulkarnaini menegaskan, Islam di Ranah Minang sudah lama berproses dengan adat. Makanya falsafat Adat Basandi Syara', Sayar' Basandi Kitabullah menjadi landasan orang Minangkabau dalam beragama dan adat. Tentunya, kebiasaan adat yang dipakai, tidak bertentangan dengan syariat Islam. "Tapi, tidak ada istilah Islam Minang," tegasnya. Lantas, dengan landasan Islam Nusantara, kelak suatu yang bertentangan dengan agama bisa ditolerir. Misalnya, saat terjadinya kegiatan-kegiatan yang banyak maksiat. "Lalu, kami protes, apakah itu dinilai tidak toleransi? Harusnya umat tenang-tenang saja?," kata Zulkarnaini. Terkait perbedaan pendapat antara MUI Pusat dengan Sumbar, menurut Zulkanaini adalah sebuah hal yang wajar dan dibolehkan. "Misalnya, MUI Pusat menyebut kopi luak itu halal, sedangkan MUI Sumbar tidak. Masa kotoran musang halal. Jadi, tidak harus sama pendapat MUI Pusat dengan daerah," tutupnya. Sebelumnya, MUI Sumbar menerbitkan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2018 tentang penolakan Islam Nusantara. Keputusan tersebut lahir setelah para ulama se Sumbar menggelar Rakor bersama di Kota Padang. Dengan tegas, MUI Sumbar mengatakan, Islam Nusantara tidak dibutuhkan di Ranah Minang. Jika pendekatan kultural yang menjadi ciri khas Islam Nusantara, maka itu bukanlah monopoli Islam Nusantara. Namun, menjadi suatu karakter umum dakwah di berbagai wilayah dunia ini karena sikap Islam terhadap tradisi dan budaya tempatan, telah tertuang dalam kajian ilmu Ushul al-Fiqh secara terang. Bahkan, para ulama Sumatera Barat dengan perjalanan panjang sejarah dakwah Islam di Ranah Minang yang diwarnai dengan dinamika yang begitu hebat, telah menjalani langkah-langkah pendekatan kultural tersebut bahkan mereka sampai kepada komitmen bersama melahirkan "Sumpah Sati Marapalam" dengan falsafahnya yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau sampai hari ini yaitu: Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adat Mamakai".

Label Nusantara Mengurangi Kesempurnaan Islam Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-sumbar-komitmen-tolak-islam-nusantara_m_230864.jpg" alt="Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar." width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) menolak Islam Nusantara. Sebelumnya, keputusan serupa juga disepakati MUI kabupaten/kota se-Sumbar. Berdasarkan surat resmi tertanggal 21 Juli 2018, mereka secara tegas menyatakan bahwa Islam Nusantara tidak dibutuhkan di Ranah Minang. Penolakan tersebut mendapat respons langsung dari MUI Pusat. Hal itu dipandang menyalahi khittah dan jati diri MUI itu sendiri. "Sudah menyalahi khittah MUI sebagai wadah musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai organisasi," kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/7). Seharusnya, kata Zainut, MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat ukhuwah Islamiyah dan bukan sebaliknya. MUI harus bisa mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh) dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan. Khususnya yang berkaitan dengan masalah umat Islam. Pernyataan MUI Pusat langsung dibalas Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar yang dituangkan dalam akun facebook pribabi Buya Gusrizal Gazahar. Tulisan diunggah di beranda faceebok pada Kamis (26/7) sekitar pukul 03.00 WIB dengan judul Amanah Kami Tunaikan. Dalam tulisan itu, Buya Gusrizal mengatakan bahwa membiarkan umat bingung dengan pernyataan orang-orang yang mengusung Islam Nusantara sesuai seleranya. Seperti menuding Islam Arab sebagai Islam Radikal, Islam penjajah dan lainnya, berarti mengabaikan tugas keulamaan dalam menjaga kesatuan umat. Suatu istilah yang dilahirkan sebagian umat, kemudian disebarkan dengan kekuasaan dari meletakkan tugu sampai mengarahkan berbagai institusi. "Itu jauh sekali dari taswiyyatul manhaj. Bahkan mengabaikan bagian umat Islam lain yang belum tentu bisa menerima konsep yang diusung tersebut," tulis Buya. Ketika penganut sekuler, liberal dan pluralis menjadikan Islam Nusantara sebagai payung tumpangan mereka, itu bukan lagi perkara furu yang bisa didiamkan begitu saja. "Ketika sikap diambil oleh ulama Sumbar, kami bukan hanya membaca dan mendengar paparan konsep, sehingga dengan enteng dikatakan salah persepsi," tegasnya. "Kami melihat perkataan, perbuatan dan sikap yang dilakukan di bawah konsep itu jauh melenceng. Maka kami memadukan antara pemahaman konsep dengan aplikasi di lapangan, itulah langkah berpendapat dalam kasus aktual. Kalau tidak demikian, berarti kita membohongi diri sendiri," ulas Buya dalam tulisan. MUI Sumbar sudah melahirkan sikap dan siap mengajak semua kembali kepada nama agama yang diberikan oleh Zat Yang Maha Menurunkan Syari&rsquo;at Agama ini. Yaitu, Islam (QS. Ali &lsquo;Imran 19, 85, al-Maidah 3 dan al-Shaff 7) tanpa ada embel-embel apapun. "Mudah-mudahan tidak dilupakan bahwa telah dua kali saya juga mengkritik istilah Islam Wasathiy di hadapan pengurus lembagai keulamaan ini di Lombok dan di Bogor," jelasnya. Satu mumayyizat (keistimewaan) tidak bisa dilabelkan kepada Islam. Karena akan memunculkan pemahaman yang rancu di tengah umat. Seluruh mumayyizaat harus dipahami secara utuh dan tidak bisa berdiri sendiri. "Kalau hanya kekhususan budaya dan tradisi yang menjadi alasan menambah Islam dengan wilayah dan sifat lainnya. Bagi kami itu bukanlah dalil. Karena semua tradisi dan budaya tetap kami saring dengan konsep uruf dalam dalil hukum," urai Buya Gusrizal. "Kami tegak menjaga Ranah Minang tempat kami menghirup udaranya, meneguk airnya. Sehingga kami merasakan detak nadi kehidupannya. Karena kami yang hidup di tengah masyarakatnya, maka kami bertanggungjawab mengatakan bahwa negeri kami tidak membutuhkan istilah Islam Nusantara. Dan juga tambahan apapun di belakang nama Islam. Karena kata itu sangat sempurna dalam pandangan kami," bebernya. Dalam menjalankan dakwah dan mengamalkan tradisi, MUI Sumbar sudah memiliki konsep yang menyatukan ormas Islam apapun di Ranah Minang selama ini. Hal itu tertuang dalam Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, Syara Mangato Adat Mamakai. "Kami tempatkan falsafah kehidupan itu dalam pengamalan agama kami yang semenjak ulama-ulama tua kami. Namanya adalah Islam. Tanpa ada tambahan apapun. Karena kami tidak mampu menggandengkan apapun dengan nama yang sempurna itu," tulis lulusan Al-Azhar itu. "Sekali kata dikatakan, seribu pikiran menjadi timbangan. Pantang bertarik surut ke belakang, kecuali Alquran dan sunnah yang menentang," tegas Buya.

MUI Sumbar Komitmen Tolak Islam Nusantara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#islam nusantara

Berita Terkini