<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/IMG_6234JPG-1305570526.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya mencapai islah atau rekonsiliasi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang diprakarsai para masyayikh dan mustasyar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12).&nbsp; Pertemuan tersebut berlangsung khidmat, yang mempertemukan kedua pucuk pimpinan PBNU dalam satu meja, sehingga mengakhiri sengketa yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebagai jalan keluar terbaik, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) secara bersama-sama. &ldquo;Alhamdulillah, hari ini kita semua menjadi saksi sebuah peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam telah menyepakati bahwa solusi terbaik untuk jam&rsquo;iyah adalah melalui Muktamar bersama,&rdquo; kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf usai pertemuan. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang sebelumnya juga digelar di lokasi yang sama. Para masyayikh menilai, sengketa yang dipicu keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART NU, sehingga harus diselesaikan melalui jalan islah dan Muktamar yang legitimate dengan melibatkan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses negosiasi dan perdebatan yang cukup alot, namun tetap dijalankan dalam semangat persaudaraan (ukhuwah nahdliyah). Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dan menjadi penegas pentingnya pertemuan tersebut. Di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma&rsquo;ruf Amin.&nbsp; Dengan kesepakatan ini, silaturahim di Lirboyo secara resmi mengakhiri konflik internal PBNU. Kepemimpinan PBNU hingga Muktamar mendatang tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum. Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU. &ldquo;Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam&rsquo;iyah ini dengan damai dan bermartabat,&rdquo; pungkasnya.

Kiai Miftach dan Gus Yahya sepakat menggelar Muktamar ke-35 NU setelah mencapai islah di Lirboyo, Kediri.

Islah Tercapai di Lirboyo, Rais Aam PBNU dan Ketum Gus Yahya Sepakat Gelar Muktamar ke-35 NU Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cucu-hasyim-asyari-keluhkan-tarik-menarik-suara-nu-di-pilpres_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan untuk menggelar islah dalam penyelesaian kisruh internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih berdatangan. Pasalnya, muktamar ke-34 di Lampung sudah menetapkan agar islah digelar sebelum 24 Desember 2025. Namun, sampai batas waktu berakhir, islah tidak terjadi. Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar&nbsp;Jombang, Jawa Timur, Abdussalam Shohib&nbsp;meminta Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Cabang (PC) dan PCINU agar bersikap tegas menyikapi konflik ini. &ldquo;Mereka harus berani dan tegas untuk menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kedir,&rdquo; kata Gus Salam, Kamis (25/12). &ldquo;Komitmen itu merupakan ikhtiar bersama untuk menyelamatkan organisasi dengan mengakhiri konflik yang berkepanjangan, tidak bermanfaat, dan bikin malu semua warga jam&rsquo;iyyah,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Gus Salam khawatir bila konflik internal PBNU ini tidak diselesaikan bisa berdampak buruk. Terlebih bila imbasnya dirasakan oleh&nbsp;struktur dan jamaah NU di semua daerah. &ldquo;Sikap undur diri mereka bisa menyelamatkan dan membangkitkan harapan PW-PC-PCINU hingga ranting dan banom-banom NU untuk tetap optimis menguatkan jam&rsquo;iyyah dan jamaah. Daripada terseret arus, terus menerus saling adu benar-salah,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Gus Salam menyampaikan, para pemimpin NU memikul tanggung jawab besar terhadap umat. Oleh karena itu, para pemimpinnya harus memiliki hati yang baik dan tidak terseret dalam pusaran konflik. &ldquo;ingat. Mereka berdua itu sedang membantu (khidmah) memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan muassis yang lain, bukan sedang memimpin dan mengikat para pengikut yang berada di jam&rsquo;iyyah dan jamaah NU untuk mengikuti ambisi dan nafsu duniawi mereka. Ingat itu, dan hati-hati,&rdquo; tandasnya.

Desakan untuk menggelar islah dalam penyelesaian kisruh internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih berdatangan.

Akhiri Konflik Internal PBNU, Kiai Jombang Minta Segera Digelar Islah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/JKT_Prescon-PBNU-_Salman-Toyibi_-09JPG-2186338357.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Choulil Staquf (kiri) berbincang dengan Sekjen PBNU Amin Said Husni (kanan) disela menyampaikan keterangan pers terkait dinamika kepengurusan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025). (Salman T" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Choulil Staquf (kiri) berbincang dengan Sekjen PBNU Amin Said Husni (kanan) disela menyampaikan keterangan pers terkait dinamika kepengurusan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025). (Salman T</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika internal yang berkembang di tubuh PBNU. Pernyataan itu tertuang dalam surat resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 yang disampaikan di Jakarta, Minggu (14/12). Dalam pernyataannya, Gus Yahya menegaskan komitmennya untuk menjaga martabat organisasi serta mengedepankan persatuan warga Nahdlatul Ulama. Sikap ini disampaikan menyusul Rapat Pleno yang diinisiasi Rais Aam PBNU pada 9 Desember 2025, yang memutuskan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum. Menanggapi keputusan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar merupakan pemegang mandat sah hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Ia menekankan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, mandat kepengurusan PBNU berlaku selama lima tahun hingga pelaksanaan muktamar berikutnya. Gus Yahya menyatakan, keputusan pemberhentian yang didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah menurut AD/ART NU. Dengan demikian, seluruh keputusan yang merupakan turunan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, dinilai tidak sah. Gus Yahya juga menegaskan hingga saat ini dirinya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah secara hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Meski demikian, Gus Yahya menyatakan keinginannya untuk menempuh jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam&rsquo;iyyah. Ia menyebut, langkah tersebut sejalan dengan nasihat para sesepuh NU yang ia terima dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. &ldquo;Saya membuka diri seluas-luasnya untuk setiap nasihat, saran, dan gagasan konstruktif demi menemukan solusi terbaik bagi NU,&rdquo; ujar Gus Yahya. Terkait opsi penyelesaian melalui Majelis Tahkim PBNU, Gus Yahya berpandangan mekanisme tersebut berpotensi menghadapi persoalan objektivitas akibat benturan kepentingan. Ia menilai dialog yang tulus, terbuka, dan mengedepankan musyawarah menjadi jalan paling terhormat untuk menyelesaikan perbedaan. Dalam pernyataan sikapnya, Gus Yahya juga mengimbau seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari Pengurus Wilayah hingga Anak Ranting, serta seluruh warga Nahdliyin, untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempererat silaturahmi. Ia meminta agar untuk sementara waktu seluruh pengurus dan warga NU tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU, guna menghindari kebingungan dan menjaga keutuhan organisasi hingga tercapainya islah. Lebih lanjut, Gus Yahya mengimbau Pemerintah beserta seluruh lembaga dan pemangku kepentingan terkait agar tidak menindaklanjuti kebijakan yang berasal dari pihak yang tidak punya kewenangan sah, karena berpotensi cacat hukum.

Gus Yahya menegaskan statusnya sebagai Ketua Umum PBNU yang sah dan menyerukan islah untuk keutuhan organisasi.

Gus Yahya Klaim Masih Ketua Umum PBNU yang Sah, Serukan Islah Demi Keutuhan Nahdlatul Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/RcxWmnACq0t8VWZhFb6tAFA7hFD4Br51GSznUszC-1-861329480.jpg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya menyatakan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sekjennya, Gus Ipul, saat memberi keterangan pada wartawan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya menyatakan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sekjennya, Gus Ipul, saat memberi keterangan pada wartawan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. &ldquo;Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam&rsquo;iyah Nahdlatul Ulama ini,&rdquo; katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/12/2025). Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya. Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni. &ldquo;Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU... serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016891451/tak-pecat-gus-yahya-dari-jabatan-ketum-pbnu-justru-lengserkan-gus-ipul-dari-jabatan-sekjen">Tak Pecat Gus Yahya dari Jabatan Ketum, PBNU Justru Lengserkan Gus Ipul dari Jabatan Sekjen</a> Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri. &ldquo;Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,&rdquo; kata dia. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016896811/gus-yahya-paparkan-road-map-nu-2025-2050-untuk-hadapi-tantangan-global-di-tengah-isu-pemecatan-dirinya">Gus Yahya Paparkan Road Map NU 2025-2050 untuk Hadapi Tantangan Global di Tengah Isu Pemecatan Dirinya</a>Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy&rsquo;ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar. &ldquo;Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam&rsquo;iyah ini mundur 100 tahun,&rdquo; kata dia. Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal. &ldquo;Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,&rdquo; kata dia. Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu. &ldquo;Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua

Gus Yahya Sebut Dirinya Terbuka untuk Islah, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240506-WA0008-197186067.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin menyatakan dirinya bersedia menjadi penengah atau juru damai atas konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Saat ini, elite PBNU dan PKB tengah didera konflik usai pelaksanaan Haji 2024. &ldquo;Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,&rdquo; kata Ma'ruf di Jogjakarta, Rabu (7/8). Ma'ruf menyebut, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU.&nbsp; &ldquo;Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian (PKB). Bahkan Ketua Dewan Syuro (PKB) pertama itu saya, sebelum Gus Dur. Tentu saya punya (kedekatan),&rdquo; ucap Ma'ruf.&nbsp; Meski demikian, Ma'ruf juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekati dia sekadar untuk mencari peluru untuk menyerang satu sama lain.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014942959/dituding-ajak-istri-ke-tanah-suci-saat-jadi-ketua-timwas-haji-cak-imin-dilaporkan-ke-mkd">Dituding Ajak Istri ke Tanah Suci saat Jadi Ketua Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD</a>&nbsp; Karena dengan begitu, lanjut Ma'ruf, sama saja dirinya dimanfaatkan dan justru memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Wapres Ma'ruf Amin bersedia menjadi juru damai konflik PKB dan PBNU, namun menolak bila hanya dimanfaatkan untuk saling serang.

Wapres Ma'ruf Amin Siap jadi Juru Damai Konflik PKB vs PBNU, Ogah Jadi Peluru untuk saling Serang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10337_27941_PPP-Romy.jpg" alt="Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP kubu Romahurmuziy (Romy) berencana&lrm; mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap Mahkamah Agung. Putusan yang menyatakan kepengurusan PPP hasil Mukhtamar Jakarta itu dianggap tidak relevan. Ketua DPP PPP Isa Muchsin menuturkan, bahwa sejak awal pelaksanaan Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz tidak sah. Hal ini terlihat dari unsur pelaksana maupun peserta dari Muktamar tersebut. Diketahui, pelaksana Muktamar Jakarta adalah Majelis Syariah yang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP dibatasi pada urusan agama, seperti fatwa. Pesertanyapun menurut dia tidak legal. &quot;Majelis nyata-nyata membajak kedaulatan PPP karena mengesahkan forum yang tidak sah berdasarkan AD/ART PPP dan sebaliknya membatalkan Muktamar Surabaya yang nyatanya sah berdasar AD/ART dan UU Parpol,&quot; &lrm;tegasnya saat menggelar konferensi pers di kantor DPP kubu Romy di Tebet, Jakarta, Jumat (13/11). Oleh karena itu, pengajuan PK sangat dimungkinkan. &quot;Kami akan daftarkan PK pada kesempatan pertama setelah menerima salinan putusan. Makanya, Majelis atau kepaniteraan MA jangan ulur-ulur lagi penyampaian salinan,&quot; serunya. Ya, pengajuan PK baru akan dilakukan setelah menerima salinan putusan. Sebab, kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum PPP Hadrawi Ilham, pengajuan PK berisi memori yang menuangkan alasan yuridis dari putusan tersebut. Namun, kata dia, sudah ada sejumlah bukti baru (novum) sebagai alasan diajukannya PK. Tentunya bukti-bukti tersebut dipilah terlebih dahulu agar bisa menjadi penguat PK tersebut. &quot;&lrm;Buktinya apa saja, kita nggak bisa ungkapkan karena kami pilah-pilah dulu mana yang lebih berpotensi bisa diterima,&quot; tukasnya. Selain diajukannya PK, pihak Romy telah melakukan langkah hukum lainnya. Antara lain, menginstruksikan DPW dan DPD PPP seluruh Indonesia untuk melaporkan pidana secara serentak atas adanya pemalsuan mandat kehadiran Muktamar Jakarta. Juga meminta agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meneliti kembali keabsahan kehadiran peserta acara tersebut. (dna/JPG)

Siapkan Bukti Baru, PPP Kubu Romy Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9956_27539_golkar.jpg" alt="Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono (paling kiri) bersama tokoh senior Golkar Luhut B Panjaitan, Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie dan Wakil Presiden Jusuf Kalla." width="100%">
<figcaption>Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono (paling kiri) bersama tokoh senior Golkar Luhut B Panjaitan, Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.</figcaption>
</figure>Jawapos.com-Pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali sedang mempertimbangkan sebuah posisi terhormat bagi Agung Laksono. Pimpinan partai berlambang pohon beringin versi Munas Ancol itu dijanjikan jabatan terhormat oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical). Janji&nbsp; itu sebagai antisipasi lahirnya Golkar Perjuangan sebagai partai politik baru akibat konflik yang tak berkesudahan. &nbsp; &quot;Saya lihat Pak Agung Laksono tidak ada masalah dengan Pak Aburizal Bakrie ((Ical, red). Pak Ical saat ini ketua umumnya, Pak Agung tinggal dicarikan tempat terhormat,&quot; ungkap Fadel Muhamad, Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, kemarin. Fadel menyebut, posisi untuk Agung Laksono ini tidak boleh berdasarkan paksaan, sebaliknya dibiarkan mengalir. &quot;Saya bilang biarkan saja mengalir, jangan dipaksa-paksa,&quot; ujarnya. Fadel menambahkan Ical dan Agung Laksono telah sepakat islah dan Agung pun menyatakan bersedia bergabung untuk mengalah. Sejauh ini kedua pihak telah menyepakati memulihkan kader yang sebelumnya sudah dipecat oleh masing-masing kubu. &quot;Jadi yang sudah dipecat diterima kembali. Itu yang dibicarakan,&quot; jelas Fadel. Kemudian, sambung Fadel, wacana untuk menggelar Munas dalam memilih kepengurusan dan ketua umum baru mendapat sambutan positif dari beberapa kader muda. &quot;Beberapa kader muda menginginkan diselenggarakan Munas. Pertanyaannya yang mau dipakai (sebagai dasar, red) apakah (kepengurusan, red) Munas Riau, apakah Munas Jakarta, apakah Munas Bali, tunggu pemerintah,&quot; kata Fadel. Fadel mengaku, hingga kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) belum jua memberikan tanggapannya secara jelas dan resmi pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan SK Menkumham. Sejatinya, hal itu dinilai belum ada urgensi digelarnya Munas dalam waktu dekat ini. Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar kubu Ical, Idrus Marham, mengatakan&nbsp; apabila Agung Laksono menolak tawaran yang diberikan kubu Ical, sebaiknya bertarung secara fair di Munas. Akan tetapi Munas itu tidak digelar 2015 ini, melainkan 2019 nanti. Ditambah lagi, sambung Idrus, Agung Laksono jangan bermanuver. &quot;Lebih baik tunggu lima tahun lagi saja setelah Munas Bali 2014. Kalau mau jadi ketua umum silahkan berkompetisi lima tahun lagi,&quot; tegas Idrus saat dihubungi.Mantan anggota DPR ini menegaskan, jika pernyataan-pernyataan yang mendesak agar DPP Partai Golkar menggelar Munas, itu sebagai pendapat pribadi. Sebab Munas Partai Golkar diadakan lima tahun sekali dan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART. &quot;Itu kan pendapat anggota MPG (Mahkamah Partai Golkar, red), Andi Mattalatta dan Jasri Marin. Sebab mereka berdua menyatakan yang menang Munas Ancol,&quot; katanya. Pihaknya sendiri berpegangan kepada keputusan MA dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Pengadilan Tinggi Jakarta. Begitu pula seharusnya yang dilakukan kubu Agung Laksono. &quot;Kita tidak pernah menghendaki Munas&nbsp; (dalam waktu dekat, red) tapi sesuai dasar aturan yang jelas yakni, Munas 2019,&quot; imbuhnya.(aen/JPG)

Agung Laksono Dijanjikan Posisi Terhormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9862_27436_golkar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pucuk pimpinan Golkar, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie sepakat diadakannya rekonsiliasi kepengurusan. Hanya saja, kata Wakil Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Fadel Muhammad, ada beberapa poin yang dimintakan Agung yang belum bisa diterima Ical. &lrm;&quot;Islah antara Pak agung dan Ical sudah jalan. Sudah sependapat, hanya memang ada beberapa poin yang diminta pihak Pak Agung yang belum bisa diakomodir pihak Ical,&quot; ujarnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/11). Fadel tidak mau menjabarkan secara spesifik apa poin-poin &lrm;yang dimintakan Agung. Namun, salah satunya terkait waktu penyelenggaraan munas. Agung meminta agar munas berlangsung selambatnya 2016, sesuai dengan Mahkamah Partai Golkar (MPG). &quot;Ada pemikiran seperti itu, akhirnya buntu,&quot; tutur dia. Akan tetapi, kata Fadel, Agung sudah setuju jikalau pada munas nanti, Ical terpilih sebagai ketua umum. &quot;AL nggak keberatan Ical jadi ketua umum,&quot; ungkap dia. Karenanya, saat ini, pihaknya perlu mencari posisi yang tepat bagi aagung. &quot;Tinggal dicarikan posisi yang terhormat. Itu yang belum didefinisikan. Biarkanlah waktu berjalan, jangan dipaksa-paksa,&quot; sebut Fadel. Sementara itu, dia menerangkan bahwa desakan munas memang tergaung kencang. Bukan hanya generasi muda Golkar yang tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia (AMPI), sejumlah pengurus terutama yang berada di munas Bali pun memdorong disegerakannya munas. &quot;Terasa benar. Sudah mulai di anggota&lrm; kita, Erlangga. Ade Komaruddin. Novanto mau, tapi masih malu-malu, Mahyudin, Aziz,&quot; imbuhnya. Kendati demikian, kata Fadel, Ical masih tetap menunggu keputusan pemerintah. Apakah penyelenggaraan munas nantinya berdasarkan hasil munas Riau, Bali, ataupun Jakarta. &quot;Tunggu dulu apa yang pemerintah putuskan. Kita lakukan setahap demi setahap. Yang penting sesuai AD/ART. Mudah-mudahan minggu depan ada kepastian,&quot; tegasnya. (dna/JPG) &nbsp;

Ada Permintaan Agung yang Ditolak Ical

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9798_27370_golkar.jpg" alt="Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono (paling kiri) bersama tokoh senior Golkar Luhut B Panjaitan, Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie dan Wakil Presiden Jusuf Kalla." width="100%">
<figcaption>Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono (paling kiri) bersama tokoh senior Golkar Luhut B Panjaitan, Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.</figcaption>
</figure>Jawapos.Com-Elite Partai Golkar seperti gerah dengan konflik internal yang makin tak menentu. Karena itu diprediksi&nbsp; akan berdiri Golkar Perjuangan sebagai pecahan&nbsp; dari parpol yang didirikan di masa Orde Baru tersebut. Prediksi itu dikemukakan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Alin Munhanif. &quot;Sebelum pikada mestinya sudah selesai, kalau belum selesai akan terjadi seperti yang lama, akan muncul partai baru. Bisa saja namanya Golkar Perjuangan,&quot; ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, kemarin. Ali menilai, terpecahnya Golkar menunjukkan parpol besar belum tentu bisa melakukan konsolidasi dengan baik. Meski selalu mendapatkan suara tinggi dalam pemilihan umum, tidak menjamin parpol tersebut akan baik-baik saja. Dia juga menyebut, kader Partai Golkar tidak dapat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dengan benar, sehingga ketika ada ketidakcocokan, timbul perpecahan. Alasan yang paling mendasar, sebut Ali, perpecahan kali ini bukan kesempatan pertama dalam Partai Golkar. Kali ini, adalah konflik yang paling parah dalam sejarah partai pohon beringin. &quot;Dalam sebuah pilihan apakah presiden A dan B pasti pecah, setiap kali pemilu dan disusul kembali dengan Munas Golkar mudah sekali partai baru muncul,&quot; tuturnya. Dia menambahkan, hanya ada dua pilihan dalam pemecahan masalah dualisme dalam tubuh beringin ini. Jika kedua kubu tidak segera melakukan islah dengan dinamika internal, kemungkinan besar kelompok-kelompok yang berseberangan akan keluar dan membuat parpol baru. Menyikapi itu, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Melchias Markus Mekeng, mengatakan, sebenarnya Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta tidak ingin konflik kian larut, terlebih memunculkan parpol baru. Oleh karena itu, pihaknya masih membuka semua kesempatan dan peluang mencapai islah atau rekonsiliasi dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Hanya dengan rekonsiliasi, persoalan islah akan selesai. &quot;Pak JK (Wapres Jusuf Kalla, red) sudah memulai proses itu. Kami menghormati upaya Pak JK. Kalau hanya mau menang-kalah, tidak akan selesai,&rdquo; tukas Melchias. Dia menjelaskan, solusi terbaik menyelesaikan sengketa adalah Musyawarah Nasional (Munas) bersama. Hanya dengan forum itu, persoalan Golkar bisa cepat selesai. &nbsp; &quot;Kami siap mencabut semua gugatan yang ada (PK dan Kasasi, red), jika kesepakatan bisa tercapai. Munas bersama adalah kesepakatan yang ideal,&rdquo; tuturnya. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono juga juga mengaku telah bicara dengan Aburizal Bakrie (Ical) agar penyelesaian ini diakhiri melalui Munas tahun 2015, dan itu sangat tegas. &quot;Nah untuk melaksanakan Munas itu kan persiapan, basis yang dipakai adalah kesepakatan kita untuk dijadikan dasar ke Kemenkum HAM karena Munas Riau sudah kadaluarsa, Munas Bali ditolak pengesahannya, dan Munas Jakarta dicabut,&quot; tuturnya. Karena itu, lanjutnya, diperlukan kesepakatan baru untuk menyelenggarakan munas bersama-sama. Agung kemudian menawarkan diri untuk mengalah. &quot;Kalau Pak Ical setuju ada Munas tahun 2015 sesudah pilkada maka saya bersedia bergabung untuk mengalah, kan tidak mungkin dia pergi menggelar munas sendiri. Nah dalam kerangka itu saya bersedia mengalah dalam posisi sebagai Waketum atau Ketua Harian tapi tidak sampai 2019,&quot; kata Agung Laksono. Tawaran itu, sambung Agung, diarahkan agar dirinya bersama kubu Munas Ancol dapat memantau persiapan munas bersama. Namun dengan syarat munas bersama digelar setelah pilkada dan selambat-lambatnya Desember 2015. &quot;Saya bilang saya bersedia mengalah asalkan persiapan untuk menyelenggarakan Munas sesudah pilkada akhir Desember atau awal Januari. Jadi bukan mencari jabatannya dulu,&quot; kata Agung. Agung menambahkan, niatan menawarkan diri mengalah agar dirinya bisa membantu mempersiapkan munas untuk memastikan bahwa tidak ada rekayasa dalam munas bersama untuk menyatukan Golkar. &quot;Supaya persiapannya saya kontrol, tidak direkayasa lagi. Nanti saya juga masukkan teman-teman lagi. Artinya ke sana bukan untuk mencari jabatan dulu, Munas dulu yang saya minta,&quot; imbuhnya. Namun, masih menurut Agung, Ical tetap memaksa agar Agung bergabung sampai tahun 2019. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan sehingga Agung tidak melanjutkan pembicaraan soal penggabungan pengurus itu. &quot;Tapi Pak Ical ngotot maunya sampai 2019, saya bilang tidak bisa dan nggak ada dasarnya. Karena Pak Ical tidak mau Munas 2015 saya tolak,&quot; kata Agung. &quot;Karena Pak Ical tidak bersedia pertemuan kedua pun saya nggak datang karena dipaksa mengakui Munas Bali dan nggak mau munas lagi,&quot; pungkasnya. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo justru berpendapat berbeda. Menurutnya, hal yang diungkapkan Agung Laksono bukanlah rasa mengalah atau kerelaan, melainkan meminta posisi Waketum atau Ketua Harian ke Ical. (aen/JPG)

Diprediksi Akan Lahir Golkar Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9770_27341_golkar.jpg" alt="Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono (paling kiri) bersama tokoh senior Golkar Luhut B Panjaitan, Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie dan Wakil Presiden Jusuf Kalla." width="100%">
<figcaption>Ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono (paling kiri) bersama tokoh senior Golkar Luhut B Panjaitan, Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik di tubuh Partai Golkar yang tak kunjung usai membuat lelah para penghuninya. Pasalnya, sudah satu tahun dualisme kepengurusan dengan saling menggugat di meja hijau itu berlangsung. Bahkan, bisa berlanjut jika tak kunjung diselesaikan dengan kepala dingin para elit di internal partai berlambang pohon beringin. Tak hanya jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP), kelelahan prahara konflik juga dirasakan para generasi muda Golkar yang tergabung dalam Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Ketua AMPI Dave Laksono mengaku sedih konflik yang melanda partainya tak kunjung usai. &quot;Saya sedih udah semrawut karena ada konflik yang tiada henti-hentinya. Walaupun sudah keliatan harapan tapi gak tau udah deket apa masih jauh,&quot; ujarnya dalam sharing session AMPI di aula DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (8/11). Kata dia, banyak pertanyaan yang menghampiri dirinya berada di pihak siapa. &quot;Tentu saya sebagai putra Pak Agung saya bilang Golkar Pak Agung tapi perseteruan ini sudah mengkotak-kotakkan,&quot; keluh dia. Dave menuturkan, kader Golkar berjumlah 18 juta di seluruh Indonesia. Golkar dalam misinya menjadi wadah untuk kemajuan negeri. &quot;Bukan justru bertarung saling ngata-ngatai abal-abal dan sebagainya. Ini sudah mendalam dan menyedihkan,&quot; ceritanya. &nbsp; Adanya konflik, menurut Dave sudah menghilangkan fungsi Golkar untuk memberikan pendidikan politik. Ketika partai lain sudah sampai membuat sekolah partai, menjaring kader, namun partai Golkar berkutat pada pusara konflik. &nbsp; &quot;Partai Golkar yang didengungkan partai ideal justru disingkirkan. Mana cita-cita bangun bangsa? Mereka (rakyat) bilang suara Golkar suara penguasa ?&quot; tuturnya. Karenanya, sebagai solusi akhir berakhirnya konflik, Dave berharap agar musyawarah nasional (Munas) diselenggarakan. &nbsp; &quot;Saya pribadi, konflik ini bisa diselesaikan dengan Munas lagi.&nbsp; Bukan munaslub tapi munas lagi,&quot; pintanya. (dna/JPG)

Konflik Golkar Sudah Mendalam dan Menyedihkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#islah

Berita Terkini