<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/anggoro-eko-2505091830.jpg" alt="Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JIExpo Kemayoran, Rabu (8/10). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JIExpo Kemayoran, Rabu (8/10). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) adalah meningkatkan literasi dan inklusi. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperluas akses perbankan ke masyarakat. Termasuk layanan emas ke pesantren.&nbsp; "BSI tentu saja akan sangat mendukung. Karena bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar bisa tumbuh," kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo saat ditanyai Jawa Pos dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JIExpo Kemayoran, Rabu (8/10). &nbsp; Sejak bullion bank diluncurkan 25 Februari lalu, lanjut dia, total tabungan emas mencapai 1,15 ton dari 200 ribu nasabah hingga akhir September 2025. Menabung emas turut memberi alternatif investasi yang aman. "Kapanpun nasabah butuh uang, mereka bisa gadai atau cicil emas. Jadi itu salah satu kemudahan bagi nasabah punya emas," imbuhnya.&nbsp; BSI akan terus mendukung upaya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Salah satunya, memperluas penetrasi ke komunitas pesantren. Salah satunya, mengembangkan strategi digital melalui Byond.&nbsp; Lewat super apps tersebut, masyarakat bisa membeli emas mulai dari Rp 50 ribu. Memiliki fitur yang inklusif. Memungkinkan siapa saja untuk mulai berinvestasi emas. Termasuk para santri dan pengurus pesantren.&nbsp; "Kami jemput bola. Mengajak para santri dan pengurus pesantren untuk download aplikasi Byond. Mereka bisa cek saldo harian, lihat pergerakan harga emas, dan langsung bisa beli, gadai, atau jual emas juga bisa," jelas Anggoro. &nbsp; Penetrasi ke komunitas Islam dilakukan secara aktif melalui kantor regional BSI. Setiap wilayah telah memiliki person in charge (PIC) untuk mendatangi pesantren, masjid, sekolah Islam, hingga kampus-kampus Islam. Beberapa wilayah prioritas antara lain Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal memiliki komunitas pesantren besar.&nbsp; Secara bisnis, segmen emas menjadi salah satu fokus utama perseroan saat ini. Dengan total portofolio emas Rp 17,7 triliun. Dalam bentuk cicil dan gadai emas. "Kami menargetkan di 2030 akan menjadi Rp 100 triliun. Karena roadmap kami lima tahunan," ungkapnya. &nbsp; BSI juga menargetkan cabang di Arab Saudi mulai beroperasi pada kuartal II 2026. Memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal. Tentunya setelah izin operasional resmi diterbitkan oleh otoritas setempat.&nbsp; "Cabang Jeddah itu izinnya kan sudah keluar. Tahun depan kita akan mulai operasi di sana," katanya.&nbsp; Tim pembimbing cabang sudah ditentukan. Mereka sedang mempersiapkan seluruh kebutuhan operasional. "Para pembimbing cabang sudah kita tentukan, mereka sekarang sudah mulai mempersiapkan, termasuk juga kita intens dengan BPKH untuk nanti kolaborasi di sana. Jadi BSI dan BPKH akan banyak kolaborasi di sana," bebernya.&nbsp; Langkah ekspansi ke Arab Saudi menjadi bagian dari strategi BSI memperkuat layanan keuangan syariah global. Juga memberi kemudahan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia dalam mengakses layanan keuangan sesuai prinsip syariah.&nbsp;

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menargetkan bisnis emas mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2030 dengan fokus pada komunitas pesantren.

Garap Komunitas Pesantren, BSI Targetkan Bisnis Emas capai Rp 100 Triliun pada 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonomi-syariah-makin-menjanjikan-pada-pasar-global_m_.jpg" alt="Ilustrasi: industri produk halal memiliki pasar global untuk ekonomi syariah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: industri produk halal memiliki pasar global untuk ekonomi syariah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform e-commerce Alibaba.com merilis laporan industri halal 2023. Mencakup analisa tentang tren konsumsi global dan perkembangan produk halal dalam pasar e-commerce. Indonesia dinilai memiliki keunggulan di pasar produk halal. &nbsp; Dalam laporan Alibaba.com bersama Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di dunia. Sekaligus pemuncak klasemen di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan, negara-negara yang menempati peringkat satu sampai enam yakni: Amerika Serikat, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Inggris, dan Arab Saudi. &nbsp; Tidak hanya menonjol sebagai negara dengan basis pembeli yang besar, Indonesia juga diakui sebagai salah satu pemasok utama produk halal. Sebab, memiliki warisan Islam yang kaya dan pemahaman budaya yang mendalam. "Indonesia jelas memiliki keunggulan di pasar produk Halal karena negara ini memiliki populasi yang besar, standar produk yang ketat, dan banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang tersebut," kata Head of Southeast Asia, Alibaba.com Roger Luo, Rabu (27/9). &nbsp; Produk halal yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari segi pembelian adalah pakaian tradisional muslim, syal, skincare, dan cemilan. Naiknya permintaan terhadap pakaian muslim didorong oleh populasi penduduk beragama Islam yang terus bertambah. Ditambah, keinginan untuk berpakaian sopan sesuai budaya. Selain itu, pembelian kerudung dan syal juga meningkat bukan hanya di kalangan wanita muslim. Tapi juga di kalangan non-muslim yang menyukai gaya dan fleksibilitas dari syal sebagai aksesoris. &nbsp; Di industri perawatan kulit, permintaan akan produk bersertifikat halal ikut naik. Seiring dengan keinginan pembeli untuk menggunakan opsi yang alami dan natural. Konsumen mencari produk perawatan kulit yang bebas dari alkohol, bahan-bahan berbasis hewan, dan zat-zat terlarang lainnya. "Sehingga produk perawatan kulit bersertifikat halal menjadi pilihan yang populer. Dengan kemajuan teknologi, peluang penjualan online kini semakin mudah dijangkau. Kami pun mendorong para pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekspor," terang Luo. &nbsp; Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa sektor halal value chain (HVC) di Indonesia akan tumbuh 4,5-5,3 persen tahun ini. Meliputi sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim. Angka ini diestimasikan mampu menyumbang lebih dari 25 persen perekonomian negara. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Wahyu Purnama menjelaskan, penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada 25-29 Oktober 2023 mendatang akan memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam acara itu, BI menggandeng dengan PT Halal Expo Indonesia (HEI) yang bermitra strategis dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) untuk memfasilitasi business matching. "Dengan demikian akan memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah demi mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia 2024," terangnya. Wahyu menyampaikan, Global Islamic Economy Indicator 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat ekonomi syariah terbesar setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Berdasarkan kategorinya, Indonesia juga menempati urutan kedua untuk kategori makanan halal (halal food), peringkat ketiga untuk fesyen muslim, peringkat keenam untuk keuangan syariah, dan peringkat kesembilan untuk farmasi dan kosmetik halal. Merujuk catatan Islamic Finance Development Indicator (IFDI), posisi Indonesia dalam lima tahun mengalami kenaikan peringkat yang signifikan. Dari posisi kesepuluh pada 2018, naik langsung pada posisi ketiga di 2023. "Bahkan, Indonesia berhasil meraih posisi menterang, peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 2023," imbuhnya. Capaian lainnya juga bisa dilihat dari total aset keuangan syariah, rata-rata tumbuh sebesar 11,3 persen selama 6 tahun terakhir. Market share keuangan syariah terhadap keuangan nasional turut meningkat dari 8,5 persen menjadi 11 persen selama kurun yang sama. Selain itu, terbentuknya 3 Kawasan Industri Halal (KIH) di provinsi Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau menjadi salah satu pondasi penting untuk menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub. Data Kementerian Perdagangan mencatatkan, total ekspor produk halal pada 2022 yang tercatat mencapai USD 15,87 miliar.

Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di dunia.

Indonesia Ranking 7 Negara dengan Pembeli Produk Halal Terbesar Dunia setelah Arab Saudi, AS No. 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BI-10-OKTOBER.jpg" alt="Rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022 yang ditutup pada Minggu (9/10)." width="100%">
<figcaption>Rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022 yang ditutup pada Minggu (9/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi senilai Rp 27,6 triliun dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022 yang ditutup pada Minggu (9/10) kemarin. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Arief Hartawan, mengatakan nilai transaksi itu lebih besar dibandingkan kegiatan di tahun lalu.  "Dengan capaian tersebut, nilai transaksi ISEF pada tahun ini meningkat sebesar 7 persen dibanding tahun 2021 Rp 25,8 triliun," kata Arief Hartawan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/10).  Ia menjelaskan, transaksi tersebut mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah dan transaksi antar pelaku usaha (business to business). Selain itu, transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen atau business to customer dan transaksi pameran ISEF 2022, termasuk seluruh transaksi dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2022.  Kegiatan FESyar 2022 merupakan rangkaian kegiatan jelang ISEF yang diselenggarakan sejak Juli sampai dengan September di 3 wilayah. Meliputi Makassar, Aceh, dan Surabaya.  Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan capaian yang baik tersebut dapat terealisasi karena dukungan penuh dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional dalam mensukseskan perhelatan ISEF ke-9.  Juda Agung menambahkan, sejalan dengan tema acara, yaitu“Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery", kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.  "Demi mencapai pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah," tutur Juda Agung.  BI mencatat total kegiatan pada ISEF kali ini mencapai 163 kegiatan, di mana sebagian besar kegiatan digelar secara offline. Adapun jmlah pengunjung mencapai 566.181 orang tahun ini yang terdiri dari 19.096 peserta offline dan 34.326 peserta online.  Sebanyak 4.553 peserta dari kalangan pelajar tingkat SMA, mahasiswa S1, kalangan pelaku usaha umum dan desainer muda berpartisipasi dalam kompetisi eksyar yang digelar sepanjang 2022.  Selanjutnya, dari sisi pencapaian dalam rangka mendukung akselerasi sertifikasi halal yang difasilitasi oleh BI melibatkan mitra terkait, tercatat mencapai 1.898 sertifikat hingga Oktober 2022 yang terdiri dari 1.690 sertifikat pendamping halal dan 208 sertifikasi halal self declare.  &nbsp;  &nbsp;

Bank Indonesia Catat Transaksi ISEF 2022 Tembus Rp 27,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211101_135850.jpg" alt="Koleksi desainer Tuty Adib dalam Indonesia Sharia Economic Fashion (ISEF) 2021/dok panitia" width="100%">
<figcaption>Koleksi desainer Tuty Adib dalam Indonesia Sharia Economic Fashion (ISEF) 2021/dok panitia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desainer yang dikenal sebagai perancang busana ibu negara Iriana Joko Widodo, Tuty Adib, tampil memamerkan karya lewat koleksi tenun Balaipanjang Payakumbuh di perhelatan Indonesia Sharia Economic Fashion (ISEF) 2021. Karyanya kali ini terinspirasi baju kurung dengan konsep sustainable muslim fashion.  Label TUTYADIB mendapatkan kepercayaan dari Dekranasda kota Payakumbuh berkolaborasi dengan KPW BI Sumatera Barat. Sehingga ia mengangkat tenun Balaipanjang Payakumbuh dengan bahan yang berkualitas yang dikhususkan untuk busana tenun digunakan sehari-hari.  Tuty Adib tampil pada hari pertama pada 27 Oktober 2021, dengan tema 'UNI'. Tuty Adib menampilkan 8 koleksi busana muslim perempuan ready to wear deluxe untuk busana sehari hari dengan konsep padu padan (outer, celana.rok dan gamis).  Pilihan warnanya, warna cream, light salmon, kuning kehijauan, hijau, coklat, merah, abu dengan perpaduan bahan voal, katun brokat. Sehingga bisa menjadi pilihan dan inspirasi perempuan aktif yang ingin tampil simple, elegan, kekinian dalam balutan wastra Indonesia.  "Saya berharap, karya ini bisa memberikan inspirasi bagi perempuan Indonesia berpenampilan mengenakan wastra indonesia dan wastra Indonesia semakin banyak diminati menjadi pilihan wanita Indonesia dalam berbusana. Wastra Indonesia menjadi Identitas busana bangsa Indonesia," kata Tuty Adib baru-baru ini secara daring.  ISEF 2021 diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber dan Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC) sejak 27 Oktober 2021 selama empat hari secara hybrid (daring dan luring) di Jakarta Convention Center (JCC) dan platform virtual ISEF. Tujuannya untuk memperkuat standar kompetensi global dan menciptakan ekosistem fashion muslim yang tangguh.  Bahan Ramah Lingkungan  Sustainable fashion menjadi pesan penting dalam perhelatan ini diaplikasikan dalam keseluruhan koleksi karya para perancang mode Indonesia dan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA). Sehingga material yang digunakan oleh para desainer tentu memperhatikan tanggung jawab lingkungan.  Sebagai penutup kegiatan Sustainable Muslim Fashion ISEF 2021 digelar Fashion Parade by Indonesian Fashion Designers yang menampilkan keragaman wastra Nusantara seperti batik dan tenun yang diolah menjadi ragam gaya busana muslim, yaitu karya dari Ali Charisma, Hendri Budiman, LIEBE by Lita Berlianti, KHANAAN, Shiroshima Indonesia by Nutri Shirokadt, Ronald Moreno accessories by Kaywood, Tenun Balai Panjang Payakumbuh, Zoe Zoe by Sudarna Suwarsa, Barli Asmara, Fenisa05 by Lindayati x Mahdalia Makkula - Accessories by D’korsase, Kain Besurek Swarnabumei, Batik Chic, Sabin accessories by heySTARTIC, dan Rya Baraba.  Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jardine A. Husman, mengatakan meskipun pandemi Covid-19 belum usai, semangat untuk menyelenggarakan kegiatan fashion show tetap tinggi. Bahkan, pada tahun ini, kegiatan fashion show dapat diselenggarakan secara hybrid.  "Penyelenggaraan dengan cara ini kami yakini, dapat ikut menjaga agar sektor fesyen khususnya fesyen muslim tetap berkembang, kegiatan ini dapat menjangkau peserta domestik maupun internasional secara lebih luas dan efisien, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi pelaku fashion muslim Indonesia untuk tetap berkarya dan terus mencari peluang," jelasnya.  Sustainable Muslim Fashion ISEF 2021 menghadirkan keragaman gaya busana muslim dengan menggunakan konten lokal dan menerapkan konsep sustainable fashion yang menjadi kekuatan untuk bersaing di pasar global dalam mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dan halal produk dunia. Perhelatan yang digelar secara berkelanjutan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan pemulihan perekonomian Indonesia.

Tuty Adib dan Para Desainer Sepakat Dukung Sustainable Muslim Fashion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miliki-visi-yang-sama-isef-dan-pssi-gelar-pameran-olahraga_m_199681.jpeg" alt="ISEF gandeng PSSI selenggarakan pameran olahraga untuk menggugah kepedulian masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada atlet tanah air" width="100%">
<figcaption>ISEF gandeng PSSI selenggarakan pameran olahraga untuk menggugah kepedulian masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada atlet tanah air</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2018 merupakan tahun olahraga bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Piala AFF senior, U-19, dan U-16. Momentum itu pun dimanfaatkan untuk menggugah masyarakat Indonesia untuk makin peduli terhadap atlet Merah Putih demi prestasi terbaik. Berdasar itu, dengan menggandeng PSSI, PT Expotama menyelenggarakan pameran Indonesia Sport Expo and Forum (ISEF) 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang pada 2-6 Mei 2018 mendatang. Pameran dan forum itu mengangkat tema &ldquo;Be the Future of Sport Business&rdquo; Dalam gelaran ketiga, ISEF berkolaborasi dengan PSSI sebagai co-host. Bukan apa-apa, ISEF dan PSSI memiliki visi yang sama dalam pengembangan industri olahraga dan peningkatan prestasi di level internasional. "PSSI bangga dapat ikut serta dalam kegiatan ini untuk kali pertama bekerja sama dengan PT Expotama Sinergi. Lewat momentum ini kami ingin perkembangan industri sepak bola makin baik dan maju. Apalagi tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Piala AFF Senior, U-19, U-16, wanita, futsal dan sepak bola pantai yang harus dipersiapkan dengan baik," sebut Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono. Dalam pameran nanti, PSSI akan mengadakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya menggelar seminar, talkshow, coaching clinic, dan pertemuan dengan seluruh pelatih di Indonesia. Pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 juga diharapkan menjadi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. ISEF bertujuan menjadi salah satu platform pelaku industri olahraga langsung bagi sektor swasta dan pemerintah untuk mengembangkan jaringan bisnis. Tidak hanya untuk pengembangan prestasi, tapi juga industri pendukungnya, termasuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan pengelolaan potensi wisata olahraga. Bukan apa-apa, peningkatan prestasi olahraga harus didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan beserta pemanfaatannya memerlukan dukungan dari seluruh stakeholders olahraga. Infrastruktur dan fasilitas yang telah direncanakan dan dibuat harus sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Raditia Zafir Ahmad, Direktur PT Expotama Sinergi mengatakan pameran dan forum ISEF 2018 merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap perkembangan industri olahraga di Indonesia. Hal itu karena untuk meraih prestasi, para atlet harus didukung sarana dan fasilitas olahraga yang memadai. "Pertumbuhan industri olahraga tentunya akan memunculkan industri kreatif dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sehingga akan menumbuhkan daya saing baik di industri lokal ataupun internasional,&rdquo; beber Raditia. Pameran tersebut juga akan menampilkan produk perlengkapan dan pendukung kegiatan olahraga dengan lima kategori, yang terdiri dari stadium venue &amp; facilities, sport textiles &amp; material, sport tourism, fitness &amp; health, outdoor &amp; sport equipment. Gelaran tersebut menargetkan pengunjung dan peserta forum terdiri dari kalangan pemangku kepentingan olahraga tanah air termasuk konsultan perencana, pengembang, kontraktor, organisasi, pemerintah pusat dan daerah, pengelola kawasan industri, pengelola gelanggang olahraga hingga kampus, sekolah internasional, dan tentunya pegiat olahraga baik atlet, pelatih, pengamat hingga klub pencinta olah raga. Pameran dan forum telah mendapatkan dukungan dari pelbagai pihak baik dari Kemenpora, Kementerian Pariwisata, Forum Gelanggang Olahraga Seluruh Indonesia (FORGI), PSSI, Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC), pemerintah provinsi dan kabupaten, atlet, asosiasi dan kampus olah raga, serta pabrikan, prinsipal produk peralatan, perlengkapan hingga infrastruktur olahraga.

Miliki Visi yang Sama, ISEF dan PSSI Gelar Pameran Olahraga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/refleksi-ekonomi-syariah-2017_m_176889.jpeg" alt="Raditya Sukmana" width="100%">
<figcaption>Raditya Sukmana</figcaption>
</figure>PERKEMBANGAN ekonomi syariah di Indonesia selama 2017 cukup menarik untuk dikaji. Sebab, tahun 2017 menandai 25 tahun atau periode perak gerakan dan praktik ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang dirintis sejak 1992 melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia. Kondisi tersebut menandakan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sebuah wacana semata di Indonesia. Tetapi telah menjadi bagian dari sistem perekonomian Indonesia. Di tengah segala kendala yang ada, ekonomi syariah dipandang mampu menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional dalam rangka menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan tanpa meninggalkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah pada 2017 dapat disimak, baik dari sisi regulasi maupun praktis. Pada tahap regulasi atau tataran pemerintahan, terdapat sejumlah perkembangan positif. Pada 2017, setidaknya ada tiga badan yang diresmikan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah. Pertama, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 91 Tahun 2016 yang diterbitkan pada November 2016, tetapi baru diresmikan pada Juli 2017. KNKS terdiri atas regulator-regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketua komite itu adalah presiden RI. Komite tersebut bertujuan menjadi hub atau penghubung semua regulator dalam rangka akselerasi dan sinergi regulasi ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Kemudian, badan kedua yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) yang diresmikan presiden pada Juli 2017. BPKH merupakan lembaga yang dibentuk sebagai amanat UU No 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji. Tugasnya adalah menjadi lembaga satu-satunya yang mengelola dana haji. Dengan pembentukan BPKH, diharapkan pengelolaan dana haji lebih profesional dan membawa manfaat lebih besar bagi umat, terutama jamaah haji. Badan ketiga yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diresmikan pada Oktober 2017. Pembentukan BPJPH sebagai amanat UU No 33 Tahun 2014 yang sempat menuai kontroversi karena dianggap mengancam eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya terbentuk dan akan menjadi lembaga penyelenggara sistem jaminan produk halal nasional dengan sinergi bersama MUI. Dapat dikatakan, pada tataran regulasi, pemerintah berfokus pada pembentukan lembaga-lembaga yang diarahkan menuju penguatan sinergi antarregulator serta pengarahan agar praktik ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah lebih tersistematis. Dari sisi praktis, ada sejumlah capaian yang menarik untuk dikaji. Pertama, konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi 100 persen syariah. Setelah Aceh berhasil melakukan konversi BPD menjadi 100 persen syariah pada 2016, pangsa pasar (market share) perbankan syariah nasional terdongkrak menjadi 5,33 persen pada Mei 2017 yang selama bertahun-tahun, angka &rsquo;&rsquo;keramat&rsquo;&rsquo; 5 persen seolah menjadi utopia dalam melihat tumbuh kembangnya perbankan syariah nasional. Keberhasilan konversi BPD Aceh mendorong minat sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, serta Riau dan Kepulauan Riau yang hendak melakukan konversi BPD masing-masing menjadi 100 persen syariah. Terkhusus BPD NTB, telah dilakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menyetujui konversi dan tinggal menunggu persetujuan dengan OJK. Menurut perkiraan OJK, konversi BPD NTB akan meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 5,5&ndash;6 persen. Kedua, pemerintah secara aktif menyelenggarakan sejumlah event yang menjadi ajang kajian dan promosi ekonomi serta keuangan syariah nasional. Salah satu yang cukup penting adalah Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diselenggarakan Kemenkeu pada Agustus 2017 di Jogjakarta dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan BI di Surabaya pada November 2017. Terkait dengan AIFC, forum itu merupakan penyelenggaraan kedua dan pada tahun ini terfokus pada pengkajian mengenai peran zakat, wakaf, dan dana umat lainnya sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sementara itu, pada forum ISEF, penguatan ekonomi pesantren dan penguatan kerangka kerja (framework) penyelenggaraan zakat serta wakaf global serta praktik keuangan dan bisnis syariah lainnya menjadi fokus tahun ini. Di tengah capaian-capaian tersebut, sejumlah isu terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan. Di antaranya, pembahasan amandemen UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang hingga kini belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR meski telah diwacanakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 2016. Selain itu, menurut laporan State of Global Islamic Economy 2017, Indonesia berada di posisi ke-10 dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di negaranya dengan nilai indeks yang mencapai 42, tertinggal jauh dari Malaysia di peringkat pertama dengan nilai 146. Karena itu, momentum milad perak ekonomi syariah Indonesia harus menjadi momentum menguatkan sinergi antara para pemangku kepentingan sehingga minat masyarakat untuk beralih pada ekonomi berbasis syariah menjadi lebih masif pada masa mendatang. Dengan capaian yang luar biasa selama 2017 ini, tahun depan penulis optimistis ekonomi syariah, terutama zakat dan wakaf (Islamic social finance), akan lebih dapat berbicara banyak untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi beban fiskal. Zakat dan wakaf adalah dana masyarakat (bukan pemerintah), tetapi digunakan untuk membantu menyelesaikan program-program pemerintah seperti kemiskinan serta pendidikan.

Refleksi Ekonomi Syariah 2017

isef

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isef