<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/1000255800-4118043198.jpg" alt="Suasana aksi demonstrasi di depan stadio Ulleval sebelum pertandingan Norwegia kontra Isarel dalam laga kualifikasi piala dunia 2026. (France 24)" width="100%">
<figcaption>Suasana aksi demonstrasi di depan stadio Ulleval sebelum pertandingan Norwegia kontra Isarel dalam laga kualifikasi piala dunia 2026. (France 24)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi Norwegia membubarkan kerumunan aktivis pro-Palestina yang berkumpul di luar Stadion Ullevaal, Oslo. Dilansir dari laman France 24 pada Minggu (12/10), aksi tersebut terjadi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Norwegia dan Israel. Diketahui bahwa polisi sempat menggunakan gas air mata dan melakukan beberapa penangkapan di lokasi kejadian. Demonstrasi awalnya berlangsung damai di pusat kota Oslo dengan dihadiri beberapa ratus peserta. Para demontrasi terlihat membawa bendera Palestina dan mengenakan selendang keffiyeh sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza. Namun situasi berubah tegang ketika sebagian massa bergerak menuju area sekitar stadion. Saat mendekati Stadion Ullevaal, puluhan aktivis membentangkan bendera Palestina berukuran besar dan spanduk bertuliskan &ldquo;Biarkan Anak-Anak Hidup&rdquo;. Polisi antihuru-hara kemudian dikerahkan untuk membubarkan massa yang menolak mundur. Gas air mata ditembakkan untuk mengendalikan situasi, sementara beberapa demonstran ditahan di tempat. Aksi protes juga sempat terjadi di dalam stadion tepat sebelum pertandingan dimulai. Sejumlah penonton mencemooh lagu kebangsaan Israel dan seorang pria dengan kaus bertuliskan &ldquo;Bebaskan Palestina&rdquo; nekat berlari ke lapangan. Petugas keamanan segera mengamankannya dan membawa pria tersebut keluar dari arena pertandingan. Ketua Komite Norwegia untuk Palestina, Line Khateeb, mengatakan aksi tersebut bertujuan memberikan &ldquo;kartu merah&rdquo; kepada Israel atas tindakan yang disebutnya apartheid dan genosida. Khateeb menegaskan para peserta tidak menerima penggunaan sepak bola sebagai sarana menutupi kejahatan perang. Menurutnya, olahraga seharusnya tidak dipakai untuk mengaburkan penderitaan rakyat Palestina. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan &ldquo;Kecualikan Israel dari Sepak Bola Internasional&rdquo; dan &ldquo;Ini Genosida, Bukan Perang&rdquo;. Seorang demonstran bernama Munib Sarwar menegaskan bahwa aksi itu merupakan bentuk solidaritas terhadap anak-anak Gaza yang telah menderita selama dua tahun terakhir. Ia mengatakan masyarakat dunia harus terus mendesak agar Israel dimintai pertanggungjawaban. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas baru saja disepakati, para penyelenggara memutuskan untuk tetap melanjutkan demonstrasi. Mereka menilai kesepakatan tersebut belum mengakhiri pendudukan dan penderitaan rakyat Palestina. Polisi pun tetap berjaga ketat di sekitar stadion dengan petugas berkuda dan perlengkapan antihuru-hara untuk mengantisipasi bentrokan lebih lanjut. (*)

Polisi Norwegia membubarkan kerumunan aktivis pro-Palestina yang berkumpul di luar Stadion Ullevaal, Oslo.

Ketegangan Warnai Pertandingan Norwegia Kontra Israel Pada Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/foto-jawapos-2025-08-26T010017492-4185222760.jpg" alt="Menlu Malaysia kecam rencana Israel kuasai Gaza. (@tokmatn9/X)." width="100%">
<figcaption>Menlu Malaysia kecam rencana Israel kuasai Gaza. (@tokmatn9/X).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Malaysia menegaskan penolakannya atas rencana Israel mengambil alih Gaza. Pemerintah menyebut langkah itu sebagai bentuk penjajahan modern yang bertentangan dengan hukum internasional dan upaya perdamaian global. Dilansir dari The Star (25/8), Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan bahwa rencana Israel menguasai Gaza merupakan eskalasi besar terhadap ambisi lama Israel untuk menduduki tanah Palestina. Mohamad Hasan menegaskan, apa yang dilakukan Israel saat ini adalah bentuk penjajahan modern yang menghina semua upaya diplomasi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) di Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (25/8). Dalam forum itu, Malaysia menyoroti sikap Israel yang terus menolak gencatan senjata, mengabaikan perlindungan bagi warga sipil, serta menghalangi akses evakuasi dan bantuan kemanusiaan. &ldquo;Kami meminta mereka (Israel) mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. Mereka menyerang para pembawa bantuan, memutus jalur penyaluran bantuan, dan membuat seluruh Gaza kelaparan,&rdquo; ujar Mohamad Hasan. Mohamad Hasan menambahkan, kondisi di Gaza semakin parah setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyatakan adanya kelaparan akut yang menyebabkan banyak korban jiwa. Malaysia, Indonesia, dan beberapa Negara lain sebelumnya telah menyalurkan bantuan melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Namun, menurut Mohamad Hasan, upaya tersebut berulang kali terhambat oleh rezim Israel. Mohamad Hasan memperingatkan bahwa agresi Israel yang telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 hanyalah awal dari ambisi ekspansi yang lebih luas di kawasan. Mohamad Hasan menegaskan, konsep &lsquo;Greater Israel&rsquo; bukan hal baru, tetapi merupakan kebijakan lama Israel untuk memperluas permukiman dan menguasai wilayah dengan mengorbankan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Malaysia ini juga memperingatkan bahwa kekerasan Israel tidak akan berhenti di Palestina dan berpotensi meluas ke kawasan sekitar dan menekan pihak-pihak yang menentangnya. Malaysia sendiri menyerukan negara-negara Islam dan komunitas internasional agar bersatu membela hak rakyat Palestina. Mohamad Hasan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa suatu hari akan lahir negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. &ldquo;Kita harus terus menyuarakan perlawanan setiap hari, hingga perdamaian dan keadilan benar-benar datang bagi Palestina,&rdquo; tegas Mohamad Hasan. (*)

Dalam sidang OIC di Jeddah, Menlu Datuk Seri Mohamad Hasan mengecam rencana Israel mengambil alih Gaza yang disebut sebagai penjajahan moder

Menteri Luar Negeri Malaysia Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza: Bentuk Penjajahan Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tahanan-palestina-dijadikan-kelinci-percobaan-farmasi-israel_c_285917.jpg" alt="Warga Palestina yang ditangkap dan dipenjara sering berakhir jadi bahan percobaan perusahaan farmasi Israel" width="100%">
<figcaption>Warga Palestina yang ditangkap dan dipenjara sering berakhir jadi bahan percobaan perusahaan farmasi Israel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Israel kembali mengeluarkan kebijakan yang timpang terhadap para tahanan warga Palestina. Musababnya, pada Kamis (23/2) kemarin Knesset (parlemen Israel) meloloskan RUU dalam pengajuan pertama atas penghentian anggaran negara untuk perawatan medis bagi tahanan Palestina.  Menurut media KAN, RUU tersebut, saat disahkan menjadi uu akan melarang negara menyediakan anggaran bagi perawatan medis yang tidak perlu, termasuk perawatan kosmetik bagi tahanan Palestina.  RUU tersebut masih akan menjalani dua kali pemungutan suara sebelum sah menjadi UU.  Qadura Fares, ketua LSM Perhimpunan Tahanan Palestina mengecam RUU tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak atas tahanan Palestina.  “Meskipun hukum dan norma internasional menjamin hak atas perawatan medis dan kesehatan, otoritas pendudukan (Israel) terus melanggar apa yang disetujui masyarakat internasional,” ujar Fares.  Ia menambahkan bahwa ada sekitar 200 tahanan Palestina yang menderita penyakit kronis dan 24 lainnya mendapat diagnosa kanker.  Kelompok Hamas, yang menguasai wilayah Jalur Gaza mengatakan RUU tersebut, bagian dari kebijakan pendudukan untuk melalaikan perawatan medis secara sengaja, menggambarkan rencana fasis pemerintah Israel terhadap warga Palestina.  Diperkirakan ada 4.780 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, termasuk 160 anak-anak dan 29 wanita.

Israel Loloskan RUU Penghentian Perawatan Medis Bagi Tahanan Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/rencana-inggris-gelar-deklarasi-balfour-bksap-indonesia-harus-protes_m_166070.jpeg" alt="Remaja Palestina memberikan perlawanan pada pendudukan zionis Israel." width="100%">
<figcaption>Remaja Palestina memberikan perlawanan pada pendudukan zionis Israel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Rofi Munawar, menyesalkan sikap pemerintah Inggris yang berencana menggelar perayaan 100 tahun Deklarasi Balfour. Dia mengatakan, Deklarasi Belfour sejatinya merupakan pintu bencana yang paling besar dalam sejarah umat manusia karena telah membuka penderitaan berkepanjangan bagi warga Palestina hingga satu abad lamanya. "Mereka tertindas, terbunuh, dan terusir dari tanah airnya sendiri," kata Rofi Munawar dalam pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Kamis (2/11). Legislator asal Jawa Timur itu pun meminta pemerintah Indonesia melayangkan nota keberatan terhadap rencana perayaan tersebut kepada pemerintah Inggris. Sebab, jika perayaan itu jadi dilakukan, sesungguhnya telah melanggar prinsip kemanusiaan dan kehilangan empati terhadap penderitaan Palestina selama ini. Alih-alih meminta maaf atas kebijakan buruk yang telah dilakukan di masa lalu itu, tambah ironis kata Rofi, ketika pemerintah Inggris merayakan satu abad tersebut bersama pemimpin Benjamin Netanyahu dalam sebuah pesta yang cukup meriah. "Sungguh sangat di luar akal, nalar sehat, dan jauh dari menjungjung nilai-nilai kemanusiaan," sesalnya. Selain itu, dirinya juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson yang merasa berbangga hati karena Inggris telah ikut serta membentuk negara Zionis Israel. Dalam kesempatan itu juga, Rofi mengingatkan komunitas internasional pada umumnya dan negara-negara berpenduduk muslim khususnya bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel sejak Deklarasi Balfour telah menelan jutaan korban jiwa warga Palestina. Malah, tidak terhitung kerugian material yang diderita dan warga Palestina terenggut kebebasannya karena masih terkungkung dalam tembok pemisah dan sesak di dalam penjara. Atas dasar itu menurut dia, sudah sepantasnya perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan atas Palestina wajib segera diwujudkan. "Sudah sepantasnya kita malu karena hingga hari ini Palestina masih belum bisa bernapas secara leluasa di negerinya sendiri. Satu abad ini menjadi bukti bahwa sebagian besar negara Islam masih tidak berdaya melepaskan Palestina dari cengkraman Israel," paparnya. Rofi yang juga sebagai anggota Eksekutif Parliamentarians for Al-Quds yang berkedudukan di Istanbul itu meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus lebih serius dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, baik secara diplomatik maupun mekanisme lainnya. Sebagai informasi, sejumlah langkah kontroversial terus dilakukan oleh Israel jelang satu abad Deklarasi Belfour. Di antaranya belum lama ini, pemerintah Israel berencana meluncurkan rancangan undang-undang (RUU) Yerusalem Raya. Selepas itu, serangan Israel ke sebuah terowongan di selatan kota Jalur Gaza pada Senin, 30 Oktober 2017 yang telah mengakibatkan sedikitnya tujuh orang tewas dan sembilan lainnya cedera. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Deklarasi Balfour sendiri merupakan sebuah surat yang diterbitkan pada tahun 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour yang juga sebagai pemimpin komunitas Yahudi Inggris waktu itu. Pada tanggal 2 November 1917, Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Walter Rothschild, anak kedua dari Baron Rothschild. Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan pemerintah Inggris secara resmi mendukung gagasan untuk menciptakan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina.

Rencana Inggris Gelar Deklarasi Balfour BKSAP: Indonesia Harus Protes

isarel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isarel

Berita Terkini

Ketegangan Warnai Pertandingan Norwegia Kontra Israel Pada Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa

Menteri Luar Negeri Malaysia Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza: Bentuk Penjajahan Modern

Israel Loloskan RUU Penghentian Perawatan Medis Bagi Tahanan Palestina

Rencana Inggris Gelar Deklarasi Balfour BKSAP: Indonesia Harus Protes

Download Aplikasi JawaPos.com