<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/irwandi-yusuf-sebut-jokowi-pernah-jadi-anak-buah-prabowo-di-aceh_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/2)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas nama mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf, diusulkan dicegah selama enam bulan ke depan untuk kepentingan peny, idikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Izil Azhar.  "Benar. Agar proses penyidikan perkara dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dapat segera dirampungkan, KPK melakukan upaya cegah untuk tidak melakukan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang pihak terkait," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.  Ali menerangkan KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Irwandi Yusuf selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan.  "KPK berharap pihak yang dicegah tetap di dalam negeri dan mengingatkan agar kooperatif hadir saat dilakukan pemanggilan oleh tim penyidik," tambahnya.  Sebelumnya, pada akhir Januari 2023, penyidik KPK dibantu tim Polda Aceh menangkap Izil Azhar alias Ayah Merin di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh.  Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan sudah masuk daftar pencarian orang alias buron sejak 30 November 2018.  Izil ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara bersama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012 atas dugaan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.  Izil Azhar disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cegah Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Penyidik KPK mencecar Irwandi terkait perannya yang merupakan orang kepercayaan dirinya dalam melakukan penerimaan uang.  "Saksi hadir dan didalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan dugaan peran tersangka Izil Azhar sebagai orang kepercayaan dari saksi (Irwandi Yusuf) untuk menerimaan uang dari PT NK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (16/2).  Selain itu, tim penyidik KPK juga mencecar Irwandi terkait keberadaan Izil Azhar selama empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Aceh, Irwandi telah lebih dulu menjalani proses hukum. Irwandi dipidana dengan hukuman 7 tahun penjara.  "Selain itu juga didalami terkait dengan keberadaan tersangka Izil Azhar selama menjadi DPO KPK," tegas Ali.  Sementara itu, Irwandi usai menjalani pemeriksaan di KPK mengatakan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Izil Azhar tidak berkaitan dengannya. Dia mengeklaim namanya dibawa-bawa agar bisa meminta uang panas tersebut.  "Dia bawa nama aku kayaknya agar keras, agar mudah dikasih," ungkap Irwandi.  Irwandi juga mengklaim, Izil Azhar tidak merasa menjadi buron di Aceh. Menurutnya, mantan anak buahnya itu bisa bebas bepergian di sana.  "Izil enggak buron, status buron tapi di Aceh enggak buron, dari Sabang ke Aceh, Sabang ke Aceh," ucap Irwandi.  KPK sebelumnya menahan Izil Azhar setelah empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Penahanan terhadap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dilakukan, setelah berhasil diamankan usai masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018 lalu.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak ini menuturkan, Izil Azhar akan ditahan untuk 20 hari pertama dalam kebutuhan penyidikan. Hal ini penting, guna menyelesaikan proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.  "Menjadi bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan Tersangka IA, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC," kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).  Johanis menjelaskan, Izil Azhar berhasil ditangkap setelah melakukan koordinasi dengan Polda Aceh. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini ditangkap di Kota Banda Aceh, Selasa (24/1).  Upaya paksa penangkapan ini dilakukan, karena pria yang karib disapa Ayah Merin itu tidak kooperatif menjalani proses hukum di KPK.  "Upaya paksa ini dilakukan, karena yang bersangkutan ketika dipanggil sebagai saksi ditahap penyidikan dan dipersidangan maupun sebagai tersangka tidak kooperatif dan tidak pula disertai alasan hukum yang sah," tegas Johanis  Izil Azhar disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Cecar Eks Gubernur Aceh Soal Uang Panas dan Buronnya Izil Azhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/irwandi-sebut-perkebunan-milik-prabowo-di-aceh-bermasalah-sejak-lama_m_.jpg" alt="Irwandi Yusuf saat ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (18/2)." width="100%">
<figcaption>Irwandi Yusuf saat ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (18/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kamis (16/2). Irwandi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, Irwandi Yusuf telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Saat ini, Irwandi tengah menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK.  "Irwandi sudah datang, sudah di ruang pemeriksaan lantai 2," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/2).  Keterangan Irwandi diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas acara (BAP) penyidikan tersangka Izil Azhar. Kasus dugaan penerimaan gratifikasi ini juga sebelumnya telah menjerat Irwandi dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  KPK sebelumnya menahan Izil Azhar setelah empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Penahanan terhadap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dilakukan, setelah berhasil diamankan usai masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018 lalu.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menuturkan, Izil Azhar akan ditahan untuk 20 hari pertama dalam kebutuhan penyidikan. Hal ini penting, guna menyelesaikan proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.  "Menjadi bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan Tersangka IA, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC," kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).  Johanis menjelaskan, Izil Azhar berhasil ditangkap setelah melakukan koordinasi dengan Polda Aceh. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini ditangkap di Kota Banda Aceh, Selasa (24/1).  Upaya paksa penangkapan ini dilakukan, karena pria yang karib disapa Ayah Merin itu tidak kooperatif menjalani proses hukum di KPK.  "Upaya paksa ini dilakukan, karena yang bersangkutan ketika dipanggil sebagai saksi ditahap penyidikan dan dipersidangan maupun sebagai tersangka tidak kooperatif dan tidak pula disertai alasan hukum yang sah," tegas Johanis  Izil Azhar disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Periksa Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lebih dari empat tahun berstatus buron, eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) <a href="https://www.jawapos.com/tag/izil-azhar/">Izil Azhar</a> akhirnya ditemukan. Tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,45 miliar bersama mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf itu ditangkap di sekitar Banda Aceh kemarin (24/1).  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, Izil masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018. Dia ditangkap tim KPK dengan dibantu Polda Aceh. "Koordinasi antara tim KPK dan Polda NAD (Aceh, Red) dilakukan sejak Desember 2022,” kata Ali.  KPK mengapresiasi jajaran Polda Aceh yang membantu pencarian dan penangkapan Izil di Banda Aceh. Ali menyebutkan, setelah penangkapan itu, Izil bakal dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.  Izil ditengarai sebagai orang kepercayaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/irwandi-yusuf/">Irwandi Yusuf</a>. Sebelumnya, KPK berupaya memanggil Izil sebagai saksi di tingkat penyidikan. Namun, dalam dua kali pemanggilan, Izil selalu mangkir.  Irwandi sendiri bebas sejak Oktober tahun lalu setelah mendekam di Lapas Sukamiskin selama lebih dari dua tahun. Dia mendapat fasilitas pembebasan bersyarat (PB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Eks Panglima GAM Yang Ditangkap KPK Orang Kepercayaan Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Irwandi telah keluar dari tahanan pada Selasa (25/10) kemarin.  "Iya betul bebas, dikeluarkan dari Lapas dengan program pembebasan bersyarat," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti dikonfirmasi, Rabu (26/10).  Rika menyampaikan, Irwandi telah memenuhi syarat Undang-Undang untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Persyaratan itu di antaranya berkelakuan baik, sudah menjalankan 2/3 dari masa pidana.  "Dasar hukumnya bisa kita lihat di UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan di Pasal 10," ucap Rika.  Meski berada di luar Lapas, kata Rika, Irwandi harus melaporkan diri ke Balai Pemasyarakatan. Karena itu, Irwandi yang kini merupakan klien pemasyarakatan tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan.  "Apabila dilanggar maka hak bersyaratnya bisa dicabut dan sisa pidananya harus kembali dijalankan di Lapas," tegas Rika.  Sebagaimana diketahui, Irwandi Yusuf dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2020. Irwandi dieksekusi untuk menjalani pidana selama 7 tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan dari kasus suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.  Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Tak hanya suap, Irwandi juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Irwandi disebut menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar.  Irwandi dinilai terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak kabur dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Irwandi merupakan terpidana kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun anggaran 2018.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Irwandi keluar dari Lapas Sukamiskin telah mendapat izin dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat. Irwandi pulang ke Aceh untuk menjenguk orangtua yang sakit.  "Informasi yang kami terima dari pihak Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan izin luar biasa menjenguk orang tua dengan pengawalan Kepolisian dan Petugas Lapas dan juga sudah seizin Kepala Divisi Pemasyarakatan Jabar," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (25/12).  Keluarnya Irwandi Yusuf dari Lapas Sukamiskin, lantaran seorang model Steffy Burase mengunggah foto kebersamaannya dengan Irwandi Yusuf. Steffy pun pernah bersaksi dalam perkara Irwandi Yusuf saat masih bergulir dalam penyidikan KPK dan proses persidangan.  Meski demikian, KPK menegaskan kepergian Irwandi Yusuf dari Lapas Sukamiskin bukan lagi tanggung jawabnya. Ali menyebut, tugas KPK dalam penanganan perkara yang menjerat Irwandi sudah selsai dengan telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan.  "Selanjutnya tentu menjadi tugas dan kewenangan Lapas dalam hal pembinaan terhadap para napi korupsi," pungkas Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/02/2020/kpk-eksekusi-gubernur-aceh-nonaktif-irwandi-yusuf-ke-lapas-sukamiskin/">KPK Eksekusi Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf ke Lapas Sukamiskin</a>  KPK sebelumnya mengeksekusi Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2). Eksekusi terhadap terpidana kasus suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap.  Eksekusi terhadap mantan petinggi GAM itu setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terhadap Irwandi. Dia bakal menjalani hukuman tujuh tahun pidana terkait kasus yang menjeratnya. Selain pidana penjara, Irwandi juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Dalam kasus yang menjeratnya, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Tak hanya suap, Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Irwandi disebut menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar.  Irwandi dinilai terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fda1fEmJnKc

Steffy Unggah Foto dengan Irwandi Yusuf, KPK: Jenguk Orang Tua di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2). Eksekusi terhadap terpidana kasus suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, dilakukan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.  "Jaksa Eksekusi KPK pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari 2020, telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Irwandi Yusuf di Lapas Sukamiskin Bandung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (14/2).  Eksekusi terhadap mantan petinggi GAM itu setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terhadap Irwandi. Dia bakal menjalani hukuman tujuh tahun pidana terkait kasus yang menjeratnya. Selain pidana penjara, Irwandi juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  "(Putusan MA juga) menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," pungkas Ali.   Dalam kasus yang menjeratnya, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi, terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Tak hanya suap, Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Irwandi disebut menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar.   Irwandi dinilai terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Eksekusi Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Dery.jpg" alt="Irwandi Yusuf" width="100%">
<figcaption>Irwandi Yusuf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Dengan ditolaknya kasasi tersebut, maka terdakwa perkara suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 itu, tetap divonis tujuh tahun penjara.  "Status perkara, tolak perbaikan," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Kamis (13/2).  Hukuman terhadap Irwandi sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Kala itu, dia divonis pidana selama tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengeksekusi Irwandi Yusuf. Karena hukuman terhadap mantan petinggi GAM itu telah berkekuatan hukum tetap.  "Sehingga hari ini sudah punya kekuatan hukum tetap, di mana putusannya jatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri.  "Jatuhkan pidana tambahan ke Irwandi pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tahun, usai menjalani pidananya," sambungnya.  Oleh karena itu, Jaksa KPK akan segera mempersiapkan eksekusi terhadap Irwandi Yusuf. "Tentunya karena ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya jaksa penuntut umum akan mempersiapkan proses pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap terpidana," tukas Ali.

KPK Segera Eksekusi Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/steff-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Model cantik Steffy Burase terlihat keluar dari rutan cabang K4, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bertepatan pada Hari Raya Natal 2019, KPK memberikan waktu kunjungan lebih kepada keluarga dan kuasa hukum sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB.  Steffy datang ke rutan cabang K4 yang terletak di belakang Gedung Merah Putih KPK tidak lain untuk menjenguk mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dia merupakan terdakwa dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh dan divonis tujuh tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Namun, Irwandi mengajukan banding, vonisnya pun justru diperberat menjadi delapan tahun penjara.  Steffy hadir dengan tampilan yang modis, mengenakan jump suit berwarna merah, jilbab cokelat dan kaca mata hitam. Ketika temui awak media, Steffy enggan memberikan komentar apapun. Steffy bergegas pergi dan meninggalkan rutan dengan mobil pribadinya.  Kendati demikian, kegembiraan Steffy diluapkan dalam akun media sosial Instagram pribadinya @steffyburase. Dalam unggahan di instagram story, Steffy mengaku hari ini merupakan spesial. Karena dapat bertemu lama dengan Irwandi Yusuf.  "Alhamdulilah banget, hari ini hari plus-plus. Kenapa hari ini saya bilang plus? Karena hari ini Hari Natal, jadi di KPK ada waktu kunjungan lebih (lama)" kata Steffy dalam video singkat yang ia unggah melalui Instagram pribadinya @steffyburase, Rabu (25/12).  Dalam video tersebut, Steffy mengaku sengaja datang lebih pagi ke rutan cabang K4 untuk bertemu dengan suaminya itu. Karena jadwal resmi kunjungan dimulai pada pukul 09.00 - 12.00 WIB. Hal itu dilakukan karena enggan menunggu lama antrean.  "Jadi kita ada acara Natal bersama, which is semua keluarga tahanan boleh dateng. Nah, saya sengaja datang lebih awal, karena dimulai kunjungan jam 9, tapi saya mutusin datang lebih awal, karena antreannya akan banyak banget," ucap Steffy.  Dalam video yang di unggahnya itu, Steffy merasa perayaan Natal 2019 kali ini sangat unik. Menurutnya momen tersebut menjadi waktu yang membahagiakan untuk Steffy dapat mengunjungi Irwandi dengan waktu yang lebih panjang.  "So, gue mau bilang mungkin ini Natal yang paling unik di hidup gue, karena pertama kali gue berasa happy banget, karena gue berasa dapet bonus ngunjungin laki gue," ujar Steffy penuh rasa bahagia.  Steffy lantas meminta doa kepada masyarakat luas agar putusan kasasi untuk Irwandi Yusuf segera dilakukan. Dia mengharapkan yang terbaik untuk suami sirihnya itu.  "Untuk teman-teman semua tolong doain ya, biar semuanya cepat kelar, cepet ada putusan (kasasi) buat yang terbaik semuanya. Amiin. Amiin," harapnya.  Sebelumnya, model cantik Steffy Burase sempat membantah dengan tegas memiliki hubungan khusus dengan Irwandi. Namun, jaksa komisi antirasuah membongkar pernikahan siri antara Steffy dengan Irwandi pada sesi persidangan praperadilan.  Saat Steffy menjadi saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia juga kembali membantah telah menikah siri dengan Irwandi di sebuah apartemen. Namun, pada 14 Agustus 2019 lalu dalam akun Instagramnya, Steffy membenarkan Irwandi sudah menjadi suaminya.

Berbusana Modis, Steffy Burase Kunjungi Irwandi Yusuf di Hari Natal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-aceh-nonaktif-irwandi-yusuf-hadapi-sidang-tuntutan-jaksa-kpk_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf saat menjalani sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf saat menjalani sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI memperberat hukuman terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf. Majelis Hakim PT DKI menjatuhkan hukuman delapan tahun pidana penjara kepada Irwandi. Padahal, pada pengadilan tingkat pertama Irwandi divonis tujuh tahun pidana penjara.  "Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian bunyi putusan PT DKI seperti dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rabu (14/8).  Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim PT DKI juga memperberat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi. PT DKI mencabut hak politik Irwandi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok, sementara Pengadilan Tipikor Jakarta mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.  "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana," kata Majelis Hakim.  Dalam putusan tersebut, PT DKI menyatakan menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 serta menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua.  Namun, seperti halnya putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Majelis Hakim PT DKI juga menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga.  Putusan ini diambil Majelis Hakim PT DKI yang diketuai Ester Siregar serta dua Hakim Anggota, yakni Anthon R. Saragih dan Jeldi Ramadhan.  Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Irwandi Yusuf. Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Irwandi untuk dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.  Dalam putusannya, Hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Tak hanya suap, Majelis Hakim juga menyatakan Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Namun, majelis hakim menilai, dakwaan ketiga JPU KPK tidak terbukti.  Dakwaan tersebut, yakni penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Irwandi menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar.

PT DKI Perberat Hukuman Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irwandi yusuf

Berita Terkini