<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/alwis.jpg" alt="Plh Gubernur Sumbar, Alwis. (ANTARA/Miko Elfisha)" width="100%">
<figcaption>Plh Gubernur Sumbar, Alwis. (ANTARA/Miko Elfisha)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar berakhir hari ini, Jumat (12/2). Sementara pasangan kepala daerah yang baru belum dilantik karena masih menunggu putusan dari sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).  Menjelang dilantik gubernur-wakil gubernur Sumbar definitif, saat ini provinsi tersebut dipimpin oleh pelaksana harian (plh) gubernur. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis sebagai Plh.  Keputusan itu berdasar radiogram yang dikirim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Radiogram itu nomor 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021 tersebut ditembuskan kepada tujuh Sekdaprov yang daerahnya melaksankan Pilgub di Indonesia, dengan klasifikasi amat segera," Kabiro Pemerintahan Sumbar Iqbal Ramadi Payana di Padang seperti dilansir Antara, Kamis (11/2).  Adapun tujuh provinsi yang menggelar pilgub tersebut adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara), Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Utara (Sulut), dan Sumatera Barat (Sumbar).  Mendagri menjelaskan, kata Iqbal, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari, maka Sekda melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian (plh) kepala daerah.  Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.  Menurut Iqbal jabatan Plh gubernur bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif atau hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk dari Kemendagri.  Berdasar hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, pilgub dimenangi oleh pasangan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi. Namun, keputusan KPU Sumbar itu digugat oleh pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya KPU Sumbar masih menunggu rekomendasi MK untuk menetapkan siapa gubernur-wakil gubernur periode 2021-2024.  Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan, MK masih memproses sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Sumbar dan dijadwalkan diputus pada pekan depan.  "Apakah sidang akan dilanjutkan atau dihentikan tentu akan ada dua kemungkinan. Pengumuman putusan sidang sendiri bakal dilakukan pada antara 15-16 Februari," kata Yanuk.  Menurut dia, apabila keputusan MK menyatakan sidang dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.  "Kalau misalnya berdasarkan putusan pada 15-16 nanti ternyata dismissal, berarti KPU setelah itu akan melakukan tahapan selanjutnya yakni penetapan calon terpilih," katanya pula.  Menurut dia, KPU diberi waktu selambat-lambatnya lima hari untuk menetapkan pasangan calon terpilih apabila MK menolak gugatan tersebut.

Masa Jabatan Irwan Prayitno Berakhir, Sumbar Dipimpin Plh Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-jam-tiap-pekan-jalan-khatib-sulaiman-bebas-asap-kendaraan_m_.jpg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyurati Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Surat tertanggal 28 Mei 2020 itu meminta penghapusan aplikasi kitab suci Injil berbahasa Minangkabau.  Dalam surat itu Irwan Prayitno mengatakan, masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut (injil berbahasa Minangkabau).  Menurut Irwan, aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah "Ada Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".  "Pak Gubernur dan Pemprov Sumbar dan masyarakat Minang meminta Menkominfo melalui Dirjen Aplikasi Informasi dapat menghapus aplikasi itu dari Play Store Google dan menghindari munculnya apilasi sejenis di kemudian hari," kata Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman Rizal saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (4/6).  Terpisah, Menkominfo Johnny G. Plate mengaku belum menerima surat dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Dia mengaku akan memberikan perhatian serius terhadap masalah yang dikemukakan Irwan.  "Kami akan check apakah aplikasi tersebut melanggar UUD, UU, atau peraturan turunan yang terkait. Jika melanggar, aplikasi atau konten yang berada pada platform digital seperti google, facebook, microsoft, instagram dan lain-lain, maka proses take down melalui platform tersebut," ujar Menkominfo Johnny G. Plate.  Akan tetapi, kata politikus Partai Nasdem itu, dalam konteks ideologi negara dan konstitusi negara Kemenkominfo sebagai regulator harus berhati-hati dan menjaga hak dasar konstitusional warga. "Kami akan check dulu secara komprehensif untuk mengambil kebijakan yang sejalan dengan aturan hukum dimaksud," tandasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-04-at-16.54.44-750x1114.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang ditujukan ke Menkominfo Johnny G. Plate. (Diskominfo Sumbar for JawaPos.com)

Gubernur Sumbar Surati Menkominfo, Minta Hapus Injil Berbahasa Minang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Signify_Masjid-Raya-Sumbar_01.jpg" alt="Masjid Mahligai Minang dengan sentuhan teknologi pencahayaan terkini dari Signify. (Signify/Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masjid Mahligai Minang dengan sentuhan teknologi pencahayaan terkini dari Signify. (Signify/Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyurati Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi setempat. Dalam surat bernomor 360/117/Covid-19-SBR/V-2020, tertanggal 13 Mei 2020 itu mempersilakan menggelar salat jumat secara berjamaah di masjid.  Ketentuan masjid yang boleh menggelar salat jumat berjamaah harus berdasar pada penetapan dari wali kota atau bupati. Namun, masjid yang diperbolehkan menyelenggarakan salat jumat berjamaah tersebut harus mengikuti prokotol kesehatan terkait Covid-19.  "Surat itu sudah jelas isinya, poin per poin," ujar Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (15/5).  Adapun isi dalam surat tersebut memuat tentang ketentuan pelaksanaan salat jumat berjamaah di masjid. Pertama, masjid yang diperbolehkan menggelar salat jumat berjamaah berdasar pada penetapan pejabat berwenang alias kepala daerah. Lokasi masjid berada di daerah tidak mewabahnya Covid-19.  Kedua, daerah tersebut telah ditutup pintu masuknya sehingga tidak bercampurnya orang sehat dengan orang yang sakit. Ketiga, masjid yang menyelenggarakan ibadah memastikan bahwa yang hadir adalah jamaah tetap. "Bagi jamaah tetap tentunya dapat ditandai dengan dibekali kartu khusus," sebut Gubernur Irwan Prayitno dalam surat tersebut.  Keempat, Gubernur Sumbar menekankan bahwa setiap masjid harus tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19, seperti menyediakan tempat cuci tangan dan sabun sebelum masuk masjid, menggunakan masker, masjid tidak membentangkan sajadah atau tikar.  Kelima, pelaksanaan salat dan khotbah jumat dilakukan secara istishaq atau sederhana. Keenam, salat sunat lainnya dilakukan di rumah saja.  Jasman menambahkan, ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan pada salat Idul Fitri. "Semoga masyarakat bisa tenang dan memahami ketentuan untuk salat berjamaah di masjid," tandas mantan Kepala Disparbud Kabupaten Solok itu.  Sebagaimana diketahui saat ini Sumbar sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200515_162512.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang mempersilakan menggelar salat jumat berjamaah di masjid. (tangkapan layar)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KbyvhO2-QLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vk4Qbj3cRE8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=u-gHEkGFEE0

Gubernur Sumbar Persilakan Gelar Salat Jumat Berjamaah di Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kunjungan-wisman-di-solok-selatan-turun-drastis_m_205694.jpeg" alt="Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, yang menjadi salah satu wisata andalan. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, yang menjadi salah satu wisata andalan. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) siap diberlakukan di Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (22/4). Selama pembatasan berlaku, Pemprov Sumbar mengklaim melakukan razia 24 jam untuk lalu lintas keluar masuk daerah tersebut.  Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengklaim, seluruh akses keluar masuk Sumbar via darat dijaga selama 24 jam. Penjagaan berlangsung PSBB berlaku, alias 14 hari. "Mekanismenya berupa razia dengan menggunakan protokol penanganan Covid-19," ujar Jasman saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (19/4).  Artinya, di setiap perbatasan melibatkan petugas dari dinas kesehatan yang dilengkapi dengan pakaian alat pelindung diri (APD), dan diperkuat dengan elemen satuan lain. Mulai dari dinas perhubungan (dishub), satpol pp, TNI, dan Polri. Seluruh satuan itu memeriksa ketentuan berkendara bagi setiap orang yang masuk dan keluar dari Sumbar.  Di antaranya, setiap orang harus mengenakan masker, penumpang di kendaraan menerapkan physical distancing (menjaga jarak). Artinya penumpang hanya boleh dimuat 50 persen dari kapasitas mobil.  Eks Kepala Satpol PP Kota Solok itu menyebut, detail aturan PSBB Sumbar bakal disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada Senin (20/4) dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).  Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan bahwa teknis PSBB tidak jauh beda yang telah diterapkan di daerah yang lebih dulu menerapkan PSBB. Seperti di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang Raya. Di wilayah tersebut terdapat sejumlah lokasi pengecekan kendaraan.  Irwan menyebut, pada dasarnya PSBB itu tidak melarang orang keluar rumah. Hanya saja tetap meminta masyarakat bertahan di rumah. Alasannya, untuk memutus mata rantai penularan virus korona.  "Sepanjang masih ada yang keluar rumah, maka mata rantai virus sulit diputus," ujar politikus PKS itu. Selama PSBB berlaku, Irwan hanya memboleh pertokoan atau tempat usaha yang menjual kebutuhan pokok. Di luar itu ditutup dan diatur operasionalnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_7PIIyVIWKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hD3SvAu7K5c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YJ-nU7kfVFs

PSBB Berlaku 22 April, Pemprov Sumbar Klaim Razia Perbatasan 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/images-22-1.jpeg" alt="Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Mahligai Minang. (Dok.SimasKemenag)" width="100%">
<figcaption>Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Mahligai Minang. (Dok.SimasKemenag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Sumbar bersiap memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Rabu, 22 April 2020. Dalam pelaksanaannya, aturan PSBB di daerah tersebut hampir sama dengan yang berlaku di DKI Jakarta dan kota-kota yang sebelumnya sudah memberlakukan kebijakan serupa.  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menuturkan, konsep pembatasan selama PSBB berlaku di Sumbar baru difinalisasi bersama bupati dan wali kota setempat pada Senin (20/4).  “Pembatasan itu berarti bukan pelarangan," ujar Irwan Prayitno sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Padek), Sabtu (18/4).  Irwan menyebut, bentuk pembatasan itu meminta masyarakat tidak keluar rumah, walaupun mereka tidak dilarang. Semua ketentuan dibuat seragam dan berlaku di seluruh kabupaten/kota.  Politikus PKS itu menyebut, beberapa bentuk pembatasan selama berlakunya PSBB yakni operasional angkutan umum. Jumlah penumpangnnya hanya diboleh 50 persen dari kapasitas. Ketentuan itu juga berlaku untuk kendaraan pribadi.  "Jumlah penumpang kendaraan akan dibatasi sesuai dengan Permenhub. Permenhub kan begitu, dibatasi. Kita mengikuti aturan,” kata Irwan. Ketentuan demikian juga diterapkan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.  Selain itu juga menutup dan membatasi jam operasional pasar, tempat hiburan, dan objek wisata. Ada sebagian pasar yang dibatasi waktu operasionalnya dan ada yang benar-benar ditutup. Sedangkan untuk tempat hiburan dan objek wisata ditutup.  "Pasar tidak boleh buka sampai malam, hanya boleh pagi sampai siang. Sudah ada datanya mana pasar yang akan ditutup atau dibatasi jam operasionnya, namun tinggal dimantapkan saja lagi,” imbuhnya.  Menurut gubernur dua periode itu, penanganan Covid-19 hanya akan selesai jika masyarakat tidak lagi keluar rumah.  Sementara sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB berlaku yakni toko untuk kebutuhan hidup harian atau sembako dan termasuk apotek. Sedangkan tempat usaha yang tidak berhubungan dengan kebutuhan hidup harian ditutup. Bahkan, mal dan pasar hanya boleh menjual kebutuhan pokok.  Kebijakan ini hampir diterapkan juga di daerah yang sudah lebih awal menerapakn PSBB, seperti DKI Jakarta, Bodebek, dan Tangerang Raya.  Sementara untuk sanksi bagi warga yang tidak mematuhi aturan PSBB diserahkan kepada aparat kepolisian. Dalam mendukung PSBB ini, Irwan Prayitno mengerahkan aparat dari unsur Dishub, Satpol PP, TNI, dan Polri

Mulai Berlaku 22 April, Aturan PSBB Sumbar Hampir Sama dengan DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-jam-tiap-pekan-jalan-khatib-sulaiman-bebas-asap-kendaraan_m_.jpg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring pemutakhiran data di tingkat nasional, jumlah pasien korona di Sumatera Barat juga mengalami tambahan satu yang positif.  "Bertambah satu lagi. Namun tak tertutup kemungkinan bertambah karena masih ada pasien yang dites ulang," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Aula Kantor Gubernur, Jumat (27/3), seperti dilansir Padek.co (Jawa Pos Group).  Bertambahnya pasien positif terjangkit covid-19 itu berdasar data Gugus Tugas Pemprov Sumbar per Jumat (27/3), pukul 16.00. Dalam data itu disebutkan jumlah orang dalam pengawasan (OPD) juga bertambah menjadi 1.024.  Adapun pasien positif terbaru tersebut sedang dirawat dan diisolasi di RSUP M Djamil, Padang. Kini total pasien positif yang ditangani di RSUP M Djamil dua orang. Sisanya, empat orang di RS Achmad Mochtar Bukittinggi.  Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 23 orang, bertambah satu dibandingkan Kamis (26/3). Sedangkan jumlah pasien yang hasil pemeriksaannya negatif 31 orang dan masih menunggu hasil pemeriksaan 13 orang.  Irwan Prayitnno terus mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi imbauan pemerintah dengan tetap di rumah, menjaga pola hidup sehat, dan sering mencuci tangan. Lebih penting lagi menjaga jarak fisik dengan orang lain ketika bertemu dan tidak bersalaman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r3xk4WalfuI  https://www.youtube.com/watch?v=VqKsh1e4i44  https://www.youtube.com/watch?v=NvdLQXVLRIk

Pasien Korona Sumbar Tak Tertutup Kemungkinan Terus Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pohon-natal-ini-dijual-hingga-puluhan-juta_m_175513.jpeg" alt="Pedagang pernak pernik natal. (Reyn Gloria/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pedagang pernak pernik natal. (Reyn Gloria/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komnas HAM angkat bicara soal dugaan larangan merayakan natal bagi umat Kristiani di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Komnas HAM meminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan, masyarakat harus memahami bahwa setiap warga negara di dalam konstitusi memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan dan agama masing-masing. "Ini hak yang mesti dihormati dan dilindungi," kata Damanik kepada JawaPos.com, Selasa (18/12).  Damanik menyayangkan adanya penolakan terhadap umat kristiani yang hendak merayakan ibadah Natal. Menurut dia, pemerintah daerah (pemda) harus mengambil langkah untuk menyelesaikan hal tersebut.  "Sangat disayangkan pemerintah daerah serta petugas kepolisian malah membiarkan pelarangan atau bahkan ikut memperkuat pelarangan tersebut," ungkap Damanik.  Damanik menyampaikan, sebelumnya Komnas HAM telah meminta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk dapat melindungi umat beragama melaksanakan ibadahnya. Sebab, itu merupakan konstitusi dan bentuk kebebasan beragama.  "Kasus di Sumbar sebagai contoh sudah terjadi sejak awal tahun 2000 dan kami sudah memperingatkan pemerintah daerah mau pun pihak keamanan untuk melindungi mereka yang beribadah," tegas Damanik.  Selasa malam (17/12) Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuan Kerajaan telah menggelar rapat terkait dugaan larangan merayakan Natal ini di rumah dinasnya. Hasilnya, dari notulennya yang disampaikan kepada JawaPos.com, Sutan Riska menegaskan, pihak pemda tidak pernah melarang perayaan natal di Dharmasraya. "Sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa Pemda (Dharmasraya) melarang perayaan Natal," ujar Sutan Riska dalam keterangannya.  Begitu juga dengan Pemkab Sijunjung, Sekda Sinjunjung Zefnifan mengatakan, pihaknya Pemkab Sijunjung tidak melakukan pelarangan. "Tidak ada pelarangan. Selama ini, antara Muslim dengan Kristiani hidup berdampingan tanpa ada gesekan," tegas Zefnifan.  Di pihak lain, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno belum memberi jawaban saat diminta konfirmasinya terkait dugaan larangan perayaan natal di Dharmasraya dan Sijunjung. Ketika berita dirilis Irwan Prayitno belum memberi jawaban.

Komnas HAM Minta Gubernur Sumbar Selesaikan Konflik Perayaan Natal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-sekadar-nama-jalan-chatib-sulaiman-menuju-pahlawan-nasional_m_.jpg" alt="GELAR PAHLAWAN: Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat menghadiri seminar nasional pengusulan Chatib Sulaiman menjadi pahlawan Indonesia, Sabtu (19/1)." width="100%">
<figcaption>GELAR PAHLAWAN: Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat menghadiri seminar nasional pengusulan Chatib Sulaiman menjadi pahlawan Indonesia, Sabtu (19/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Chatib Sulaiman tak asing di telinga warga Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Apalagi, nama tersebut diabadikan menjadi nama salah satu ruas jalan utama yang kerap&nbsp;dijadikan jalan untuk balapan liar anak-anak muda di malam hari. Almarhum Chatib Sulaiman adalah salah satu tokoh yang wafat saat berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1949. Chatib bersama 68 pejuang lainnya meninggal dalam peristiwa Situjuah di Kabupaten Lima Puluh Kota. "Sepantasnya beliau (Chatib Sulaiman) kita dukung bersama untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menghadiri Car Free Day (CFD) perdana di Jalan Chatib Sulaiman, Minggu (20/1). Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abit yang turut menghadiri CFD menambahkan, Sabtu (19/1) kemarin, dia diundang menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan Yayasan Chatib Sulaiman. "Bedah buku dan seminar 70 tahun wafatnya beliau (Chatib). Lalu dibahas segala sesuatu untuk penyiapan pengusulan Chatib Sulaiman jadi pahlawan," terangnya. Jika dilihat sejarahnya, lanjut politisi Gerindra itu, Chatib Sulaiman sosok berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Namanya (Chatib) juga masuk dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang terjadi pada 22 Desember 1948-13 Juli 1949 dibawah komando Syafruddin Prawiranegara. "Chatib Sulaiman gugur saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau ketua markas pertahanan rakyat daerah di PDRI," kata Nasrul Abit. Nasrul berharap, nama Chatib Sulaiman tidak saja abadi di sepanjang jalur lurus depan Masjid Raya Sumbar. Namun, betul-betul masuk menjadi pahlawan bangsa dari tanah Minangkabau.

Tak Sekadar Nama Jalan, Chatib Sulaiman Menuju Pahlawan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dana-belum-cair-program-save-maninjau-terhenti_m_.jpg" alt="IKAN MATI: Ribuan ton ikan di danau Maninjau mati mendadak akibat sedimentasi makanan ikan yang telah lama mengendap di dasar danau." width="100%">
<figcaption>IKAN MATI: Ribuan ton ikan di danau Maninjau mati mendadak akibat sedimentasi makanan ikan yang telah lama mengendap di dasar danau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelamatan Danau Maninjau di <a href="https://jawapos.com/jpg-today/02/12/2018/tertimbun-longsor-makrab-universitas-prima-medan-jadi-petaka" target="_blank">Kabupaten Agam, Sumatera Barat</a> (Sumbar) gagal terealisasi tahun ini. Kegagalan penyelamatan dengan cara mengangkat atau <a href="https://jawapos.com/jpg-today/02/12/2018/tertimbun-longsor-makrab-universitas-prima-medan-jadi-petaka" target="_blank">mengeruk sedimen yang mengendap</a> di danau tersebut salah satunya dikarenakan persoalan dana. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemkab Agam telah mengajukan dana untuk <a href="https://jawapos.com/jpg-today/02/12/2018/tertimbun-longsor-makrab-universitas-prima-medan-jadi-petaka" target="_blank">program 'Save Maninjau' </a>sebesar Rp1,5 triliun ke pemerintah pusat. Namun, dana tersebut belum bisa dimanfaatkan sampai hari ini. "Masih terhenti di tingkat pusat. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan <a href="https://jawapos.com/jpg-today/02/12/2018/tertimbun-longsor-makrab-universitas-prima-medan-jadi-petaka" target="_blank">telah menyetujui dana untuk save Maninjau</a>. Tapi, ada beberapa kendala saat pelaksanaannya," kata Gubernur Sumbar, Minggu (2/12). Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya penelitian tentang sedimen hingga saat ini. Penelitian soal apakah menggali sedimen kemudian diletakkan di tengah danau atau sedimen tersebut dibawa ke luar danau dan mencari dimana lokasi penempatannya. "Masih sedang dicari opsi ilmiahnya agar tidak merugikan lingkungan sekitar setelah nanti sedimennya dikeruk. Sedangkan Keramba Jaring Apung (KJA) sudah pasti dikurangi. KJA bukan dihabiskan, tapi ditentukan zonanya," beber Irwan. Persoalan sediman danau seluas&nbsp; 9.737,5 hektare itu adalah persoalan bersama. Dengan kata lain, terang Irwan, tidak sekadar perkara Pemkab Agam dan Pemprov Sumbar semata. Namun, melibatkan banyak lembaga lainnya. "Sekarang yang bisa itu hanya mengupayakan Pergub. Seperti mengatur Danau Singkarak tentang larangan menangkap ikan bilih dengan jaring kecil-kecil. Jadi, semua yang kita gerakkan harus sinergi bersama," katanya.

Dana Belum Cair, Program 'Save Maninjau' Terhenti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/plin-plan-bupati-tetapkan-tanggap-darurat-terkait-gempa-solok_m_230718.jpg" alt="RUSAK: Kondisi rumah korban jiwa akibat kejadian gempa bumi 5,4 SR yang mengguncang Sumbar, Sabtu (21/7) sore di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumbar." width="100%">
<figcaption>RUSAK: Kondisi rumah korban jiwa akibat kejadian gempa bumi 5,4 SR yang mengguncang Sumbar, Sabtu (21/7) sore di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumbar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat hari pascagempa berkekuatan 5,4 SR yang mengguncang Sumatera Barat (Sumbar), <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/07/2018/gempa-sumbar-gubernur-pastikan-tiada-tanggap-darurat" target="_blank">Pemerintah Kabupaten Solok </a>akhirnya menetapkan status tanggap darurat hingga Sabtu (28/7). Salah satu penyebab lantaran banyaknya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/07/2018/paskagempa-sumbar-1-orang-tewas-8-luka-luka-dan-70-rumah-rusak" target="_blank">kerusakan rumah</a> yang ditimbulkan akibat guncangan pada Sabtu (21/7) sore tersebut. Padahal sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memastikan, Pemkab Solok tidak menetapkan tanggap darurat pascagempa tektonik yang disebabkan aktivitas Zona Sesar Sumatera (Sumatera Fault Zone) pada segmen Sumani itu. Kepada wartawan, Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo mengatakan, penetapan tanggap darurat tersebut berlangsung selama 7 hari dan telah dimulai sejak tanggal 24 lalu. Pihaknya menganggap, penanganan pascagempa memerlukan peran dan bantuan pihak luar. Seperti BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Atas pertimbangan itulah dipastikan penetapan tanggap darurat. "Setiap ada bencana di daerah, kita perlu penanganan. Nah, itu tidak bisa ditangani sendiri oleh daerah terdampak bencana," kata Gusmal di sela-sela menghadiri Rakor Ketahanan Pangan Sumbar, di Padang, Rabu (25/7). Dengan status tanggap darurat, terang Bupati dua periode itu, Pemkab bisa melegalisir dan mengakomodasi berbagai kemungkinan yang akan datang dari berbagai daerah. "Saya kemarin sudah lakukan penelitian, peninjauan, dan penjajaan di lapangan. Bagaimana kondisi masyarakat yang sedang tertimpa bencana," kata Bupati yang sedang berada di Pulau Jawa saat bencana menghantam Kabupaten Solok kemarin. Saat ini, masyarakat yang terkena dampak telah diberikan penangganan sementara. Begitu juga untuk logistik bantuan telah disalurkan kepada korban. "Sudah diberikan penanganan dan tempat tidur sementara. Dan InsyaAllah bahan pangan dan segala macamnya untuk dibagikan ke masyarakat," pungkasnya.&nbsp; Dari catatan BPBD, kerusakan gempa 5,4 SR itu merusak sebanyak 86 unit rumah penduduk di Kabupaten Solok. Sebanyak 19 rumah mengalami rusak berat, 4 rusak sedang, dan 63 lainnya rusak ringan. Gempa juga menyebabkan 8 warga luka dan 1 diantaranya meninggal dunia. Menurut Gusmal, estimasi kerugian total sementara akibat gempa mencapai angka Rp 2 miliar. Pihaknya akan terus berusaha menanggulangi kerusakan akibat gempa. Berbagai usulan dari penetapan tanggap darurat itu juga akan diteruskan Gusmal hingga ke Jakarta. "Pokoknya kita berusaha agar ditanggulangi lagi apa yang rusak. Hari ini saya akan bawa usulan itu ke Jakarta, usulan dari kerusakan prasarana, rumah masyarakat, segala macamnya. Tidak dari pemerintah saja, kita juga akan berusaha dari swasta dan semua kelembagaan," kata Gusmal.

Plin-Plan, Bupati Tetapkan Tanggap Darurat Terkait Gempa Solok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irwan prayitno

Berita Terkini