<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakan-setya-novanto-mengaku-menderita-terseret-korupsi-e-ktp_m_.jpg" alt="Terdakwa korupsi e-KTP Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa korupsi e-KTP Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa perkara korupsi proyek penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Irvanto Hendra Pambudi mengaku perkara yang menyeretnya ke persidangan membuat keluarganya menderita. Keponakan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto itu menyatakan, beban ekonomi dan psikologis harus ditanggung olehnya dan keluarga. Penderitaan Irvanto semakin bertambah ketika mendengar tuntutan 12 tahun yang dibacakan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tidak pernah terbayangkan perbuatannya berkonsekusensi seperti itu. "Tidak pernah terbayangkan, bahwa keterlibatan saya sebagai kurir penyampaian uang kepada anggota DPR dan perantara kepada Setya Novanto membawa kehancuran bagi saya," kata Irvanto saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (21/11) Irvanto menuturkan, dirinya memiliki seorang istri dan tiga anak, yang salah satunya baru berusia 3,5 bulan. Tuntutan dari jaksa, kata Irvanto sungguh membuat keluarganya terpukul. Menurut dia, sejak ditahan oleh KPK pada Maret 2018, ia tak bisa lagi menafkahi keluarganya. Sebab, usaha jual beli motornya berhenti total selama ia mendekam di balik jeruji besi KPK. "Meski itu hanya cukup untuk makan sehari-hari," klaim Irvanto. Sementara itu, secara psikologis, selama ditahan, kedekatannya bersama keluarga tak bisa lagi seperti dulu. Ia mengaku tak pernah menemui anak-anaknya selama menjadi tahanan KPK. "Selama di dalam tahanan, saya belum pernah bertemu dengan anak-anak saya. Saya khawatir, kalau bertemu bisa berdampak pada psikologis anak-anak saya," ucap Irvanto. Tidak hanya itu, menurut Irvanto, saat membeberkan nama-nama anggota DPR yang diduga menerima uang darinya, keluarganya ikut diteror. Hal ini membuat dia meminta perlindungan dari KPK. "Setelah saya menerangkan nama-nama anggota DPR, rumah saya dilempar botol orang tak dikenal dan ada ancaman verbal, istri terancam, dan saya minta perlindungan. Sehingga bukan mengada-ada, karena mempertaruhkan keselamatan keluarga saya," akui Irvanto. Oleh karena itu, Irvanto memohon kebijaksanaan kepada majelis hakim agar bisa memberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Irvanto sebelumnya bersama Made Oka Masagung dituntut 12 tahun penjara karena dinilai telah terbukti menjadi perantara suap untuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam proyek KTP elektronik. Mereka dinilai telah memperkaya Novanto sebesar US$7.3juta. Irvanto dan Made Oka dinilai telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Keponakan Setya Novanto Mengaku Menderita Terseret Korupsi e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-e-ktp-keponakan-setya-novanto-dituntut-12-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Irvanto dan Made Oka menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10)" width="100%">
<figcaption>Irvanto dan Made Oka menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai, keponakan Setya Novanto tersebut terbukti terlibat dalam dugaan korupsi pada proyek e-KTP. Tak hanya Irvanto, orang dekat Novanto bernama Made Oka Masagung juga dituntut sama. Jaksa menyebut Irvanto dan Made Oka melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama. "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung. Kami berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap jaksa KPK ketika membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (6/11). Jaksa menyebut,, danIrvanto sebagai Direktur Operasional PT Murakabi, salah satu konsorsium perusahaan yang akan mengerjakan proyek e-KTP,&nbsp;menerima duit USD 3,5 juta. Sementara, Made Oka Masagung&nbsp;selaku&nbsp;Direktur Utama PT Delta Energy Pte Ltd dan OEM Investment, diduga menerima USD 1,8 juta serta USD 2 juta. Keduanya menerima uang dari konsorsium perusahaan yang mengerjakan proyek e-KTP. "Perbuatan para terdakwa tersebut sebagai perantara yang uang diterima ditujukan kepada Setya Novanto," imbuhnya. Jaksa menyebut Irvanto menerima uang tersebut melalui perusahaan penukaran uang atau money changer. Sebab, uang yang diterima Irvanto dari luar negeri tempat Direktur Biomorf Mauritius, Johannes Marliem, ditransfer ke Indonesia. Sedangkan, Made Oka menerima uang tersebut dari Johannes Marliem dan mantan bos PT Quadra Solution, Anang Sugiana, dengan menyamarkan perjanjian penjualan saham sebanyak 100.000 lembar milik Delta Energy Pte Ltd. "Perbuatan para terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan Setya Novanto sejumlah USD 7,3 juta," tukasnya. Dalam pertimbangan, Jaksa menilai ada hal yang memberatkan keduanya yaitu tidak ikut serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa juga berdampak masif menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dn dampaknya masih dirasakan sampai dengan saat ini. Selain itu, hal yang memberatkan lainnya ialah perbuatan kedua terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Dalam kasus ini kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun. Jaksa juga menyebut kedua terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit pada proses penyidikan maupun persidangan. Sementara hal yang meringankan Irvanto dan Made Oka belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Korupsi e-KTP, Keponakan Setya Novanto Dituntut 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakan-setnov-akui-serahkan-usd-100-ribu-ke-aziz-syamsuddin_m_.jpg" alt="Irvanto dan Made Oka menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10)" width="100%">
<figcaption>Irvanto dan Made Oka menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Irvanto Hendra Pambudi Cahyo mengaku pernah menyerahkan uang sebesar USD 100 ribu kepada anggota DPR RI Aziz Syamsuddin. Uang tersebut diduga bagian dari proyek e-KTP. "Saya pernah menyerahkan uang USD 100 ribu kepada Pak Aziz Syamsuddin," kata Irvanto saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10). Keponakan Setya Novanto itu menuturkan, penyerahan uang tersebut dilakukan di kediaman Aziz Syamsuddin atas perintah dari dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Itu perintah Pak Andi," ungkapnya. Aziz Syamsuddin pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan terhadap Irvanto dan Made Oka Masagung. Namun, saat itu Irvanto tidak keberatan dengan keterangan Aziz yang membantah menerima uang. "Kalau yang Aziz kemarin saya konsentrasi 100 persen ke Fayakhun. Jadi keberatan saya ke Pak Fayakhun," tegas Irvanto. Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2013. Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI. Selain memperkaya Novanto, perbuatan Irvanto dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Keponakan Setnov Akui Serahkan USD 100 Ribu ke Aziz Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantah-keterangan-saksi-keponakan-setnov-disemprot-hakim_m_.jpg" alt="Irvanto dan Made Oka menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10)" width="100%">
<figcaption>Irvanto dan Made Oka menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Irvanto Hendra Pambudi Cahyo membantah keterangan para saksi yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum selama persidangan digelar. Perbedaan kesaksian itu dilontarkan keponakan Novanto saat menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat. "Saya lihat saudara banyak membantah, seperti diingatkan pak jaksa," kata Ketua Mejelis Hakim Yanto kepada Irvanto, Selasa (23/10). Majelis hakim menyebut, Irvanto harus memberikan keterangan yang jelas jika membantah keterangan yang telah dihadirkan jaksa. "Silahkan saudara bantah tapi harus ada bukti bantahan," tegas hakim Yanto. Dalam persidangan, Irvanto membantah pernah menerima uang dari pengusaha Muda Iksan Harahap. Padahal, sebelumnya Iksan mengakui menyerahkan langsung uang kepada Irvan di rumah Irvan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain itu, Irvanto juga membantah menerima uang SGD 500.000 dari politisi Golkar, Fayakhun Andriadi. Menurut Irvanto, hal itu tidak pernah terjadi. Padahal, dalam persidangan sebelumnya, Fayakhun dan stafnya Agus telah mengakui menyerahkan uang kepada Irvanto. "Saya ingatkan yang bisa menolong anda diri anda sendiri," jelas hakim. Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2013. Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI. Selain memperkaya Novanto, perbuatan Irvanto dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Bantah Keterangan Saksi, Keponakan Setnov Disemprot Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/irvanto-bantah-terima-sgd-500-ribu-untuk-rapimnas-golkar-usung-jokowi_m_.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi saat akan dimasukkan ke dalam rutan Jumat (9/3)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi saat akan dimasukkan ke dalam rutan Jumat (9/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo membantah menerima uang sebesar SGD 500 ribu dari asisten pribadi Fayakhun Andriadi, Agus Gunawan. Padahal dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Irvanto mengaku bahwa uang tersebut diberikan Novanto untuk keperluan Rapimnas Golkar dalam rangka mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2019. "Pernah terima uang SGD 500 ribu?," tanya majelis hakim kepada Irvanto saat bersaksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi, dalam perkara satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Menanggapi pertanyaan itu, Irvanto tidak menampik bahwa dirinya pernah menerima sejumlah uang dari Agus. Namun uang tersebut untuk pembayaran unit sepeda motor. Kata Irvanto, yang diterima dirinya dari Agus adalah Rp 390 juta dan Rp 300 juta. Uang tersebut, diakui Irvanto, sebagai pembayaran motor yang dibeli oleh Fayakhun. "Saya rancu pemberian uang pembayaran motor. Uang sebesar SGD 500 ribu saya bilang tidak terima untuk diberikan ke Pak Setya Novanto," klaim Irvanto. Saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, sambung Irvanto, ketika itu dirinya usai diperiksa dalam kasus korupsi e-KTP yang kemudian ternyata berlanjut untuk kasus korupsi Bakamla. "Posisi saya saat itu dipanggil dalam pemeriksaan e-KTP, kemudian saya dipanggil penyidik untuk pemeriksaan Bakamla. Setelah pemeriksaan Bakamla saya ingat sekali mas Fayakhun, di situ saya tanya ke Fayakhun, mas ini urusan apa lagi. Kemudian Irvanto membeberkan ucapan Fayakhun di dalam persidangan. "Gua waktu itu suruh Agus buat cari lu untuk ngasih SGD 500 ribu. Karena dia ada deal ke Pak Nov buat Rapimnas," lontar Irvanto menirukan ucapan Fayakhun. Kendati dicecar oleh hakim, Irvanto pun membantah dan mencabut kesaksian yang diberikan kepada penyidik KPK. "Jadi anda cabut (isi BAP)?," tanya hakim. "Lebih tepatnya jumlahnya aja," cetus Irvanto kepada majelis hakim. Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Suap diduga diberikan agar Fayakhun mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Irvanto Bantah Terima SGD 500 Ribu untuk Rapimnas Golkar Usung Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakan-setya-novanto-bersaksi-untuk-terdakwa-fayakhun_m_.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret perkara dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016. "Saksi yang hadir Irvanto Hendra," kata jaksa M Takdir Suhan dalam persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Saat ditanya oleh majelis hakim, Irvanto mengaku mengenal Fayakun sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. "Sudah lama kenal?," tanya Ketua Majelis Hakim. "Sudah," singkat Irvanto. "Bagaimana bisa kenal ?," ujar majelis hakim. "Sama teman saya dikenalkan di Mall Ambassador," ucap Irvanto. "Terdakwa ini sebagai apa ?," tanya kembali majelis hakim. "Beliau adalah anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar," papar Irvanto Nama Irvanto dalam persidangan kasus ini memang sempat disebut-disebut menerima uang dari staf Fayakhun yang bernama Agus Gunawan yang kala itu juga bersaksi untuk Fayakhun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksianya, Agus menyatakan telah memberikan uang sekitar SGD 100-500 ribu kepada Irvanto. Pemberian uang dilakukan atas perintah dari Fayakhun. Menurut Agus, awalnya ia diminta oleh Fayakhun untuk memberikan sebuah tas untuk diberikan kepada Irvanto. Ketika itu, Agus dan Fayakhun sedang menghadiri acara yang dihelat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. "Pak Fayakhun nyuruh ngasih tas ke saya, titip ke Irvan (Irvanto)," kata Agus dalam persidangan Fayakhun, Senin (3/9). Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Suap diduga diberikan agar Fayakhun mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Keponakan Setya Novanto Bersaksi untuk Terdakwa Fayakhun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-setnov-akui-jadi-komisaris-perusahaan-yang-ikut-lelang-e-ktp_m_.jpg" alt="Deisti Astriani Tagor (tengah) saat di ruang sidang PN Tipikor Jakarta" width="100%">
<figcaption>Deisti Astriani Tagor (tengah) saat di ruang sidang PN Tipikor Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus mega korupsi proyek e-KTP, mengaku pernah menjabat komisaris di PT Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan itu merupakan pemegang saham atas PT Murakabi yang ikut lelang proyek e-KTP. Diesti menyebut, menjadi komisaris karena diajak oleh rekan suaminya, Heru Taher. "Saya pernah ada di situ (PT Mondalindo) sebagai komisaris," kata Deisiti saat bersaksi untuk terdakwa kasus e-KTP, Irvanto Hendra Cahya dan Made Oka Masagung, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (4/9). Menurut Diesti, pemegang saham di perusahaan itu yakni Deniarto dan anaknya, Reza Herwindo. "Pada saat bersama saya, setahu saya ada Reza, yang lainnya saya lupa, ada Deniarto bukan yah," ucap Deisti sambil mengira-ngira. Kendati menjadi komisaris, Deisti mengaku tidak pernah mengunjungi perusahaan yang terletak di Menara Imperium lantai 27, Jakarta Selatan tersebut. Bahkan dia menyebut tidak pernah tahu kegiatan perusahaan itu. "Saya nggak tahu kegiatannya apa, pekerjaanya apa. Saya nggak urusan soal uang, yang atur Om Heru," klaimnya. Setelah lama menjadi komisaris, kata Deisti, dia kemudian melaporkan kepada Setya Novanto. Menurut Deisti, suaminya yang telah dijerat perkara e-KTP pernah juga sebagai pemegang saham. "Waktu diperiska KPK, akte-akte itu, 1990-an itu memang Pak Nov dan Pak Heru di situ, di Mondalindo," akui Desiti. PT Mondialindo merupakan pemegang saham atas PT Murakabi yang ikut lelang proyek e-KTP. Diketahui bahwa keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahya merupakan mantan Direktur PT Murakabi yang mengikutkan perusahaannya dalam proyek e-KTP. Selain itu, Diesti juga mengungkapkan kedekatan antara Setya Novanto dan Made Oka Masagung. Menurut dia, Made dan Novanto sejak 1996 sudah saling mengenal dan bekerjasama dalam hal bisnis. "Saya pernah dengar. Dulu Pak Nov pernah cerita awal-awal menikah kalau temannya namanya Oka Masagung, terus kerjasama apalah saya lupa. Maksudnya bisnis kali yah," tutur Deisti. Dalam kasus ini, Irvanto dan Made Oka sebagai teman dekat Novanto didakwa menjadi perantara uang USD 7,3 untuk Novanto. Novanto juga kini telah menjadi terpidana kasus yang disebut merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Istri Setnov Akui Jadi Komisaris Perusahaan yang Ikut Lelang  e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-ketua-komisi-ii-dpr-ngotot-tak-pernah-terlibat-pembahasan-e-ktp_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap saat diperiksa KPK" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap saat diperiksa KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP atas nama terdakwa&nbsp;Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung kembali digelar. Dalam persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap tetap membantah bahwa dirinya tidak menghadiri sejumlah pertemuan dengan pengusaha pelaksana proyek KTP berbasis elektronik (e-KTP). Ia mengklaim sama sekali tak terlibat kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. "Tidak pernah. Ini kan banyak. Tapi saya pastikan saya tidak pernah," kata Chairuman saat bersaksi untuk terdakwa<a href="https://www.jawapos.com/tag/93939/kasus-korupsi-e-ktp" target="_blank"> Irvanto Hendra Pambudi </a>dan Made Oka Masagung di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (7/8). Kendati demikian, jaksa meyakini Chairuman pernah ikut terlibat dalam pertemuan untuk membahas proyek e-KTP. Diantaranya di Equity Tower, tempat milik Setya Novanto. Pertemuan itu dihadiri oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Paulus Tannos dan Johannes Marliem. Selain itu, dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Selain itu, jaksa kembali menyebut Chairuman pernah mengikuti pertemuan di Restoran Peacock, Hotel Sultan. Pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini. Diah yang juga dihadirkan sebagai saksi dan duduk di sebelah Chairuman membenarkan kehadiran itu. Namun, Chairuman tetap pada pendiriannya. "Seingat saya ada Pak Chairuman," ujar Diah. Setelah beberapa kali dipertegas oleh jaksa, Chairuman tetap membantah, sama seperti saat ia bersaksi dalam beberapa persidangan sebelumnya. Rencananya, jaksa akan menghadirkan mantan ajudan Chairuman dalam persidangan. "Waktu sidang lalu sudah dijelaskan sama Irman, saya tidak hadir. Ngapain pula saya hadir, cuma makan-makan doang," jelas Chairuman.

Eks Ketua Komisi II DPR Ngotot Tak Pernah Terlibat Pembahasan e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusaha-ini-akui-terima-fee-usd-1000-dari-keponakan-setya-novanto_m_.jpg" alt="Ilustrasi kasus e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha Muda Ihsan Harahap menyatakan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sempat meminjam rekeningnya untuk menampung sebesar SGD 383.040. Hal ini dikatakan Ihsan saat bersaksi untuk terdakwa e-KTP Irvanto dan Made Oka Masagung di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (7/8) "Katanya mau ada temennya (Irvanto) mau transfer uang ke dia lewat rekening saya. Uang yang masuk cukup besar, katanya uang dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/93939/kasus-korupsi-e-ktp" target="_blank">Made Oka Masagung</a> sebesar SGD 383.040," kata Ihsan saat bersaksi di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta Pusat. Namun Ihsan berdalih tidak mengetahui mengapa Irvanto memakai rekeningnya untuk menampung uang dari Made Oka. "Saya juga nggak tahu, dia bilang biasalah bisnis," ujar Ihsan. Setelah uang tersebut masuk ke rekeningnya, Ihsan mengaku dia langsung menemui Irvanto di kediamannya yang terletak di daerah Kelapa Hijau. "Dia (Irvanto) minta saya bawa ke rumah dia di Kelapa Hijau secara cash. Yang nerima dia sendiri," ungkap Ihsan. Kemudian Ihsan mengaku mendapat fee sebesar USD 1.000 yang dibilang sebagai ongkos dan SGD 1.700 yang diakui Ihsan telah dikembalikan ke KPK. "Rp 17,5 juta saya kembalikan ke KPK atau sekitar SGD 1.700," jelasnya. Irvanto dan Made Oka Masagung didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2013. Sejumlah uang yang diterima oleh Setya Novanto dari Made Oka dan Irvanto, jumlahnya mencapai USD 7,3 juta . Selain Novanto, perbuatan Made Oka dan Irvanto telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pengusaha Ini Akui Terima Fee USD 1000 dari Keponakan Setya Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-dilimpahkan-keponakan-setya-novanto-segera-jalani-persidangan_m_225675.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi saat akan dimasukkan ke dalam rutan Jumat (9/3)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi saat akan dimasukkan ke dalam rutan Jumat (9/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berita acara (BAP) tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Irvanto Hendra Pambudi. Dengan demikian, keponakan Setya Novanto itu akan siap disidangkan. "Tadi untuk IHP (Irvanto Hendra Pambudi) sudah selesai proses penyerahan tersangka dan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum (Tahap 2)," kata juru bicara KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a> saat dikonfirmasi, Jumat (6/7). Menurut Febri, jaksa KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyelesaikan berkas dakwaan, sehingga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera tidak lama lagi akan disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat. "Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta," tutur Febri. Lebih jauh, Febri menuturkan penyidik telah memeriksa 120 saksi untuk melengkapi berkas perkara Irvanto. Saksi-saksi tersebut berasal dari mantan atau anggota DPR RI, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pejabat dan PNS Kemendagri, hingga pengurus DPD Partai Golkar di Jawa Tengah. Sebelumnya, Irvanto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK menduga Irvanto menampung uang dari keuntungan proyek e-KTP. "IHP (Irvanto Hendra Pambudi) diduga menerima USD 3,5 juta pada periode 19 Januari hingga 19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Setya Novanto secara berlapis melewati sejumlah negara," jelas Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2).

Berkas Dilimpahkan, Keponakan Setya Novanto Segera Jalani Persidangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irvanto hendra pambudi cahyo

Berita Terkini