<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geledah-8-lokasi-kpk-sita-dokumen-penting-ini_m_.jpg" alt="Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi berbeda terkait kasus dugaan pemerasan anggaran pendidikan yang dilakukan Bupati Cianjur Irvan Rivanto Muchtar.&nbsp;Dari delapan lokasi itu, tim lapangan menyita sejumlah dokumen penting. "Penyidik menggeledah sejumlah lokasi sejak Sabtu hingga Senin, 15-17 Desember 2018, yaitu tujuh lokasi di Cianjur dan satu lokasi Bandung," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (17/12). Mantan aktivis ICW ini menuturkan, delapan lokasi yang digeledah tersebut yaitu, kantor bupati, kantor dinas pendidikan, rumah bupati di Campaka, rumah Kadis Pendidikan Cecep, Rumah Kabid SMP Rosidin, Rumah Bendahara MKKS Taufik setiawan, Rumah mantan tersangka Bupati Cecep dan Rumah tersangka Cepy di Bandung. "Dari lokasi, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait DAK fisik SMP APBD TA 2018 dan sebuah kendaraan diduga hasil tindak pidana milik tersangka Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur," ungkap Febri. Dalam kasus ini, KPK menetapkan total 4 orang tersangka. Mereka ialah Irvan selaku Bupati Cianjur, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan. KPK menduga Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar dan meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut. IPP

Geledah 8 Lokasi, KPK Sita Dokumen Penting Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepsek-smp-diperas-kpk-bakal-garap-bapaknya-bupati-cianjur_m_.jpg" alt="Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar saat digelandang ke KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar saat digelandang ke KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Tjetjep Muchtar Soleh yang merupakan ayah dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dia akan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan kepala SMP di Cianjur yang membelit anaknya. Namun, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif belum menyebut persis tanggal pemanggilan terhadap Tjetjep. "Semua pihak yang ikut ditangkap akan diperiksa. Mantan bupati di situ (Cianjur) ya itu saya pikir salah satunya. Dari informasi awal yang kita dapatkan bahwa beliau (ayah Irvan) juga akan diperiksa," ucapnya pada awak media, Jumat (14/12). Kendati demikian, Syarif juga tak menyebut apa yang hendak ditelusuri dan digali dari pemanggilan Tjetjep ini. Dia hanya menyebut salah satu tersangka, yakni Tubagus Cepy Sethiady, pernah membantu Tjetjep semasa jadi bupati. Sekadar informasi, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, kakak ipar Irvan bernama Tubagus memiliki peran sebagai perantara dalam menerima commitment&nbsp;fee dari kepala SMP di Cianjur. "Menurut informasi sementara, orang tua Bupati Irvan sebelumnya juga bupati Cianjur. Jadi kakak ipar ini memang dulu sering membantu bupati sebelumnya, yaitu ayahnya," ujarnya, Rabu (11/12). Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018. KPK menduga, Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari DAK senilai Rp 46,8 miliar tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar. Saat menuju rumah tahanan, Irvan membantah dirinya memberi perintah memotong anggaran untuk pendidikan di Cianjur. Dia mengatakan bahwa itu inisiatif dari bawahannya. Selain Irvan, KPK menetapkan Cepy Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) dan Rosidin (Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) sebagai tersangka.

Kepala SMP Diperas, KPK Bakal Garap Bapaknya Bupati Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-cianjur-jadi-kepala-daerah-ke-106-yang-disekolahkan-ke-kpk_m_.jpg" alt="Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara." width="100%">
<figcaption>Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara terus berusaha memerangi praktik korupsi. Oleh sebab itu lahirnya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sejak lembaga superbodi itu lahir, telah terdapat 106 kepala daerah yang "disekolahkan" ke lembaga antirasuah tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terakhir adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Berdasar data KPK, sepanjang 2018 Irvan Rivano merupakan kepala daerah ke-21 yang terjaring saat operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu, dia tercatat sebagai kepala daerah yang ke-106 dengan predikat tersangka alias "disekolahkan". Tingginya angka kepala daerah yang terjebak dalam praktik korupsi itu sangat disayangkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Syarif menyebut, mayoritas korupsi terjadi di sektor politik. "Sebenarnya kita sudah sejak dulu (bicara tentang perbaikan sistem partai politik), dari tahun lalu, ketika kita mulai kajian korupsi di sektor politik," ungkapnya pada awak media, Jumat (14/11). Menurutnya, dari sejumah kajian KPK, ada sejumlah masalah di sektor politik yang berujung pada praktik korupsi. Contohnya, keuangan partai politik (parpol), sistem kaderisasi parpol, penegakan etik, hingga soal biaya demokrasi. Tingginya biaya demokrasi itu membuat kalangan kepala daerah pada saat mencalonkan diri tidak bisa lepas dari praktik korupsi. Bayangkan saja, ketika pencalonan mereka itu harus menanggung biaya kampanye yang tidak sedikit. Belum lagi honorium untuk saksi ketika pilkada. "Biaya itu membebani para calon kepala daerah sehingga berujung pada praktik suap. Tapi, banyak juga bupati yang lain tidak melakukan yang sama," ujar Syarif. Korupsi yang dilakoni oknum kepala daerah itu kembali menjadi sorotan, setelah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dalam kasusnya, Irvan diduga "menyunat" anggaran dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk membangun fasilitas SMP di Kabupaten Cianjur. "KPK merasa sangat tidak nyaman dengan Bupati Cianjur ini karena yang dikorbankan adalah sekolah-sekolah, pendidikan anak-anak. Ini memeras kepala sekolah seperti itu. Konstruksi kasusnya kemarin itu, ini bagian dari pemerasan," jelas Syarif. Pemerasan itu terjadi, karena kepala sekolah ketika akan diberikan anggaran perbaikan, mereka harus menyetorkan uang sebesar 7 persen dari total anggaran yang diterima dari DAK. "Itu kan aneh banget," pungkasnya.

Bupati Cianjur Jadi Kepala Daerah ke-106 yang 'Disekolahkan' ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-di-ott-kpk-bupati-cianjur-pangkas-anggaran-dak-140-sekolah_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama anggotanya menunjukkan barang bukti suap Bupati Irvan Rivano Muchtar." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama anggotanya menunjukkan barang bukti suap Bupati Irvan Rivano Muchtar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar kini sudah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status itu atas kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut, Irvan Rivano Muchtar alias IRM meminta jatah sebanyak 7 persen dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Adapun total anggaran DAK pendidikan itu mencapai Rp 46,8 miliar. "Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran terkait dana alokasi khusus atau DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar," ungkapnya pada awak media, Kamis (13/12). Lebih lanjut purnawirawan polwan itu mengatakan, sekitar 200 SMP di Cianjur mengajukan alokasi DAK, tapi yang disetujui hanya sekitar 140 sekolah. Lalu IRM mengambil jatahnya sebesar 7 persen atau Rp 3,276 miliar dari Rp 46,8 miliar anggaran DAK Kabupaten Cianjur. "Diduga alokasi fee terhadap IRM adalah 7 persen dari alokasi DAK tersbeut," tandasnya. Atas kasus ini, kata Basaria, pihaknya menduga sebelumnya telah terjadi pemberian uang sesuai dengan tahap pencairan dana DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur. Pemberian itu dibantu oleh Taufik Setiawan dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS). "T dan R yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan kepada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut," tegas Basaria. Untuk diketahui, dalam OTT ini KPK mengamankan uang pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu. Totalnya mencapai Rp 1.556.700.000. Kini dalam kasus ini, KPK menyangkakan IRM telah melanggar pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf e, atau pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum Di-OTT KPK, Bupati Cianjur Pangkas Anggaran DAK 140 Sekolah