<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa hukum Irman Gusman, Ahmad Waluya meyakini kembalinya eks Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut ke Senayan akan berkontribusi besar bagi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Selain itu, memberi warna dan dinamika baru dalam perpolitikan nasional. &rdquo;Kembalinya Pak Irman tentu akan memberi warna baru di DPD RI. Berkaca dari pengalaman Pak Irman saat menjadi Ketua DPD, dia mampu membuat terobosan dan gebrakan yang menaikkan posisi tawar DPD di parlemen,&rdquo; kata kuasa hukum Irman Gusman, Ahmad Waluya seperti dilansir dari Antara di Padang, Senin (29/7). Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengesahkan hasil rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 Provinsi Sumbar. Salah satu calon yang memiliki suara terbanyak dan akan melenggang ke DPD RI adalah mantan Ketua DPD RI Irman Gusman. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2024 pasca pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (28/7). Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Cerint Iralloza Tasya (283.020 suara), Muslim M Yatim (199.919 suara), Jelita Donald (187.765 suara), dan Irman Gusman (176.987 suara). Menurut Ahmad, Irman merupakan seorang petarung yang pantang menyerah. Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan saat menghadapi berbagai ganjalan ketika maju lagi di DPD RI. Menurut Ahmad, Irman tidak hanya digempur dengan kampanye hitam, tetapi juga diganjal KPU lewat pencoretan namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT). &rdquo;Pak Irman dari awal optimistis bisa memenangi gugatan yang dilayangkannya kepada KPU,&rdquo; kata Ahmad Waluya. Irman, kata Ahmad Waluya, tidak putus asa dengan kondisi itu. &rdquo;Pak Irman memperjuangkan hak sebagai warga negara dan kepercayaan masyarakat Minang terhadapnya dengan mengajukan sengketa pemilu di MK,&rdquo; ungkap Ahmad Waluya. MK pun melihat ketidakadilan yang diterima Irman Gusman sehingga hakim MK semua sepakat memutuskan untuk menyelenggarakan PSU Pemilu DPD untuk seluruh wilayah di Provinsi Sumbar. &rdquo;Putusan MK atas kasus Irman Gusman akan menjadi rujukan baru dalam penegakan hukum. Jika ada ketidakadilan bakal calon peserta pemilu pun bisa memiliki legal standing,&rdquo; papar Ahmad Waluya. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan, masuknya Irman Gusman ke DPD akan memberi manfaat besar bagi masyarakat Sumbar. Irman Gusman memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi wakil masyarakat Sumbar. Menurut Asrinaldi, peran Irman, saat menjadi Ketua DPD RI tergolong besar. Irman Gusman mampu melakukan lobi dan memiliki jaringan yang luas, yang bisa menjembatani kepentingan masyarakat Sumbar. &rdquo;Dengan pengalaman Irman, masyarakat Sumbar bisa menaruh harapan. Kalau wakil Sumbar yang lain (Cerint Iralloza Tasya, Jelita Donal, Muslim M Yatim) kan masih baru,&rdquo; kata Asrinaldi. Menurut dia, KPU harus belajar dari kasus tersebut. Penyelenggara pemilu diharapkan diisi profesional yang memiliki kompetensi. &rdquo;Ini (kasus pencoretan Irman dari DCT) adalah ketidakcermatan KPU. Bahwa KPU bukanlah pembuat norma dan bukan menginterpretasikan putusan hukum. KPU seharusnya menjalankan putusan hukum dari pengadilan,&rdquo; terang Asrinaldi.

Irman Gusman diyakini akan berkontribusi besar bagi masyarakat Sumbar sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Irman Gusman Diyakini Akan Beri Warna DPD RI dan Dinamika Politik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Irman-dan-Kuasa-Hhukum-860403872.jpeg" alt="Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) anggota DPD RI Dapil Sumbar, pada Sabtu (20/7). Hasilnya, mantan terpidana kasus korupsi Irman Gusman berhasil meraih kursi DPD RI bersama tiga calon lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPD RI, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat (Sumbar). Ia meminta semua pihak harus menghormati pilihan masyarakat Sumbar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai," kata Jimly kepada wartawan, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly menjelaskan, Irman sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sebagaimana putusan MK. "Kan masyarakat Sumatera Barat harus dihormati. Masa setelah dia dipilih masyarakat Sumbar, datang orang sok suci mempersoalkannya lagi. Itukan sama saja dengan tidak menghormati masyarakat Sumbar yang teleh memilih Irman," papar Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjut Jimly, seharusnya keterpilihan Irman Gusman sebagai anggota DPD tidak persoalkan lagi. "Ini kok kayak dendam pribadi. Jangan begitu. Kan dia sudah menanggung derita, keluarganya juga," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">PSU sendiri dilakukan pada 13 Juli 2024 lalu di 17.569 TPS yang ada di 19 kabupaten kota atau di seluruh Sumatera Barat. PSU dilakukan atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU Pemilihan DPD RI Sumatera Barat (Sumbar) dengan mengikutsertakan pemohon atas nama Irman Gusman.</div> </div> </div>

"Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai," kata Jimly.

Irman Gusman Terpilih PSU DPD Sumbar, Jimly Minta Hormati Pilihan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Irman-dan-Kuasa-Hhukum-860403872.jpeg" alt="Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD daerah pemilihan Sumbar pada pekan lalu. Tepatnya pada Sabtu (13/7). Hasilnya, empat calon peraih suara tertinggi dinyatakan terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar. Keempat calon anggota DPD peraih suara tertinggi yakni, Cerint Iraloza Tasya yang meraih 283.020 suara. Diikuti oleh calon Muslim M Yatim (199.919 suara), Jelita Donal (187.765 suara), dan Irman Gusman (176.987 suara). Khusus Irman Gusman merupakan nama yang muncul pada PSU. Pada pemilihan suara sebelumnya Irman tidak masuk dalam pencoblosan. Namun, setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) meminta KPU menyelenggarakan PSU dengan memasukkan nama Irman Gusman yang semula dicoret KPU. Akibatnya, hadirnya nama Irman Gusman, 4 calon yang semula mendapat suara tertinggi jadi berubah. Emma Yahonna yang sebelumnya terpilih tersingkir. Keputusan empat nama calon terpilih itu ditetapkan oleh KPU Sumbar dalam rekapitulasi suara PSU DPD Sumbar yang berlangsung dua hari di salah satu hotel di Kota Padang, Jumat Sabtu (19-20/7). Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen menyatakan, rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. Dalam rekapitulasi berlangsung secara lancar dan kondusif. Lebih penting lagi menghasilkan data yang akurat sesuai ketentuan hukum. Proses PSU DPD RI Dapil Sumbar dilaksanakan pada 13 Juli 2024, menghasilkan total 1.461.058 suara yang termasuk sah dan tidak sah. &ldquo;Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.439.145 suara dinyatakan sah, sementara 21.913 suara tidak sah,&rdquo; ungkap Surya sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (20/7).

Masyarakat Sumbar mengikuti PSU untuk pemilihan calon anggota DPD dapil Sumbar pada Sabtu (13/7). Hasilnya Irman Gusman terpilih.

Hasil PSU DPD RI Dapil Sumbar, Irman Gusman Kembali Terpilih Jadi Senator Gantikan Emma Yohanna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/WhatsApp-Image-2024-07-13-at-115406_c04ece23-210608693.jpg" alt="Eks Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman mengikuti PSU di Padang. (Fandi Yogari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman mengikuti PSU di Padang. (Fandi Yogari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hasil survei hitung cepat mengungkapkan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman berpeluang kembali ke Senayan usai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon anggota DPD pada Sabtu (13/7). &rdquo;Setelah data masuk 100 persen hitung cepat SBLF MYriset mendapatkan hasil suara Cerint 18,18 persen, Muslim M. Yatim 16,74 persen, Jelita Donal 13,7 persen, dan Irman Gusman 11,87 persen,&rdquo; kata Direktur SBLF MYriset Edo Andrefson seperti dilansir dari Antara, Senin (15/7). Edo mengatakan jika hasil hitung cepat tersebut sesuai dengan hasil akhir rekapitulasi suara KPU, dipastikan Irman Gusman melenggang ke Senayan. PSU DPD Sumbar yang diprediksi mengantarkan Irman Gusman ke DPD menelan biaya yang tergolong besar. Keputusan KPU mencoret Irman dari DCT dan menolak putusan PTUN Jakarta, menyebabkan Irman mengajukan gugatan ke MK dan berujung pada PSU. Sementara itu, Wakil Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar Yosmeri mengatakan, ketangguhan dan perjuangan yang dilakukan Irman Gusman diprediksi mengantarkannya kembali ke kursi DPD RI. &rdquo;Irman lolos ke DPD RI lewat proses panjang dan melewati banyak hadangan,&rdquo; kata Yosmeri. Menurut Yosmeri, masyarakat Sumbar merupakan pemilih yang kritis dan cerdas. Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa dissenting opinion membuktikan Irman tidak ada persoalan. &rdquo;Masyarakat tetap mempercayai Irman Gusman, tidak terpengaruh dengan isu-isu itu,&rdquo; papar Yosmeri. Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengaku tidak kaget dengan masuknya Irman di empat besar hitung cepat PSU Pemilu DPD dapil Sumbar. Sebab, selama ini Irman memiliki basis dukungan yang kuat. &rdquo;Sebelum dicoret KPU, basis dukungan untuk Irman memang tinggi karena Irman Gusman punya jaringan akar rumput yang kuat,&rdquo; papar Asrinaldi. Mengenai kampanye hitam yang digaungkan untuk mengganjal Irman, menurut Asrinaldi, masyarakat Sumbar memahami kasus yang dialami Irman adalah penjebakan.

Hasil survei hitung cepat, mantan Ketua DPD RI 2009-2016 Irman Gusman berpeluang kembali ke Senayan usai pelaksanaan PSU calon anggota DPD

Hasil PSU di Sumbar, Eks Ketua DPD Irman Gusman Berpeluang Kembali ke Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Logistik-Pemilu-139-2041829662.jpg" alt="Ilustrasi: Petugas PPSU mendistribusikan kotak suara Pemilu 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja Senen untuk didistribusikan ke TPS, Jakarta Pusat Selasa (13/2). DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas PPSU mendistribusikan kotak suara Pemilu 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja Senen untuk didistribusikan ke TPS, Jakarta Pusat Selasa (13/2). DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat pada Sabtu (13/7) membuat perolehan empat suara terbanyak berubah. Pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu, terdapat empat calon yang mendapat suara terbanyak. Namun, setelah PSU ada satu nama yang tergeser. Adapun keempat nama yang sempat meraih suara terbanyak pada versi pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari adalah Cerint Iralloza Tasya, Muslim M Yatim, Jelita Donal, dan Emma Yohana. Setelah ada PSU, lembaga survei SBLF Myriset melakukan hitung cepat (quick count) terhadap perolehan suara PSU DPD RI dapil Sumbar. Hasilnya, Cerint Iralloza Tasya, Muslim M Yatim, Jelita Donal, dan Irman Gusman mendapat suara terbanyak. Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Direktur SBLF MYriset Edo Andrefson mengatkan, quick count dilakukan di 800 TPS PSU DPD RI di Sumbar dengan margin of error sebesar 3,1 persen. Hasil quick count telah masuk 100 persen dan menunjukkan empat calon teratas dalam PSU DPD RI, yakni Cerint 18,18 persen; Muslim M Yatim 16,74 persen; Jelita Donal 13,7 persen; dan Irman Gusman 11,87 persen. Edo Andrefson mengungkap, hasil QC PSU DPD dapil Sumbar mengubah peta calon DPD terpilih pada Februari lalu. Muslim M Yatim naik peringkat ke posisi kedua, menggantikan Emma Yohanna yang tersingkir dan digantikan oleh Irman Gusman. Elektabilitas Irman Gusman unggul tipis atas calon DPD lainnya yang berada di peringkat lima dan enam. Menurut Edo, keunggulan Muslim M Yatim di lapangan karena dukungan kader PKS yang solid serta dukungan masyarakat luas yang merasakan kiprahnya selama satu periode. "Untuk Irman Gusman yang bisa finis di posisi keempat, dukungan ormas Muhammadiyah sangat signifikan, ditambah dukungan elite dari elemen LKAAM, Bundo Kanduang, dan tokoh lainnya," tambah Edo. Hasil quick count itu memberikan gambaran awal tentang calon DPD RI yang akan terpilih. Namun hasil resmi tetap menunggu pengumuman dari KPU. Sebagaimana diketahui bahwa PSU DPD RI di Sumbar digelar di 17 ribu-an TPS di Sumbar dan diikuti 16 calon anggota DPD RI ini. PSU DPD RI digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan gugatan Irman Gusman karena namanya dicoret dari DPT dan membatalkan hasil Pemilu DPD RI pada 14 Februari 2024.(*)

PSU untuk pemilihan anggota DPD RI dapil Sumbar membuat perolehan empat suara terbanyak jadi berubah.

Hasil Quick Count: Irman Gusman Masuk 4 Besar Calon DPD Dapil Sumbar, Siapa Yang Tergeser?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> <h3>Gubernur Sumbar Keluarkan SE Imbau Warga Sukseskan PSU DPD RI</h3> JawaPos.com&ndash;Gubernur Sumbar Mahyeldi mengeluarkan surat edaran mengimbau warga menggunakan hak suara pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota DPD RI pada Sabtu (13/7). Surat Edaran (SE) Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat bertanggal 8 Juli 2024 itu untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PSU DPD RI di Sumbar. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat. MK juga memerintahkan agar KPU mengikutsertakan Irman Gusman (Pemohon) sebagai peserta. Dua anggota DPD RI Ferdi Dailami Firdaus dan Fachrul Razi menilai eks Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman layak mewakili masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Senayan. &rdquo;Irman Gusman layak dipilih menjadi anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 karena mempunyai pengalaman dan sudah lolos verifikasi,&rdquo; kata anggota DPD RI Ferdi Dailami Firdaus seperti dilansir dari Antara, Jumat (12/7). Putra dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 1998 hingga 1999 Tuty Alawiyah tersebut mengatakan, Irman memiliki jaringan yang luas, khususnya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). &rdquo;Saya kenal Pak Irman Gusman sejak masih di HIPMI dan pernah bersama di DPD periode 2014-2019,&rdquo; kata Ferdi. Hal lain, menurut dia, Irman Gusman juga sudah berpengalaman dalam menjadi wakil masyarakat Sumbar. Sebab, pernah menjadi anggota DPD mewakili Ranah Minang selama dua periode. Bahkan, Irman Gusman dipercaya memimpin DPD RI. &rdquo;Sekarang ini, Pak Irman sudah melewati proses verifikasi hingga DCT, tentunya layak untuk dipilih oleh masyarakat Sumbar," ujar Ferdi. Senada dengan itu, anggota DPD RI lainnya Fachrul Razi menilai Irman memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman, untuk memimpin DPD RI. Selama menjadi anggota DPD RI, Irman memiliki kemampuan yang bagus. &rdquo;Kebetulan saya juga pernah satu periode bersama saat Pak Irman memimpin DPD,&rdquo; sebut Fachrul Razi. Pencoretan Irman Gusman dari DCT membuatnya tidak ikut Pemilu DPD pada 14 Februari 2024 merupakan kesalahan fatal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, sesuai ketentuan undang-undang, Irman seharusnya boleh menjadi peserta Pemilu 2024. &nbsp; Namun, KPU dinilai keliru dan mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memasukkan nama Irman dalam DCT Pemilu DPD daerah pemilihan Sumbar. KPU diberikan tenggat waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah soal Keputusan MK. &rdquo;Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahap dan Jadwal PSU Pasca Putusan MK pada Pemilu 2024, mengamanatkan pada Sabtu (13/7) adalah hari pencoblosan ulang. Seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih diimbau untuk memberikan suaranya di TPS,&rdquo; kata Gubernur Sumbar Mahyeldi. Dia meminta pemilih yang bekerja pada hari pencoblosan diberikan kesempatan untuk ikut menunaikan hak pilihnya ke TPS tempat dirinya terdaftar. Selain itu, petugas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya juga diizinkan untuk pergi ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi keluarkan SE imbau warga gunakan hak suara pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota DPD RI,  Sabtu (13/7)

Dua Senator Nilai Irman Gusman Layak Wakili Masyarakat Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (13/7). PSU yang dijadwalkan pada Sabtu (13/7) itu besok merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Irman Gusman. Irman Gusman merupakan calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024 dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPD Nomor urut 7 dalam pemilu 2024 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat. Namun, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2024 tanggal 3 November 2023 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan Putusan SPPU PTUN Jakarta No.600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 19 Desember 2023. Namun, MK mengabulkan permohonan yang dilayangkan Irman merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang sebelumnya terjerat di KPK. Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Adapun, Irman Gusman merupakan putra Minangkabau yang lahir pada 11 Februari 1962. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI sejak 2009 hingga diberhentikan pada 2016 setelah tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Irman Gusman memulai karier politiknya sejak 1999 dengan menjadi anggota MPR RI Fraksi Urusan Daerah Sumatera Barat. Pada pemilihan umum 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPD RI, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat dengan perolehan suara tertinggi sebesar 348.195 suara. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Laode Ida mendampingi Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI pada periode pertama. Selanjutnya, pada Pemilu 2009 Irman Gusman kembali duduk untuk periode kedua DPD RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 293.070 suara. Ia terpilih menjadi Ketua. Bahkan, pada Pemilu 2014, Irman kembali terpilih untuk periode ketiga DPD-RI dengan perolehan suara tertinggi sebesar 407.443. Ia juga kembali terpilih sebagai Ketua. Pada 5 Oktober 2016, Irman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Hal itu menyusul penangkapannya dalam operasi tangkap tangan KPK pada 17 September 2016 atas dugaan korupsi terkait pengurusan kuota gula impor. Irman menjadi anggota DPD pertama yang terjaring OTT KPK. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Februari 2017, majelis hakim memvonis Irman dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Hukuman Irman dikurangi berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) menjadi 3 tahun penjara. Kini, Irman Gusman mencoba peruntungan lagi setelah memenangkan gugatan di MK. Irman Gusman kembali manu sebagai caleg Anggota DPD RI dapil Sumbar.

Mantan terpidana kasus korupsi, Irman Gusman, mengadu peruntungan sebagai senator dari dapil Sumbar lewat pemungutan suara ulang DPD RI.

Pernah Jabat Ketua DPD hingga Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Irman Gusman Ikut Kontestasi Senator di PSU DPD RI Dapil Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/Pemungutan-Suara-Ulang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1441299774.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Anggota DPD RI, pada Sabtu (13/7). Pelaksanaan PSU ini karena KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemungutan suara untuk calon DPD harus diulang karena ada calon yang sebelumnya berhak ikut pemilihan tetapi tidak terlibat. PSU calon DPD RI dari dapil Sumbar ini terdapat satu calon baru, yaitu Irman Gusman. Calon tersebut dulu pernah menjadi Ketua DPD RI dan tersandung kasus korupsi impor gula. Irman pada 2019 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan secara langsung di Provinsi Sumbar. "Kami sudah cek bahwa untuk persiapan PSU DPD pada 13 Juli 2024 sudah siap semuanya," kata Afifuddin di Padang, Rabu (10/7). Afif mengakui kunjungannya ke Sumbar untuk memastikan persiapan pelaksanaan PSU DPD RI berjalan dengan baik menjelang hari pencoblosan. Selain KPU Sumbar, Afif juga mengecek kesiapan KPU di 19 kabupaten dan kota. Afif memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan persiapan PSU di Ranah Minang maupun di provinsi lainnya. Dia mengajak dan mengimbau masyarakat di Tanah Air untuk kembali datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak politik. "Kami mengajak semua pihak untuk kembali menyukseskan PSU karena putusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati dan dilaksanakan sebaik mungkin," tegas Afif. PSU itu digelar menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Irman Gusman terkait pencoretan dalam DCT Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar. Dalam Keputusan KPU Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nama Irman Gusman telah masuk dalam DCT. Hal itu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Kini, total terdapat 16 calon DPD dapil Sumbar yang tercatat dalam DCT, Irman Gusman mendapatkan nomor urut 7. Mereka harus bertarung kembali pada PSU yang meliputi 17 ribu lebih TPS se-Sumbar. KPU sebelumnya telah menetapkan empat Anggota DPD RI terpilih dapil Sumbar pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Dengan adanya PSU itu, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang perolehan suara pemilu 2024 jadi batal perolehan suara DPD RI Dapil Sumatera Barat. Adapun, pemenang Pileg Anggota DPD RI dapil Sumbar itu, yakni Cerint Iralloza Tasya yang meraih suara terbanyak pada 14 Februari lalu, mencapai 489.942 suara. Diikuti Emma Yohana merupakan petahana DPD RI. Istri dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbar Hariadi tersebut memperoleh suara terbanyak kedua dengan perolehan 377.605 suara. Ketiga, Jelita Donal, ustad kondang yang aktif dalam pergerakan dakwah tersebut merupakan peraih suara terbanyak ketiga. Alumni Universitas Al-Azhar tahun 2001 itu memperoleh 308.986 suara. Peraih suara keempat adalah Muslim M. Yatim, calon petahana Anggota DPD RI dapil Sumbar. Pada pemungutan suara 14 Februari, Muslim meraih suara terbanyak keempat, 275.203.

KPU memastikan provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Anggota DPD RI, pada Sabtu (13/7).

KPU Gelar PSU untuk Calon DPD Dapil Sumbar, Bagaimana Nasib 4 Senator Terpilih Sebelumnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Bakhtiar, mengatakan, lembaganya akan menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Muhammadiyah bersama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kegiatan yang akan diselenggaraan pada 5-7 Juli 2024 ini, menurutnya, untuk mengonsolidasikan organisasi hingga ke bawah. &ldquo;Kebetulan Buya Anwar (Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas) akan hadir,&rdquo; ungkap Bakhtiar, Kamis (4/7/2024). Hal yang akan dibahas, menurut Bakhtiar, cukup banyak. &ldquo;Yang pasti adalah mengonsolidasi organisasi hingga ke bawah. Termasuk soal implementasi putusan PP Muhammadiyah tentang konsolidasi dan rasionalisasi dana Muhammadiyah. Termasuk juga yang Sumbar ada PSU. Jadi ada beberapa item yang akan kita bicarakan secara khusus. Ini implementasi dari hasil-hasil Musmil dan Mukhtamar Muhammadiyah,&rdquo; papar Bakhtiar. Wakil Ketua PWM Sumbar yang membidangi LHKP, Yosmeri Yusuf, mengatakan, kegiatan ini akan dihadiri Buya Anwar Abbas. Termasuk Irman Gusman, yang direkomendasikan PWM Sumbar untuk dipilih di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu DPD dapil Sumbar. &ldquo;Seluruh kader kita undang. Pak Irman kan juga kita undang, karena pak Irman kan dewan penasihat Muhammadiyah,&rdquo; ungkap Yosmeri. Undangan dari wilayah untuk Irman Gusman, menurut Yosmeri, juga sudah disampaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Muhammadiyah ini akan dilakukan di sejumlah wilayah. Di antaranya Pasaman Barat, Payakumbu, Padang, dan Suranti. Kegiatan ini untuk membahas dan konsolidasi terhadap isu-isu nasional, seperti keuangan Muhammadiyah. &ldquo;Juga masalah PSU (Pemungutan Suara Ulang). Bagaimana kita menyikapi PSU,&rdquo; kata Yosmeri. Menurutnya, rekomendasi PWM Sumbar yang mendukung Irman Gusman dalam PSU Pemilu DPD Sumbar juga akan disampaikan. &ldquo;Apa-apa yang menjadi rekomendasi organisasi akan kita jelaskan ke bawah,&rdquo; kata dia.

Hal yang dibahas dalam rakor salah satunya kemungkinan terkait rekomendasi PWM Sumbar agar memilih Irman Gusman di PSU Pemilu DPD RI.

Bersama Buya Anwar, Irman Gusman akan Hadiri Rakor Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mengatakan Irman direkomendasikan karena kader Muhammadiyah yang maju di pentas politik nasional, tidak hanya mewakili Muhammadiyah saja, tetapi mewakili seluruh masyarakat Sumbar. Karena itu diperlukan tokoh yang mampu memiliki kemampuan lobi yang baik, jaringan yang luas baik di tingkat pusat maupun internasional. &ldquo;Pak Irman, saya kira sosok yang pas. Kalau calon lain tidak begitu nampak,&rdquo; kata tokoh Muhammadiyah yang biasa disapa Buya Anwar ini, Jumat (28/6). Hal ini disampaikan menanggapi putusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat (Sumbar) yang merekomendasikan agar warga Muhammadiyah memilih Irman Gusman, dalam pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu DPD daerah pemilihan (dapil) Sumbar. Menurut Buya Anwar, Irman memiliki pengalaman saat menjadi ketua DPD RI, serta posisi strategis lainnya. &ldquo;Masyarakat Sumbar perlu tokoh di level nasional yang di pentas nasional tidak hanya berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bagi daerah pemiihannya,&rdquo; kata Buya Anwar, Buya Anwar mengatakan Irman bisa kembali ke DPD RI jika mampu melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat Sumbar. Dengan komunikasi intensif dan interaksi langsung akan dapat mempertahankan dukungan politik kepada Irman sebagai Datuak Rajo Nan Labiah dan Tuanku Besar Palinduang Alam. Irman dinilai sebagai tokoh yang pandai membangun jaringan dan komunikasi. &ldquo;Irman memiliki banyak kelebihan yang membuatnya ditokohkan dalam masyarakat Sumbar,&rdquo; ungkapnya. Buya Anwar juga mengusulkan diadakannya jajak pendapat yang melibatkan beberapa klaster peserta. Sehingga Irman akan mendapat masukan akurat tentang hal yang harus dilakukan untuk memperkuat dukungan masyarakat. Walapun pendukung setia Irman masih banyak. Muhammadiyah di Sumbar yang memiliki ribuan kader telah menyatakan dukungan ke Irman. Sebelumnya, PWM Sumbar telah mengeluarkan rekomendasi. Isi dari rekomendasi tersebut agar Irman Gusman diperjuangkan dan dipilih oleh warga Muhammadiyah menjadi anggota DPD RI , pada PSU tanggal 13 Juli 2024. Surat bernomor 215/REK/II.0/D/2023 ini ditandatangani Wakil Ketua Ki Jal Atri Tandjung dan Sekretaris H. Apris. Wakil Ketua PWM Sumbar yang membidangi LHKP, Yosmeri, membenarkan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan ortom, hingga amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah, agar menyampaikan ke warga Muhammadiyah agar memilih Irman Gusman.  &ldquo;Kami dari pimpinan wilayah menghimbau seluruh warga perserikan untuk memilih pak Irman yang direkomendasi oleh Muhammadiyah,&rdquo; kata Yosmeri. Dalam memberikan rekomendasi ini, menurutnya, ada sejumlah kriteria yang membuat Irman Gusman layak untuk direkomendasikan. Dijelaskannya, selain karena Irman merupakan kader biologis Muhammadiyah. &ldquo;Orang tuanya pak Irman adalah tokoh Muhammadiyah. Jadi istilahnya Muhammadiyahnya 24 karat,&rdquo; ungkapnya. Irman Gusman juga dinilai telah memberikan banyak kontribusi besar terhadap Muhammadiyah. &ldquo;Kontribusinya ke Muhammadiyah, termasuk ke Sumatera Barat luar biasa,&rdquo; kata Yosmeri. Rekomendasi ini, menurut Yosmeri sudah disosialisasikan ke seluruh tingkatan organisasi. Mulai dari wilayah, daerah, cabang, hingga ranting Muhammadiyah. &ldquo;Tidak hanya Muhammadiyah tapi juga Aisyiah,&rdquo; tegasnya. Dijelaskannya, sebenarnya rekomendasi ini sudah akan diberikan pada saat Pileg DPD RI lalu. Cuma pada saat itu Irman Gusman tidak menjadi peserta pemilu karena namanya dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari daftar calon tetap (DCT), sehingga rekomendasi tidak bisa diberikan. &ldquo;Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memulihkan hak pak Irman sebagai calon maka rekomendasi kita berikan. Jadi inikan sebenarnya memberikan rekomendasi yang tertunda,&rdquo; papar Yosmeri.

Menurut Buya Anwar, Irman memiliki pengalaman saat menjadi ketua DPD RI, serta posisi strategis lainnya. Karena itu akan bermanfaat banyak.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irman gusman

Berita Terkini