<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/IMG_6904-917785193.jpeg" alt="Ribut Hari Wibowo saat masih menjabat sebagai Kapolres Solo. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ribut Hari Wibowo saat masih menjabat sebagai Kapolres Solo. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo telah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Tengah yang baru. Dengan penugasan ini, maka dia juga mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Jenderal (Irjen). Lulusan Akpol 1996 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Ribut Hari Wibowo adalah Karo Binkar SSDM Polri. Selain mengeyam pendidikan formal hinggal jenjang sarjana satu (S1), Ribut juga menjalani pendidikan Kejuruan. Yakni Daspa Lantas pada 1997, KIBI ELEMENTARY pada 1997, KIBI ADVANCE pada 1998, dan Assesment Kapolres pada 2013. Selama mengabdi di Korps Bhayangkara, Ribut pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Di antaranya yakni menjadi kapolres 3 kali. Yakni Kapolres Salatiga (2014), Kapolres Tegal (2015), dan Kapolresta Surakarta (2017). Dia juga pernah menjabat Dirreskrimum Polda Kalteng pada 2019, hingga menjadi Karo Binkar SSDM Polri sejak 2021. Dan akhirnya kini menjadi Kapolda Jawa Tengah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan terhadap 157 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Dari jumlah tersebut ada 6 kursi Kapolda yang berganti jabatan. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1554/VII/Kep/2024 tertanggal 26 Juli 2024. Telegram ini ditandatangani oleh As SSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Keenam Kapolda yang berganti yakni Kapolda Bangka Belitung dari Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada Irjen Pol Hendro Pandowo yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri. Tornagogo selanjutnya mengemban tugas sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan luar struktur. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif kepada Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Kapolri. Lotharia akan bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri untuk penugasan luar struktur. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Binkar SSDM Polri. Luthfi akan mengemban tugas baru sebagai Pati Itwasum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus KD Putra Narendra dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka pensiun. Jabatannya akan digantikan oleh Irjen Pol Daniel Aditya Jaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara). Kursi Kapolda Kaltara selanjutnya akan diisi oleh Irjen Pol Hary Sudwijanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidum Bareskrim Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Anwar yang sebelumnya menjabat Karo Watpers SSDM Polri.

Dengan penugasan ini, maka dia juga mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

Profil Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jateng yang Baru, Gantikan Irjen Pol Ahmad Luthfi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211108-WA0004_2-1.jpg" alt="Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi. Humas Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi. Humas Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah isu bakal maju sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi dimutasikan jabatannya yang sebelumnya sebagai Kapolda Jawa Tengah. Dia belum dijelaskan akan pensiun dari Polri, melainkan dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mutasi jabatan di internal Polri merupakan hal yang biasa. Kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. "Mutasi dilingkup Polri dalam rangka promosi, masa purna, tour of area, dan Kapolda. Tentunya mutasi personel Polri dalam rangka memberikan peningkatan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," kata Trunoyudo, Sabtu (27/6). Kapolda Jawa Tengah selanjutnya akan dijabat oleh Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Binkar SSDM Polri. Sebelumnya, Partai Golkar belum mengeluarkan surat keputusan pencalonan untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Meski begitu, sejauh ini nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi digadang-gadang yang akan diusung. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, Luthfi masih berstatus anggota Polri aktif. Sehingga belum mendapat surat perintah dari Golkar untuk melakukan konsolidasi. "Kita tunggu beliau pensiun. Ada waktu katakan -10 hari itu juga survei akan jalan, setelah itu kita lihat kira-kira Partai Golkar akan memberikan amanah itu kepada siapa," kata Lodewijk di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (18/7). Meski begitu, Lodewijk mengaku sudah mendengar jika Luthfi segera pensiun dari Polri. Kini Golkar masih menunggu proses internal Luthfi di tubuh Polri. "Saya dengar Pak Luthfi dalam waktu dekat segera akan mengakhiri ikatan dinas, entah pensiun atau pensiun dini kita tunggu saja," imbuh Lodewijk.

Di tengah isu bakal maju sebagai Cagub Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi dimutasikan jabatannya yang sebelumnya sebagai Kapolda Jateng.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi Dimutasi, Sinyal Bakal Maju Pilgub Jateng?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/p1/10/2023/10/19/8988084c-a537-45ec-b540-3f169ce66760-1024x682-2827975812.jpg" alt="Polri-TNI Siap Amankan Pemilu 2024 dengan Menggelar Apel Operasi Mantap Brata Candi." width="100%">
<figcaption>Polri-TNI Siap Amankan Pemilu 2024 dengan Menggelar Apel Operasi Mantap Brata Candi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menggelar apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata jelang kontestasi Pemilu 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Parade Makodam IV Diponegoro bersama seluruh personel Polri dan TNI yang siap mengamankan Pemilu 2024. Dalam kegiatan tersebut, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menekankan kepada semua pihak untuk mesukseskan Pemilu 2024. Pj Gubernur Nana Sudjana yang juga bertindak sebagai inspektur dalam apel tersebut menyatakan tiga indikator keberhasilan Pemilu 2024 yang harus dipahami semua pihak. Pertama, partisipasi yang tinggi, kedua pelaksanaan berjalan lancar, aman dan tertib. Dan, ketiga program pemerintah tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, partisipasi yang tinggi merupakan bukti rakyat berperan dalam kesuksesan pemilu. Ia menyebut bahwa peran Bawaslu, KPU, dan stakholder lainnya sangat penting untuk menggerakkan masyarakat menetapkan hak pilihnya ke TPS. Selanjutnya, indikator keberhasilan Pemilu 2024 juga dapat dilihat dari pelaksanaan yang lancar, aman dan tertib. Pasalnya, tidak adanya gesekan antar pendukung salah satu golongan bisa membuktikan suasana daerah tetap kondusif serta aman terkendali. Masyarakat pun dalam beraktivitas merasa aman dan damai.&nbsp; Selain itu, terpenting pula adalah program-program kerja pemerintah tetap berjalan tanpa ada gangguan ketertiban dan keamanan. Senada dengan Nana Sudjana, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Fery Wawan Cahyono tiga indikator keberhasilan pemilu tersebut ketiganya harus berjalan dengan sama baik. &ldquo;Kesuksesan Pemilu itu dapat dilihat dari partisipasi, kondisi daerah, serta perhatian pemerintah. Ketiganya harus berjalan, tidak ada yang jomplang,&rdquo; ucapnya di sela-sela mengikuti apel. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan operasi Mantap Brata digelar untuk pengamanan Pemilu 2024 selama 272 hari.&nbsp; Dalam pengamanan ini, pihaknya telah menyiapkan 22 ribu personel gabungan dengan TNI maupun stake holder lainnya. Sejumlah personel itu akan ditempatkan di 117 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dengan kategori rawan, sangat rawan, rawan sekali. &ldquo;Melalui sejumlah tahapan pola pengamanan, kami sudah menggelar sejak tiga bulan lalu, mulai dari tingkatan polres, sampai polda," ungkap Kapolda. Dalam menyiapkan pengamanan Pemilu 2024, ia mengaku telah membekali personel dengan baik. "Termasuk Tindakan apa saja bagi personel yang menghadapi unjuk rasa, protes serta memetakan daerah yang rawan, termasuk rawan bencana, maupun potensi ada gesekan antarpendukung. Semua sudah kami petakan,&rdquo; tandasnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan operasi Mantap Brata digelar untuk pengamanan Pemilu 2024

Polri-TNI Siap Amankan Pemilu 2024, Seluruh Pasukan Digelar untuk Operasi Mantap Brata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kapolda-mgl.jpg" alt="Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan estimasi pada arus mudik Lebaran 2023, wilayah Jawa Tengah akan mendapat limpahan kendaraan sekitar 1.135.000 unit atau sekitar 4.170.000 orang.  ”Estimasi itu karena sudah tidak ada Covid-19, kemudian Lebaran tahun ini tidak ada yang sifatnya krusial dengan penanganan Covid-19 sehingga masyarakat mudik,” kata Ahmad Luthfi seperti dilansir dari Antara.  Ahmad Luthfi menyampaikan, Jawa Tengah menyiapkan 247 pospam, posyan, dan pos terpadu. Baik di jalur tol, jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur selatan-selatan atau Daendels.  ”Untuk wilayah Jawa sentralnya adalah di Kalikanggung, jadi nanti ada teknis one way, contraflow, dan sebagainya akan kita siapkan,” ujar Ahmad Luthfi.  Dia menjelaskan, saat ini jalur Daendels sudah bagus tinggal penerangan jalan. Pihaknya akan koordinasi dengan muspida atau Dinas Pekerjaan Umum.  ”Kalau penerangannya belum ada nanti pakai lampu flash kendaraan-kendaraan dinas dipasang di jalur tersebut sehingga masyarakat nyaman, tidak ada insiden karena gelap,” tutur Ahmad Luthfi.  Dia menambahkan, di Jawa Tengah mempunyai 32 rest area. Artinya Jateng sebagai titik lelah, rest area itu menjadi konsentrasi pada saat arus mudik.  ”Hal ini akan kami rapatkan dengan jasa marga, bina marga, pemilik rest area. Jangan sampai khususnya prioritas tol itu menjadi kendala,” terang Ahmad Luthfi.

Polda Estimasikan Jateng Kelimpahan 1,1 Juta Kendaraan Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/C2E38B2D-650A-46AC-BC39-526F5BF62E50.jpg" alt="Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengarahkan pihak terkait agar melakukan keadilan restoratif untuk mengakhiri konflik internal di Keraton Surakarta.  ”Terkait dengan konflik keraton, kapolresta (Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi) sudah saya arahkan sebisa mungkin dilakukan restorative justice, tidak zamannya lagi saling lapor, saling jatuhkan, yang itu justru tidak bagus,” kata Kapolda Ahmad Luthfi seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jateng, Semarang, Kamis (29/12).  Kapolda menjelaskan, Polri selaku aparat penegak hukum tidak bisa mencampuri urusan internal Keraton Surakarta.  ”Kami hanya sifatnya memediasi, mengamankan, fasilitator, dan dinamisator, itu sudah kami lakukan sejak dulu,” ujar Ahmad Luthfi.  Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menegaskan, anggotanya tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik di lingkungan internal Keraton Surakarta. ”Anggota Polri tidak berpihak, kami lakukan mediasi dan penetrasi,” tutur Ahmad Luthfi.  Keraton Surakarta dikabarkan kembali terjadi kericuhan untuk kesekian kali diduga dipicu konflik internal keluarga pada Jumat (23/12) petang sehingga sejumlah orang terluka.  Bentrokan diduga terjadi antara pihak Paku Buwono XIII (Hangabehi) dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus bentrokan tersebut dan menindaklanjuti jika ada bukti yang mengarah ke tindak pidana. Meski demikian, pihaknya tetap berharap kedua pihak yang berseteru tersebut dapat mengambil langkah damai.

Kapolda Jateng Arahkan Keadilan Restoratif Konflik Keraton Surakarta