<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/ozKLJN3GkoIhsThvN3fkcToAIjGU53wRNopfWTcx-890948324.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia yang turun dari pesawat Saudia Airlines. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia yang turun dari pesawat Saudia Airlines. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) turut mengawal penyelenggaraan haji 2025. Total ada 17 orang pemantau yang mereka terjunkan ke lapangan. Hasilnya secara umum penyelenggaraan haji 2025 berjalan dengan baik.&nbsp; Seperti diketahui penyelenggaraan haji tahun ini cukup spesial. Setelah bertahun-tahun haji diselenggarakan oleh Kemenag, bakal berpindah ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Pergantian tongkat eatafet sebagai penyelenggara rukun Islam kelima itu diharapkan berjalan mulus. Jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan.&nbsp; Irjen Kemenag Khairunas mengatakan penyelenggaraan haji 2025 yang berjalan baik diakui langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat. Dalam kunjungan di kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah, Abdul Fattah menyebut meskipun haji tahun ini diwarnai sejumlah catatan teknis. Namun hal tersebut masih dalam batas wajar. Mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia.&nbsp; Dia menegaskan semua catatan teknis tersebut telah berhasil dimitigasi dengan baik berkat koordinasi yang solid antara PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan para penyedia layanan (syarikah). Abdul Fattah juga menyoroti kelancaran proses pemulangan jemaah yang berlangsung tanpa kekacauan. Serta memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, tingkat istitha&rsquo;ah kesehatan dan angka kematian jemaah perlu menjadi perhatian dalam proses persiapan haji ke depan. &ldquo;Semoga kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan demi pelayanan terbaik kepada Duyufurrahman (tamu Allah),&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut Khairunas menyatakan apresiasi dan pengakuan langsung dari Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi itu menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sukses. &ldquo;Pernyataan Wamenhaj menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pelayanan haji secara profesional dan terkoordinasi," kata Khairunas dalam keterangannya Minggu (29/6) malam.&nbsp; Menurut dia, capaian itu adalah hasil kerja keras seluruh jajaran PPIH dan bentuk nyata komitmen pelayanan terbaik kepada jemaah. Kesuksesan ini, lanjut Khairunas, sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemantau Itjen Kemenag. Dia mengatakan Itjen Kemenag telah menurunkan 17 orang untuk melakukan pemantauan langsung selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Irjen menilai bahwa secara umum penyelenggaraan haji berjalan baik. &ldquo;Semua jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal atau tidak wukuf," terangnya. Secara umum jemaah telah mendapatkan layanan yang baik. Utmanya jemaah haji dapat melaksanakan wukuf di Arafah, tanpa seorang pun yang tertinggal. Menurut Khairunas, hasil itu tidak hanya mencerminkan kesiapan teknis. Tetapi juga menunjukkan bahwa sistem tata kelola haji Indonesia terus membaik. Serta berbasis pada prinsip akuntabilitas dan koordinasi lintas sektor. &ldquo;Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari Kemenag, PPIH, mitra Arab Saudi, hingga petugas lapangan," katanya. Bagi Khairunas, pengawasan yang ketat dan kolaboratif menjadi kunci utama keberhasilan tahun ini. Dia berharap keberhasilan tahun ini dapat menjadi pijakan untuk persiapan haji tahun depan yang lebih baik lagi. Terutama dalam aspek pelayanan, kesehatan, dan perlindungan jemaah haji Indonesia. (*/1

Penyelenggaraan haji 2025 diakui baik oleh Saudi, dengan 17 pemantau dari Kemenag yang memastikan kualitas layanan jemaah Indonesia.

Terjunkan 17 Pemantau, Irjen Kemenag Sebut Penyelenggaraan Haji Berjalan Baik, Pemerintah Saudi Titip Pesan soal Kesehatan Jemaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/itjen-Kemenag-3336987116.jpeg" alt="Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim" width="100%">
<figcaption>Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah membentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja kementerian tersebut. "Alhamdulillah, sejak 2021 hingga 2023 ini Itjen Kemenag berhasil mengawal terbentuknya 187 UPG. Ini ada di tingkat pusat hingga Kementerian Agama kabupaten/kota," ujar Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/12). Faisal menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya melakukan proses percepatan pembentukan UPG. Pada 2021, baru terbentuk 67 UPG pada Eselon I, Kanwil Kemenag Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, UPT, dan unit kerja lainnya di Kemenag. Jumlah UPG makin bertambah pada 2022, mencapai 106 UPG. Tahun 2023 ini bertambah lebih banyak yakni 71 UPG sehingga totalnya sebanyak 187 UPG. "Kita akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki UPG," kata Faisal. Menurut dia, progres positif ini merupakan cermin keseriusan Kementerian Agama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia berharap pembentukan UPG dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian Agama, menjaga kebersihan dan transparansi lingkungan kerja, serta mendorong partisipasi aktif pencegahan gratifikasi. "Pembentukan UPG merupakan upaya untuk mengintensifikasi budaya dan pemahaman pegawai tentang antikorupsi serta penguatan struktur tata kelola Unit Pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja," kata Faisal. Ia juga mengungkapkan ada dua cara untuk melaporkan gratifikasi. Pertama, melaporkan gratifikasi secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor dapat datang langsung, atau mengirimkan laporan via pos, surat elektronik, atau aplikasi KPK. Kedua, melaporkan gratifikasi melalui UPG Satuan Kerja dan meneruskannya ke UPG Instansi Pusat. Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi. Regulasi ini antara lain mengatur tentang gratifikasi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. &nbsp;"Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai. Sedangkan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan," katanya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah membentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai upaya pencegahan korupsi di kantor.

Cegah Koruptor Tumbuh Subur di Kantornya, Itjen Kemenag Bentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IRJEN-KEMENAG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Beberapa waktu terakhir, perilaku istri dan anak pejabat negara pamer harta melalui media sosial (medsos) jadi sorotan publik. Bahkan diantaranya merembet jadi perkara hukum. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim, mengingatkan istri atau keluarga ASN Kemenag tidak pamer harta kekayaan, termasuk menggunakan fasilitas jabatan suaminya.  Pesan tersebut dia sampaikan pada pembukaan kegiatan pelatihan ToT Kusemai Nilai di Jakarta pada Rabu (15/3) tadi malam. Pelatihan itu kerjasama Itjen Kemenag dengan Dharma Wanita Persatuan Kemenag dan komunitas Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK). Faisal menekankan keluarga seharusnya menjadi pondasi penanaman nilai-nilai atau pendidikan antikorupsi.  Melalui keluarga, bisa ditanamkan pondasi kesadaran mental dan perilaku para ASN. ’’Jika pondasi ini kuat, bersih, dan baik, maka Insyaallah dimanapun kita ditempatkan, makan akan selalu menjadi pribadi yang membawa nilai-nilai luhur. Dia juga menyampaikan para istri ASN memiliki peran penting untuk membentengi para suami untuk tetap berintegritas dalam menjalankan tugasnya.  Menurut Faisal, dalam konteks ini, peran keluarga terutama istri sebagai pendamping suami harus mampu memainkan perannya sebagai benteng pertahanan pertama dalam pencegahan korupsi. Jika suami saat ini diberi amanat jabatan dan wewenang besar, maka jadilah istri yang bisa meredam nafsu jabatan, memberikan ketenangan sekaligus pengingat dan penyemangat agar sang suami memiliki kinerja tinggi, berprestasi dan bebas dari korupsi.  “Bukan sebaliknya, istri malah menggebu-gebu, berlomba memanfaatkan fasilitas suami, flexing (pamer harta) sana-sini, dan berkontribusi membuat suami semakin tergiur dengan tindak-laku koruptif,’’ jelasnya. Selain itu juga jangan jadi pembisik bahwa gratifikasi itu suatu hal lumrah asal tidak berlebihan. Padahal semua itu sudah diatur dengan jelas,” tegasnya.  Faisal mengatakan perlu peneguhan komitmen pengawasan dan pencegahan untuk membentengi praktik korupsi. ’’Berbagai upaya telah ditempuh. Salah satunya lewat pencegahan korupsi berbasis nilai atau pendidikan keluarga,’’ kata Faisal mewakili Menag Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia keluarga adalah pondasi penting untuk menanamkan kejujuran dan antikorupsi.  Faisal berharap di momentum kegiatan yang baik ini, sesuai dengan nama acara Kusemai Nilai, semua yang hadir bisa menyemai hal-hal baik terutama mencegah perilaku koruptif beserta turunannya. “Mencegah lebih baik dan lebih murah dari pada mengobati. Jadikan keluarga sebagai healing paling melegakan dari segala penat dan beban pekerjaan yang menghimpit para suami di kantor,’’ tuturnya.  Dia mengajak untuk menjadikan keluarga sebagai pengingat, dan jangan lupa mendidik generasi antikorupsi mulai dari keluarga. Tanamkan sedini mungkin tentang nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. “Peran ibu sangat vital. Ada petuah berbahasa arab yang berbunyi, Al Ummu Madrasatul Ula. Artinya Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya,’’ jelasnya. Menurut dia di tangan Ibu, dibentuk generasi muda calon pemimpin bangsa. Dia berharap para ibu dan seluruh calon ibu yang hadir di acara ini bisa menyadari peran penting tersebut.

Irjen Kemenag Ingatkan Istri ASN Tidak Berlomba Pamer Harta Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-rangkap-jabatan-yang-tengah-disorot-begini-kata-sekjen-kemenag_m_.jpg" alt="Sekjen Kemenag Nur Kohls, usai diperiksa penyidik KPK, Rabu (27/3)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Nur Kohls, usai diperiksa penyidik KPK, Rabu (27/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rangkap jabatan inspektur jenderal (Irjen) dengan sekretaris jenderal (Sekjen) di Kementerian Agama (Kemenag) tengah disorot oleh publik. Menanggapi itu, Nur Kholis Setiawan sebagai sosok yang menempati dua jabatan itu menepisnya. Dia menjelaskan jabatan yang diembannya sesuai dengan keputusan menteri. Jadi, dia menilai dalam menjalankan tugas berjalan di koridornya.&nbsp;"Rangkap jabatan gimana? Loh begini, aturan di dalam manajemen kepegawaian eselon 1 tidak bisa dijabat plt oleh eselon 2, harus dijabat oleh eselon 1 yang lain," kata Nur Kholis usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/3). Saat ini, Nur Kholis menempati posisi Sekjen Kemenag sekaligus sebagai Plt Irjen Kemenag. Namun Nur Kholis memiliki alasan di baliknya.&nbsp;"Nah mengapa kemudian saya ditugasi oleh Menteri Agama sebagai Plt Inspektur Jenderal? Karena sejak 5 Oktober 2018 kan saya dikukuhkan menjadi Sekjen Kemenag yang sebelum itu kan saya sebelumnya Irjen. Otomatis Irjen kosong," tukasnya. "Tidak boleh ada kekosongan jabatan, sehingga saya mendapatkan surat perintah menteri untuk melaksanakan pelaksana tugas Irjen Kemenag," imbuhnya. Dia menambahkan, surat yang diterimanya bersamaan dengan kepala kantor wilayah (kakanwil) juga bersamaan dengan kepala biro.&nbsp;"Jadi, jangan hanya menyoroti satu hal saja. Ada 14 rotasi yang kita lakukan," pungkasnya. Untuk diketahui, kemenag memang tengah disorot karena adanya dugaan jual-beli jabatan setelah operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi itu menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang diduga menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik M Muafaq Wirahadi. Rommy mengakui menyampaikan aspirasi agar Haris dan Muafaq mendapat jabatan itu. Namun dia membantah menerima suap dari keduanya.&nbsp;Di sisi lain, KPK menduga ada aktor lain di Kemenag dalam perkara ini, meski meyakini Rommy terlibat. Sebab, menurut KPK, Rommy tidak memiliki wewenang untuk pengisian jabatan di Kemenag.

Soal Rangkap Jabatan yang Tengah Disorot, Begini Kata Sekjen Kemenag

irjen kemenag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irjen kemenag

Berita Terkini

Terjunkan 17 Pemantau, Irjen Kemenag Sebut Penyelenggaraan Haji Berjalan Baik, Pemerintah Saudi Titip Pesan soal Kesehatan Jemaah

Cegah Koruptor Tumbuh Subur di Kantornya, Itjen Kemenag Bentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi

Irjen Kemenag Ingatkan Istri ASN Tidak Berlomba Pamer Harta Kekayaan

Soal Rangkap Jabatan yang Tengah Disorot, Begini Kata Sekjen Kemenag

Download Aplikasi JawaPos.com