<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_8140.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Irjen Dedi Prasetyo berupaya memperbaiki proses rekrutmen personel Polri. Untuk rekrutmen Polri 2023 ini, asisten sumber daya manusia (As SDM) Kapolri tersebut langsung membuat tiga kebijakan perbaikan. Ketiganya adalah menggandeng pengawas eksternal, membuat mitigasi kecurangan, dan membuka hotline pengaduan kecurangan rekrutmen kepolisian. Dedi mengatakan, selain terdapat pengawasan internal, juga perlu memperkuat pengawasan eksternal. Karena itu, setiap polda diminta untuk melibatkan pengawas eksternal masing-masing daerah. &rdquo;Dari pusat sampai daerah menggandeng eksternal,&rdquo; tegasnya. Selanjutnya, pelanggaran dalam proses rekrutmen personel harus bisa dihindari. Karena itu, penting membuat upaya mitigasi kecurangan penerimaan anggota Polri. &rdquo;Semua harus membuat mitigasi kecurangan ini,&rdquo; urainya. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri berupaya keras untuk menghilangkan image bahwa masuk kepolisian itu pakai uang. Rekrutmen harus dilakukan dengan bersih. &rdquo;Masuk polisi pakai uang, bintara sekian ratus juta. Image itu harus diubah,&rdquo; terangnya. Menurut dia, kejadian di Polda Jawa Tengah menjadi pukulan untuk SSDM. Ada tujuh personel di polda setempat yang akhirnya dipecat karena kasus suap rekrutmen bintara. Kasus semacam itu, kata Dedi, tidak boleh terulang. &rdquo;Sudah cukup, mitigasi sejak awal sampai akhir proses rekrutmen,&rdquo; terang mantan Kadivhumas Polri tersebut. Untuk itu, SSDM membuka hotline dengan nomor 085773760016 untuk pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen kepolisian. Masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar, dan mengetahui adanya penyimpangan proses penerimaan calon anggota bisa mengadu. &rdquo;Ini tersambung ke aplikasi WhatsApp SSDM Polri,&rdquo; urainya. Dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan operasi khusus SSDM. Rekrutmen Polri itu pernah mendapat sertifikat ISO, tentunya perlu untuk dipertanggungjawabkan. (idr/c6/ttg)

Irjen Dedi Prasetyo berupaya memperbaiki proses rekrutmen personel Polri. Untuk rekrutmen Polri 2023 ini, asisten sumber daya manusia Polri.

Masuk Polisi Pakai Uang, Bintara Sekian Ratus Juta, As SDM Polri: Image Itu Harus Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gas-air-mata.jpg" alt="Salah satu tribune penonton di Stasion Kanjuruhan Malang dipenuhi gas air mata yang menyebabkan kepanikan penonton." width="100%">
<figcaption>Salah satu tribune penonton di Stasion Kanjuruhan Malang dipenuhi gas air mata yang menyebabkan kepanikan penonton.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengklaim korban meninggal saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, tidak dipicu tembakan gas air mata. Para korban meninggal diduga kehabisan oksigen akibat berdesakan.  "Dari penjelasan para ahli dan dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi, penyebab kematian adalah kekurangan oksigen," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (10/10).  Adapun dokter yang terlibat dalam penanganan korban tragedi Kanjuruhan, yakni dokter spesialis penyakit dalam, paru, THT, dan spesialis mata.  Dalam tragedi itu para penonton panik setelah aparat kepolisia melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun. Lantas para penonton berusaha membubarkan diri dengan keluar stadion. Hanya saja, saat keluar, mereka harus berdesakan. Terutama yang mengakses pintu 11, 13, 14 dan 3. Kepanikan penonton ditambah dengan pintu keluar masih terkunci.  Dedi menyakini bahwa gas air mata tidak memiliki kandungan mematikan. Bagi yang terkena hanya menyebabkan iritasi. "Dampaknya hanya terjadi iritasi kepada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan," ucapnya.  Jenderal bintang dua itu menambahkan, berdasar keterangan para ahli bahwa dampak terkena gas air mata sama seperti terkena sabun. Perih. Namun, akan hilang beberapa waktu setelah itu tanpa adanya kerusakan fatal.  "Gas air mata juga kalau terjadi iritasi pada pernapasan pun sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah yang menyebutkan ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia," tandasnya.  Sebagaimana diketahuai, tragedi Kanjuruhan terjadi setelah laga Liga 1 Indonesia antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 selesai. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan untuk Persebaya dengan skor 2-3.  Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mencatat data jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi kericuhan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 131 orang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/korban-gas-air-mata-kanjuruhan-1-750x516.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MEMBEKAS: Kondisi Nur Saguanto, salah seorang korban selamat tragedi Kanjuruhan, seperti terlihat kemarin di Desa Tegalsari, Kabupaten Malang. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)  Data sementara diperoleh dari hasil asesmen yang dilakukan Dokter Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Timur dan Tim DVI pada Minggu, pukul 15.45 WIB. “Data terakhir yang dilaporkan meninggal dunia 129 orang, tetapi setelah ditelusuri di rumah sakit terkait menjadi 125 orang,” kata Ketua Tim DVI Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan.  Selain korban tewas, insiden kemanusiaan itu melukai lebih dari 700 orang. Para korban mengalami luka-luka karena terinjak, patah tulang, dislokasi, engsel lepas, mata perih, dan kadar oksigen rendah.

Polri Klaim Gas Air Mata di Kanjuruhan Tidak Sebabkan Korban Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/20220825_083258.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Polri tidak mengulur waktu dalam menuntaskan sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang terlibat dalam penanganan tempat kejadian perkara pembunuhan  Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Duren Tiga.  "Tidak ada mengulur-ulur waktu," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9).  Menurut jenderal bintang dua itu, ada mekanisme dalam pelaksanaan sidang etik terhadap 35 personel Polri yang ada dugaan kuat melanggar etik tidak profesional dalam penanganan TKP Duren Tiga. "Semua perlu penahapan, semuanya butuh proses, tentu apabila sudah ada hasilnya akan disampaikan ke media," kata Dedi.  Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 11 anggota Polri yang terlibat kasus Duren Tiga. Sidang etik pertama terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, Kamis (25/8). Putusan sidang dibacakan pada hari Jumat (26/8) dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Namun, putusan tersebut ditolak oleh Sambo dengan ajukan banding.  Sidang etik berikutnya pada hari Kamis (1/9) terhadap Kompol Chuck Putranto, lalu Jumat (2/9) sidang etik Kompol Baiquni Wibowo. Sidang sempat dijeda sehari, dan dilanjutkan lagi pada hari Selasa (6/9) terhadap AKBP Agus Nur Patria. Ketiga pelanggar dijatuhi sanksi PTDH.  Sidang etik dilanjutkan terhadap AKP Dyah Chandrawathi yang dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada pelanggar etik Bharada Sadam dan Briptu Firman Dwi Ardiyanto. Sementara itu, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi dijatuhi sanksi demosi selama 2 tahun.  Berikutnya, komisi etik Polri menjatuhkan sanksi meminta maaf kepada institusi dan pimpinan Polri kepada AKBP Pujiyarto. Sidang etik berikutnya terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan pada hari Kamis (15/9). Namun, pembacaan putusan sidang ditunda karena salah satu saksi kunci tidak dapat hadir dengan alasan sakit.  Putusan sidang etik Ipda Arsyad Daiva Gunawan diagendakan berlangsung pada hari Senin (26/9). Demikian pula, untuk sidang etik Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, ikut ditunda karena alasan saksi atas nama AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Polri mengulur-ulur waktu karena tidak menuntaskan sidang etik terhadap tujuh tersangka obstruction of justice. Dari tujuh orang, menjalani sidang sebanyak empat orang, sisanya tiga orang belum disidang.  Bambang mengkritisi pelaksanaan sidang etik yang ditunda dan ada jeda untuk tersangka obsrtuction of justice yang diseling dengan sidang etik pelanggar sidang dan ringan. Terlebih lagi, para terduga pelanggar mengajukan banding atas putusan PTDH.  Menurut dia, tidak dituntaskannya sidang KKEP terhadap anggota Polri yang terlibat pelanggaran berat dalam kasus "Sambogate" diartikan Polri seolah mengulur-ulur waktu dan memainkan kepercayaan publik yang baru saja meningkat atas upaya kepolisian mengungkap kasus Brigadir J. "Padahal, salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat adalah kasus obstruction of justice. Kalau sidang etik dan profesi terlalu lama, publik akan makin apatis pada kinerja kepolisian," tambah Bambang. (*)

Polri Tegaskan Tak Ulur Waktu Sidang Etik Anggota pada Kasus Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Rumah-Dinas-Ferdy-Sambo-Di-Jaga-Brimob-Dery-2.jpg" alt="Anggota Brimob" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam proses penetapan tersangka baru atas penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan penggeledahan di tiga lokasi di rumah Irjen Ferdy Sambo.  Penggeledahan itu berlangsung pada Selasa (9/8). Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, melakukan penggeledahan dan penyitaan di tiga lokasi rumah eks Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo.  Penggeledahan itu tepatnya di rumah pribadi Sambo. Yakni rumah dinas, Jalan Duren 3 nomor 58, dua rumah di kompleks kepolisian, dan satu di rumah mertua Ferdy Sambo, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.  "Sudah dapat izin dari ketua PN Jaksel untuk mencari barang bukti yang terkait kasus penembakan yang terjadi di TKP," ujar Dedi Prasetyo, Selasa (9/8).  Namun, mantan kapolda Kalteng itu belum merinci hasil penggeledahan tersebut. "Hasilnya apa? Karena masih proses, nanti juga akan disampaikan," katanya.  Dedi menyebut, kehadiran pasukan Brimob yang berjaga di titik lokasi penggeledahan untuk antisipasi terjadinya gangguan saat penggeledahan. Selain itu merupakan permintaan dari penyidik. "Ya itu diskresi dari penyidik. Kalau penyidik menilai seperti itu, penyidik minta bantuan untuk back up," pungkasnya.  Hingga kini penggeledehan di tiga rumah tersebut masih berlangsung. Hanya satu rumah di Jalan Bangka yang sudah selesai digeledah dan dibawa beberapa barang bukti..  Irwan Irawan selaku k uasa Hukum Ferdy Sambo dan istri membenarkan terjadinya proses penggeledahan dan penyitaan dari rumah mertua Ferdy Sambo di Jalan Bangka XI, Kemang, Jakarta Selatan hari ini, Selasa (9/8).  Irwan mengatakan penyidik dari kepolisian telah menyita enam barang yang ada di rumah tersebut. "Sepatu, baju, dan ada beberapa hal lagi yang disita. Enam itemlah," ujarnya.

Rumah Dinas dan Rumah Mertua Sambo Digeledah, Enam Barang Bukti Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Rumah-Dinas-Ferdy-Sambo-Di-Jaga-Brimob-Dery-4.jpg" alt="Anggota Brimob bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kediaman pribadi Irjen Pol Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022). Polisi yang memasang garis polisi di depan kediaman Irjen Ferdy Sambo. Foto. Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kediaman pribadi Irjen Pol Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022). Polisi yang memasang garis polisi di depan kediaman Irjen Ferdy Sambo. Foto. Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, sudah dipenuhi petugas gabungan dari Brimob Polri, Propam, dan Inafis hari ini, Selasa (8/9). Kehadiran petugas gabungan tersebut adalah untuk melakukan penggeledahan di rumah Ferdy Sambo.  Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kehadiran petugas gabungan dari Brimob Polri, Propam, dan Inafis di kediaman Ferdy Sambo adalah untuk melakukan penggeledahan. "Sedang penggeledahan oleh timsus," katanya saat dihubungi, Selasa (9/8).  Saat ditanyai mengenai petugas yang berjaga full dengan senjata laras panjang, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai penggeledahan tersebut.  "Masih berproses, nanti akan disampaikan," jelas mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Untuk diketahui, sejak pagi tadi pukul 10.16 WIB, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah datang mengunjungi Istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Candrawathi.  LPSK mendatangi rumah pribadi Ferdy Sambo sebagai bagian dari asesmen psikologis agar lembaga itu dapat menentukan pemberian perlindungan kepada Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.  Hingga kini, penjagaan ketat masih terus berlangsung di sekitar rumah Ferdy Sambo. Hingga kini, belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait alasan penjagaan ketat masih berlangsung di kawasan tersebut.  Rumah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan sudah dipenuhi petugas gabungan dari Brimob Polri dan ABRI hari ini, Selasa (8/9). Warga di sekitar kawasan tidak diperbolehkan memasuki area rumah Sambo. Satu rumah sebelum rumah Sambo dihalangi police line.  Mobil hitam taktis korps Brimob yang disertai senapan di atapnya yang terbuka sudah mengarah stand by mengarah dengan personel yang memakai baju loreng khas tentara di belakangnya. Police line membentang di dua arah yang berlawanan menghalangi akses menuju rumah mantan Kadiv Propam tersebut.  Dengan helm, kacamata, dan buff hitam, anggota Brimob yang bejaga sudah full dengan senapan laras panjang tergantung di badan masing-masing. Namun begitu, baju yang dipakainya kaos dan celana kasual. Begitu pun dengan sepatunya, bahkan ada yang berwarna pink. Hanya rompi hitam bertuliskan "Brimob" di dada yang membedakan penampilannya dengan warga umum.   "Udah dari pagi tadi ini rame," ujar salah satu petugas yang berjaga. (*)

Brimob Bersenjata Lengkap Geruduk Rumah Sambo, Ternyata Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/nopryansyah-yosua-IST.jpg" alt="Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat" width="100%">
<figcaption>Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat</figcaption>
</figure>Kuasa Hukum: Makin Buruk, Seharusnya Ditangani Bareskrim  JawaPos.com – Permintaan otopsi ulang yang diajukan keluarga almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat mendapat respons positif. Polri menyatakan siap memenuhi permintaan tersebut jika memang dibutuhkan. Bahkan, hari ini (20/7) keluarga Brigadir Yosua dan kuasa hukumnya diundang ke Bareskrim untuk mendapatkan penjelasan soal hasil otopsi yang telah dilakukan sebelumnya.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, otopsi ulang dalam istilah hukumnya adalah ekshumasi. Yang dapat diartikan sebagai tindakan medis atas dasar undang-undang untuk pembuktian pidana dengan menggali kembali makam jenazah. ’’Penggalian kubur dalam rangka keadilan, dilakukan pihak berwenang. Dalam hal ini penyidik,’’ terangnya.  Karena keluarga Yosua meminta ekshumasi, Polri meresponsnya.  Dedi menyatakan, sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk setransparan mungkin menangani kasus tersebut, penyidik sangat terbuka untuk menindaklanjuti permintaan ekshumasi. ’’Setelah komunikasi dengan Dirtipidum Bareskrim, dipastikan penyidik terbuka untuk ekshumasi,’’ ujarnya.  Dalam prosesnya, kuasa hukum keluarga Yosua bisa meminta ekshumasi itu kepada penyidik. Dedi bahkan memastikan bahwa Polri akan mengakomodasi bila memang keluarga ingin otopsi dilakukan bersama dengan pihak luar. ’’Mau ambil dari pihak luar bisa dan kalau mau dari universitas kredibel juga bisa,’’ tegasnya.  Dedi menyebut, proses otopsi memang harus dilakukan orang yang ahli. Biasanya dengan meminta bantuan pihak luar agar hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. ’’Otopsi yang dilakukan Kedokteran Forensik Polri ini juga berstandar internasional,’’ ungkapnya.  Sebelum ekshumasi tersebut, lanjut dia, Polri mengundang keluarga dan kuasa hukum hari ini (20/7). Tujuannya adalah mendapatkan penjelasan terkait hasil otopsi jenazah Brigadir Yosua. ’’Penyidik bersama Kedokteran Forensik Polri akan sampaikan hasil otopsi,’’ paparnya. Dengan disampaikannya hasil otopsi tersebut, keluarga dan kuasa hukum akan lebih jelas memahaminya.  Dedi mengatakan, penjelasan hasil otopsi itu diberikan untuk menghindari spekulasi terkait luka-luka yang ada di jenazah. ’’Luka ini karena benda ini, ini kan spekulasi. Yang tidak disampaikan expert dalam bidang itu,’’ tuturnya.  Setelah mendapat penjelasan hasil otopsi, keluarga dan kuasa hukum bisa meresponsnya. Hasil penjelasan itu bisa disampaikan ke masyarakat umum. ’’Kalau masih ragu hasil otopsi sebelumnya, silakan ajukan ekshumasi,’’ urainya.  Terkait permintaan lain untuk menyita mobil yang digunakan Brigadir Yosua mengantar keluarga Irjen Ferdy Sambo ke Magelang, Kadivhumas menyebut penyidik pasti memiliki pertimbangan objektif terkait barang bukti yang perlu disita. Bila memang diperlukan untuk barang bukti, pasti sudah diambil alih. ’’Agar kasus terang benderang,’’ jelasnya.  Dedi juga memastikan bahwa kasus penembakan Brigadir Yosua kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Pengambilalihan kasus disebabkan Polda Metro Jaya memiliki sarana prasarana yang lebih baik untuk mengungkap kasus tersebut. ’’Penyidiknya juga sangat berpengalaman, tapi penyidik Polres Jaksel tetap diajak,’’ ucapnya.  Namun, Dedi memastikan pengambilalihan kasus dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya tidak ada hubungannya dengan permintaan keluarga menonaktifkan Kapolres Jaksel. ’’Itu murni profesional,’’ paparnya.  Untuk permintaan pencopotan Karopaminal, Dedi mengatakan, seperti yang dilakukan Kapolri ke Kadivpropam, semua itu karena mendengar aspirasi masyarakat. Agar penanganan kasus profesional, akuntabel, dan yang penting cepat. "Sehingga tidak ada spekulasi," urainya.  Sementara itu, salah seorang anggota tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Johnson Panjaitan, mengatakan bahwa pengambilalihan kasus dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya itu justru semakin buruk. "Seharusnya kasus ini ditangani Bareskrim, dari Mabes Polri langsung," terangnya. Sebab, kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Bahkan mendapatkan atensi khusus dari Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD. ’’Untuk apa tim khusus kalau ini ditangani Polda Metro Jaya. Masak tidak sadar kasus sudah segini besar,’’ ucapnya.  Terkait permintaan ekshumasi, dia menyebut selama ini hubungan antara keluarga Yosua dan Polri tidak seimbang. Tidak ada keadilan dalam komunikasi. "Misalnya, ini seakan-akan korban Brigadir Yosua dihadap-hadapkan dengan institusi," jelasnya. Selain itu, tidak ada keluarga yang menyaksikan otopsi, tapi adik korban disuruh menandatangani. "Hanya akal-akalan saja," ungkapnya.  Dia mengingatkan, Brigadir Yosua adalah anggota Brimob. Dengan kejadian semacam ini, Brimob seharusnya merasa dirugikan. Sebab, mereka telah melatih dan mendidik anggota Brimob, lalu diambil Kadivpropam dan malah terjadi penembakan semacam itu. ’’Seolah Brimob dilatih hanya untuk kejadian semacam itu,’’ ucapnya. (idr/tyo/c17/oni)

Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Brigadir Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-01-28-at-5.35.56-PM.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan mutasi Bripda LL, yang merupakan adik dari Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat), dari Mabes Polri ke Polda Jambi merupakan permintaan sendiri.  "Jadi, masalah mutasi itu adalah permintaan yang bersangkutan untuk bisa kembali ke Jambi," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/7).  Menurut Dedi, alasan Bripda LL mengajukan mutasi adalah untuk dekat dengan keluarga pascainsiden baku tembak di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J.  Permintaan mutasi tersebut dipenuhi Mabes Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada orang tua Brigadir J dan Bripda LL. "Adik Brigadir Yosua sudah dimutasi ke Polda Jambi dalam rangka lebih dekat dengan keluarga, memberikan support kepada orang tuannya," kata Dedi.  Kabar mutasi Bripda LL dari Mabes Polri ke Polda Jambi diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, usai membuat laporan polisi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7). "Infonya seperti itu ya (mutasi ke Polda Jambi). Sudah beberapa hari yang lalu," ungkap Martin.  Berbagai spekulasi berkembang terkait kematian Brigadir J usai baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo, salah satunya ialah terkait mutasi Bripda LL yang diduga terkait dengan insiden tersebut. Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7). (*)  &nbsp;

Kadiv Humas Polri Sebut Mutasi Adik Brigadir J atas Permintaan Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/toko-kimia-harus-laporkan-pembelian-bahan-peledak_m_.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.(Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.(Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Korps Bhayangkara benar-benar ingin membersihkan mafia tanah. Dalam kurun hampir sebelas bulan, terungkap 69 kasus mafia tanah. Sebanyak 61 oknum telah menjadi tersangka.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, lima kasus mafia tanah di antaranya masuk tahap penyelidikan. Lalu, 35 kasus dalam tahap penyidikan dan 14 kasus di tahap pertama. ”Sebanyak 15 kasus telah masuk tahap kedua, dilimpahkan barang bukti dan tersangkanya ke kejaksaan,” paparnya.  Di antara 61 tersangka mafia tanah, 7 orang telah ditahan, 23 orang tidak ditahan, dan 29 orang telah dilimpahkan ke kejaksaan. ”Lalu, ada dua orang yang masuk daftar pencarian orang,” ujarnya.  Semua itu menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas mafia tanah. Apalagi setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian untuk tidak ragu mengusut tuntas para pelaku yang meresahkan publik tersebut. ”Polri tindak tegas mafia tanah,” tuturnya.  Terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Polri. Langkah itu harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat menjadi korban mafia tanah. ”Jangan berhenti,” katanya.  Meski mengapresiasi, Boyamin juga berharap pemberantasan mafia tanah dilakukan sampai ke aktor intelektual. Apalagi, banyak pihak yang yakin bahwa mafia tanah tidak mungkin bekerja tanpa bantuan oknum tertentu. ”Jadi, jangan hanya mafia swastanya, tapi juga melihat kemungkinan pejabat negara terlibat mafia tanah,” ungkapnya.  Kasus Ahmad Zain Tak Terkait MUI  Terpisah, isu penangkapan Ahmad Zain An Najah oleh Densus 88 memantik reaksi sejumlah pihak. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi memastikan penangkapan pengurus Komisi Fatwa MUI itu tidak berkaitan dengan kelembagaan organisasi.  Zainut menjelaskan, keterlibatan Ahmad Zain dalam dugaan tindak terorisme menjadi tanggung jawab pribadi. Karena itu, dia mendukung sepenuhnya penanganan kasus tersebut. ”Dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya kemarin (19/11).  Penangkapan Ahmad Zain menyadarkan banyak pihak bahwa jaringan terorisme sudah menyusup ke berbagai kalangan dan kelompok. Tidak terkecuali MUI. Namun, tuntutan sekelompok pihak yang ingin membubarkan MUI terlalu berlebihan. ”Ibarat di rumah ada tikusnya, masak rumahnya mau dibakar,” tandas Zainut.

Polri Bongkar 69 Kasus Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers penindakan bus yang melanggar ketentuan PPKM Darurat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (17/7/2021). Polda Metro Jaya menindak bus-bus 36 antarkota antar provinsi yang me" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers penindakan bus yang melanggar ketentuan PPKM Darurat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (17/7/2021). Polda Metro Jaya menindak bus-bus 36 antarkota antar provinsi yang me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan perombakan di internal Polri. Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri dipromosikan dalam jabatan baru. Beberapa di antaranya adalah yang bertugas di bagian Hubungan Masyarakat (Humas).  Dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor ST/2278/X/KEP/2021 tertanggal 31 Oktober 2021, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dipromosikan menjadi Asisten Logistik (Aslog) Kapolri. Jabatannya akan digantikan oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah.  Dedi diketahui bukan orang baru di Div Humas Polri. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) sebelum akhirnya mendapat promosi menjadi Kapolda Kalimantan Tengah.  Masih di bidang Kehumasan, Kapolri juga mempromosikan Kombes Pol Yusri Yunus yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya menjadi Dirregident Korlantas Polri. Dalam jabatan barunya ini, Yusri akan mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_-Dedi-Prasetyo_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Yusri akan mengisi posisi yang ditinggalkan Brigjen Pol Yusuf. Yusuf akan mendapat jabatan baru sebagai Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri.  Sedangkan posisi Kabid Humas Polda Metro Jaya akan digantikan oleh Kombes Pol E. Zulpan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan adanya telegram ini. "Benar," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (1/11).  Mutasi ini merupakan hal yang wajar di internal Polri. Mutasi dilakukan dalam rangka penyegeran dan keperluan organisasi.

2 Pejabat Humas Ganti, Irjen Dedi Prasetyo dan Kombes Yusri Promosi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/satgas-saber-pungli-ditata-ulang_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Idul Fitri 2020 menjadi berkah tersendiri bag Irjen Pol Dedi Prasetyo. Pada pertengahan bulan suci Ramadan, dia mendapat promosi jabatan sebagai Kapolda Kalimantan Tengah. Secara otomatis dia pun mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.  Kendati demikian, tradisi lebaran begitu melekat bagi dia. Mantan Karopenmas Divhumas Polri itu selalu memperingatinya dengan pulang kampung. Menjalankan salat Id berjamaah, dan melaksanakan halal bihalal dengan keluarga besar, tetangga, kerabat hingga rekan dinas.  "Kalau sekarang kan sudah ada intruksi tidak melaksanakan open house. Kemudian kita tidak melaksanakan salat id bersama di luar kita berjamaah hanya di keluarga sendiri," kata Dedi kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.  Oleh karena itu, dia pun pada lebaran tahun ini hanya menghabiskan waktu di tempat tugasnya. Tidak ada kegiatan mudik. "Seluruh anggota polri pun seperti itu kita fokus tugas-tugas kepolisian. Kita menggelar 2 operasi, ada Operasi Ketupat dan Aman Nusa 2 dalam rangka penanganan Covid-19," imbuhnya.  Sedangkan, tradisi silaturahmi dengan keluarga besar dilakukan secara jarak jauh. Melalui panggilan video. Dengan begitu, kebersamaan Idul Fitri tetap terjaga.  Meskipun lebaran jauh dari keluarga besar, Dedi tetap membuat suasana menjadi spesial. Dia telah menyampaikan kepada istrinya agar menyiapkan hidangan favorit khas lebaran. Seperti opor ayam, dan sambal goreng kentang.  "Kemudian kalau di sini khasnya ikan seluang, ikan haruan itu yang bumbu merah, itu khasnya Kalimantan yang luar biasa," tambahnya.  Tak lupa, mantan Karo Binkar Polri itu pun mengucap syukur atas berkah yang diberikan Tuhan terhadap karirnya di Korps Bhayangkara. Pasalnya jelang Idul Fitri dia mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat.  Kesuksesaan ini tak lepas atas nikmat dari Tuhan, serta doa dari orang tua. Selain itu, dia pun menyampaikan terimakasih kepada pimpinan Polri yang telah percaya memberikan amanah sebagai Kapolda Kalimantan Tengah.  Dalam momen lebaran kali ini, Dedi sudah mengintruksikan kepada jajarannya di Polda Kalimantan Tengah untuk menggelar bakti sosial. Berupa membagikan makanan siap saji dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. "Untuk porsinya sekitar 150-200 porsi," pungkasnya.

Ikan Seluang Jadi Menu Lebaran Irjen Pol Dedi Prasetyo di Kalimantan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irjen dedi prasetyo

Berita Terkini