<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/9EiRGtzFvG4GXqHtvMjc4TUBaqpzlKpVIWnpq84K-2944606498.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menggelar rapat bersama syarikah di Jeddah. (Humas Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menggelar rapat bersama syarikah di Jeddah. (Humas Kemenhaj)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf bertolak ke Jeddah untuk membahas persiapan haji 2026. Di antara agendanya adalah bertemu dua syarikah atau perusahaan yang akan melayani jamaah di masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pemerintah Indonesia memastikan hanya menggunakan dua syarikah saja untuk pelayanan Haji 2026. Berbeda dengan haji 2025 yang memakai delapan syarikah. Ternyata semakin banyak syarikah, banyak masalah yang muncul. Seperti pasangan suami istri beda hotel, karena ditangani syarikah yang berbeda. Dalam pertemuan tersebut hadir dua Syarikah yang sudah memenangi tender pelayanan haji.&nbsp; Kedua syarikah itu adalah Rakeen dan Al-Bait Guest. Keduanya dikontrak jangka panjang selama tiga musim haji ke depan. Dalam pertemuan itu, Irfan menegaskan pelaksanaan haji 2026 harus lebih baik. Pasalnya, ini adalah tahun perdana haji di luar Kementerian Agama (Kemenag). Secara khusus, dia meminta lokasi tenda haji saat Armuzna nanti di zona 3 dan zona 4. "Sama seperti musim haji 2025. Jangan di zona 5," kata Irfan dalam keterangannya (16/10). Dia mengatakan, kalau jamaah ditempatkan di zona 5, otomatis harus berjalan jauh menuju jamarat atau lokasi melempar jumrah. Belum lagi jamaah akan tinggal berhari-hari di tenda selama di Mina. Irvan juga menekankan bahwa kementerian ini merupakan wajah baru integritas yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. &ldquo;Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji," katanya. Selain itu, tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, maupun pihak mana pun untuk jamaah Indonesia. Haji tahun ini harus dimulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel. Irvan menegaskan bahwa apabila ada pihak yang mengatasnamakan pimpinan ataupun Kemenhaj untuk meminta imbalan atau fasilitas, maka hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. &ldquo;Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jamaah," tegasnya.&nbsp;

Menteri Haji dan Umrah menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji 2026 dengan hanya menggunakan dua syarikah.

Bertemu 2 Syarikah untuk Haji 2026, Menhaj Irfan Yusuf Minta Tenda Armuzna di Zona 3 dan 4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/menag-gus-irfan-3089292683.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar (kiri) dan Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar (kiri) dan Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyebut Program Kampung Haji hingga biaya perjalanan haji yang lebih terjangkau sebagai skala prioritas, usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam pernyataannya, Irfan mengatakan bahwa Presiden memberi arahan agar Kementerian Haji dan Umroh bekerja maksimal demi memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. &ldquo;Apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,&rdquo; ujar Irfan menirukan pesan Presiden. Ia menyebut pengalamannya selama 10 bulan terakhir memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama, memberinya pemahaman langsung mengenai tantangan besar penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Irfan memastikan pihaknya bersama jajaran Danantara akan kembali ke Jeddah dan Mekah untuk meninjau calon lokasi tersebut. Menurutnya, beberapa opsi sudah dipetakan sejak sebulan lalu, termasuk pembangunan beberapa&nbsp;tower&nbsp;yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada 2028. &ldquo;Besok kita akan putuskan lokasi yang akan diambil,&rdquo; katanya. Mengenai anggaran, Irfan menegaskan tidak ada penambahan baru. Kementerian Haji dan Umroh akan menggunakan alokasi yang sebelumnya dikelola Badan Penyelenggara Haji serta peralihan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Ia juga menyebut bahwa kewenangan lembaga baru ini lebih luas, khususnya dalam berkoordinasi langsung dengan Kementerian Haji Arab Saudi. &ldquo;Dengan begitu, kita bisa berbicara&nbsp;apple to apple,&rdquo; katanya. (*)

Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyebut Program Kampung Haji hingga biaya perjalanan haji yang lebih terjangkau sebagai skala prioritas,

Menteri Haji Irfan Yusuf Fokus Tekan Biaya dan Siapkan Kampung Haji 2028

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/WhatsApp-Image-2025-03-20-at-161317_60525ac2-3356836300.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf. (Humas BP Haji) &nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf. (Humas BP Haji) &nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan itu secara resmi digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Pelantikan itu digelar bersamaan dengan perombakan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding. "Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam?," tanya Presiden Prabowo kepada para menteri yang dilantik. "Bersedia," jawab para menteri baru. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya," ucap Prabowo diikuti para menteri yang dilantik. "Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta.

Kementerian Baru, Presiden Prabowo Resmi Lantik Irfan Yusuf-Dahnil Anzar jadi Menteri-Wamen Haji dan Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/bph-dubes-arab-saudi-1804049677.jpg" alt="Pertemuan pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, (17/6). (Humas BPH)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, (17/6). (Humas BPH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) sudah tidak sabar untuk menjadi otoritas penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama (Kemenag). Pimpinan BPH melakukan pertemuan dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta Faisal Bin Abdullah H. Amodi. Ketua BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pertemuan tersebut membicarakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Selain itu, membicarakan langkah-langkah awal persiapan penyelenggaraan haji 2026. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menyiapkan haji tahun depan lebih awal. &ldquo;Kami sepakat untuk terus bersinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal,&rdquo; kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta Rabu (18/6). Dia juga menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia kepada Saudi, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan haji 2025. Di bagian lain, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan mereka sudah siap menjadi pengelola haji 2026. Haji 2026 bukan berarti persiapannya dilakukan tahun depan. Apalagi kalender Hijriyah setiap tahunnya selalu maju.&nbsp;"Pertengahan Juli semua jemaah sudah tiba di Indonesia, maka otomatis menginjak persiapan penyelenggaraan haji 2026," katanya. Dia menuturkan secara regulasi memang masih menunggu selesainya pembahasan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.&nbsp; Meskipun begitu Dahnil mengatakan secara teknis sudah dilakukan peralihan kewenangan haji dari Kemenag ke BPH. Bahkan sampai di tingkat daerah. Sehingga, ketika UU yang baru nanti keluar, tidak butuh waktu lama untuk tancap gas. "Aslinya kan tinggal switching," katanya. Dia juga mengatakan saat ini ASN yang selama ini membidangi haji di Kemenag sudah ada di BPH. Dahnil menekankan tiga ranah perbaikan haji yang bakal dilakukan. Yaitu, urusan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan tiga aspek itu, maka haji akan semakin baik. Tidak ada lagi rente atau mafia haji dan lain sebagainya, sehingga haji bisa lebih efektif. (wan)&nbsp;

BPH bertemu Dubes Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026 dan evaluasi haji 2025, menekankan kualitas pelayanan jemaah.

Tancap Gas, BPH Menyusun Strategi Penyelenggaraan Haji 2026 Bersama Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/menag-gus-irfan-3089292683.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar (kiri) dan Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar (kiri) dan Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menyerukan seruan keras kepada masyarakat Indonesia agar hanya menunaikan haji melalui jalur resmi. Seruan ini disampaikan Irfan dalam Grand Hajj Symposium ke-49 di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (1/6), di tengah persiapan puncak haji yang akan digelar Kamis, 5 Juni 2025. &ldquo;Haji itu harus sah secara syar&rsquo;i dan aman secara prosedural. Jangan sampai ada yang nekat mencoba jalur ilegal karena risikonya sangat besar, baik dari sisi hukum maupun keselamatan jiwa,&rdquo; tegas Irfan. Irfan menekankan, pemerintah Indonesia selama ini telah bekerja keras menyiapkan kuota resmi, layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga kesehatan bagi 203.320 jemaah haji reguler. &ldquo;Jalur resmi adalah satu-satunya cara yang menjamin jemaah mendapat perlindungan penuh, dari berangkat sampai pulang,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat tidak tergoda tawaran calo atau pihak tak bertanggung jawab yang menjanjikan haji furoda atau visa non-kuota, apalagi menjelang puncak ibadah. &ldquo;Kami tegaskan, sejak 26 Mei 2025, semua proses pemvisaan sudah ditutup. Tidak ada pembukaan visa baru, termasuk furoda. Kalau ada yang mengaku bisa menyelundupkan jemaah, itu patut dicurigai sebagai penipuan,&rdquo; katanya. Pemerintah Arab Saudi, lanjut Irfan, telah menerapkan pengawasan ketat, termasuk patroli drone dan pemeriksaan jalur masuk menuju Makkah. &ldquo;Sanksinya tidak main-main. Jemaah bisa dideportasi, diproses hukum, bahkan kehilangan kesempatan berhaji untuk selamanya,&rdquo; ujarnya. Untuk itu, Irfan meminta seluruh tokoh masyarakat, ulama, dan organisasi keagamaan ikut mengedukasi publik agar menjaga niat baik berhaji dengan cara yang benar. &ldquo;Jangan tergoda jalan pintas yang justru membahayakan,&rdquo; katanya. Sebagai pengingat, kasus tragis baru saja terjadi pada 27 Mei 2025 lalu. Seorang WNI asal Madura, SM, ditemukan meninggal dunia akibat dehidrasi di area gurun Jumum, Makkah, setelah mencoba masuk secara ilegal bersama dua rekannya. Keduanya selamat berkat patroli drone aparat Saudi, tapi SM kehilangan nyawa. &ldquo;Ini bukan hanya soal sah atau tidak sah ibadahnya, tapi soal nyawa. Pemerintah mengimbau jangan ada lagi yang mencoba-coba jalur seperti ini,&rdquo; tegas Irfan. Kasus ini, lanjutnya, harus menjadi pelajaran penting bahwa ibadah haji harus dilakukan sesuai aturan, demi keselamatan, keamanan, dan terjaganya martabat jemaah Indonesia di mata dunia.

BP Haji imbau calon jemaah tolak jalur ilegal demi keselamatan. Kasus WNI asal Madura tewas di gurun harus jadi pelajaran penting.

Peringatan BP Haji: Jangan Nekat Jalur Ilegal, Haji Resmi Adalah yang Paling Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gabung-timses-prabowo-sandi-cucu-pendiri-nu-dapat-posisi-ini_m_.jpg" alt="Cucu kyai Hasyim Asyari sebagai pendiri NU, yakni Irfan Yusuf atau Gus Irfan akan menjadi salah satu jubir Prabowo-Sandi di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Cucu kyai Hasyim Asyari sebagai pendiri NU, yakni Irfan Yusuf atau Gus Irfan akan menjadi salah satu jubir Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kekuatan baru dari kalangan elite Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan itu datang dari cucu pendiri NU Kyai Hasyim Asyari, yakni Irfan Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu masuk dalam struktur tim juru bicara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ia beralasan, saat ini Indonesia butuh figur yang bisa memimpin. Karena empat tahun terakhir kondisi bangsa sangat tidak kondusif dan telah kehilangan identitasnya. "Kita seperti tidak di Indonesia lagi. Di mana setiap orang saling memaki, saling mengejek, saling bertentangan, dan itu terbuka secara umum," kata Gus Irfan di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Kamis (1/11). Pengasuh Ponpes Al-Farros, Jombang, Jawa Timur itu menilai, karut-marutnya kondisi bangsa sejatinya bisa dicegah oleh pemimpin Indonesia. Tapi, kata dia, yang terjadi justru sebaliknya. "Saya khawatir, jangan-jangan presiden kita itu tahu atau tidak sih ada seperti ini?" katanya. Tak hanya itu, lanjut Gus Irfan, kondisi perekonomian bangsa yang stagnan membuat dirinya semakin yakin merapat ke Prabowo-Sandi. Bukan tanpa alasan, sebagai orang yang tumbuh besar di pedesaan, dirinya merasakan betul perekonomian bangsa semakin sulit. "Saya ini tinggal di pedesaan. Petani tebu, saya tahu bagaimana mereka menangis harga gula sekarang (tinggi)," ungkapnya. Atas dasar itu, dirinya semakin mantap membantu pemenangan paslon nomor urut 02 itu di Pilpres 2019. "Saya harus ikut membantu di tim Prabowo-Sandi," pungkasnya. Diketahui, dengan bergabungnya Gus Irfan sekaligus menambah lumbung suara NU Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Pasalnya, Gus Irfan merupakan cucu dari pendiri NU KH Hasyim Asyari. Ayahnya bernama KH Yusuf Hasyim. Dia merupakan pengasuh Ponpes Al-Farros, Jombang, Jawa Timur.

Gabung Timses Prabowo-Sandi, Cucu Pendiri NU Dapat Posisi Ini

irfan yusuf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irfan yusuf