<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/KEBAKARAN-2345533128.jpg" alt="Tim gabungan berhasil memadamkan api sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (24/8/2025)." width="100%">
<figcaption>Tim gabungan berhasil memadamkan api sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (24/8/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta peristiwa kebakaran sumur minyak rakyat di Blora, Jawa Tengah, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia harus dijadikan pelajaran penting agar ke depan tidak terjadi lagi. "Keterlibatan masyarakat dalam operasi migas memang berbahaya oleh karena itu kejadian tersebut harus jadi pembelajaran berharga supaya tidak ada korban selanjutnya," kata dia di Jakarta, Senin. Sebelumnya pada 17 Agustus 2025 terjadi kebakaran hebat di sumur minyak rakyat di Desa Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Api baru bisa dipadamkan pada hari keenam, sementara korban meninggal dunia sebanyak empat orang. Terkait hal itu Marwan berharap Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, bisa ditinjau ulang. Kasus kebakaran hebat sumur rakyat di Blora, kata dia, seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, jika ada yang melanggar harus diberi sanksi selain itu kalau ada aturan yang kurang lengkap harus diperbaiki. Secara terpisah, pakar keselamatan kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Juwari sependapat bahwa sumur minyak rakyat memang sangat berbahaya dan harus jadi pembelajaran, untuk itu pengelolaannya harus dibarengi aturan yang ketat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. &rdquo;Ya, sangat berbahaya. Harus ada undang-undang atau peraturan yang ketat,&rdquo; ujar Juwari. Begitu pula terkait Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, Juwari berharap, agar lebih mengedepankan aspek teknologi dan tata kelola sumur rakyat tersebut. &rdquo;Apakah kaidah-kaidah pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan sudah sesuai untuk bahan berbahaya mudah terbakar (migas)?&rdquo; ucapnya. Termasuk secara kuantitas, apakah ada batasan maksimal yang boleh dikelola masyarakat. Batasan kuantitas tersebut penting, karena semakin banyak yang dikelola, tentu bahaya semakin meningkat dan potensi kecelakaan kerja semakin besar. Terkait batasan kuantitas yang dikelola sumur minyak rakyat, Juwari mencontohkan aturan di Negeri Paman Sam terkait industri kimia. Misal pekerjaan yang mengelola lebih dari 10.000 kilogram bahan kimia, artinya sudah cukup besar dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal. "Di AS, jika kuantitas tersebut dipenuhi maka harus mengikuti peraturan keselamatan Process Safety Management (PSM)," ujarnya. &nbsp;

Kebakaran sumur minyak rakyat di Blora yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia harus jadi pelajaran agar ke depan tidak terjadi lagi.

IRESS Minta Kasus Kebakaran Sumur Migas Blora Jadikan Pembelajaran ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/6F021D07-4A15-43D7-B9A7-E93336050F13-3935642476.jpeg" alt="Hari perdana kerja sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia gelar rapat pimpinan (rapim), Selasa (20/8). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Hari perdana kerja sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia gelar rapat pimpinan (rapim), Selasa (20/8). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru saja dilantik, Bahlil Lahadalia untuk tetap berpihak kepada rakyat dengan tidak mengesahkan skema power wheeling yang menyusup dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). "Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar tidak mengimplementasikan power wheeling yang menyusup dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan," katanya dikutip Kamis (22/8). Marwan menilai, power wheeling berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta. "Investasi jaringan listrik itu mahal," katanya. Marwan berpendapat, sistem ketenagalistrikan harus dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dinikmati oleh masyarakat. "Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor. Ini yang tidak bisa kita diamkan,' katanya. Untuk itu, Marwan Marwan berpendapat, pada sisa masa Pemerintahan dan DPR RI untuk terus mengawasi jalannya RUU EBET menyusul kembali menguatnya skema power wheeling. "Periode pembahasan dalam sidang DPR efektif hanya tinggal 1 bulan, Komisi VII DPR dan masyarakat harus bersatu mengawal jalannya pembahasan RUU EBET yang masih mencantumkan skema power wheeling dalam draft-nya," katanya. Pada konsep power wheeling, paparnya, jaringan listrik negara digunakan bersama oleh swasta yang bisa memproduksi dan menjual listrik langsung ke masyarakat. "Nah, ini berisiko menaikkan biaya operasi ketenagalistrikan sehingga berpotensi menaikan tarif listrik untuk menanggungnya," jelas Marwan. Marwan mengatakan bahwa banyak kepentingan negara dan masyarakat yang harus diutamakan dari pada sekadar mengimplementasikan skema power wheeling. "Skema tersebut harus ditolak karena merupakan bentuk liberalisasi sistem ketenagalistrikan yang berisiko mengerek tarif listrik," pungkasnya.

Marwan Batubara menilai, power wheeling berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat.

Soal RUU EBET, IRESS: Momentum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jaga Tarif Listrik yang Terjangkau bagi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-08-at-173922-811372993.jpeg" alt="PLTP Kamojang menjadi pembangkit listrik tenaga geothermal pertama di Asia Tenggara yang memproduksi green hydrogen. (PLN IP)" width="100%">
<figcaption>PLTP Kamojang menjadi pembangkit listrik tenaga geothermal pertama di Asia Tenggara yang memproduksi green hydrogen. (PLN IP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai tidak ada relevansi antara skema power wheeling dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Maka dari itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak perlu memasukkan klausul power wheeling dalam draf RUU EBET. "Karena pada dasarnya pengembangan energi baru terbarukan telah diatur dalam beberapa aturan dan sudah diimplementasikan. Adapun power wheeling juga sudah ditolak beberapa kali, bahkan oleh MK melalui beragam putusan," kata Marwan dikutip Jumat (9/8). Penolakan skema power wheeling oleh MK itu, paparnya, tercatat saat mahkamah tertinggi itu membatalkan klausul power wheeling sebelumnya, yaitu UU No.20/2002 dan UU No.30/2009. "MK membatalkan dengan memori putusan MK No.1/2003 dan No.111/2015, namun tetap diabaikan oleh pemerintah," sesal Marwan. Seharusnya, lanjut Marwan, pembahasan skema power wheeling dalam RUU tersebut tetap menjamin prinsip bernegara sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah menjamin kepentingan masyarakat dengan tetap menguasai setiap hajat hidup orang banyak. "Bukan malah melanggar," katanya. Seperti diketahui, pasal yang mengatur power wheeling sempat dicoret dari draf RUU EBET beberapa bulan yang lalu karena dianggap merugikan negara. Namun pasal tersebut kembali muncul setelah berhasil menyusup dalam draf akhir RUU. Namun demikian, papar Marwan, saat ini pemerintah dan DPR masih ngotot memasukkan klausul power wheeling dalam RUU EBET. "Pembahasan RUU EBET ini alot gara-gara pasal power wheeling yang berisiko mengerek tarif listrik, itu karena pemerintah akan sulit mengaturnya," jelas Marwan. Dengan sulitnya pengendalian tarif listrik akibat penerapan skema power wheeling, rencana undang-undang itu berisiko melanggar prinsip dasar penguasaan negara terhadap penyediaan listrik yang seharusnya dikuasai negara sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Maka dari itu, tegas Marwan, IRESS menyuarakan untuk menolak power wheeling karena berisiko merugikan negara dan masyarakat. "RUU ini harus dikawal agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan yang baru," pungkasnya.

"MK membatalkan dengan memori putusan MK No.1/2003 dan No.111/2015, namun tetap diabaikan oleh pemerintah," sesal Marwan.

Balik Lagi Nyempil di RUU EBET, IRESS Nilai Skema Power Wheeling Tidak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/plts-atap-2533998304.jpg" alt="Pemprov Jambi pasang PLTS Atap di dua rumah warga sebagai percontohan." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jambi pasang PLTS Atap di dua rumah warga sebagai percontohan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai protes pengusaha atas revisi Peraturan Menteri No. 26/2021 tentang PLTS Atap hanya berdasarkan kepentingan bisnis semata, tanpa mempedulikan nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &nbsp; "Saya membaca beberapa artikel keberatan yang disampaikan oleh para pengusaha PLTS Atap atas penghapusan pasal jual beli listrik dalam aturan PLTS Atap sebelumnya. Mereka hanya mementingkan bisnisnya saja. Padahal jika pasal tersebut tetap ada, negara menanggung beban APBN yang relatif berat," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (21/2). &nbsp; Lagi pula, kata Marwan, alasan keberatan yang disampaikan pengusaha-pengusaha itu tidak cukup berdasar. "Banyak dari mereka menyampaikan alasan bahwa revisi aturan tersebut akan menyurutkan minat pemasang PLTS Atap hingga memperlambat langkah transisi energi. Ini tidak ada hubungannya. Jauh panggang dari api," kata Marwan. &nbsp; Menurut Marwan, pemasang PLTS Atap rata-rata untuk memenuhi kebutuhan rumahan dan tidak untuk berbisnis dengan negara. "Alasan yang disampaikan itu sangat jauh. Kecuali, bagi mereka yang ingin berniat menjual listriknya ke negara melalui jaringan dan transmisi milik negara. Itu yang tidak boleh," tegasnya. &nbsp; Pada revisi aturan yang sudah disetujui pemerintah paparnya, tetap membolehkan masyarakat memasang PLTS Atap. "Tidak ada larangan. Jadi, pasang saja kalau memang berminat menikmati listrik yang dibangkitkan dari solar panel atau yang lebih dikenal sebagai energi baru terbarukan," tutur Marwan. &nbsp; Untuk itu, bagi pemasang PLTS Atap bisa menakar sendiri kebutuhan listriknya agar tidak terbuang sia-sia. "Konsep menakar kebutuhan listrik itu jauh lebih penting karena tidak akan merugikan negara," jelasnya. &nbsp; Selain tidak mempedulikan APBN, paparnya, skema jual beli (ekspor-impor) listrik dengan negara itu juga berisiko mengerek tarif listrik. "Karena listrik bercampur dengan listrik yang dibangkitkan oleh negara. Kalau sudah begitu, gimana masyarakat kecil yang selama ini menikmati tarif yang masih disubsidi oleh negara?" ujar Marwan. &nbsp; Untuk itu, Marwan berharap, aturan yang telah disetujui oleh pemerintah segera diundangkan untuk menggantikan peraturan menteri yang berisiko merugikan negara tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar negara tidak rugi. &nbsp; Selain berbagai masalah-masalah tersebut di atas, kata Marwan, intermintensi atau ketidakandalan cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkitan listrik dari tenaga surya karena pemasang atau pengusaha PLTS atap tidak bisa memastikan durasi paparan matahari sehingga pasokan listrik menjadi tidak andal.

Untuk itu, bagi pemasang PLTS Atap bisa menakar sendiri kebutuhan listriknya agar tidak terbuang sia-sia.

IRESS Sebut yang Protes soal Penghapusan Klausul Skema Jual-Beli Listrik dari PLTS Atap Hanya Mementingkan Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6724_24110_Marwan-Batubara.jpg" alt="Direktur eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara." width="100%">
<figcaption>Direktur eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam satu pekan belakangan ini, publik dihebohkan kabar mengenai dugaan skandal impor emas senilai Rp 47,1 triliun di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, Banten. PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam pun sudah angkat bicara menanggapi tuduhan manipulasi pajak impor emas.  Manajemen emiten berkode saham ANTM itu memastikan emas impor itu sesuai dengan kategori HS 7108.12.10 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 6/PMK.019/2017. Kabar ini mencuat lewat pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam rapat bersama Kejaksaan Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6) lalu.  Arteria menyebut ada indikasi manipulasi impor produk emas yang seharusnya dikenakan pajak hingga 5 persen tapi ditiadakan alias nol persen. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai isu seperti ini sudah biasa, tak perlu dikhawatirkan, tinggal jalani sesuai prosedur.  "Saya tidak pernah mendengar kasus seperti ini. Kalau mencuat, yang ngomong anggota Komisi III DPR jadi anomali terhadap bidang kerjanya, berarti ada yang melaporkan ini," ucap Marwan dalam keterangannya, Senin (21/6).  Marwan pun menengarai, ada pihak tertentu sedang mengincar sesuatu dengan munculnya pernyataan dari Arteria. Dia berharap tidak ada pihak yang ingin memanfaatkan BUMN.  Di sisi lain, dia juga meyakini tidak mungkin Antam memiliki niat tidak baik soal impor emas ini. Apalagi sampai tidak kena pajak. "Saya sangat percaya terhadap BUMN mana pun di Indonesia, Antam, PLN, Pertamina. Saya justru sering membela mereka di garis depan, kenapa? karena BUMN ini Badan Usaha Milik Negara, kalau untung kita semua rakyat yang menikmati," imbuhnya.  Atas dasar itu, Marwan ragu perusahaan pelat merah seperti Antam terlibat praktik penggelapan pajak. "Mereka (BUMN) kalau buat laporan tidak mungkin seperti swasta bisa 3-4 macam. Satu berhadapan dengan kreditur buat yang bagus-bagus, berhadapan dengan pajak dibuat yang jelek-jelek, rugi supaya dapat pajaknya berkurang atau transfer pricing itu bisa dilakukan perusahaan swasta tapi BUMN tidak bisa, saya tidak yakin itu, mereka akan mengikuti aturan main yang benar," tuturnya.  Marwan menegaskan, bahwa selama ini impor emas sudah lazim terjadi dengan skala yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah sendiri. Tak ada yang salah dalam proses seperti ini, apalagi dari Bea Cukai sendiri sudah memberikan jawaban yang pasti.  "Sekali lagi tak perlu dikhawatirkan soal integritas dan kinerja BUMN seperti Antam, mereka sudah pasti tahu soal benar dan salahnya, ini hanya soal kesalahpahaman semata, tinggal luruskan dengan duduk bersama," pintanya.  Marwan menambahkan, audit di internal sudah pasti dilakukan. Sehingga dia meminta semua pihak tak lagi menyebarkan isu yang tidak benar. "Makanya saya bilang supaya diaudit, itu benar enggak sih yang diimpor bongkahan atau setengah jadi, sengaja diubah supaya tidak bayar pajak, misalkan, kan lebih soft daripada dibuat gaduh," pungkasnya.

Soal Antam Impor Emas, IRESS: Audit Saja daripada Gaduh!

IRESS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IRESS

Berita Terkini

IRESS Minta Kasus Kebakaran Sumur Migas Blora Jadikan Pembelajaran ke Depan

Soal RUU EBET, IRESS: Momentum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jaga Tarif Listrik yang Terjangkau bagi Rakyat

Balik Lagi Nyempil di RUU EBET, IRESS Nilai Skema Power Wheeling Tidak Relevan

IRESS Sebut yang Protes soal Penghapusan Klausul Skema Jual-Beli Listrik dari PLTS Atap Hanya Mementingkan Bisnis

Soal Antam Impor Emas, IRESS: Audit Saja daripada Gaduh!

Download Aplikasi JawaPos.com