<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/BKSAP3-2197066908.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi IPPP berkeliling Pusat Perbelanjaan Sarinah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi IPPP berkeliling Pusat Perbelanjaan Sarinah. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi Forum Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke pusat perbelanjaan bernuansa seni dan budaya di Sarinah, Jakarta, akhir pekan lalu. Salah satu yang diajak berkeliling yaitu Ketua Parlemen dari Tonga yaitu Lord Fatafehi Fakafanua.</p> <p>"Mereka, saya ajak berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan atau mal bersejarah di Indonesia yaitu Sarinah. Mal ini adalah prakarsa proklamator kita Bung Karno, dimana beliau memprakarsai Pusat Perbelanjaan Sarinah," kata Putu melalui keterangannya pada Kamis (1/8).</p> <p>Putu&nbsp;menuturkan, Sarinah adalah sosok yang penting bagi Presiden pertama RI Soekarno, sebagai perempuan yang mengasuh saat sang proklamator&nbsp;masih kecil. Tentu, kehadiran Sarinah ini merupakan satu sejarah yang patut diketahui oleh berbagai negara, khususnya Lord Fakafanua.</p> <p>Sebab, kata dia, Sarinah menampilkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadirkan produk seni budaya dan produk lokal dari berbagai provinsi di Indonesia.&nbsp;"Kita ingin menampilkan bahwa komitmen Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara ingin menghadirkan produk-produk lokal, produk budaya dan produk seni di Indonesia," katanya.</p> <p>"Jika kita lihat memang banyak di sana ada kain tenun, batik, baju-baju batik, belum lagi kerajinan tangan, banyak ukiran, kerajinan besi dan souvenir lainnya yang menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia,"&nbsp;lanjut legislator asal Bali ini.</p> <p>Pada saat itu, Putu menunjukkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia dan justru banyak pihak memakainya, baik tokoh-tokoh Indonesia maupun para tokoh di dunia. Misalnya di Afrika Selatan Nelson Mandela sangat cinta menggunakan batik Indonesia.</p> <p>"Saat itu kita melihat dan memilih batik, dia (Lord Fakafanua) juga membeli batik. Dia sungguh sangat senang karena bahan batik ini bisa digunakan di kawasan tropis termasuk di negara kepulauan Pasifik," jelas Putu.</p> <p>"Kalau kita di Indonesia, kita berada di khatulistiwa dengan suhu yang sepanjang tahun panas. Jadi, pakaian batik ini juga sangat tepat digunakan di sini," imbuhnya.</p> <p>Dia menceritakan, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memberikan cinderamata batik kepada Nelson Mandela sebanyak enam setel. Momen tersebut menjadi perkenalan Mandela dengan batik saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Kongres Nasional Afrika.</p> <p>"Sejak saat itu, Presiden Nelson Mandela hadir mengenakan batik dalam berbagai acara kenegaraan di forum nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB," ucapnya.</p> <p>Seperti diketahui, pada 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk Pendudukan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia.</p> <p>Putu yang merupakan Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) di komite Pembangunan Berkelanjutan mengatakan untuk memperkuat hubungan khususnya dengan negara-negara Pasifik, Parlemen Indonesia bersama parlemen negara kepulauan Pasifik berkomitmen untuk terus mengawal perdamaian dan keamanan (<em>peace and security</em>) kawasan.</p> <p>Selain itu, juga mendorong&nbsp;perdagangan&nbsp;dan kerja sama ekonomi yang&nbsp;berkelanjutan&nbsp;dan inklusif sesuai dengan konsep ekonomi hijau. Termasuk investasi hijau dalam pencapaian <em>sustainable development goals</em>&nbsp;(SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <p class="class-paragraph">"Kemudian berikutnya adalah hubungan <em>socio-cultural,</em> dimana kita ingin masyarakat kedua kawasan meningkatkan hubungan <em>people-to-people,</em> salah satunya melalui budaya maupun pariwisata," jelas Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini.</p> <p>Selanjutnya, Putu juga mengajak Lord Fakafanua makan siang Bebek Bali Bumbungan di Sarinah. Tentu, Putu menyampaikan hal ini dilakukan sebagai komitmen untuk membangun hubungan baik dengan mereka.</p> <p>Sebab, kata dia, diplomasi itu tidak selalu dilakukan dalam ruang pertemuan formal tapi melalui cultural diolog bisa mempererat hubungan antar bangsa. "Kita ingin menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya sekedar di ruang pertemuan formal, tapi justru diplomasi juga menghadirkan atau menunjukkan kepada mereka kekayaan seni budaya Indonesia, kuliner untuk mempererat hubungan," ujarnya.</p> <p>"Jika kita kenal, kita semakin sayang. Jika pada ujungnya kita bisa menunjukkan budaya kita, justru respek akan terbangun. Setelah respek terbangun, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik itu akan menemukan mutual respek, akhirnya mereka juga akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan komitmennya untuk terus menjaga keutuhan NKRI," pungkasnya.</p>

Putu menuturkan, Sarinah adalah sosok yang penting bagi Presiden pertama RI Soekarno, sebagai perempuan yang mengasuh saat sang proklamator.

BKSAP Pamerkan Pusat Perbelanjaan Sarinah ke Delegasi IPPP, dari Sejarah hingga Kecintaan Nelson Mandela akan Batik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/BKSAP2-1287199438.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). (BKSAP DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). (BKSAP DPR RI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyatakan, pentingnya Forum Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) untuk mempererat ikatan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik.&nbsp;Menurutnya, forum ini diharapkan dapat menjadi medium untuk memberikan informasi dan meningkatkan kerja sama yang erat antara kedua pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Forum IPPP adalah wadah yang kami rasakan perlu untuk memberikan informasi dan mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik," kata Putu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putu menyatakan, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara non-tradisional. Meski hubungan dengan negara-negara tradisional seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea sudah kuat, hubungan dengan negara-negara non-tradisional perlu ditingkatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, Papua Nugini sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya peningkatan kerja sama ini. "Pemerintah berikutnya harus segera membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik. Jangan sampai kita hanya fokus pada Asia saja, tetapi juga harus memperhatikan negara-negara Pasifik yang merupakan bagian penting dari kedaulatan dan integritas teritorial kita," ucap Putu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putu juga menekankan bahwa tugas DPR tidak hanya dalam bidang legislasi dan anggaran, tetapi juga pengawasan. Melalui forum IPPP, DPR berusaha melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, Forum ini juga menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik dan mencari solusi bersama. "Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik merupakan bagian dari tugas DPR. Kami berusaha memastikan bahwa pemerintah melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan," urai Putu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama yang lebih intensif. Putu juga menyampaikan harapan agar pemerintah berikutnya dapat melanjutkan upaya ini dan memberikan perhatian lebih pada negara-negara Pasifik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap pemerintah berikutnya dapat lebih fokus pada pembangunan hubungan dengan negara-negara Pasifik," ujar Putu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pengamat hubungan luar negeri Unpad, Teuku Rezasyah mengatakan, kehadiran IPPP sangat penting dalam memberikan program-program pemberdayaan bagi negara-negara Pasifik. Menurutnya, langkah yang dilakukan parlemen melalui BKSAP sudah tepat dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat kebijakan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"IPPP harus banyak memberikan program pemberdayaan. Langkah yang dilakukan parlemen sudah tepat dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah," tutur Teuku Rezasyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya IPPP, diharapkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dapat semakin erat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teuku Rezasyah menekankan bahwa IPPP harus menjalankan 13 poin keputusan yang dihasilkan dalam sidang IPPP terakhir dan menyesuaikannya dengan target-target SDG 2030. Jika tidak diikuti dengan implementasi yang nyata, maka sidang-sidang yang diadakan akan sia-sia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, akan menjadi tantangan Menteri Luar Negeri selanjutnya untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan negara-negara di Pasifik. Bahkan, figur Menteri Luar Negeri selanjutnya harus memiliki wawasan internasional, pariwisata dan kebudayaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putu Supadma Rudana memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan di Amerika Serikat dan pengalaman legislatif yang luas, Putu memiliki wawasan yang mendalam mengenai hubungan internasional, pariwisata, dan kebudayaan," pungkasnya.</div>

Putu menyatakan, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara non-tradisional.

BKSAP Sebut Forum IPPP Mampu Dorong DPR RI Pererat Kerja Sama dengan Negara Kepulauan Pasifik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Screenshot_20231219_084854_Instagram-2522647916.jpg" alt="Potret Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon." width="100%">
<figcaption>Potret Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkap pertemuan DPR dengan negara-negara rumpun Melanesia dapat meluruskan informasi-informasi yang salah soal Papua. Negara-negara tersebut tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi antar-Pemerintah negara dengan rumpun Melanesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita menyampaikan informasi-informasi yang akurat perkembangan di Papua atau isu Papua yang saya kira kalau informasi dari mereka kan banyak yang salah atau disinformasi," kata Fadli Zon kepada wartawan, Jumat (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan dengan perwakilan MSG digelar dalam sebuah dialog di sela-sela perhelatan Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta, Kamis (25/7) kemarin. Forum tersebut merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada pertemuan itu, delegasi DPR dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. Sementara untuk pihak MSG yang datang adalah Ketua Parlemen Republik Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, Ketua Parlemen Kepulauan Solomon, John Patteson Oti, Anggota parlemen Papua Nugini (PNG) Johnson Wapunai, hingga Direktur Jenderal MSG yang merupakan tokoh dari PNG, Leonard Louma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli mengatakan, penjelasan dari DPR mengenai pembangunan dan kondisi Papua yang sesungguhnya dapat meluruskan kesalahan informasi. "Kan kita yang mewakili rakyat jadi kita menyampaikan tadi perkembangan. Banyak sekali disinformasi, <em>missed</em> informasi, mungkin propaganda yang tidak benar terhadap apa yang terjadi di Papua," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Justru sebaliknya, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dari pihak-pihak yang menginginkan separatisme maka kita perlu jelaskan kepada mereka," imbuh Fadli.</div>

Fadli mengatakan, penjelasan dari DPR mengenai pembangunan dan kondisi Papua yang sesungguhnya dapat meluruskan kesalahan informasi.

Fadli Zon Sebut Pertemuan DPR-MSG Bisa Luruskan Disinformasi soal Isu Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/IMG-20240725-WA0057-3704250260.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menutup sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Fairmont Jakarta, Kamis (25/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menutup sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Fairmont Jakarta, Kamis (25/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menutup sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diselenggarakan DPR RI. Dari hasil pertemuan itu, Puan menyatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik,&rdquo; kata Puan di Fairmont Jakarta, Kamis (25/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang IPPP sendiri merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik dimana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018 lalu. Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini di antaranya dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Turut pula hadir organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) pada kegiatan ini. Puan menyampaikan, pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik dalam merespons berbagai tantangan regional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerjasama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Puan, anggota Sidang IPPP pun membahas berbagai konektivitas wilayah kelautan yang ditekankan pada pentingnya infrastruktur perhubungan udara dan laut, serta kerja sama penerapan teknologi komunikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita juga akan terus mendorong kerjasama people-to-people melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya dan lain sebagainya,&rdquo; pungkas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sidang IPPP sendiri merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik dimana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018.

Tutup Sidang IPPP, Puan Maharani Pastikan Indonesia Siap Jadi Mitra Pembangunan Negara Pasifik

ippp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ippp

Berita Terkini

BKSAP Pamerkan Pusat Perbelanjaan Sarinah ke Delegasi IPPP, dari Sejarah hingga Kecintaan Nelson Mandela akan Batik

BKSAP Sebut Forum IPPP Mampu Dorong DPR RI Pererat Kerja Sama dengan Negara Kepulauan Pasifik

Fadli Zon Sebut Pertemuan DPR-MSG Bisa Luruskan Disinformasi soal Isu Papua

Tutup Sidang IPPP, Puan Maharani Pastikan Indonesia Siap Jadi Mitra Pembangunan Negara Pasifik

Download Aplikasi JawaPos.com