<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/CaenqDjSzciY3ww1Ln33UJghy6bSh2cIPYC7Aclv-2268523257.jpg" alt="PLN melakukan langkah antisipatif untuk memastikan keandalan suplai listrik menjelang Lebaran 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PLN melakukan langkah antisipatif untuk memastikan keandalan suplai listrik menjelang Lebaran 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025&ndash;2034 dinilai berpotensi menjadi beban serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Porsi besar keterlibatan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) disebut memiliki implikasi langsung terhadap lonjakan subsidi dan kompensasi listrik yang harus ditanggung negara. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam keterangannya sebagai ahli pada perkara RUPTL PLN 2025&ndash;2034 dengan nomor registrasi 286/G/2025/PTUN.JKT, menyampaikan bahwa hubungan antara IPP dan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban fiskal pemerintah. Hasil studi yang dilakukan oleh IEEFA (Institute for Energy Economic and Financial Analysis) berjudul Transforming Indonesia&rsquo;s Coal Dependence into Clean Energy Opportunities dirilis pada November 2025 menyebutkan bahwa selama periode 2024, terdapat Rp 178,6 triliun pembayaran dari PLN kepada pihak produsen listrik swasta. Dari total pembayaran tersebut, sebagian diantaranya merupakan listrik yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Dari total tersebut, PLN membayar listrik yang tidak diterima sebesar Rp 40,6 triliun sebagai konsekuensi dari kontrak PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dimana PLN harus tetap membeli listrik dari produsen swasta meskipun tidak dibutuhkan. Beban pembayaran serupa tercatat terjadi secara berulang dalam beberapa tahun terakhir. Alhasil, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan produsen swasta menjadikan PLN mengeluarkan total pembayaran Rp 150,7 triliun sepanjang lima tahun terakhir (2020-2024) pada pembayaran listrik yang tidak dibutuhkan. "Angka Rp 150,7 triliun tersebut kemudian berpengaruh ke belanja subsidi dan kompensasi APBN. Baik PLN maupun keuangan negara menanggung beban biaya listrik yang tidak terpakai atau tidak disalurkan kepada PLN. Jumlah Rp 150,7 triliun dalam konteks penjualan listrik produsen swasta ke PLN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara," kata Bhima dalam keterangannya. Beban tersebut muncul sebagai konsekuensi dari skema kontrak jual beli listrik antara PLN dan produsen swasta. Dalam kontrak tersebut, PLN tetap diwajibkan melakukan pembayaran meskipun listrik tidak terserap oleh sistem. Lebih lanjut, dalam dokumen RUPTL 2025&ndash;2034, terdapat proyeksi kebutuhan subsidi dan kompensasi yang sangat besar melalui beberapa skenario Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. "Di dalam RUPTL 2025-2034 terdapat Biaya Pokok Penyediaan Listrik yang memuat 3 skenario yaitu skenario Margin Usaha Public Service Obligation (PSO) 7 persen dimana proyeksi kebutuhan subsidi dan kompensasi dari APBN ke PLN sebesar Rp 2.938 triliun secara total, dan skenario kedua BPP Margin PSO 7 persen ditambah PMN Rp 240 triliun sehingga total kebutuhan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 2.875 triliun," ungkap dia. Sementara itu, skenario ketiga justru memperlihatkan beban fiskal yang lebih besar. "Pada skenario ketiga yakni BPP Margin PSO 10 persen dimana total kebutuhan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 3.116 triliun," jelasnya. Besarnya kebutuhan subsidi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor makroekonomi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), tetapi juga ditentukan oleh kebijakan alokasi investasi produsen listrik swasta dalam RUPTL. "Namun, di luar dari faktor makro ekonomi dan kebijakan EBT, terdapat input lain yaitu kebijakan alokasi porsi investasi IPP sebesar 73 persen dari total kebutuhan investasi atau Rp 1.566,1 triliun. Alokasi investasi IPP berpengaruh signifikan terhadap beban yang harus dikeluarkan oleh APBN dan PLN sebagai pihak yang menanggung biaya ketenagalistrikan," tukasnya.

Alhasil, PJBTL menjadikan PLN mengeluarkan total pembayaran Rp 150,7 triliun sepanjang lima tahun terakhir.

Kajian CELIOS: RUPTL PLN 2025–2034 Dinilai jadi Bom Waktu Beban Subsidi APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/plts-atap-2706838703.jpg" alt="ILUSTRASI Pemanfaatan tenaga surya melalui penggunaan solar panel. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pemanfaatan tenaga surya melalui penggunaan solar panel. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah sedang mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,09 persen pada 2023, sehingga masih berada di bawah target sebesar 17,87 persen. Sementara pada semester I 2024, kapasitas pembangkit listrik EBT yang terpasang baru memenuhi 66,6 persen dari target tahunan. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bauran energi EBT mesti memenuhi minimal 23 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT, baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi. Apalagi pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah terbaru mengenai KEN, dengan menetapkan target yang lebih ambisius, yakni 60 persen baruan EBT pada 2050 dan sekitar 70 persen pada 2060. Untuk memenuhi target tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap rencana pemerintah bersama PT PLN (Persero) untuk menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035. Skema ini akan menjadi landasan pemerintah dan PLN untuk bekerja sama dengan pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), sehingga semua pemangku kepentingan dapat bekerja secara optimal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. IPP merupakan mitra strategis pemerintah dan PLN dalam memastikan suplai energi yang andal, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Membawa Indonesia lebih dekat dalam mencapai tujuan energi terbarukan yang berkelanjutan, untuk masa depan yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Peran IPP dalam menyediakan energi untuk kebutuhan publik akan menjadi lebih efisien dengan menghadirkan teknologi modern melalui beragam inovasi. Adopsi teknologi mutakhir dari IPP dapat menekan biaya produksi listrik, sehingga berdampak positif pada tarif listrik yang harus dibayarkan konsumen. Selain itu, memastikan pasokan listrik di Indonesia dapat lebih stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi ini akan membantu investasi dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik EBT yang masih terbilang mahal. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tentu akan membebani fiskal negara. "Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit Listrik EBT, dan fiscal space kita sudah sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi itu, dan kalau PLN harus membiayai sebagian besar itu dia harus pinjam, di situ balancing-nya IPP," ujar Chatib Basri, Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,dalam keterangannya dikutip Kamis (19/12). Sebagai gambaran, untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan hingga 2025, pemerintah setidaknya butuh investasi sebesar USD 14,2 miliar atau sekitar Rp 22,78 triliun (kurs Rp 16.032 per dolar AS). Kehadiran IPP menjadi vital untuk turut menjaga stabilitas fiskal, karena mereka dapat menarik investasi dari green bond atau green financing. Investasi keuangan yang aplikasinya secara khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan dan inisiatif ramah lingkungan. Menurut Chatib, melalui proyek-proyek IPP yang bersumber pada investasi swasta, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk kebutuhan sektor lain. IPP juga dapat menyokong Pemerintah dan PLN, sebagai pengelola utama dalam sistem kelistrikan nasional, dalam menyediakan listrik yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Memastikan kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terpenuhi. Kondisi ini membuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi pilar utama dalam membangun infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah dalam hal memperbaiki regulasi dan memberikan insentif menarik, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Investasi sektor swasta juga akan meningkatkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. "Pemerintah untuk mengejar target 8 persen itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini, " jelas Chatib. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menambahkan, selain memengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik. Sebab proyek pembangunan pembangkit listrik akan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan pekerja di sektor energi. Kemudian, energi EBT yang lebih bersih dalam jangka panjang akan semakin murah, sehingga tarif Listrik juga akan mengikuti. Pengembangan inovasi sektor EBT juga akan merangsang industri dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan. Dari produksi sel tenaga surya, turbin angin, hingga komponen mobil listrik. Kemudian menarik investasi untuk pembangunan kebutuhan EBT lainnya seperti jaringan transmisi, smart grid, atau penyimpanan energi hijau. Sedangkan di luar sektor industri pembangkit dan manufaktur, terdapat peluang besar untuk pembangunan ekowisata ramah.

Menurut Chatib, selain memengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik.

Chatib Basri: Kemitraan Strategis Pemerintah, PLN, dan IPP Wujudkan Kemandirian Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-213650-2628642078.jpeg" alt="Kemenpora menggelar rapat koordinasi bertajuk Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya di Kulon Progo, Yogyakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemenpora menggelar rapat koordinasi bertajuk Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya di Kulon Progo, Yogyakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar rapat koordinasi bertajuk Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya di Kulon Progo, Yogyakarta, pada 5-7 Agustus. Dalam rakor itu, diumumkan juga peningkatan nilai indeks pembangunan pemuda Indonesia di angka 56,33 persen. Kegiatan yang digawangi oleh Deputi Bidang Kepemudaan di Kemenpora itu sejatinya bentuk pelaksanaan Perpres 43/2022 tentang oordinasi strategis lintas sector yang meliputi 28 Kementerian/Lembaga (K/L). Dilibatkan juga dinas turunannya yang terkait di 38 Provinsi dan sebagian Kabupaten/Kota di Indonesia. Ditambah dengan hadirnya Organisasi Kepemudaan (OKP) tingkat nasional. "Dalam pertemuan kali ini kami ingin menyinkronkan program-program kepemudaan sekaligus untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menuju Indonesia Emas 2045," kata Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Raden Isnanta, dalam penjelasannya. Deputi kelahiran Kulon Progo itu merinci bahwa skor IPP tersebut diukur dari lima domain meliputi pendidikan, kesehatan &amp; kesejahteraan, lapangan &amp; kesempatan kerja, partisipasi &amp; kepemimpinan, serta domain gender &amp; diskriminasi. Dengan melibatkan 28 K/L, juga dinas turunan di 38 Provinsi hingga Kabupaten Kota, fungsinya nanti menyamakan program apa saja untuk ke depan yang bisa menjadi daya ungkit terhadap meningkatnya skor IPP. "Program yang linear untuk Kelima domain tersebut yang akan kami koordinasikan dalam Rakor Pengembangan Pemuda kali ini, supaya skor IPP akan terus meningkat," terang Isnanta. Beberapa program unggulan Kemenpora yang akan ditawarkan kepada lintas sektor itu antara lain Wiramuda, Collabs Rangers, Kreativesia, Pesta Prestasi, dan diskusi Klub Berkawan. "Banyak program yang dihadirkan serta ditawarkan Kemenpora untuk mendongkrak lima domain. Namun, tidak menutup kemungkinan diadopsinya program unggulan dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pengembangan lima domain tersebut. Itu yang akan disinkronkan pada rakor kali ini dengan sasaran yang massif," ungkapnya. Karena itu, ratusan peserta dari beberapa K/L, provinsi serta Kabupaten/Kota, dan juga OKP nasional berkumpul di Yogyakarta untuk memaksimalkan program untuk anak muda yang makin berdaya ke depan dengan digawangi Menpora Dito Ariotedjo sebagai Ketua Pelaksana yang ditunjuk oleh Perpres 43/2022 tersebut. Menurut Isnanta, Pemuda dalam rentang usia 16 hingga 30 tahun di Indonesia jumlahnya mencapai 64 juta. Jika kegiatan yang dibuat kecil-kecil dan hanya menyentuh jumlah pemuda yang kecil, lanjutnya, maka tidak akan memiliki dampak apa-apa terhadap IPP. Berdasar pemikiran tersebut, digelarlah Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya ini. Dalam pengumuman skor IPP terbaru di 2023 lalu, nilainya mencapai 55,83. Angka tersebut naik poin jika dibandingkan dengan 2022 yang berada di skor 55,33. Kini, IPP Nasional mencapai 56,33. "IPP merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kita membutuhkan kenaikan yang tajam dari IPP ini untuk menghasilkan pemuda yang memiliki daya saing tinggi menuju Indonesia emas 2045," tegasnya. Pria yang hobi tenis itu menambahkan, upaya pemerintah untuk meningkatkan IPP memang terus dilakukan dengan Langkah memperluas kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Selain itu, juga ada Langkah dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan berorganisasi, kewirausahaan di kalangan anak muda, meningkatkan partisipasi anak muda di bidang sosial dan politik. Bukan itu saja, keterlibatan anak muda dalam pembinaan karakter, penguasaan wawasan yang luas dengan pemanfaatan teknologi yang serba digital, juga terus dimaksimalkan. "Skor IPP itu potret dari posisi pemuda Indonesia dan rakor ini untuk menggerakkan semua komponen, terukur dan bareng-bareng menjalankan skenario program yang telah disepakati bersama bertujuan mewujudkan skor IPP tinggi," ujarnya Isnanta memastikan diperlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong capaian target. Sinergisitas semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, masyarakat dan OKP harus terus ditingkatkan pola koordinasi dan komunikasinya. "Peran masing-masing harus dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing, saya yakin peningkatan IPP ke depan makin dahsyat,"pungkasnya.

Dalam rakor yang dilaksanakan Kemenpora, diumumkan juga peningkatan nilai indeks pembangunan pemuda Indonesia di angka 56,33 persen.

IPP Indonesia Meningkat jadi 56,33, Begini Tanggapan Kemenpora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang kembali dihelat DPR untuk kedua kalinya turut menghadirkan acara dialog bersama negara-negara rumpun Melanesia. IPPP sendiri merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara kepulauan di pasifik yang diinisiasi oleh DPR. Adapun, Sidang IPPP ke-2 akan digelar pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta. IPPP sendiri adalah forum inisiatif diplomasi DPR untuk melibatkan parlemen-parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik yang selama ini belum banyak dieksplor. Puan menjelaskan, tujuan utama dari penyelenggaraan Sidang IPP adalah untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang-bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencpaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. &ldquo;Tujuan lainnya adalah untuk menguatkan strategi pacific elevation yang secara sederhana kita maknai sebagai upaya Indonesia untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan mengokohkan kehadiran Indonesia, melalui persahabatan dan kemitraan dengan negara-negara di Pasifik,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Rabu (24/7). Sidang ke-2 IPPP di Jakarta ini mengangkat tema &lsquo;Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development&rsquo;. Pada sidang-sidang IPPP, parlemen negara-negara pasifik akan membahas sejumlah isu global. Isu yang akan diangkat yakni menanggulangi perubahan iklim, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta dukungan terhadap ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan. Parlemen negara-negara pasifik juga akan berdiskusi mengenai upaya memperkuat peran wanita dan pemuda serta persahabatan hingga kerjasama antar budaya. Acara ini juga akan digelar acara dialog parlementer bersama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Menurutnya, ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan enam provinsi di Papua. &ldquo;Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari komunitas pasifik baik dari aspek kesamaan identitas maupun geografis,&rdquo; terang Puan. Selain Indonesia, dialog parlementer antar anggota MSG akan dihadiri oleh pimpinan parlemen Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Puan meyakini soliditas antar negara-negara Melanesia dapat semakin berkembang lewat pertemuan di IPPP. &ldquo;IPPP dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusi,&rdquo; papar Puan. Puan mengingatkan pentingnya peran parlemen dalam mempengaruhi politik luar negeri di negara masing-masing. Khususnyabdalam hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia. &ldquo;Nilai tambah ini akan didapat jika kita berhasil berkontribusi menyuarakan aspirasi rakyat untuk membangun kawasan Pasifik yang kondusif,&rdquo; pungkas Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap Sidang IPP turut menghadirkan acara dialog bersama negara-negara rumpun Melanesia.

Puan Ungkap Forum IPPP Bakal Hadirkan Dialog dengan Negara-Negara Melanesia

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/IMG-20240611-WA0004-714470706.jpg" alt="Kemenpora gelar pelatihan kepemimpinan pemuda." width="100%">
<figcaption>Kemenpora gelar pelatihan kepemimpinan pemuda.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah terus berusaha menaikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). DKI Jakarta adalah provinsi yang multi komplek permasalahan kepemudaan, oleh karena itu, perlu didorong untuk perubahan signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda dalam Berorganisasi Tahun 2024. Pelatihan mengangkat tema 'Optimalisasi Karakter Kepemimpinan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelatihan-pelatihan kepemudaan semacam ini diharapkan IPP terus meningkat. DKI Jakarta yang multi komplek permasalahan kepemudaan dan termasuk masih rendah, diharapkan setelah pelatihan ini ada perubahan skor dengan cepat," kata Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Raden Isnanta, Selasa (11/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014748378/mobik-bos-rental-yang-tewas-di-pati-akan-ditarik-ke-jakarta">Mobik Bos Rental yang Tewas di Pati akan Ditarik ke Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan kolaborasi pusat, daerah, berbagai komunitas pemuda dan masyarakat, dari DKI Jakarta dapat menjadi contoh sekaligus inspirasi perubahan yang cepat, karena pada hakekatnya begitulah pembangunan adalah kerja kolaboratif," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemangku kegiatan Asdep Kepemimpinan Pemuda Andi Susanto melaporkan pelatihan kali ini menyasar para pemuda yang sudah berkecimpung dalam organisasi kepemudaan untuk didorong agar tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan semakin meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan ini diawali di DKI Jakarta dengan melibatkan pemuda-pemuda yang sudah aktif berorganisasi, baik organisasi pelajar, mahasiswa, OKP, maupun komunitas-komunitas pemuda," ucap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014748303/cara-yang-perlu-dilakukan-jika-pasangan-merespons-pesan-dengan-lambat">Cara yang Perlu Dilakukan Jika Pasangan Merespons Pesan dengan Lambat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tuan rumah, Kadispora DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan terima kasih bahwa DKI Jakarta diberikan pelatihan pertama. Hal ini memberikan peluang bagi para pemuda untuk terus mengasah diri serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang hebat di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kami sampaikan kepada Kemenpora yang telah memilih DKI Jakarta sebagai yang pertama dalam Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dalam Berorganisasi. Semoga dari pelatihan ini akan muncul pemimpin yang kuat dan berkarakter di masa depan, kuat secara fisik atau sehat, juga keluasan intelektual, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan," kata Andri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelatihan ini diikuti 100 orang para pemuda dari berbagai pengurus organisasi di kalangan pelajar, mahasiswa, dan berbagai komunitas pemuda. Dari DKI Jakarta akan berlanjut ke berbagai daerah dengan prioritas daerah yang IPP-nya masih tergolong rendah.</div>

DKI Jakarta adalah provinsi yang multi komplek permasalahan kepemudaan, oleh karena itu, perlu didorong untuk perubahan signifikan.

Angka IPP di Jakarta Masih Rendah, Kemenpora Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN-1.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai skema power wheeling yang sempat menuai kontroversi dalam pembahasan di Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) memiliki potensi untuk bisa menarik investasi swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam transisi energi.  "Skema power wheeling selayaknya menjadi salah satu opsi dalam upaya memastikan adanya suplai yang fleksibel dengan mekanisme Renewable Purchase Obligations (RPO)," kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/2).  RPO merupakan kewajiban distributor listrik pusat untuk mengalokasikan sebagian listriknya bersumber dari energi terbarukan. Dengan adanya RPO, investor akan lebih mudah masuk karena adanya kepastian pasokan energi bersih sehingga transisi energi dapat terakselerasi dengan optimal.  Skema power wheeling merupakan mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau Independent Power Producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Penjualan setrum IPP dengan mempergunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PLN melalui open source dengan membayar biaya (fee) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.  Arthur juga menilai penggunaan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN oleh konsumen khususnya industri dan produsen listrik diyakini akan meningkatkan penetrasi EBT di dalam sistem kelistrikan umum.  Hal ini didorong oleh semakin tingginya permintaan konsumen industri akan listrik bersumber dari EBT, yang banyak disuarakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nike, Adidas, Coca-cola, H&amp;M, Nestle dan lain-lain.  "Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi hal itu terkait dengan kelangsungan industri di tanah air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang dapat membantu PLN memenuhi 'demand' listrik EBT tersebut?" katanya.  Sebagai wadah pengusaha atau perusahaan pengembang listrik nasional di Indonesia, APLSI meyakinkan pihaknya memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik untuk menjadi bagian penting pembangunan suplai EBT. Terlebih permintaan untuk listrik dari EBT diproyeksi akan meningkat terus drastis.  PLN dan pemerintah sebagai regulator dapat mendukung transisi tersebut dengan memastikan aspek suplai atau penawaran senantiasa seirama. Ia juga menilai perlu adanya peninjauan kembali terhadap RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Listrik) dalam menjawab dinamika baru demand industri atas listrik EBT.  "Dinamika demand listrik EBT dari industri memerlukan fleksibilitas dalam pengembangan sisi supply yang seringkali menjadi tantangan bagi dunia industri," katanya.  Arthur juga menilai PLN dan IPP perlu melakukan diskusi dan koordinasi dalam upaya bersama pembangunan dan pengadaan EBT. Ini dilakukan guna memperoleh opsi terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap permintaan pelanggan listrik akan target dekarbonisasi dari sektor industri.  Pemerintah sendiri telah memastikan skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto juga menyatakan bahwa skema bisnis power wheeling dikeluarkan dari draf RUU EBET.

Meski Kontroversial, Skema Power Wheeling Disambut Baik Asosiasi IPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/InShot_20230215_185452411.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menekan beban Take or Pay (TOP) hingga Rp 47,05 triliun pada tahun 2022. Langkah cerdas PLN dalam mengoptimasi kontrak supply listrik dengan Independent Power Producer (IPP) dinilai mampu meningkatkan efisiensi PLN selama pandemi berlangsung.  Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan apresiasi upaya PLN yang mampu mengoptimasi kontrak ini. Gde menjelaskan, kelebihan suplai PLN menjadi perhatian Komisi VI agar tak menjadi beban bagi perusahaan setrum pelat merah tersebut. Penurunan konsumsi listrik sendiri terjadi imbas pandemi covid-19.  "Ini apresiasi saya kepada Pak Darmo (Darmawan Prasodjo) dan tentu saja seluruh jajaran PLN. Renegosiasi TOP bisa dilakukan bahkan mencapai Rp 47 triliun," ujar Gde dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/2).  Senada dengan Gde, anggota Komisi VI DPR RI Herman Haeron juga mengapresiasi capaian PLN. Herman menilai, era rezim TOP mestinya disudahi saja karena menjadi beban PLN ke depannya. Ia mengatakan, Komisi VI mendukung PLN memiliki kontrak baik pengadaan maupun kontrak jual beli listrik yang lebih fleksibel.  "Menurut saya, harus diakhiri era take or pay untuk energi yang basisnya memang bisa dikurangi. Untuk gas memang agak sulit ya, tapi kalau batu bara bisa di-manage, pembakarannya bisa disiasati. Jadi, bisnis lebih fair, dan ini menguntungkan bagi PLN," ujar Herman.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan di tengah kondisi pandemi Covid-19 kemarin, memang PLN menghadapi tantangan oversupply. Untuk memitigasi adanya beban TOP, PLN melakukan optimasi kontrak khususnya dengan IPP.  "Di tengah kondisi oversupply, kami secara mandiri bernegosiasi dengan IPP untuk memundurkan CODnya supaya oversupply tidak semakin parah. Dan akhirnya kami berhasil memperjuangkan cost saving hingga Rp 47 triliun dari konsultasi bersama dengan 17 IPP secara mandiri untuk mencari titik temu solusi," ujar pria yang akrab disapa Darmo ini.  Darmawan merinci, sampai dengan akhir tahun 2021 konsultasi bersama dengan IPP telah berhasil menekan TOP sebesar Rp 37,21 triliun. Upaya optimasi kontrak terus dilakukan PLN pada tahun 2022 sehingga TOP yang berhasil ditekan adalah Rp 9,83 triliun.  Darmawan menjelaskan dalam menyiasati kondisi oversupply, PLN juga melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi listrik. PLN melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk menambah konsumsi listrik.  Adapun strategi intensifikasi meliputi program pemasaran tambah daya bagi pelanggan eksisting. Sementara strategi ekstensifikasi meliputi penciptaan demand listrik baru melalui electrifying lifestyle. PLN juga menjalankan program akuisisi captive power dengan berkolaborasi dengan industri untuk memakai listrik PLN.  PLN juga menjangkau kebutuhan listrik masyarakat melalui electrifying agriculture, electrifying marine, dan juga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.  Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penopang kinerja penjualan dan operasional yang lebih efisien pada tahun 2022. "Di tengah kondisi Covid-19, PLN bukan hanya survive tetapi bahkan berhasil membukukan pertumbuhan positif," pungkas Darmawan.

Atasi Momok Oversupply, PLN Sukses Tekan Biaya Rp 47 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HEARING-KOMISI-I.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indeks pelayanan publik (IPP) sejauh ini masih menjadi salah satu PR di banyak daerah. Tidak terkecuali di lingkungan Pemkab Gresik. Karena itu, kemarin (2/2) Komisi I DPRD Gresik memanggil jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan layanan dasar masyarakat.  "Permasalahannya justru pada sarana dan prasarana yang sebetulnya sangat mendasar. Yang seharusnya sudah harus selesai dan dituntaskan," ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchamad Zaifudin.  Politisi Gerindra itu menjabarkan, dari hasil reses yang dilakukan para wakil rakyat, memang masih cukup banyak keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. Sebut saja, kesulitan mencari parkir saat hendak mengakses layanan publik bersangkutan.  Lalu, terkadang warga masih kerap menemui petugas yang tidak mencerminkan standar pelayanan. Semisal sikap tidak ramah, cemberut, ketus dan sejenisnya.  Padahal, idealnya petugas yang bekerja di front office layanan publik itu mesti ramah dan bersahabat. Yang mereka hadapi terkadang adalah warga desa. Banyak yang tidak mengetahui prosedur dan sejenisnya. Nah, tupoksi dari petugas itu melayani sebaik-baiknya. Ramah, membimbing dan tetap tersenyum kepada warga masyarakat.  "Nah, yang begitu-begitu harus ada pengawasan dan kontrol dari pimpinan kepada jajarannya," ujar pria asal Wringinanom itu.  Zaifudin juga menyebut, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat juga masih belum optimal. Baik secara online maupun laporan langsung. Bahkan, banyak dari keluhan dari masyarakat yang itu tidak cepat ditindaklanjuti oleh petugas atau OPD terkait.  "Padahal, hal itu sangatlah penting. Jika dikelola dengan baik, justru menjadi strategi bagi institusi itu untuk dapat melakukan perbaikan atau inovasi pelayanan," ungkapnya.  Pernyataan senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Gresik Hudaifah. Dia juga berharap jajaran OPD bisa meningkatkan pelayanan pada 2023 ini. Terutama, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.  "Yang menerangkan bahwa ada beberapa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar," ujar politisi perempuan PKB itu.  Urusan layanan wajib itu antara lain masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.  "Untuk mencapai pelayanan prima, suatu lembaga penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan," tandasnya.

Panggil Kepala OPD, Petugas Pelayanan Publik Diminta Ramah pada Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Pada 2020, Indonesia memiliki nilai IPP sebesar 51,00.  Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 1,67 poin dari tahun 2019. Capain IPP 2020 terasa berat mengingat target skor IPP 2024 sebesar 57,67.  Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri, penurunan nilai IPP tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak salah satunya pada domain kesempatan dan lapangan kerja.  "Penurunan Indeks Pembangunan Pemuda ini salah satunya ada pada bidang kesempatan dan lapangan kerja. Karena dari 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, sebesar 27 persennya adalah pemuda," ucapnya dikutip, Minggu (23/1).  Ia juga mengatakan, perlunya kerja keras dan komitmen bersama dalam menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong capaian target IPP sebesar 57,67 pada 2024. Yakni sinergi semua pemangku kepentingan sesuai dengan skema pentahelix yang ada yaitu pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, dan masyarakat.  Menurutnya, pola koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan harus dimaksimalkan. "Pada tahun 2022 ini kita perlu menyusun strategi koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait dengan target pembangunan pemuda pada 2024 nanti," tandasnya.

Indeks Pembangunan Pemuda Turun, Covid-19 jadi Biang Keroknya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IPP

Berita Terkini