<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Pietro-Paganini-111171483.jpg" alt="Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Industri kelapa sawit tengah berada pada fase krusial di tengah tekanan regulasi serta persepsi negatif global. Hal ini disampaikan oleh Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini, pada hari kedua gelaran IPOC 2025.&nbsp; Dalam sesi bertajuk &ldquo;EUDR and Beyond: Navigating New Frontiers for Palm Oil&rdquo;, Paganini menegaskan bahwa persoalan utama sektor sawit saat ini bukan lagi soal kemampuan produksi, melainkan persoalan persepsi dan tingkat kepercayaan dunia. &ldquo;Kelapa sawit sebenarnya merupakan komoditas paling produktif dan paling inklusif, namun justru memiliki citra yang paling buruk,&rdquo; kata Paganini di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Ia menilai adanya kesenjangan besar antara data dan persepsi publik, sehingga sawit kerap dijadikan sasaran tuduhan. Padahal sektor ini berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pangan global, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Terkait implementasi EU Deforestation Regulation (EUDR), Paganini menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan bagian dari babak baru standar pasar global. Alih-alih memandang EUDR sebagai hambatan, ia menyebut bahwa aturan tersebut dapat menjadi arena kompetisi baru untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menciptakan nilai tambah bagi sawit. &ldquo;Nol deforestasi dan keterlacakan penuh akan menjadi standar baru pasar global. EUDR membuka perlombaan global untuk membangun kepercayaan dan inovasi,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyambut baik adanya periode pilot project selama 24 bulan, masa transisi satu tahun bagi UMKM dan petani kecil, serta pembentukan komunitas praktik dan komite pengarah sebagai langkah kompromistis untuk memastikan implementasi EUDR yang lebih adil dan inklusif. Paganini menekankan bahwa teknologi harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya tambahan. &ldquo;Teknologi adalah frontier baru bagi daya saing dan kepercayaan,&rdquo; ujarnya. Ia menunjukkan berbagai teknologi yang kini menjadi tulang punggung keberlanjutan, mulai dari penggunaan drone dan satelit untuk pemantauan, blockchain untuk keterlacakan, hingga penerapan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi produksi. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas melalui replanting, inovasi agronomi, dan digitalisasi lahan sebagai fondasi utama keberlanjutan. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, tekanan terhadap pembukaan lahan baru dapat ditekan. &ldquo;Semakin tinggi hasil panen, semakin rendah tekanan terhadap lahan. Inilah keberlanjutan yang sesungguhnya,&rdquo; tuturnya. Paganini juga menyinggung meningkatnya kebijakan anti-SAFA (Saturated Fat) dan tren klaim &ldquo;palm oil-free&rdquo; yang menurutnya hanya menciptakan persepsi keliru di kalangan konsumen dan tidak menyentuh inti persoalan nutrisi. &ldquo;Klaim &lsquo;tanpa sawit&rsquo; hanyalah jalan pintas pemasaran. Klaim ini menyerang sebuah bahan, bukan masalah yang sebenarnya,&rdquo; tegasnya. Ia menilai diperlukan komunikasi publik yang lebih berbasis data, peningkatan literasi gizi, serta upaya masif untuk mengoreksi misinformasi yang beredar luas. Menutup paparannya, Paganini mengajak negara produsen dan pelaku industri untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia mendorong sektor sawit mengambil posisi sebagai pemimpin dalam diplomasi keberlanjutan global, dengan membangun narasi bahwa kelapa sawit adalah pendorong pembangunan, kemakmuran, serta inovasi.&nbsp;

Kelapa sawit sebenarnya merupakan komoditas paling produktif dan paling inklusif, namun justru memiliki citra yang paling buruk.

EUDR Bukan Ancaman: Pietro Paganini Dorong Industri Sawit jadi Pemimpin Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/RDMP-balikpapan-2030533108.jpg" alt="RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kewajiban penerapan biodiesel B50 belum tentu diberlakukan serentak untuk seluruh produsen solar. Pemerintah masih menilai berbagai aspek teknis, ekonomi, hingga kesiapan industri sebelum memutuskan formulasi kebijakan final. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiyani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan serangkaian kajian, mulai dari studi teknoekonomi, evaluasi teknis, hingga penetapan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP). "Semua tergantung kesiapan teknis dan hasil kajian yang sedang berlangsung," ujarnya saat berbicara dalam IPOC 2025 di The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). Menurut Eniya, mulai beroperasinya Kilang Balikpapan pada November memengaruhi struktur pasokan solar nasional. Dengan tambahan kapasitas produksi, Indonesia diperkirakan memiliki surplus 6&ndash;9 juta kiloliter, yang dapat dipasarkan ke luar negeri atau digunakan di dalam negeri. "Hitungan surplusnya harus dihitung ulang," katanya. Salah satu opsi yang tengah ditelaah pemerintah adalah penyesuaian tingkat pencampuran biodiesel untuk segmen non-subsidi.&nbsp;Saat ini, biosolar bersubsidi hanya diberikan untuk pengguna yang termasuk Public Service Obligation (PSO), sedangkan solar non-PSO mengikuti mekanisme pasar. Eniya menjelaskan bahwa pengurangan komposisi biodiesel pada pasar non-subsidi dapat menjaga ketersediaan bahan baku agar implementasi B50 di sektor subsidi tetap berjalan. "Produktivitas CPO tahun depan tidak tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diimplementasikan, harus ada penyesuaian," jelasnya. Ia menekankan bahwa sasaran utama program biodiesel yakni menjaga stabilitas harga sawit, menekan emisi, dan memperluas kesempatan kerja. Dengan tetap menjadi arah kebijakan. Namun, seluruh keputusan harus menyesuaikan kemampuan industri dan pasokan aktual. "Kalau untuk B50 harus buka lahan sampai 2 juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi supply, volume, dan harga," ujarnya. Eniya menambahkan bahwa penerapan B50 akan dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati melalui prinsip&nbsp;clear and clean, termasuk memastikan kesiapan pihak terkait dari hulu hingga konsumen akhir.&nbsp;Sementara itu, dalam sambutan pembukaan IPOC 2025, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan apresiasi terhadap keberlanjutan program biofuel seperti B35 dan B40 yang menurutnya merupakan mahakarya tata kelola yang cerdas. "Kebijakan ini menciptakan pondasi permintaan domestik, menurunkan emisi, dan menyediakan jaring pengaman bagi petani. Ini kebijakan yang brilian secara nasional," kata Eddy. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut bisa terkendala jika kebijakan lintas sektor tidak harmonis. "Seruan kami jelas, berikan kami sinergi, bukan kejutan. Kita membutuhkan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi," ujarnya.&nbsp;

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penerapan biodiesel B50 bergantung pada kesiapan industri dan kajian yang sedang berlangsung.

Produksi Solar Berlimpah usai RDMP Balikpapan Rampung, Kementerian ESDM Rombak Strategi Biodiesel B50

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/ipoc-115194277.jpg" alt="Diskusi Sesi 1 &quot;Navifating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry&quot; di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Sesi 1 &quot;Navifating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry&quot; di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pada hari pertama 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025, dua narasumber utama, Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrahman dan Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Budi Mulyanto, memaparkan arah masa depan industri sawit Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa penguatan sektor energi dan kejelasan regulasi menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan sawit nasional. Eddy membuka diskusi dengan menekankan peranan penting program biodiesel dalam menopang harga sawit. Ia menyoroti bahwa kebijakan biodiesel membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan biofuel paling progresif.&nbsp; "Biodiesel bukan hanya energi alternatif, tetapi pilar stabilisasi harga sawit dan ketahanan energi Indonesia," kata Eddy dalam IPOC 2025, Westin Hotel, Bali, Kamis (13/11). Ia menguraikan bahwa permintaan biodiesel meningkat drastis, dari 119 ribu kiloliter pada 2009 hingga melampaui 15,6 juta kiloliter pada 2025. Kenaikan ini didorong penerapan B10 hingga B35 dan langkah persiapan menuju B40, yang menyerap volume CPO cukup besar untuk pasar domestik. Eddy memaparkan bahwa kebijakan biodiesel menjaga harga TBS pada kisaran Rp 1.344-Rp 2.932 per kg sepanjang 2014-2024. Kebijakan tersebut membantu menjaga pendapatan lebih dari 2,5 juta petani sawit. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga adalah faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ia juga menggarisbawahi kontribusi biodiesel terhadap ketahanan energi nasional. Pada 2014, ketergantungan impor solar mencapai 86 persen, namun turun menjadi sekitar 37 persen pada 2024. Nilai penghematan devisa pun meningkat dari Rp12 triliun pada 2017 menjadi proyeksi Rp147 triliun tahun ini. Selain itu, Eddy menyebut dampak program biodiesel terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari 323 ribu pekerja pada 2017, jumlahnya diproyeksikan mendekati dua juta pada 2025, menjadikan sektor ini motor pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti kesiapan teknis, hambatan distribusi di wilayah timur, dan tekanan fiskal ketika harga CPO lebih tinggi dari solar fosil. Menurutnya, fleksibilitas pungutan, diversifikasi bahan baku, serta penguatan ISPO dan RSPO menjadi kunci mengatasi persoalan tersebut. Eddy menutup dengan menegaskan peran biodiesel dalam posisi Indonesia di panggung internasional. &ldquo;Program biodiesel adalah bukti bahwa energi hijau dan kesejahteraan petani dapat berjalan beriringan. BPDP berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini untuk masa depan energi Indonesia,&rdquo; ujar Eddy. Sesi berikutnya diisi oleh Budi Mulyanto yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam industri sawit. Ia menegaskan bahwa sawit kini menjadi instrumen diplomasi ekonomi negara.&nbsp; "Sawit kini bukan sekadar agri-commodity, melainkan pilar strategis diplomasi ekonomi Indonesia," ujarnya. Dalam paparannya, Budi menjelaskan bahwa industri sawit mencakup 16,8 juta hektare lahan dengan nilai ekspor USD 30-40 miliar per tahun, dan menjadi sumber penghidupan lebih dari 16,5 juta pekerja. Ia juga mengingatkan bahwa 42 persen total lahan dikelola petani rakyat. Karena itu, ia menilai pentingnya memperjelas status hukum lahan petani, mengingat sebagian kebun rakyat masih beririsan dengan status kawasan. &ldquo;Kepastian hukum harus dimulai dari keadilan bagi petani kecil,&rdquo; tegasnya. Budi menyebut bahwa persoalan terbesar justru datang dari tumpang tindih regulasi. Dengan lebih dari tiga puluh kementerian/lembaga terlibat dalam sektor sawit, sinkronisasi kebijakan menjadi sulit dan data kerap tidak selaras. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan menghambat pencapaian target keberlanjutan. "Tidak adanya otoritas tunggal membuat mandat tumpang tindih, data tidak sinkron, target keberlanjutan tak tercapai, dan iklim investasi menjadi labil," katanya. Ia menekankan perlunya kembali pada prinsip Pasal 33 UUD 1945, dimana pengelolaan sawit harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pembentukan satgas tata kelola disebutnya sebagai langkah awal menuju perbaikan sistem. Meski demikian, Budi menilai langkah tersebut belum memadai. Ia mendorong pembaruan menyeluruh yang menyatukan aspek hukum, kebijakan publik, dan diplomasi ekonomi. Reformasi harus bersifat struktural. Ia kemudian menguraikan lima pilar untuk menciptakan kepastian hukum dan investasi yakni kepastian legal, kestabilan kebijakan, tata kelola berkelanjutan, keadilan sosial, dan penguatan hilirisasi. Kelima pilar tersebut saling terkait dan memperkuat. Menurut Budi, keseimbangan antara keadilan dan stabilitas adalah prasyarat dasar bagi iklim investasi. "Ketika hukum menghadirkan keadilan dan kebijakan membawa stabilitas, investasi akan membangun kemakmuran, di situlah kedaulatan ekonomi Indonesia berdiri," ujarnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa reformasi hukum harus dipandang sebagai proses menuju kejernihan yang menghasilkan konsistensi fiskal, transparansi kelembagaan, dan keberlanjutan investasi. Ia menyebut langkah ini sebagai 'structural rearrangement toward clarity'. Sebagai rekomendasi, Budi mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai otoritas tunggal yang mampu menjadi jangkar diplomasi sawit Indonesia. "One Map, One Data, One Authority," tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Permintaan biodiesel meningkat drastis, dari 119 ribu kiloliter pada 2009 hingga melampaui 15,6 juta kiloliter pada 2025.

Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/VWMv6f2ZTsboTg1h5qN2gPvA60kY0ftD8c3SxWjc-1443584495.jpg" alt="Ketua Panitia IPOC ke-21, Mona Surya di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia IPOC ke-21, Mona Surya di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) kembali menegaskan posisinya sebagai forum strategis utama bagi kemajuan industri kelapa sawit Indonesia. Sebagai ajang tahunan yang menjadi acuan arah kebijakan serta gambaran prospek industri sawit, baik di tingkat nasional maupun global,&nbsp; konferensi ini dihadiri oleh pembicara berkelas internasional, para pengambil kebijakan, dan tokoh-tokoh penting di sektor terkait, menjadikannya semakin relevan bagi pelaku industri sawit. &ldquo;Antusiasme untuk acara tahun ini sungguh luar biasa,&rdquo; ujar Ketua Panitia IPOC ke-21, Mona Surya di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). Mona menjelaskan bahwa tahun ini terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi sponsor. Sebanyak 38 perusahaan besar turut mendukung penyelenggaraan konferensi, sementara 113 stan pameran telah terisi penuh, menampilkan berbagai inovasi terbaru dari industri sawit. Lebih dari itu, IPOC 2025 berhasil mencatat rekor baru jumlah peserta, yakni 1.545 orang dari 28 negara, yang menjadi bukti nyata kuatnya daya tarik dan vitalitas sektor kelapa sawit Indonesia di mata dunia. Selain menjadi wadah inspiratif bagi pengembangan industri, Mona menekankan bahwa IPOC juga berfungsi sebagai sarana memperkuat jejaring bisnis. Seperti tahun-tahun sebelumnya, konferensi kali ini turut dilengkapi dengan beragam kegiatan networking yang bertujuan membangun kolaborasi antarpelaku usaha. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan turnamen golf yang bersifat persahabatan, dilanjutkan dengan sesi santai seperti bincang-bincang sambil menikmati koktail dan acara networking night yang diiringi hiburan. Seluruh kegiatan dirancang untuk membuka peluang kerja sama dan memperkuat kemitraan di antara pelaku industri sawit. Tahun ini, GAPKI mengusung tema &ldquo;Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade.&rdquo; Menurut Mona, tema tersebut sangat tepat menggambarkan situasi terkini, di mana industri sawit nasional tengah berhadapan dengan berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Beberapa isu utama yang dihadapi antara lain fluktuasi harga, perlambatan produksi di daerah penghasil utama, serta hambatan perdagangan internasional seperti kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).&nbsp; Mona menegaskan bahwa regulasi domestik maupun kebijakan global kini bukan sekadar latar belakang, melainkan kekuatan aktif yang turut menentukan arah operasional industri sawit Indonesia. Meski demikian, ia menilai bahwa di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar bagi pertumbuhan industri. Oleh karena itu, agenda konferensi tahun ini disusun secara matang untuk menghasilkan kajian mendalam mengenai kebijakan domestik, strategi penguatan industri, analisis terhadap dampak EUDR, serta peluang pasar baru di tingkat regional dan global. Diharapkan, IPOC ke-21 dapat memberikan pandangan komprehensif sekaligus proyeksi masa depan mengenai prospek harga minyak sawit dan arah kebijakan industri di tahun-tahun mendatang.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

IPOC 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan industri kelapa sawit Indonesia.

IPOC ke-21 Torehkan Rekor Baru Jumlah Peserta Konferensi Sawit Nasional dengan 1.545 Peserta dari 28 Negara

IPOC Bali 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IPOC Bali 2025

Berita Terkini

EUDR Bukan Ancaman: Pietro Paganini Dorong Industri Sawit jadi Pemimpin Inovasi

Produksi Solar Berlimpah usai RDMP Balikpapan Rampung, Kementerian ESDM Rombak Strategi Biodiesel B50

Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit

IPOC ke-21 Torehkan Rekor Baru Jumlah Peserta Konferensi Sawit Nasional dengan 1.545 Peserta dari 28 Negara

Download Aplikasi JawaPos.com