<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/301D89B0-9211-493D-BE7C-04CC18270BBB-1290530697.jpeg" alt="Thomas Mielke, Direktur Eksekutif Oil World. (Mifta/Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Thomas Mielke, Direktur Eksekutif Oil World. (Mifta/Radar Bali)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua analis minyak nabati dunia menyampaikan peringatan serius terkait kebijakan pemerintah yang mengambil alih hak kelola lahan sawit melalui satgas khusus. Mereka menilai langkah tersebut dapat memperlambat produksi Indonesia dan memicu tekanan harga di pasar global. Keduanya menyampaikan pandangan itu dalam konferensi pers setelah berbicara pada IPOC 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Situasi yang mereka gambarkan menunjukkan bahwa risiko terhadap produksi sawit Indonesia bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bisa berimbas hingga beberapa tahun ke depan. Baik Dorab Mistry maupun Thomas Mielke sepakat bahwa tanpa intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan produksi, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan berat. Mereka menilai pasar internasional juga dapat terdampak karena terbatasnya pasokan dari produsen utama dunia. Dorab Mistry, Direktur Godrej International Ltd, menegaskan bahwa kinerja produksi sawit Indonesia tahun depan diperkirakan stagnan. &rdquo;Dengan kondisi saat ini, produksi Indonesia tahun depan paling bagus hanya datar atau sedikit meningkat. Dalam dua tahun mendatang, produksi tidak akan bertambah lebih dari 1 hingga 1,5 juta ton,&rdquo; ujar Mistry dalam konferensi pers IPOC 2025 di BICC The Westin, Nusa Dua, Jumat (14/11/2025). Ia menjelaskan bahwa tanpa penerbitan izin baru untuk perkebunan plasma maupun swasta, peningkatan produksi hampir mustahil terjadi. Bahkan jika izin keluar hari ini, pasokan baru baru akan hadir setelah tiga hingga empat tahun masa tanam. Mistry juga mengingatkan bahwa ekspansi industri hilir yang sangat cepat menambah tekanan baru. Industri oleokimia disebutnya terus menyerap pasokan CPO domestik sehingga membuat ruang ekspor semakin terbatas. Jika pasokan itu menipis, negara pembeli besar seperti India akan terdampak langsung. &ldquo;Jika India tidak mendapatkan cukup pasokan dari Indonesia, harga akan naik. Inilah sebabnya proyeksi kami bullish, tetapi proyeksi bullish tidak selalu baik karena konsumen yang menanggung dampaknya,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, ia mengutip pepatah lama untuk menggambarkan pentingnya tindakan cepat pemerintah. &rdquo;A stitch in time saves nine,&rdquo; kata Mistry. Ia kemudian menegaskan makna ungkapan tersebut. &rdquo;Artinya, tindakan cepat hari ini mencegah masalah besar di masa depan. Pemerintah perlu segera mengeluarkan izin tanam baru dan meningkatkan produksi. Jika tidak, tahun-tahun mendatang akan menjadi masa yang sulit,&rdquo; kata Mistry. Pandangan tersebut kemudian dilengkapi oleh Thomas Mielke, Direktur Eksekutif Oil World, yang menilai ancaman penurunan produksi sudah di depan mata. &ldquo;Komoditas strategis ini akan menghadapi tekanan besar,&rdquo; ujarnya dalam awal penjelasannya. &ldquo;Kami memperkirakan produksi Indonesia akan turun pada 2026 dan turun lebih jauh pada 2027,&rdquo; kata Mielke. Ia menyebut besaran lahan yang diambil alih satgas menjadi faktor penentu. Jika luasnya mencapai 3 juta hektare atau lebih, dampak terhadap suplai disebut sangat serius dan bisa mengguncang stabilitas pasar global. Mielke mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mengendalikan harga dunia. Harga minyak nabati internasional pada 2026&ndash;2027 akan menentukan harga domestik sehingga Indonesia tidak bisa menahan implikasinya sepenuhnya. Selain itu, Malaysia dinilai tidak memiliki kapasitas untuk menutup kekurangan ekspor Indonesia. Negara tersebut menghadapi kendala luas tanam matang yang terbatas, replanting yang lambat, dan produktivitas yang menurun. &rdquo;Jika pasokan Indonesia turun, harga naik. Ketika harga naik, negara lain akan menambah produksi minyak nabati lain, dan konsumen beralih dari sawit karena sensitif harga,&rdquo; ujarnya. Mielke kemudian menanggapi kebijakan pemerintah yang membuka peluang tanam baru seluas 600.000 hektare. Ia menilai langkah tersebut tepat, tetapi hasil nyatanya baru dapat dirasakan beberapa tahun mendatang. Ia memberikan catatan tambahan terkait pentingnya tata kelola kebun yang profesional. &ldquo;Jika manajemen kebun diambil alih dari para profesional, hasilnya menurun. Pengelolaan oleh orang yang tidak berpengalaman tidak akan efektif.&rdquo; Ia menutup pandangannya dengan penegasan bahwa keputusan hari ini akan menentukan masa depan sawit Indonesia. Kebijakan yang tepat dianggap mampu menjaga stabilitas industri sekaligus menghindarkan pasar global dari gejolak yang lebih besar. &nbsp;

Dua analis global memperingatkan bahwa pengambilalihan lahan sawit oleh satgas berpotensi menekan produksi dan mengguncang pasar dunia.

Pakar Minyak Nabati Soroti Risiko Pengambilalihan Lahan Sawit, Prediksi Produksi Indonesia Bisa Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/5AABE08E-CAA3-4140-98FE-BFE40DE2D438-2168889055.jpeg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. (Mifta/Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. (Mifta/Radar Bali)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pesan itu disampaikan pada pembukaan The 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali. Rachmat mengatakan bahwa sawit bukan sekadar komoditas karena perannya semakin luas dalam perekonomian nasional dan hubungan global. Ia menilai bahwa sawit telah berkembang menjadi fondasi penting dalam diplomasi ekonomi dan kerja sama antarnegara. &ldquo;Kelapa sawit bukan hanya komoditas. Sawit adalah jembatan persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, dunia sedang menghadapi ketidakpastian global yang semakin besar seiring tekanan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan serta energi. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memilih menempatkan sawit sebagai bagian dari solusi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat internasional. &ldquo;Kelapa sawit berkontribusi besar bagi ketahanan pangan dunia, energi terbarukan, dan kebutuhan sehari-hari miliaran orang,&rdquo; kata Rachmat. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia tidak cukup diukur dari tingginya produksi sawit semata, tetapi dari kemampuan mengelola industri ini secara bertanggung jawab dan inklusif. Prinsip keberlanjutan yang selaras dengan tujuan SDGs menjadi kompas yang harus dijaga agar pertumbuhan tidak mengorbankan generasi mendatang. Indonesia, menurut Rachmat, berkomitmen memastikan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan alam. Ia menyebut bahwa sawit telah menjadi motor pengembangan pedesaan dan penyedia lapangan kerja besar yang menopang sektor industri hilir seperti biofuel dan oleokimia. &ldquo;Kelapa sawit adalah contoh transformasi berkelanjutan. Sawit berkontribusi langsung pada SDGs dengan membuka lapangan kerja hijau, mengurangi kemiskinan, dan mendukung peralihan dari energi fosil,&rdquo; ujarnya. Di hadapan peserta konferensi dari dalam dan luar negeri, Rachmat menegaskan bahwa petani kecil harus menjadi pusat pembangunan sawit nasional. Ia menilai bahwa kesejahteraan smallholders dan pekerja kebun harus menjadi dasar dari kebijakan keberlanjutan yang diusung pemerintah. &ldquo;Keadilan dalam perdagangan global minyak sawit harus berarti keadilan bagi para petani kecil, pekerja, dan keluarganya,&rdquo; tegasnya. Dalam konteks tersebut, Bappenas mendorong percepatan peremajaan kebun, reformasi regulasi, pembiayaan modernisasi petani, dan digital traceability yang lebih luas. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sertifikasi ISPO untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap keberlanjutan sawit Indonesia. Rachmat turut menyoroti agenda hilirisasi yang melibatkan pengembangan sustainable aviation fuel dan material biodegradable bernilai tinggi. Dua sektor ini dinilai krusial untuk strategi nasional menuju ekonomi rendah karbon dan sistem energi yang lebih tangguh. Selain dimensi ekonomi, ia menekankan filosofi Tri Hita Karana sebagai dasar tata kelola sawit Indonesia. Nilai harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam diyakini relevan dengan arah pembangunan industri global saat ini. &ldquo;Biarlah pertemuan IPOC ini mengingatkan kita pada semangat Tri Hita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan kesejahteraan,&rdquo; ujar Rachmat. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pasif menghadapi diskriminasi dan hambatan dagang terhadap sawit. Kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit di WTO disebut sebagai bukti bahwa industri sawit Indonesia memenuhi prinsip perdagangan dan keberlanjutan internasional. &ldquo;Ini menunjukkan bahwa keadilan dan fair play masih mungkin diperjuangkan ketika kita berdiri teguh dan berbicara berdasarkan bukti,&rdquo; katanya. Rachmat menutup sambutannya dengan ajakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, smallholders, dan mitra internasional. Ia menyebut bahwa kekuatan sawit Indonesia terletak pada kemampuannya menyatukan kerja sama global untuk kepentingan bersama. &ldquo;Bersama, kita dapat menjadikan kelapa sawit bukan sumber kontroversi, tetapi simbol kerja sama. Bukan pemecah belah, tetapi jembatan perdamaian dan pertumbuhan bersama,&rdquo; tutupnya.

Bappenas menegaskan sawit sebagai pilar Indonesia Emas 2045 dengan fokus keberlanjutan, hilirisasi, dan penguatan petani kecil.

Bappenas: Sawit Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/B1E29A0F-B082-4222-A5BA-0758244B48D2-701813308.jpeg" alt="Julian Conway McGill saat menyampaikan paparan di hari kedua IPOC. (Miftahuddin/Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Julian Conway McGill saat menyampaikan paparan di hari kedua IPOC. (Miftahuddin/Radar Bali)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 memicu diskusi tajam di pasar minyak nabati global. Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat kemandirian energi. Namun di sisi lain, percepatan ini dinilai mulai menekan stabilitas pasar sawit dan menimbulkan risiko fiskal yang tidak ringan. Dalam wawancara di sela IPOC 2025 yang digelar di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi pasar yang berlebihan. Menurut dia, hal itu membuat harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi. &ldquo;Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,&rdquo; ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11/2025). McGill mengatakan, pasar yakin permintaan akan naik sehingga harga sawit didorong naik bahkan sebelum mandatory diterapkan sepenuhnya. &ldquo;Masalahnya, harga solar global justru rendah sehingga selisih biaya makin lebar.&rdquo; Spread harga CPO&ndash;solar tersebut menjadi komponen terbesar dalam biaya biodiesel. Kondisi ini membuat pembiayaan B40 saja dinilai sudah berat, apalagi B50. McGill menilai kenaikan levy hampir tak terhindarkan, namun itu justru menekan daya saing ekspor dan meredam insentif investasi di sektor hulu. Dia menyoroti bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan tren peningkatan struktural. Pungutan ekspor yang tinggi dan persoalan legalitas lahan membuat investor enggan melakukan penanaman baru. &ldquo;Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,&rdquo; katanya. McGill pun mengingatkan dampak apabila terjadi stagnasi produksi namun di saat bersamaan terjadi kenaikan biofuel. &ldquo;Jika produksi stagnan sementara konsumsi biodiesel naik cepat, siklusnya menjadi berat: ekspor turun, pendapatan levy turun, pungutan harus naik lagi.&rdquo; Dampak paling terasa ada di pasar utama seperti India dan Pakistan, yang sangat sensitif pada perubahan harga. Dengan kenaikan harga sawit, negara-negara itu cenderung berpindah ke minyak nabati lain. Di Tiongkok dan Eropa, sawit sudah kalah bersaing karena pasokan kedelai besar dan regulasi yang semakin ketat. Sementara itu, dari sisi industri, kapasitas produksi biodiesel dalam negeri juga dinilai belum sepenuhnya siap. &ldquo;Sebelum B50 benar-benar jalan, dibutuhkan investasi kapasitas yang cukup besar,&rdquo; tutur McGill. Meski demikian, dia mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai tingkat campuran tinggi. &ldquo;Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa.&rdquo; Namun secara ekonomi, dia menilai percepatan menuju B50 lebih tepat dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. McGill mengusulkan skema mandatory fleksibel, mirip kebijakan gula&ndash;etanol di Brasil. Pemerintah bisa menyesuaikan volume biodiesel sesuai fluktuasi harga CPO dan solar. Jika harga sawit tinggi, serapan biodiesel dikurangi; jika harga turun, serapan diperbesar. &ldquo;Dengan timing yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan biodiesel empat kali lebih banyak untuk biaya yang sama,&rdquo; katanya. Secara teknis, McGill menyebut kecepatan penerapan B50 bukanlah ukuran keberhasilan. &ldquo;Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Keamanan energi lebih efektif dicapai dengan momentum yang tepat, bukan dengan melaju secepat mungkin.&rdquo; tambahnya. Di tengah ambisi besar transisi energi, peringatan McGill memberikan satu pesan penting: keberhasilan program biodiesel tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka campuran, tetapi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara energi, fiskal, industri, dan pasar global. (*)

Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi

Peringatan dari Analis Global: Penerapan B50 Harus Pertimbangkan Risiko Fiskal dan Pasar Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/262FFC5F-BA64-45F1-8171-8D643EBF508B-2473775739.jpeg" alt="Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi (jilbab hijau) saat menjadi pembicara di IPOC 2025. (Mifta/Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi (jilbab hijau) saat menjadi pembicara di IPOC 2025. (Mifta/Radar Bali)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi mandatori campuran biodiesel B50 belum tentu diwajibkan bagi seluruh produsen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai variabel teknis, ekonomi, dan kesiapan industri sebelum menetapkan skenario final. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi, menyatakan pemerintah tengah menuntaskan sejumlah kajian, mulai dari teknoekonomi, teknis, hingga perhitungan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP). &ldquo;Semua tergantung kesiapan teknis dan hasil kajian yang sedang berlangsung,&rdquo; ujarnya dalam IPOC 2025 di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025). Eniya menjelaskan bahwa mulai beroperasinya Kilang Balikpapan pada November turut menciptakan dinamika baru. Produksi solar nasional diperkirakan mengalami surplus 6&ndash;9 juta kiloliter, yang berpotensi diekspor atau diserap domestik. &ldquo;Hitungan surplusnya harus dihitung ulang,&rdquo; katanya. Salah satu opsi yang tengah dibahas pemerintah adalah penyesuaian kadar campuran biodiesel untuk pasar non-subsidi. Pemerintah hanya memberikan biosolar bersubsidi untuk pengguna yang menjalankan Public Service Obligation (PSO). Sementara biosolar non-PSO diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut Eniya, penurunan campuran di pasar non-subsidi dapat menjaga ketersediaan bahan baku untuk implementasi B50 di segmen subsidi. &ldquo;Produktivitas CPO tahun depan tidak tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diimplementasikan, harus ada penyesuaian,&rdquo; jelasnya. Eniya menegaskan bahwa tujuan utama program biodiesel, yakni menjaga harga sawit, mengurangi emisi, serta menciptakan lapangan kerja, tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan harus mengikuti kapasitas riil industri dan pasokan. &ldquo;Kalau untuk B50 harus buka lahan sampai 2 juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi supply, volume, dan harga,&rdquo; ujarnya. Dia memastikan implementasi B50 akan dilakukan bertahap dan terukur dengan prinsip &ldquo;clear and clean&rdquo;, termasuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga pengguna akhir. Dalam pidato pembukaan IPOC 2025, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengapresiasi keberlanjutan kebijakan biofuel seperti B35 dan B40 yang dinilainya sebagai &ldquo;mahakarya tata kelola yang cerdas&rdquo;. &ldquo;Kebijakan ini menciptakan fondasi permintaan domestik, menurunkan emisi, dan menyediakan jaring pengaman bagi petani. Ini kebijakan yang brilian secara nasional,&rdquo; kata Eddy. (*)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi mandatori campuran biodiesel B50 belum tentu diwajibkan bagi

Persiapan Mandatori B50 Harus Clear and Clean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/ipoc-115194277.jpg" alt="Diskusi Sesi 1 &quot;Navifating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry&quot; di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Sesi 1 &quot;Navifating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry&quot; di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pada hari pertama 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025, dua narasumber utama, Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrahman dan Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Budi Mulyanto, memaparkan arah masa depan industri sawit Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa penguatan sektor energi dan kejelasan regulasi menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan sawit nasional. Eddy membuka diskusi dengan menekankan peranan penting program biodiesel dalam menopang harga sawit. Ia menyoroti bahwa kebijakan biodiesel membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan biofuel paling progresif.&nbsp; "Biodiesel bukan hanya energi alternatif, tetapi pilar stabilisasi harga sawit dan ketahanan energi Indonesia," kata Eddy dalam IPOC 2025, Westin Hotel, Bali, Kamis (13/11). Ia menguraikan bahwa permintaan biodiesel meningkat drastis, dari 119 ribu kiloliter pada 2009 hingga melampaui 15,6 juta kiloliter pada 2025. Kenaikan ini didorong penerapan B10 hingga B35 dan langkah persiapan menuju B40, yang menyerap volume CPO cukup besar untuk pasar domestik. Eddy memaparkan bahwa kebijakan biodiesel menjaga harga TBS pada kisaran Rp 1.344-Rp 2.932 per kg sepanjang 2014-2024. Kebijakan tersebut membantu menjaga pendapatan lebih dari 2,5 juta petani sawit. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga adalah faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ia juga menggarisbawahi kontribusi biodiesel terhadap ketahanan energi nasional. Pada 2014, ketergantungan impor solar mencapai 86 persen, namun turun menjadi sekitar 37 persen pada 2024. Nilai penghematan devisa pun meningkat dari Rp12 triliun pada 2017 menjadi proyeksi Rp147 triliun tahun ini. Selain itu, Eddy menyebut dampak program biodiesel terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari 323 ribu pekerja pada 2017, jumlahnya diproyeksikan mendekati dua juta pada 2025, menjadikan sektor ini motor pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti kesiapan teknis, hambatan distribusi di wilayah timur, dan tekanan fiskal ketika harga CPO lebih tinggi dari solar fosil. Menurutnya, fleksibilitas pungutan, diversifikasi bahan baku, serta penguatan ISPO dan RSPO menjadi kunci mengatasi persoalan tersebut. Eddy menutup dengan menegaskan peran biodiesel dalam posisi Indonesia di panggung internasional. &ldquo;Program biodiesel adalah bukti bahwa energi hijau dan kesejahteraan petani dapat berjalan beriringan. BPDP berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini untuk masa depan energi Indonesia,&rdquo; ujar Eddy. Sesi berikutnya diisi oleh Budi Mulyanto yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam industri sawit. Ia menegaskan bahwa sawit kini menjadi instrumen diplomasi ekonomi negara.&nbsp; "Sawit kini bukan sekadar agri-commodity, melainkan pilar strategis diplomasi ekonomi Indonesia," ujarnya. Dalam paparannya, Budi menjelaskan bahwa industri sawit mencakup 16,8 juta hektare lahan dengan nilai ekspor USD 30-40 miliar per tahun, dan menjadi sumber penghidupan lebih dari 16,5 juta pekerja. Ia juga mengingatkan bahwa 42 persen total lahan dikelola petani rakyat. Karena itu, ia menilai pentingnya memperjelas status hukum lahan petani, mengingat sebagian kebun rakyat masih beririsan dengan status kawasan. &ldquo;Kepastian hukum harus dimulai dari keadilan bagi petani kecil,&rdquo; tegasnya. Budi menyebut bahwa persoalan terbesar justru datang dari tumpang tindih regulasi. Dengan lebih dari tiga puluh kementerian/lembaga terlibat dalam sektor sawit, sinkronisasi kebijakan menjadi sulit dan data kerap tidak selaras. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan menghambat pencapaian target keberlanjutan. "Tidak adanya otoritas tunggal membuat mandat tumpang tindih, data tidak sinkron, target keberlanjutan tak tercapai, dan iklim investasi menjadi labil," katanya. Ia menekankan perlunya kembali pada prinsip Pasal 33 UUD 1945, dimana pengelolaan sawit harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pembentukan satgas tata kelola disebutnya sebagai langkah awal menuju perbaikan sistem. Meski demikian, Budi menilai langkah tersebut belum memadai. Ia mendorong pembaruan menyeluruh yang menyatukan aspek hukum, kebijakan publik, dan diplomasi ekonomi. Reformasi harus bersifat struktural. Ia kemudian menguraikan lima pilar untuk menciptakan kepastian hukum dan investasi yakni kepastian legal, kestabilan kebijakan, tata kelola berkelanjutan, keadilan sosial, dan penguatan hilirisasi. Kelima pilar tersebut saling terkait dan memperkuat. Menurut Budi, keseimbangan antara keadilan dan stabilitas adalah prasyarat dasar bagi iklim investasi. "Ketika hukum menghadirkan keadilan dan kebijakan membawa stabilitas, investasi akan membangun kemakmuran, di situlah kedaulatan ekonomi Indonesia berdiri," ujarnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa reformasi hukum harus dipandang sebagai proses menuju kejernihan yang menghasilkan konsistensi fiskal, transparansi kelembagaan, dan keberlanjutan investasi. Ia menyebut langkah ini sebagai 'structural rearrangement toward clarity'. Sebagai rekomendasi, Budi mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai otoritas tunggal yang mampu menjadi jangkar diplomasi sawit Indonesia. "One Map, One Data, One Authority," tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Permintaan biodiesel meningkat drastis, dari 119 ribu kiloliter pada 2009 hingga melampaui 15,6 juta kiloliter pada 2025.

Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/pembukaan-ipoc-4227398487.jpg" alt="Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di pembukaan IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di pembukaan IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 ke-21 resmi dibuka hari ini Kamis (13/11) di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Acara yang dibuka Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu berlangsung hingga Jumat (14/11).&nbsp; Chairperson of IPOC Mona Surya mengatakan, setiap tahun dirinya melihat setiap pertemuan melalui IPOC dan disambut dengan rasa bangga. Bukan hanya dari penyelenggaraan acara melainkan telah berlangsungnya acara ini selama puluhan tahun. &ldquo;Melalui industri sawit ini dan ini kami sangat banggakan, apa yang membuat konferensi ini hidup, tapi satu kebahagiaan saya adalah saat saya berjabat dengan kawan-kawan lama yang terhubung, bertukar energi, dan pembicaraan kita itupun berhubung inti dari jiwa dari IPOC,&rdquo; kata Mona saat membuka IPOC. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengungkapkan sebuah kehormatan secara pribadi untuk menyambut IPOC ke-21. IPOC telah berkembang pesat selama lebih dari dua dekade.&nbsp;Baik dari segi status maupun substansi. GAPKI pun sangat bangga dengan evolusinya menjadi forum global terkemuka. "Partisipasi yang meriah setiap tahun dari pejabat pemerintah, pemimpin perusahaan, akademisi, dan pemangku kepentingan internasional merupakan bukti nyata akan peran pentingnya dalam industri ini,&rdquo; tukas Eddy. Adapun paparan ini dilanjutkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno yang membahas mengenai Tarif Trump hingga implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). Diikuti pula oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Abdul Roni Angkat. Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka langsung secara resmi&nbsp;IPOC 2025. Dia menegaskan sawit menjadi pilar penting di tahun ini. Bahkan CPO telah menjadi kontributor utama pada Januari hingga September. "Ekspor sangat meningkat dari tahun lalu, India-China jadi pembeli terbanyak, Selandia Baru jadi pembeli baru, ini juga memberikan dampak yang signifikan untuk semua holder,&rdquo; kata Airlangga. &ldquo;Indonesia juga membuat kelapa sawit terus meningkat menjadi energi bersih program biodiesel menjadi salah satu yg terbesar di dunia, B40, Indonesia akan menerapkan B50 tahun depan. Kelapa sawit terus meningkatkan perannya pada nasional, produknya untuk terus meningkatkan sawit kita,&rdquo; tukasnya.&nbsp;

IPOC 2025 dibuka di Bali. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti peran sawit dalam ekonomi dan energi bersih Indonesia.

IPOC 2025 Resmi Dibuka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sebut Sawit jadi Pilar Penting

IPOC

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IPOC

Berita Terkini

Pakar Minyak Nabati Soroti Risiko Pengambilalihan Lahan Sawit, Prediksi Produksi Indonesia Bisa Merosot

Bappenas: Sawit Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau Nasional

Peringatan dari Analis Global: Penerapan B50 Harus Pertimbangkan Risiko Fiskal dan Pasar Sawit

Persiapan Mandatori B50 Harus Clear and Clean

Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit

IPOC 2025 Resmi Dibuka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sebut Sawit jadi Pilar Penting

Download Aplikasi JawaPos.com