<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":185" class="ii gt"> <div id=":184" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/onno-2589638916.jpg" alt="Onno W. Purbo, dikenal juga dengan Bapak Internet Indonesia, mengemukakan kalau Indonesia kekurangan stok SDM di bidang cloud computing. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Onno W. Purbo, dikenal juga dengan Bapak Internet Indonesia, mengemukakan kalau Indonesia kekurangan stok SDM di bidang cloud computing. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp; Teknologi komputasi awan atau cloud computing technology semakin berkembang di Indonesia. Teknologi ini dimanfaatkan berbagai aktivitas bisnis mulai dari korporasi swasta, BUMN, organisasi hingga instansi pemerintahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sektor bisnis, pengguna teknologi cloud di antaranya perbankan, keuangan, manufaktur, dan telekomunikasi. Mereka menggunakan cloud technology karena memiliki keunggulan efisiensi, keamanan, dan peningkatan kapasitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenapa cloud computing sangat menjanjikan? Pakar teknologi informasi Onno W. Purbo menjelaskan, dengan cloud computing, perusahaan tidak perlu berinvestasi besar pada infrastruktur fisik, seperti server dan pusat data.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan model berbasis langganan (subscription) perusahaan hanya membayar sesuai dengan kapasitas yang digunakan, sehingga lebih hemat dibandingkan dengan membangun dan memelihara infrastruktur sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sayangnya, Onno yang juga dikenal sebagai Bapak Internet Indonesia ini menyebutkan&nbsp;bahwa Indonesia masih kekurangan banyak stok talenta atau SDM di bidang cloud computing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal permintaannya banyak. Banyak dari pemain data center yang minta ke saya, ada nggak yang bisa cloud computing, ada nggak yang siap kerja, tapi ya saya jawab nggak ada. Kita kekurangan," kata Onno ditemui JawaPos.com di gedung Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS), Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Onno yang juga merupakan Rektor di kampus tersebut menyayangkan kondisi demikian. Makanya, sejauh ini, lewat perguruan tinggi, dirinya masih terus berupaya untuk mencetak SDM yang mumpuni di bidang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ini siap kerja. Industrinya yang meminta dan kita sampai kekurangan," tegas Onno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, cloud technology atau komputasi awan memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja, mendukung tren remote working atau yang populer dengan istilah WFH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara lebih luas, komputasi awan juga mendukung transformasi digital yang tengah dipacu di Indonesia. Cloud memungkinkan pemanfaatan teknologi canggih seperti AI dan big data analytics untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun beragam platform cloud menggunakan sistem operasi open source, seperti Ubuntu dari Canonical, sebagai basis infrastruktur mereka. Dengan pendekatan open source, penyedia layanan cloud dapat memberikan biaya yang lebih terjangkau, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, serta didukung oleh komunitas global yang terus meningkatkan keamanannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Open-source juga menyediakan pondasi bagi banyak layanan cloud, memungkinkan inovasi yang lebih cepat, fleksibilitas yang lebih tinggi, dan transparansi dalam pengembangan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain mendukung aktivitas bisnis dan layanan publik, teknologi cloud juga membuka peluang kerja bagi generasi muda termasuk gen Z. Hal ini karena cloud mengandalkan ketersediaan SDM dan dukungan lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Presiden Direktur Sivali Cloud Technology, Wong Sui Jan, dalam kesempatan yang sama, inilah yang mendorong perlunya lahirnya tenaga kerja ahli dan sekaligus peningkatan kapasitas SDM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebutuhan sumber daya ini yang memacu Sivali untuk meluncurkan Sahabat Ubuntu Indonesia, Jaringan Afiliasi Nusantara dan merupakan langkah strategis dari Sivali membentuk wadah komunitas dan jaringan afiliasi open-source yakni Ubuntu Pro yang tangguh di Indonesia," kata Sui Jan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini, lanjutnya, memang dirancang untuk memberdayakan individu-individu dalam mengembangkan keterampilan manajemen infrastruktur, meningkatkan karier, dan memberikan kontribusi nyata pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami yakin, dengan dukungan Sivali dan Canonical, Program SUI JAN akan menciptakan dampak positif dalam perjalanan transformasi digital Indonesia,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivitas yang bakal digulirkan antara lain pelatihan profesional, membangun jaringan para ahli, memajukan ekosistem open-source bersama komunitas lokal dan menyediakan tenaga kerja profesional yang siap diterjunkan dalam proyek-proyek teknologi bersama mitra bisnis Canonical.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini juga bertujuan untuk memberikan peluang karier melalui kerja sama dengan berbagai mitra, seperti System Integrator (SI), Cloud Service Provider (CSP), dan Managed Service Provider (MSP) yang memerlukan tenaga ahli dalam proyek infrastruktur open-source.</div> </div> </div> </div>

Bapak Internet Indonesia ini menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan banyak stok talenta atau SDM di bidang cloud computing.

Onno W. Purbo Sebut Indonesia Kekurangan Stok SDM di Bidang Cloud Computing

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/WhatsApp-Image-2024-05-30-at-123718-290562357.jpg" alt="Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2024 mencapai 75,35 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,938 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya (74,65 persen) dan melampaui rata-rata IPM nasional yang berada di angka 75,02 persen. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan bahwa capaian ini menempatkan Jawa Timur dalam kategori "tinggi" untuk pembangunan manusia, dengan rentang IPM antara 70 hingga 80 persen. "Alhamdulillah, dengan berbagai program dan terobosan masif, IPM kita tumbuh melampaui angka rata-rata nasional," ujar Adhy di Surabaya, Selasa (3/12). Tren Pertumbuhan IPM Jatim Adhy menambahkan, sejak 2020 hingga 2023, IPM Jatim mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,729 persen poin. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 73,04 persen; pada 2021 sebesar 73,48 persen; pada 2022 sebesar 74,05 persen; dan pada 2023 sebesar 74,65 persen. Pertumbuhan IPM pada 2024 didorong oleh peningkatan tiga komponen utama: <ol> <li>Umur Harapan Hidup: Meningkat menjadi 75,07 tahun dari 74,87 tahun pada 2023.</li> <li>Harapan Lama Sekolah: Naik menjadi 13,43 tahun dari 13,38 tahun di tahun sebelumnya.</li> <li>Rata-Rata Lama Sekolah: Bertambah menjadi 8,28 tahun dari 8,11 tahun pada 2023.</li> </ol> Indeks Pengeluaran Riil per Kapita Selain itu, Indeks Pengeluaran Riil per kapita sebagai representasi standar hidup layak juga mengalami kenaikan. Pada 2024, angka ini mencapai Rp12,852 juta per tahun, tumbuh sebesar 3,47 persen dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka Rp12,421 juta per tahun. Adhy berharap kenaikan IPM dapat diiringi peningkatan daya beli dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. "Peningkatan IPM ini berdampak pada naiknya usia harapan hidup masyarakat Jatim menjadi 75,07 tahun. Kami akan terus berupaya agar masyarakat Jatim semakin sejahtera dan berdaya saing," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

IPM Jawa Timur 2024 naik ke 75,35 persen, melampaui nasional. Peningkatan didorong oleh pendidikan, usia harapan hidup, dan daya beli.

IPM Jatim 2024 Tumbuh ke 75,35 Persen, Usia Harapan Hidup dan Pendidikan Dorong IPM Jatim Lampaui Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Ridwan-Kamil-Suswono-Hanung-Hambara-3-1862038505.jpg" alt="Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan visi-misi pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Min" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan visi-misi pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Min</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) akhirnya melancarkan "serangan" dalam debat kedua Pilgub Jakarta 2024, Minggu (27/10) malam. "Serangan" ini disampaikan RK kepada Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno. Diketahui bahwa sebelumnya paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno dalam debat perdana maupun kedua lebih sering melancarkan serangan ke RK dengan mempertanyakan kinerjanya saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Dalam debat Minggu (27/10), RK pun akhirnya melayangkan serangan yang sama dengan mempertanyakan kinerja Rano Karno alias si Doel saat menjabat sebagai Gubernur Banten. Ia menyoroti penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) kala Rano Karno menjadi pemimpin Banten. Mendapat pertanyaan itu, Rano Karno malah menjelaskan bahwa dirinya hanya menjabat Gubernur Banten selama satu tahun, sedangkan di periode 2013-2016 hanya menjabat sebagai Plt. "Banten tuh sejahtera di Tangerang Raya, cuma daerah seperti Pandeglang dan Lebak memang sulit untuk dikembangkan. Alhamdulillah dengan diberikannya status kawasan ekonomi khusus untuk Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang akang impikan itu tadi," ujar si Doel. Politisi PDI-P itu juga kemudian membeberkan bahwa Banten di era kepemimpinannya bersyukur karena diguyur 13 proyek strategis nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo. Jawaban Rano jadi bumerang sendiri. RK mengaku heran dengan banyaknya proyek yang didapatkan Banten dari Jokowi, tetapi IPM di wilayah Banten pun tak ada peningkatan yang signifikan. "Dengan begitu banyak proyek strategis nasional dari pak Jokowi, saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbuka hanya turun tipis. Desa tertinggal juga masih ada 48 saat Bang Rano selesai menjabat," tuturnya. "Poin saya, menjadi pemimpin jangan mencari-cari alasan," imbuh RK. RK pun membandingkan dengan dirinya ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Di bawah kepemimpinanya, IPM Jawa Barat naik selama lima tahun. Seperti diketahui, IPM Banten di periode 2012-2017 hanya turun sebesar 0,07 poin. (Kontras dengan IPM Jabar yang naik 2,93 poin saat RK jadi gub Jabar 2018-2023). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten hanya turun 0,85 persen di 2012-2017. Jauh sekali dengan Jabar yang berhasil menurunkan TPT sebesar 3,02 persen di 2020-2023. "Jadi poin saya menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus Kakarta lebih baik di pasangan kita atau abang makasih," pungkas RK.

RK mengaku heran dengan banyaknya proyek yang didapatkan Banten dari Jokowi, tetapi IPM di wilayah Banten pun tak ada peningkatan.

Rano Karno Berkilah Ditanya IPM Rendah saat Jadi Gubernur Banten meski Diguyur PSN, Ridwan Kamil: Pemimpin Tak Cari Alasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/PJU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah program prioritas tahun ini. Selain melanjutkan program yang bersifat intangible, pada 2024 pemkot akan lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Satu di antara program prioritas pembangunan pada 2024 adalah pemasangan titik penerangan jalan umum (PJU). Pemasangan PJU itu, sebagai upaya peningkatan keamanan dan ketertiban dengan mengurangi risiko kriminalitas di ruang yang tidak terpantau dan minim penerangan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pada tahun sebelumnya, ada sebanyak 106.659 unit PJU yang sudah terpasang. Pemasangan unit PJU tersebut berdasar usul-usul dan masukan masyarakat. &rdquo;Sedangkan total PJU yang sudah terpasang hingga 2024, ada 114.239 unit. Sementara pemasangan PJU baru pada 2024, ada sebanyak 7.580 unit di 3.286 lokasi,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad, Kamis (18/1). Selain pemasangan PJU, Irvan menyebut, tahun ini, pemkot juga fokus penanganan genangan dan perbaikan jalan rusak. Seluruh permasalahan infrastruktur tersebut, sebelumnya telah dipetakan di setiap wilayah. &rdquo;Jadi masukan-masukan dari warga, itu kita himpun untuk menyelesaikan problem-problem perkotaan. Pak Wali Kota Eri Cahyadi ingin (permasalahan) di kampung-kampung itu terselesaikan,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajad. Di samping pembangunan infrastruktur, Irvan memaparkan, pada 2024, pemkot juga melanjutkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Hal itu sebagaimana visi dan misi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. &rdquo;Pada 2024, kita masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi dan menaikkan investasi. Termasuk juga menyelesaikan kesenjangan pemerataan warga Surabaya,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Tak hanya itu, Irvan menyatakan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024, juga tak luput masuk ke dalam program prioritas pemkot. Data tiga tahun terakhir, IPM Kota Surabaya tercatat terus mengalami kenaikan. Pada 2021, IPM Surabaya mencapai 82,94 dan naik pada 2022 menjadi 83,32. Sementara itu, pada 2023, IPM Surabaya kembali mengalami kenaikan menjadi 83,99. &rdquo;Terkait pencapaian IPM di Surabaya kita setiap tahun harus meningkat,&rdquo; jelas Irvan. Irvan menuturkan, pemkot membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kota. Misalnya, terkait penanganan genangan, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di atas saluran, warga sudah turut serta membantu pemerintah. &rdquo;Karena itu, kami berharap kepedulian masyarakat. Pemkot tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan problem Kota Surabaya. Tapi kepedulian dan gotong-royong warga, akan bisa bersama-sama menjaga Kota Surabaya menjadi lebih baik,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad.

Pemkot Surabaya siapkan sejumlah program prioritas tahun ini. Salah satunya pemkot akan membangun sarana dan prasarana infrastruktur

Ribuan Penerangan Jalan di Surabaya Bakal Didirikan pada Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/WhatsApp-Image-2023-12-26-at-180102-2626012475.jpg" alt="Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa mampu menciptakan rasa aman dan optimistis bagi generasi penerus untuk mendapat pendidikan yang layak." width="100%">
<figcaption>Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa mampu menciptakan rasa aman dan optimistis bagi generasi penerus untuk mendapat pendidikan yang layak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Berbagai inovasi Khofifah-Emil memimpin Jatim berbuah hasil konkret. IPM Jatim 2023 pun berada di atas rata-rata nasional. Kualitas pendidikan juga meningkat. Hal itu menjadi bekal kesiapan Jatim mewujudkan Indonesia Emas 2045 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur terus membaik hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019&ndash;2023. Yang membanggakan, capaian IPM 2023 Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lain di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dengan capaian IPM tersebut. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu sekaligus optimistis bahwa Jatim mampu mewujudkan target sasaran visi Indonesia Emas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2045. &rdquo;Dengan capaian IPM Jatim ini, kita semakin optimistis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,&rdquo; ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/12). Capaian IPM atau human development index (HDI), menurut mantan menteri sosial itu, merupakan indikator utama. Terutama untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/WhatsApp-Image-2023-12-26-at-1801021-3973690247.jpg" alt="Program Nawa Bhakti Satya terbukti jitu melejitkan nilai, kualitas, dan prestasi Jawa Timur di bidang-bidang strategis." width="100%">
<figcaption>Program Nawa Bhakti Satya terbukti jitu melejitkan nilai, kualitas, dan prestasi Jawa Timur di bidang-bidang strategis.</figcaption>
</figure> Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, maupun standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan hidup hingga 74,87 tahun. Meningkat 0,30 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, dari 13,37 menjadi 13,38 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun; dari 8,03 tahun menjadi 8,11 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak diukur berdasar rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun. Catatannya meningkat Rp 429 ribu (3,58 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. &rdquo;Sumber data HLS-RLS dan pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret,&rdquo; terang Khofifah. Peningkatan IPM Jatim juga dipengaruhi sejumlah faktor. Misalnya, ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 (Q-to-Q) yang berhasil tumbuh impresif 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa. Selanjutnya juga dipengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen; turun 0,61 persen dibandingkan Agustus 2022 pada posisi 5,49 persen. Sementara itu, program Khofifah-Emil lewat Nawa Bhakti Satya kategori Jatim Cerdas terbukti jitu membangun pendidikan di Jatim. Sederet prestasi pun diraih. Pengembangan pendidikan juga menyeluruh dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Para santri pun dimotivasi untuk berkarya di era digital. Salah satunya, program OPOP Digipreneur yang diikuti 2.131 santri. Diberikannya kesempatan itu membuat animo santri menjadi entrepreneur di Jatim terus menggeliat. Kebanyakan peserta adalah pelajar SMK yang terafiliasi dengan ponpes di Jatim. Kawal Khusus Sektor Kesehatan, Tingkatkan Angka Harapan Hidup Khofifah memiliki perhatian yang detail terhadap sektor kesehatan di Jatim. Terdapat lima poin yang terus diperkuat dalam Program Prioritas Kesehatan Tahun 2023. Yakni, penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), stunting, pencegahan dan tindakan penyakit tuberkulosis paru (TB), serta penyakit katastropik. Penurunan AKI, AKB, dan stunting juga merupakan prioritas pembangunan kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020&ndash;2024. Berdasar data Pusdatin Kemenkes RI, AKI di Jatim 2022 sebanyak 499 kasus. Jumlah itu menurun per Januari&ndash;Juni 2023 sebanyak 203 kasus. AKI di Jatim jauh lebih rendah daripada nasional. Pada 2022, AKI di Jatim 93/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target nasional pada 2024 adalah 183/100.000 kelahiran hidup. (c7/kkn) &nbsp; &nbsp; Program Nawa Bhakti Satya terbukti jitu melejitkan nilai, kualitas, dan prestasi Jawa Timur di bidang-bidang strategis. Pemprov Jatim untuk Jawa Pos &nbsp; . Pemprov Jatim untuk Jawa Pos

Berbagai inovasi Khofifah-Emil memimpin Jatim berbuah hasil konkret. IPM Jatim 2023 pun berada di atas rata-rata nasional

Capaian Satu Periode Kepemimpinan Khofifah-Emil, IPM Naik 3,15 Persen selama 2019–2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-04-at-231614-2117572340.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur hingga akhir 2023 tercatat 74,65, di atas rata-rata nasional 74,39." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur hingga akhir 2023 tercatat 74,65, di atas rata-rata nasional 74,39.</figcaption>
</figure> <h3>IPM Jatim 2023 di Atas Rata-Rata Nasional, Naik 3,15 Persen</h3> JawaPos.com&ndash;Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur terus membaik hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019&ndash;2023. Capaian IPM 2023 Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lain di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dengan capaian IPM tersebut sekaligus optimistis bahwa Jatim akan mampu mewujudkan target sasaran visi Indonesia Emas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2045. &rsquo;&rsquo;Dengan capaian IPM Jatim ini, kita semakin optimistis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,&rsquo;&rsquo; terang Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/12). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-04-at-2316141-2296192879.jpg" alt="Pertumbuhan Indeks Pemabngunan Manusia Jatim tumbuh melebihi nasional." width="100%">
<figcaption>Pertumbuhan Indeks Pemabngunan Manusia Jatim tumbuh melebihi nasional.</figcaption>
</figure> Capaian IPM atau human development index (HDI), menurut Khofifah, merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, maupun standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun, meningkat 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,37 menjadi 13,38 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,03 tahun menjadi 8,11 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak diukur berdasar rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang tercatat meningkat Rp 429 ribu rupiah (3,58 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Sumber data HLS-RLS dan pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil susenas Maret,&rsquo;&rsquo; terang Gubernur Khofifah. Peningkatan IPM terkait erat dengan keberhasilan Pemprov Jatim menangani kemiskinan ekstrem turun secara signifikan sebesar 3,58 persen selama dua tahun terakhir. &rsquo;&rsquo;Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen pada 2020 menjadi 0,82 persen pada Maret 2023. Atas prestasi ini, Jatim mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp 6,215 miliar,&rsquo;&rsquo; ujar Khofifah. Selain keberhasilan penanganan kemiskinan, peningkatan IPM Jatim juga dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 (Q-to-Q) yang berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa. Selanjutnya, dipengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 pada posisi 5,49 persen. Pemprov Jatim, menurut Khofifah, memang menyiapkan strategi pembangunan untuk mendukung peningkatan IPM. Misalnya, strategi kesetaraan vokasional berupa program kejar paket A, B, dan C vokasi, penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas), hingga bantuan operasional sekolah daerah untuk madrasah diniyah (bosda madin). Terkait dengan umur harapan hidup (UHH) dan kesehatan, ada beberapa strategi. Di antaranya, pondok kesehatan desa (ponkesdes), puskesmas rawat inap standar, taman posyandu, pendampingan bumil risti, pencegahan stunting bagi ibu hamil, hingga tantistas (kesehatan gratis dan berkualitas). Keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik di bidang pendidikan juga sangat membanggakan. Itu terbukti Jatim sebagai provinsi dengan jumlah terbanyak diterima SNMPTN dan SBMPTN selama empat tahun berturut-turut periode 2020&ndash;2023. Strategi peningkatan IPM untuk standar hidup layak dilakukan antara lain melalui upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro kepada 6.478 pelaku usaha mikro senilai Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 juta yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim. (c6/xav)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bangga dengan capaian IPM dan optimistis Jatim mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jatim Siap Mewujudkan Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/WhatsApp-Image-2023-11-02-at-120221-632467704.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan pengentasan pengangguran secara digital bantu wujudkan IPM tinggi dan kurangi TPT. kualitas hidup masyarakat pun meningkat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan pengentasan pengangguran secara digital bantu wujudkan IPM tinggi dan kurangi TPT. kualitas hidup masyarakat pun meningkat.</figcaption>
</figure> Digitalisasi dalam Pengentasan Pengangguran JawaPos.com&ndash;Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah kota. Agar IPM melesat, pengentasan pengangguran bisa dilakukan. Metode terbaik adalah berbasis smart city. Hingga akhir tahun lalu, persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya mencapai 7,62 persen. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyatakan, angka tersebut bisa diminimalkan dengan beberapa cara efektif. Salah satunya adalah skema pengentasan pengangguran berbasis smart city. Politikus PKS itu menyatakan, smart city menjadi langkah strategis karena mengedepankan digitalisasi. Digitalisasi sarat dengan anak muda yang menjadi target utama pengentasan pengangguran. &rdquo;Digitalisasi harus dimanfaatkan benar untuk mengentaskan pengangguran. Ini jadi cara efektif. Terlebih, kini semua layanan di Kota Surabaya sudah berbasis digital,&rdquo; ujar Reni saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Surabaya Rabu (1/11). Upaya itu juga harus dibarengi dengan pendataan komprehensif. Data-data lulusan SMA/SMK atau milenial dirangkum dalam satu platform. Mereka diharuskan membuat masing-masing satu profil. Di platform itu nanti termuat data lengkap semua lulusan SMA/SMK. Mulai sekolah, tempat kuliah, skill, minat, hingga bakat. Platform itu bisa menjadi big data untuk Pemkot Surabaya. Platform itu pula yang bisa digunakan untuk rujukan pengambilan berbagai langkah atau kebijakan. Mulai informasi lowongan pekerjaan, bursa kerja, pelatihan, workshop, hingga lainnya yang terkait dengan peningkatan skill. &rdquo;Jadi, pemkot bisa membuat kebijakan yang tepat karena memiliki rujukan dari platform itu. Misalnya, jika terdapat lulusan yang belum punya keterampilan, pemkot bisa menarik lulusan itu untuk mengikuti pelatihan,&rdquo; ungkap Reni. Lalu, jika membutuhkan pekerja, pemkot atau perusahaan di Surabaya bisa menilik dari data tersebut untuk melihat lulusan dengan kriteria yang sesuai. Jika ada pelatihan, workshop, atau seminar pun, anak-anak bisa terinformasi sesuai dengan minat dan bakatnya. &rdquo;Karena membuat akun untuk masing-masing, mereka bisa mendapatkan notifikasi secara personal. Ini akan lebih efektif karena menyentuh setiap individu tanpa ada yang terlewatkan. Dengan begitu, mereka juga bisa bekerja sesuai passion dan kemampuan. Pemasukan pun maksimal. Perekonomian keluarga bisa terangkat,&rdquo; papar Reni. Untuk menyukseskannya, anak-anak muda harus berpartisipasi penuh. Sosialisasi harus digalakkan. &rdquo;Harapannya, lulusan SMA/SMK yang ingin kerja bisa diarahkan ke pelatihan untuk menambah skill atau ke lowongan langsung. Lalu, lulusan kuliah diberi arahan selanjutnya perihal pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya,&rdquo; tutur Reni. Perlu Kolaborasi Belakangan, Pemkot Surabaya terus menenun program dan kebijakan yang berbasis anak muda untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan. Namun, Reni mendorong pemkot untuk melakukan intervensi perihal pengurangan tingkat pengangguran. Terlebih, kegiatan yang sebelumnya diinisiatori pemkot tak selalu bisa merambah seluruh elemen anak muda di Surabaya. Hanya sebagian. Padahal, kasus pengangguran terjadi di hampir semua kampung. &rdquo;Surabaya punya potensi besar dan menarik banyak investor. Ini jadi kesempatan pula untuk anak-anak muda untuk terlibat di dalamnya sebagai tenaga kerja. Platform berbasis smart city tersebut bakal membantu pemkot mengelola kebutuhan tenaga kerja dari anak muda,&rdquo; jelas Reni. Reni yakin, pemkot mampu merealisasikannya. Sebab, dia melihat Pemkot Surabaya kerap menelurkan program yang berbasis digital. Termasuk aplikasi untuk Kader Surabaya Hebat (KSH). Ini bisa menjadi program role model untuk daerah lainnya. Pengentasan kemiskinan berbasis smart city itu bakal menurunkan TPT dan meningkatkan IPM dengan signifikan. Kolaborasi antardinas juga diperlukan, terlebih dinas tenaga kerja yang menjadi provider untuk pelatihan anak muda terkait dengan skill dan keterampilan. (ree/c14/xav)

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyatakan, angka pengangguran terbuka (TPT) bisa diminimalkan dengan skema berbasis smart city

DPRD Kota Surabaya Dorong Pemkot Entaskan Pengangguran Berbasis Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Ketua-Banggar-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur indikator pembangunan pada 2023. Beberapa indikator yang disetujui berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.  "Tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Oleh karenanya, kalau asumsi makro hari ini kita putuskan, maka belum tentu seperti itu nanti di nota keuangan," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam raker bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (27/6).  Indikator pembangunan ini meliputi aspek percepatan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi disetujui sebesar 5,3-5,9 persen, sama dengan usulan pemerintah dalam dokumen KEM PPKF.  Aspek percepatan pemulihan ekonomi pun termasuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disetujui sebesar 5,3-6 persen, masih sama dengan usulan dalam KEM PPKF. Untuk rasio gini disetujui sebesar 0,375-0,378.  Sedangkan penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif sebesar 27,02 persen. Kedua indikator ini sama seperti dalam dokumen usulan pemerintah.  Indikator pembangunan tahun depan juga termasuk mengenai peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Itu meliputi indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.  Dikutip dari Antara, Panja DPR, pemerintah, serta Bank Indonesia menyepakati untuk IPM sebesar 73,31-73,49. Sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen. Kedua indikator sama dalam usulan pemerintah dalam KEM PPKF.  Sementara, indikator yang berbeda dari usulan pemerintah adalah nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing disepakati sebesar 105-107 dan 107-108. Dalam dokumen KEM PPKF, pemerintah mengusulkan NTP 103-105 dan NTN sebesar 106 sampai 107.  Berbagai indikator pembangunan ini disepakati karena sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RKP 2023 sendiri diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas sekaligus kualitas dan daya saing SDM.

Banggar Setujui Indikator Pembangunan 2023, NTP-NTN Beda dari Usulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/kecuk-bps.jpg" alt="Kepala BPS Suhariyanto (Kecuk). humas BPS" width="100%">
<figcaption>Kepala BPS Suhariyanto (Kecuk). humas BPS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di level 71,94 pada 2020 atau tumbuh tipis sebesar 0,03 persen atau 0,02 poin dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 71,92. IPM merupakan acuan untuk mengukur kualitas hidup manusia yang dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita per tahun.  IPM dipakai untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusianya. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan IPM tertinggi ada di DKI Jakarta yaitu di level 80,77, disusul Jogjakarta di level 79,97, dan Kalimantan Timur di level 76,24.  Sementara yang paling rendah terjadi di Papua yaitu 60,44, Papua Barat di level 65,19, dan Nusa Tenggara Timur di level 66,11. "Provinsi DKI Jakarta statusnya sangat tinggi. IPM terendah adalah Provinsi Papua statusnya sedang," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/12).  Menurutnya, peningkatan IPM Indonesia tahun ini kecil dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi Covid-19. Adapun rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,78 persen per tahun.  Suhariyanto memaparkan, lambatnya pertumbuhan IPM tahun ini terlihat dari indikator pengeluaran per kapita yang turun menjadi Rp 11,01 juta pada tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar Rp 11,30 juta. Suhariyanto menyebut, ada harapan bagi anak-anak berusia tujuh tahun untuk bisa mengambil serta menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Diploma I atau waktu mengambil pendidikan selama 12,98 tahun.  Artinya, terjadi peningkatan 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun untuk anak-anak yang mengakses pendidikan. Sementara dari rata-rata waktu lama sekolah untuk usia 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun menjadi 8,48 tahun dari yang sebelumnya 8,34 tahun.  Sementara, dari sisi kesehatan, Suhariyanto menambahkan, bagi bayi yang lahir pada 2020 memiliki harapan bisa hidup sampai 71,47 tahun atau lebih lama 0,13 tahun. "Kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan," tutupnya.  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

Kualitas Hidup Warga DKI Jakarta Tertinggi di Antara 34 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Virus-Korona-Nexu-Science-Communication.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak lembaga pendidikan swasta, baik sekolah maupun perguruan tinggi yang terancam tutup di masa pandemi virus Covid-19 karena kehilangan peserta didiknya. Bila begitu banyak lembaga pendidikan swasta tutup, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memperkirakan angka indeks pembangunan manusia (IPM) nasional juga ikut anjlok.  "Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh, ya IPM bisa jeblok," kata Fikri kepada wartawan, Rabu (8/7).  Untuk diketahui, masa pandemi yang begitu lama telah mengancam eksistensi sekolah dan kampus swasta. Seperti di Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, di sana sekolah dan kampus swasta tak mampu membiayai operasionalnya. Kemampuan pembiayaannya kemungkinan hanya sampai bulan Agustus.  "Sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” imbuhnya.  Dampak pandemi turut menyapu berbagai sektor ekonomi. Dengan begitu, berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk biaya pendidikan.  “Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di lembaga pendidikan swasta,” jelasnya.  Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan beratnya adalah menutup sekolah atau kampus. Problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan, tentu akan berdampak signifikan pada angka IPM.  Seperti diketahui, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Fikri mengeritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat.  "Sejak awal digelontorkan Rp 405,1 triliun dana Covid-19, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi. Sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan," sesalnya.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kini disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 sudah menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.  "Rinciannya, Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional," beber dia.  Kementerian Keuangan bahkan kembali menaikkan kembali anggaran Covid-19 tersebut hingga tiga kali. Pertama, naik menjadi Rp 677,2 triliun pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp 695,2 triliun pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp 905,1 triliun pada 19 Juni.

IPM Anjlok, Komisi X Kritik Prioritas Anggaran untuk Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipm

Berita Terkini