<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/JKT-KETUA-KPK-SEMENTARA-NAWAWI-POMOLANGO-FED-6JPG-3033720446.jpg" alt="Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyayangkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 10 tahun terakhir tidak meningkat secara siginifikan. Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini," kata Nawawi saat memberikan sambutan pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nawawi, penilaian survei integritas SPI yang dilakukan KPK juga mengukur praktek korupsi pada seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Serta, responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih ada yang ditunjukkan dengan skor nasional yang menurun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013473619/8-makanan-yang-dipercaya-ampuh-membersihkan-ginjal-mulai-dari-ikan-hingga-buah-berry">8 Makanan yang Dipercaya Ampuh Membersihkan Ginjal, Mulai dari Ikan Hingga Buah Berry</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, dengan pembentukan lembaga/unit kerja baru, atau hanya aspek regulasi melalui penerbitan UU, PP, Perpres dan selanjutnya, atau hanya bersandar pada kinerja Aparat Penegak Hukum," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013473626/tengkorak-pliosaurus-yang-hidup-150-juta-tahun-lalu-ditemukan-di-pantai-inggris">Tengkorak Pliosaurus yang Hidup 150 Juta Tahun Lalu Ditemukan di Pantai Inggris</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi pun berharap, melalui kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mendorong kembali segala upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju, bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami di KPK berharap sangat agar Bapak dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi ke depan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kelembagaan," pungkasnya.</div>

Nawawi Pomolango menyayangkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 10 tahun terakhir tidak meningkat secara siginifikan.

KPK Sayangkan IPK Indonesia Stagnan Selama Satu Dekade

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_CATATAN-AKHIR-TAHUN-MENKOPOLHUKAM_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Opini sejumlah pejabat pemerintah tentang operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dinilai turut memengaruhi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, usai mengikuti pertemuan internal tentang pemberantasan korupsi bersama Presiden RI Joko WIdodo, yang salah satu pembahasannya adalah tentang penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.  "Itu (opini soal OTT) dianggap oleh masyarakat sipil, lembaga-lembaga yang kami undang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang sangat berpengaruh, sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu sigi (survei) sedang berjalan," kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (6/2).  Sebelumnya, sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan opini atau pandangannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.  Luhut sempat berkomentar dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang sering melakukan OTT, sedangkan Tito Karnavian menyatakan OTT bukanlah sebuah prestasi.​​​​​​​  Mahfud mengatakan mengenai tepat atau tidaknya opini dua menteri itu disampaikan, hal itu sebaiknya dijawab langsung oleh Presiden Jokowi.  Namun, kata Mahfud, opini itu berpengaruh terhadap penurunan IPK Indonesia, karena opini tersebut membuat seolah-olah pemerintah tidak mau melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi.  Menurut Mahfud, pemerintah akan menyikapi penurunan IPK secara lebih formal dalam dua-tiga hari ke depan. Dia menegaskan pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk terus memerangi korupsi.  Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia pada tahun 2022 melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.  "CPI (Corruption Perception Index) Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.​​​​​​​  TII merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.  Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.

Mahfud Sebut Opini Luhut-Tito Soal OTT Sumbang Turunnya IPK Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230126_110258.jpg" alt="Sumber foto: Setpres Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: Setpres Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022. Jokowi memastikan, pihaknya akan mengevaluasi isu-isu pemberantasan korupsi.  "Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Kamis (2/2).  Transparency International Indonesia (TII) sebelumnya mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34, turun empat poin dari tahun sebelumnya pada 2021. Indonesia kini menempati peringkat ke 110 dari 180 negara yang dilibatkan.  "CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangkingnya," ucap Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).  IPK Indonesia pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Skor berdasarkan indikator 0 sangat korup, hingga 100 yang berarti sangat bersih.  Wawan menjelaskan, di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, serta Thailand 36. Menurutnya, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin, dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012.  Ia menyebut, hal ini memperlihatkan praktik korupsi masih berjalan, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.  "Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," pungkas Wawan.

Soal Anjloknya IPK Indonesia, Jokowi: Akan Koreksi dan Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan, narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo tak pernah terbukti. Hal ini setelah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, yang anjlok empat poin dari skor 38 menjadi 34.  Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan Transparency International Indonesia (TII), tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup.  "Salah satu diantara sekian banyak variabel yang disorot oleh TII dalam paparan IPK adalah maraknya korupsi politik di Indonesia. Analisa tersebut tentu benar jika dikaitkan dengan realita saat ini. Bisa dibayangkan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (1/2).  "Ini menandakan, program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total," sambungnya.  Menurut Kurnia, hal ini terbukti dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini gencar memberantas korupsi politik, justru dilemahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui perubahan Undang-Undang (UU) KPK. Bahkan, Jokowi juga membiarkan figur-figur bermasalah memimpin lembaga antirasuah.  "Sekalipun ada yang ditindak, misal, Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, namun penuntasan perkara itu masih menemui jalan buntu. Sehingga wajar saja jika responden yang terlibat dalam pengumpulan data untuk penilaian IPK menaruh rasa pesimis terhadap pembenahan sektor politik," cetus Kurnia.  Sikap pemerintah juga cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Ia mencontohkan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Pandjaitan, sempat berulang kali mengomentari mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan kalimat destruktif.  Momen lain, lanjut Kurnia, diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang beberapa waktu lalu meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan.  "Pernyataan-pernyataan semacam ini tentu menunjukan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi," ucap Kurnia.  Kurnia mengutarakan, pemerintah dan DPR terbilang gagal menciptakan kepastian hukum untuk menjamin gelaran pesta demokrasi mengedepankan nilai-nilai integritas. Hal ini ditunjukkan pada UU Pemilu dan UU Pilkada masih memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.  "Sekalipun sudah ada putusan MK yang melarangnya dengan skema pembatasan waktu jeda lima tahun, namun dapat dilihat bahwa sikap pemerintah dan DPR sebenarnya masih menginginkan mereka dapat kembali berkompetisi. Sebab, perubahan ketentuan itu bukan berasal dari pembentuk UU, melainkan karena putusan MK," ujar Kurnia.  "Situasi terkini, terbukti pembentuk UU juga tidak merevisi UU Pemilu untuk klausul calon anggota DPD RI yang mana masih memperbolehkan mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan narasi pemerintah yang kerap kali menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai pijakan utama," lanjut Kurnia.  Mencermati IPK Indonesia yang merosot, kata Kurnia, dapat disimpulkan bahwa untaian kalimat Presiden Jokowi terkait pemberantasan korupsi hanya sekadar pemanis pidato semata. Rezim Presiden Jokowi juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pasca reformasi dalam konteks pemberantasan korupsi.  "Selain itu, jelang pergantian kekuasaan tahun 2024, Presiden juga gagal mewariskan kebijakan antikorupsi yang baik," pungkasnya.

IPK Indonesia Merosot, ICW: Program Pencegahan-Penindakan Gagal Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-Wakil-ketua-DPRD-Surabaya-Dery-2.jpg" alt="Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya kasus korupsi membuat citra Indonesia makin terpuruk di mata dunia. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia bahkan anjlok dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022. Dari sisi pemeringkatan dunia, posisi Indonesia juga melorot dari peringkat ke-96 menjadi ke-110. Data tersebut mengacu pada hasil survei Transparency International (TI) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) kemarin (31/1).  Anjloknya capaian itu dinilai yang paling buruk sepanjang sejarah reformasi Indonesia. Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menjelaskan, di level ASEAN, capaian IPK Indonesia jauh di bawah Singapura yang mendapatkan skor 83. Indonesia juga berada di bawah Malaysia (47), Timor Leste, Vietnam (42), serta Thailand (36).  Sebagaimana diketahui, IPK merupakan survei internasional yang dilakukan TI untuk memotret concern suatu negara terhadap pemberantasan korupsi. Total ada 180 negara yang masuk survei tersebut. Jika suatu negara mendapatkan skor 0, negara tersebut masuk kategori sangat korup. Sementara itu, skor 100 menjadi indikator negara bersih dari korupsi.  Turunnya skor corruption perception index (CPI) itu, lanjut Wawan, menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia terus memburuk. Hal itu bisa terjadi karena minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan. ”Skor ini turun empat poin dari 2022 atau penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Wawan dalam konferensi pers di Pullman Hotel Jakarta.  Wawan menambahkan, CPI tertinggi 2022 ditempati Denmark dengan skor 90. Di urutan kedua disusul Finlandia dan Selandia Baru dengan skor 87. Menurut Wawan, negara-negara dengan CPI tinggi menganut demokrasi yang kuat dan menghormati hak asasi manusia (HAM).  Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan kaget dengan turunnya skor CPI tersebut. Menurut dia, diperlukan terobosan untuk mendongkrak IPK Indonesia. Terobosan itu harus melibatkan peran sejumlah pihak. Mulai pemerintah, organisasi masyarakat, hingga partai politik.  Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan, anjloknya IPK Indonesia menjadi bukti nyata bahwa Presiden Joko Widodo belum bisa menepati janjinya menguatkan pemberantasan korupsi. Menurut dia, Jokowi justru kerap mengeluarkan kebijakan yang secara vulgar memukul mundur kinerja pemberantasan korupsi.

IPK Indonesia Merosot, Peringkat Ke-110 dari 180 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi merosotnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. ICW menilai, menurunnya IPK Indonesia dapat dimaknai sebagai ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.  "Secara garis besar, menurunnya skor IPK Indonesia dapat dimaknai pada tiga hal. Pertama, ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (28/1).  Terlepas perubahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan, Kurnia memandang, pemerintah dan DPR sepanjang 2020 telah merumuskan undang-undang yang mementingkan kelompok oligarki, serta mengesampingkan nilai-nilai demokrasi. Dia tak memungkiri, ini juga merupakan dampak Omnibus Law UU Cipta Kerja.  "Sebut saja misalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, tak bisa dipungkiri, pemerintah maupun DPR hanya mengakomodir kepentingan elit dalam kerangka investasi ekonomi dan mengesampingkan pentingnya tata Kelola pemerintahan yang baik," ujar Kurnia.  Kurnia menegaskan, seharusnya pemerintah dan DPR memprioritaskan pembahasan sejumlah produk legislasi penguat upaya pemberantasan korupsi seperti revisi UU Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Nyatanya, hal itu tidak dilakukan.  Penurunan IPK Indonesia pada tahun ini juga dipandang sebagai akibat dari kegagalan reformasi penegak hukum, dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi. Hal ini didasari menurunnya kinerja penindakan KPK pada 2020.  "Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena adanya perubahan hukum acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul," beber Kurnia.  Kurnia tak memungkiri, performa KPK kini mengalami penurunan usai dilantiknya Pimpinan KPK periode 2019-2024. Dia menyebut, kini lembaga antirasuah lebih banyak melahirkan kontroversi, ketimbang memperlihatkan prestasi.  "Mundurnya kinerja KPK tentu tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik Pemerintah dan DPR dalam menentukan komisioner KPK saat ini. Padahal KPK selama ini merupakan salah satu pilar penting pemberantasan korupsi yang menunjang kenaikan skor CPI Indonesia," cetus Kurnia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/kalah-dengan-timor-leste-indeks-korupsi-indonesia-turun-3-poin/">Kalah dengan Timor Leste, Indeks Korupsi Indonesia Turun 3 Poin</a>  Sebelumnya, skor CPI Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga tiga poin, berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85  "CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalau kita berada pada askor 40 dan rangking 85 ini 2020 berada di Skor 37 dan rangking 102," kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia, yakni Gambia. Bahkan negara tetangga seperti Timor Leste, CPI pada negara tersebut mengalami kinaikan dari 38 dengan pada 2019, kini menjadi 40 pada 2020.  Sementara itu, Malaysia angka CPI juga mengalami penurunan hingga dua poin pada 2020. Wawan menyebut, pada 2019 CPI Malaysia berada pada 53 poin, kini pada 2020 memeroleh 51 poin.  Wawan menyebut, pada dunia internasional, skor Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata CPI internasional. Karena angka CPI rata-rata berada pada angka 43.  "Tahun 2020 tahun yang kita ketahui bersama sebagai tahun pandemi maka survei ini dilakukan sepanjang pandemi," pungkas Wawan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

IPK Indonesia Merosot, ICW: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Tak Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BP-JAMSOSTEK-KPK-FED-3.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, foto bersama Direktur Pengembangan Investasi BPJAMSOSTEK Amran Nasution, pada acara penganugrahan rangakaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung KPK, Selasa (22/12/2020). BPJAMSOSTEK meraih penghar" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, foto bersama Direktur Pengembangan Investasi BPJAMSOSTEK Amran Nasution, pada acara penganugrahan rangakaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung KPK, Selasa (22/12/2020). BPJAMSOSTEK meraih penghar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi menurunnya corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan hingga tiga poin pada 2020. Ghufron tak memungkiri, menurunnya persepsi korupsi di Indonesia karena masih banyak pejabat yang melakukan praktik korupsi.  Sebab berdasarkan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII), kini skor CPI Indonesia berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85.  "Tingkat korupsi di negara bekerja terjadi atau tidak disampaikan yaitu bagaimana pejabat publik menggunakan jabatannya untuk mendapat keuntungan pribadi, oleh eksekutif, yudikatif, legislatif maupun penegakan hukum lainnya," kata Ghufron menanggapi hasil penelitian TII dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Menurut Ghufron, pemerintah seharusnya menjalankan prosedur yang jelas dalam mengelola uang rakyat. Sehingga tidak mudah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu.  Ghufron mengklaim sektor hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lebih baik. Tetapi yang mengalami permasalahan pada aspek ekonomi dan investasi.  "Artinya apakah ada kepastian hukum dalam berusaha, apakah dalam usaha memiliki aspek yang harus memberi suap atau tidak," beber Ghufron.  Selain pada sektor ekonomi, korupsi juga kerap terjadi pada sektor politik dan demokrasi. Dia tak memungkiri, pada penyelenggaraan Pemilu masih ditemukan adanya politik uang.  "Mulai dari Pemilu, Pileg sampai Pilkada masyarakat juga masih seakan-akan menerima dan kemudian menganggap serangan fajar, kemudian pemberian sembako, pemberian amplop itu dianggap biasa," beber Ghufron.  Oleh karena itu, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengajak masyarakat untuk bahu-membahu ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.  "Bukan hanya beban KPK, bukan hanya beban penegak hukum lainnya. Tetapi seusungguhnya beban bangsa kita semua," tegas Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/kalah-dengan-timor-leste-indeks-korupsi-indonesia-turun-3-poin/">Kalah dengan Timor Leste, Indeks Korupsi Indonesia Turun 3 Poin</a>  Sebelumnya, skor CPI Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga tiga poin, berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85  "CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalau kita berada pada askor 40 dan rangking 85 ini 2020 berada di Skor 37 dan rangking 102," kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia, yakni Gambia. Bahkan negara tetangga seperti Timor Leste, CPI pada negara tersebut mengalami kinaikan dari 38 dengan pada 2019, kini menjadi 40 pada 2020.  Sementara itu, Malaysia angka CPI juga mengalami penurunan hingga dua poin pada 2020. Wawan menyebut, pada 2019 CPI Malaysia berada pada 53 poin, kini pada 2020 memeroleh 51 poin.  Wawan menyebut, pada dunia internasional, skor Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata CPI internasional. Karena angka CPI rata-rata berada pada angka 43.  "Tahun 2020 tahun yang kita ketahui bersama sebagai tahun pandemi maka survei ini dilakukan sepanjang pandemi," pungkas Wawan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK: Pemberian Amplop Dianggap Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi turunnya corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan hingga tiga poin pada 2020. Mahfud tak memungkiri, CPI Indonesia kini mengalami penurunan paling parah.  Sebab berdasarkan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII), kini skor CPI Indonesia berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85.  "Pernah punya Ambisi mudah-mudahan tahun 2019 bisa sampai 50 gitu, tapi sampai 40 kita sudah gembira. Karena rata-rata naik terus setiap tahun, tapi ini kejatuhan terparah sekarang menjadi tiga poin," kata Mahfud menanggapi hasil penelitian TII dalam siaran daring, Kamis (27/1).  Mahfud mengakui, menurunnya skor CPI Indonesia merupakan catatan serius. Karena kementeriannya juga konsen pada upaya pemberantasan korupsi.  "Kita tahu tadi alasan-alasannya, Oleh sebab itu, ini penting ini bagi saya di Kementerian Polhukam," beber Mahfud.  Mahfud tak memungkiri, isu pemberantasan korupsi merupakan konsen pada kementerian yang dipimpinnya. Dia mengaku, ditugasi empat kerja khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) antara lain, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan penyelesaian radikalisme melakukan atau melakukan deradikalisasi.  "Itu ternyata di bidang korupsi itu mengalami penurunan dengan alasan-alasan," cetus Mahfud.  Sebelumnya, skor CPI Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga tiga poin, berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85  "CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalau kita berada pada askor 40 dan rangking 85 ini 2020 berada di Skor 37 dan rangking 102," kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia, yakni Gambia. Bahkan negara tetangga seperti Timor Leste, CPI pada negara tersebut mengalami kinaikan dari 38 dengan pada 2019, kini menjadi 40 pada 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/kalah-dengan-timor-leste-indeks-korupsi-indonesia-turun-3-poin/">Kalah dengan Timor Leste, Indeks Korupsi Indonesia Turun 3 Poin</a>  Sementara itu, Malaysia angka CPI juga mengalami penurunan hingga dua poin pada 2020. Wawan menyebut, pada 2019 CPI Malaysia berada pada 53 poin, kini pada 2020 memeroleh 51 poin.  Wawan menyebut, pada dunia internasional, skor Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata CPI internasional. Karena angka CPI rata-rata berada pada angka 43.  "Tahun 2020 tahun yang kita ketahui bersama sebagai tahun pandemi maka survei ini dilakukan sepanjang pandemi," pungkas Wawan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/yYrp7IANiac

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin, Mahfud: Ini Terparah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema makalah yan" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema makalah yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat sektor yang menjadi fokus utama upaya pemberantasan korupsi dalam empat tahun mendatang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK, khusus terkait indeks persepsi korupsi (IPK).  "KPK menetapkan empat fokus area, yakni korupsi di sektor bisnis, politik, yang dilakukan penegak hukum dan pada sektor pelayanan publik," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan penandatanganan kontrak kinerja pejabat KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/3).  Ghufron menyampaikan, KPK tidak akan mengurangi upaya penindakan dalam menjalankan upaya memberantas korupsi. Selain pencegahan korupsi, lembaga antirasuah juga akan melanjutkan kebijakan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara, dengan menggalakkan program pencegahan yang sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).  KPK era Firli Bahuri, lanjut Ghufron, juga akan tetap melakukan tindakan hukum termasuk melakukan operasi tangkap tangan, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan hukum acara pidana khusus lainnya. Menurutnya, penindakan akan dilakukan semaksimal mungkin dengan penekanan dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui strategi pemulihan aset.   "Salah satu realisasi bahwa KPK tidak akan mengurangi penindakan adalah dengan membentuk tim khusus untuk mendalami indikasi pencucian uang dari hasil korupsi. Penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang akan menjadi prioritas KPK periode 2019-2023," klaim Ghufron.  "KPK memahami harapan publik yang sangat tinggi agar KPK secara serius terus melakukan upaya pemberantasan korupsi, kami pastikan kami akan terus melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku," sambungnya.  Dalam menjalankan kinerja pemberantasan korupsi, kata Ghufron, KPK telah menetapkan dua sasaran strategis dalam arah kebijakan umum 2020. Selain memaksimalkan mengembalikan kerugian negara melalui strategi pemulihan aset, KPK terus mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi melalui dua indikator, yang terkait dengan tugas dan kewenangan KPK.   "Dua indikator tersebut adalah World Justice Project dan PERC Asia Risk Guide," ucapnya.  Oleh karena itu, kepemimpinan KPK jilid V diharapkan dapat mendorong indeks persepsi korupsi (IPK) lebih mengalami peningkatan. Bisa berkontribusi pada target IPK Indonesia menjadi 45 pada tahun 2024.  "KPK akan fokus dalam penanganan perkara dengan tiga kriteria, yakni menguasai hajat hidup orang banyak, berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, dan sektor yang menjadi fokus RPJMN 2020-2024, RKP 2020, dan IPK, termasuk terkait dengan pemindahan ibu kota," pungkasnya.

KPK Tetapkan 4 Isu Utama Ini untuk Naikkan IPK Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengkritisi indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang berada pada poin 40 pada 2019, dari sebelumnya 38 pada 2018. Menurutnya, hal ini tidak bisa membanggakan untuk Indonesia. Justru Indonesia kalah dari Timor Leste yang meningkat tiga poin, IPK-nya kini 38 poin.  "Di tahun 2019, skor IPK Vietnam menjadi 37, padahal tahun lalu hanya 33 saja. Indonesia juga kalah dari Timor Leste yang meningkat dua poin sehingga skornya menjadi 38. Tapi Indonesia masih di atas Thailand yang justru merosot dua poin dan skornya kini menjadi 36," kata BW dalam keterangannya, Sabtu (25/1).  BW memandang, Indonesia masih beruntung karena seluruh survei yang dikomposit oleh Tranparency International sebagian besar dilakukan surveyor di awal dan pertengahan tahun 2019. Misalnya, survei PERC Asia Risk Guide 2019, dilakukan Januari-Maret 2018 dan begitu setiap tahunnya.   "Jika saja survei dilakukan mendekati akhir tahun, dipastikan skor IPK Indonesia versi TI akan jeblok. Karena indikasi kuat terjadinya intensitas tragedi dan skandal pemberantasan korupsi menjelang akhir tahun 2019," sesal BW.  Oleh karena itu, BW menilai skor IPK Indonesia yang meraih poin 40 di tahun 2019 yang diumumkan di awal tahun 2020, tidak membuat rakyat kebanyakan menjadi bangga. Masyarakat justru merasa miris khususnya atas upaya pelemahan terhadap kinerja KPK.  "Hal lain yang membuat rakyat muak, lihat saja dan bandingkan. Malaysia bisa menggenjot peningkatan indeks skor IPK hingga 11 poin. Pada 2019 skornya mencapai 58 sedangkan di tahun 2018 hanya 47 poin saja. Itu artinya, dalam satu tahun, Malaysia menggenjot peningkatan IPK menjadi 11 poin," tegas BW.  Merujuk data Tranparency International, kata BW, salah satu pemicu utama merosotnya IPK karena pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang paradoks dan justru sangat beresiko menakuti-nakuti Investor. KPK sebagai lembaga antikorupsi Indonesia yang dipandang sebagai simbol kemajuan upaya pemberantasan korupsi justru dihilangkan otonomi dan kekuasaannya.   "Bukankah hal ini bertentangan dengan aspirasi Presiden Jokowi yang sedang memerioritaskan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi," tegas BW.

Sindir IPK Indonesia yang Kalah Naik Poin dari Timor Leste, BW: Miris!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipk indonesia

Berita Terkini