<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2025 mengalami penurunan. Dalam laporan CPI 2025 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (10/2), skor IPK Indonesia turun tiga poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 34, dengan peringkat 109. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi kepada TII yang secara rutin mengukur persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi secara global, termasuk di Indonesia. KPK menilai penurunan IPK tersebut harus menjadi bahan introspeksi bersama. &ldquo;Kami memaknai CPI bukan sekadar angka, melainkan panggilan kuat untuk introspeksi dan akselerasi pemberantasan korupsi secara kolektif ke depan,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/2). Menurut Budi, CPI merupakan cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi praktik korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, lanjutnya, KPK turut mendukung perwujudan ekosistem demokrasi dan politik yang berintegritas melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Termasuk melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas lembaga tersebut. &ldquo;Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kami berharap setiap progres penegakan hukum oleh KPK ditindaklanjuti dengan komitmen dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan praktik korupsi tidak kembali terjadi,&rdquo; tegasnya. KPK tidak memungkiri bahwa praktik rasuah masih terjadi secara masif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perbaikan, khususnya pada aspek pencegahan, masih perlu diperkuat. Dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan dan berdampak pada perbaikan sistem, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, tindak lanjut atas hasil SPI menjadi hal yang krusial. Khusus di sektor pendidikan, KPK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengukur potensi dan perilaku koruptif melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). KPK berharap temuan dalam CPI, SPI, maupun IPAK dapat menjadi dasar perbaikan yang lebih serius dan kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan. &ldquo;Melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat persepsi dan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot pada 2025, KPK ingatkan perlu introspeksi dan kolaborasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, KPK Minta Semua Pihak Introspeksi Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/18275-3238978933.jpg" alt="ilustrasi 5 soft skill di tempat kerja. Sumber foto: Freepik" width="100%">
<figcaption>ilustrasi 5 soft skill di tempat kerja. Sumber foto: Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, kemampuan teknis saja tidak lagi cukup untuk membuat kamu dilirik perusahaan. Banyak kandidat memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang serupa, sehingga pembeda utamanya justru terletak pada soft skill. Perusahaan kini semakin selektif dalam mencari talenta yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan dengan bijak. Soft skill menjadi indikator penting untuk menilai bagaimana seseorang menghadapi tekanan, menyelesaikan masalah, hingga berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja. Karena itu, memahami dan mengasah soft skill sejak dini adalah investasi penting bagi karier kamu. Berikut ini deretan soft skill yang paling banyak dicari perusahaan dan perlu kamu kuasai untuk menjadi profesional yang kompeten seperti dirangkum dari laman Cari Kerja Jobstreet dan Glints! Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016470548/bukan-hanya-kreatif-inilah-soft-skill-tersembunyi-yang-diam-diam-jadi-kunci-sukses-di-era-ai">Bukan Hanya Kreatif, Inilah Soft Skill Tersembunyi yang Diam-Diam Jadi Kunci Sukses di Era AI</a>&nbsp; 1. Kemampuan Kepemimpinan&nbsp; Skill kepemimpinan atau leadership sangat penting, meskipun saat ini kamu belum berada di posisi manajer atau direktur. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang kemampuan mengambil keputusan, memberi arahan, dan bertanggung jawab atas hasil kerja. Dengan leadership yang baik, kamu akan lebih cermat dalam menentukan langkah, mengelola tim, dan menyelesaikan masalah. Beberapa kemampuan yang berkaitan dengan leadership antara lain delegasi tugas, manajemen konflik, manajemen proyek, serta kemampuan membimbing atau mentoring rekan kerja. 2. Kemampuan Komunikasi&nbsp; Hampir semua pekerjaan membutuhkan komunikasi yang efektif. Itulah sebabnya skill komunikasi menjadi salah satu soft skill paling krusial di dunia kerja. Untuk meningkatkan kemampuan ini, kamu bisa melatih berbagai aspek komunikasi, seperti mendengar secara aktif, memahami komunikasi verbal dan nonverbal, bernegosiasi, melakukan presentasi, hingga storytelling dan public speaking. Komunikasi yang baik akan meminimalkan kesalahpahaman dan memperlancar kerja tim. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016401422/banyak-lulusan-perguruan-tinggi-dinilai-belum-penuhi-standar-industri-pelindo-ingatkan-pentingnya-soft-skill">Banyak Lulusan Perguruan Tinggi Dinilai Belum Penuhi Standar Industri, Pelindo Ingatkan Pentingnya Soft Skill</a>&nbsp; 3. Kemampuan Kerja Sama&nbsp; Di lingkungan profesional, bekerja sendirian hampir tidak mungkin. Kamu dituntut untuk mampu bekerja sama dengan berbagai karakter demi mencapai tujuan bersama. Skill kerja sama dapat diasah dengan cara sederhana, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, aktif berkontribusi dalam diskusi atau rapat, serta menghargai pendapat rekan kerja. Sikap ini akan membuat kamu lebih mudah diterima dalam tim dan dinilai sebagai profesional yang andal. 4. Etika Kerja&nbsp; Etika kerja yang kuat mencerminkan profesionalisme seseorang. Dengan etika kerja yang baik, kamu akan lebih mudah membangun hubungan positif dengan atasan maupun rekan kerja. Soft skill ini mencakup banyak aspek, mulai dari manajemen waktu, ketekunan, integritas, hingga perhatian terhadap detail. Perusahaan sangat menghargai individu yang dapat diandalkan dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016150177/gak-bisa-digantikan-ai-8-soft-skill-yang-akan-memberi-kamu-penghasilan-selamanya">Gak Bisa Digantikan AI: 8 Soft Skill yang Akan Memberi Kamu Penghasilan Selamanya</a>&nbsp; 5. Sikap Positif&nbsp; Rasa lelah dan tekanan kerja adalah hal yang wajar. Namun, perusahaan mencari karyawan yang mampu tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi tantangan. Sikap positif membantu kamu mengelola emosi, berpikir kritis, dan tidak melampiaskan frustrasi kepada orang lain. Dengan pola pikir yang optimis, kamu akan lebih mudah menemukan solusi dan bangkit dari kesulitan. 6. Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah&nbsp; Kemampuan berpikir kritis sangat erat kaitannya dengan skill pemecahan masalah, yang menjadi salah satu soft skill utama bagi profesional muda. Kamu bisa melatih kemampuan ini dengan membaca buku untuk memperluas wawasan dan kosakata, serta aktif berdiskusi atau berdebat secara sehat. Tidak harus topik berat, membahas film, buku, atau isu terkini juga efektif untuk melatih cara berpikir logis dan analitis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016107938/punya-karisma-dan-selalu-beruntung-7-shio-ini-rezeki-akan-mengalir-deras-begini-soft-skill-yang-dimiliki-mereka">Punya Karisma dan Selalu Beruntung, 7 Shio Ini Rezeki akan Mengalir Deras, Begini Soft skill yang Dimiliki Mereka!</a>&nbsp; 7. Kemampuan Mengelola Informasi&nbsp; Di era digital, arus informasi sangat deras dan tidak semuanya benar. Karena itu, perusahaan membutuhkan individu yang mampu mengakses, menganalisis, dan menyintesis informasi dengan bijak. Kamu tidak cukup hanya menerima informasi begitu saja. Kemampuan untuk memverifikasi kebenaran dan memahami konteks sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru, yang bisa merusak citra profesional. &nbsp; 8. Rasa Ingin Tahu, Kreativitas, dan Kolaborasi&nbsp; Rasa ingin tahu adalah awal dari ide kreatif dan inovasi. Ketiga soft skill ini saling berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Ketika menghadapi masalah, rasa ingin tahu akan mendorong kamu mencari akar persoalan, sementara kreativitas membantu menemukan solusi baru. Ditambah dengan kemampuan kolaborasi, kamu akan menjadi pribadi yang mudah diajak bekerja sama dan berkontribusi besar dalam tim. &nbsp;

Artikel ini mengulas 8 soft skill penting yang harus dikuasai untuk meningkatkan peluang karier di dunia kerja.

Bukan Cuma IPK! Ini 8 Soft Skill yang Paling Dicari Perusahaan dan Wajib Kamu Kuasai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/surya-darma-2399464823.jpg" alt="Surya Darma" width="100%">
<figcaption>Surya Darma</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;percakapan di ruang publik, normalisasi politik dinasti di negara demokrasi seperti Indonesia telah menambah daftar panjang catatan kondisi demokrasi yang mengkhawatirkan. Mengaminkan dinasti politik yang dianggap sebagai &rdquo;Asian value&rdquo; yang harus diterima dan diadopsi pada sistem demokrasi di Indonesia adalah pengkhianatan intelektual serta cita-cita reformasi. Apalagi menggunakan argumen hak asasi manusia (HAM) untuk melanggengkan politik dinasti sebagai warisan dari kebudayaan feodalistis yang seharusnya telah kita lepaskan sebagai negara modern. Bersembunyi pada argumen HAM tidak menghilangkan substansi bahwa politik dinasti mendistorsi HAM pada masyarakat yang lebih luas. Asian Journal of Comparative Politics menguraikan beberapa definisi tentang konsep politik dinasti. Secara umum, politik dinasti dapat diartikan sebagai situasi di mana sebuah keluarga memiliki beberapa anggotanya yang menduduki posisi terpilih dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik di tingkat lokal, regional, atau nasional. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 60 kasus politik dinasti (11 persen) selama era pilkada langsung antara 2005&ndash;2014. Jumlah itu meningkat secara signifikan menjadi 117 kasus (21,5 persen) selama periode 2015&ndash;2018 dan terus bertambah hingga mencapai 175 kasus (32 persen) pada 2020. Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tren peningkatan kasus politik dinasti akhirnya mencapai puncaknya pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 ini. Senada dengan catatan tersebut, Yoes Kenawas dalam artikelnya yang berjudul The Irony of Indonesia&rsquo;s democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era mengungkapkan bahwa dinasti politik di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat antara tahun 2010 dan 2018, hanya dalam satu siklus pemilihan. Studi ini berpendapat bahwa penyebab utama dari pertumbuhan pesat dinasti politik di Indonesia erat kaitannya dengan perubahan institusional bertahap setelah transisi demokrasi pada 1998. Dalam proses ini, terjadi simbiosis parasitik. Simbiosis Parasitik Simbiosis parasitik adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme (parasit) mendapatkan keuntungan dari organisme lain (inang) yang dirugikan oleh interaksi tersebut. Dalam konteks politik dinasti, simbiosis parasitik mengacu pada situasi di mana dinasti politik (parasit) mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui eksploitasi struktur institusional dan sumber daya negara. Sementara masyarakat dan sistem demokrasi (inang) mengalami kerugian akibat praktik-praktik ini. Dinasti politik memanfaatkan kelemahan dan celah dalam sistem hukum dan demokrasi untuk memperkuat serta memperpanjang kekuasaan mereka. Sering kali dengan mengorbankan keadilan, transparansi, dan meritokrasi dalam proses politik. Politik dinasti yang oleh sebagian orang dianggap sebagai Asian value jelas memiliki konsekuensi mengganggu efektivitas pemerintahan sehingga sulit terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan menjadi salah satu sumber perusak pilar-pilar demokrasi. Kondisi ini tergambar dalam laporan The Economist, yang merilis indeks demokrasi tahun 2022 di mana Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dan memiliki status &rdquo;flawed democracy&rdquo;. Skor ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang mendapatkan skor 7,24 dan Timor Leste dengan skor 7,06. Indeks demokrasi The Economist mengukur keadaan demokrasi di berbagai negara berdasar lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, serta budaya politik. Ketimpangan Sosial Politik dinasti juga memperparah ketimpangan sosial. Dalam masyarakat yang sudah terbelah oleh kesenjangan ekonomi, politik dinasti hanya akan memperlebar jurang antara kelompok elite dan rakyat biasa. Mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan akan semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan akses terhadap peluang yang sama. Ketimpangan ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu juga akan menciptakan iklim yang tidak sehat bagi akuntabilitas dan transparansi. Nepotisme dan patronase menjadi hal yang umum karena loyalitas kepada kelompok sendiri sering kali mengalahkan kepentingan publik. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-115 yang mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan peringkat ke-110 dari 180 negara, dengan skor stagnan di angka 34. Dibandingkan dengan skor negara tetangga seperti Singapura yang memiliki skor IPK 83, diikuti Malaysia dengan skor 50 dan Timor Leste 43, kondisi Indonesia jelas mengkhawatirkan. Mengakhiri atau mempersempit ruang untuk dinasti politik perlu dilakukan dan menjadikannya sebagai satu gelombang gerakan dengan pendekatan yang komprehensif. Selain pendidikan dan perubahan budaya politik yang perlu terus dilakukan, reformasi kebijakan oleh institusi pemerintah dan partai politik juga wajib dilakukan. Pembatasan masa jabatan dan regulasi antinepotisme sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Pilkada yang telah dihapus dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi perlu kembali dihidupkan. Pasal ini melarang individu dengan hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan petahana untuk mencalonkan diri; contohnya adalah ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu. Mereka hanya diperbolehkan maju setelah melewati masa jeda satu kali masa jabatan. Korupsi yang tumbuh subur, etika meritokratik yang dikesampingkan, serta perilaku nepotisme dan patronase kekuasaan yang telah menjadi pemandangan biasa telah merusak tatanan nilai sosial yang suatu saat dapat terkapitalisasi menjadi konflik, krisis politik, dan ekonomi. Oleh karenanya, politik dinasti tak seharusnya bersemai di tengah sistem demokrasi yang menuntut transparansi dan kesetaraan. Demokrasi harus kembali pada rohnya di mana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, keadilan yang dapat diakses bersama, dan kebijakan yang hadir untuk semua.&nbsp;(*) <hr /> *) SURYA DARMA,&nbsp;Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Founder Hattamuda Institute

Mengaminkan dinasti politik yang dianggap sebagai ”Asian value” yang harus diterima pada sistem demokrasi di Indonesia adalah pengkhianatan.

Asian Value di Antara Demokrasi dan Politik Dinasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perluas-pasar-bfi-serius-garap-pembiayaan-sektor-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi ruang kuliah, pembiayaan pendidikan kini jadi bidikan perusahaan pembiayaan untuk ekspansi usaha" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ruang kuliah, pembiayaan pendidikan kini jadi bidikan perusahaan pembiayaan untuk ekspansi usaha</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masa penerimaan mahasiswa baru di sejumlah kampus negeri maupun swasta tahun akademik 2024/2025 sedang berjalan. Di balik itu, ada fenomena menarik, yaitu sebanyak 80 persen mahasiswa mengalami salah jurusan saat menentukan pilihan kuliahnya. Menurut General Manager Sekolah Pribadi Depok Fatih Pasaoglu, fenomena banyaknya mahasiswa yang salah mengambil jurusan kuliah perlu menjadi perhatian bersama. "Maka kami perlu mengarahkan para siswa, sesuai dengan kompetensinya," kata Fatih Pasaoglu di kantornya di Jalan Margonda, Depok, pada Senin (27/5). Fatih mengatakan setiap siswa memiliki bakat dan minat yang beragam. Apalagi saat ini revolusi industri serta perkembangan teknologi membawa beragam profesi baru. Kepala SMA Pribadi Depok Bibit Wiyana menambahkan, gejala-gejala yang muncul pada mahasiswa yang salah jurusan tersebut salah satunya mengalami minat belajar berkurang di tengah jalan. Menurunnya minat belajar itu bisa dilihat dari nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diraih mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang mengalami penurunan minat belajar, berpotensi besar mengalami penurunan IPK. "Gejala yang paling ekstrem, si mahasiswanya sampai pindah jurusan," tuturnya. Bibit mencontohkan beberapa tahun lalu, ada muridnya yang sempat pindah sampai tiga jurusan. Sampai akhirnya dia memilih jurusan di bidang seni, khususnya fotografi. "Sekarang dia jadi fotografer sukses. Memiliki studio yang besar di Jakarta," tuturnya. Menurut Bibit pihak sekolah perlu menjalankan berbagai strategi untuk memetakan bakat dan minat siswa. Bahkan jika diperlukan, pemetaan bakat dan minat itu dilakukan sejak kelas X SMA. Kemudian dilakukan pendampingan secara terus menerus hingga lulus sekolah. Penentuan minat dan bakat tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan orang tua murid bersangkutan. "Kami menggunakan career planning. Membahas (bersama murid) kami nanti akan berkarir di bidang apa," jelasnya. Penerapan career planning tersebut cukup efektif untuk mengarahkan minat dan bakat murid, sampai ke pilihan jurusan kuliah, hingga pilihan profesinya kelak. Meskipun begitu untuk jenjang SMA memiliki keterbatasan akses dalam memantau karir alumninya selepas lulus kuliah.

Fenomena banyaknya mahasiswa yang salah mengambil jurusan kuliah perlu menjadi perhatian bersama. Setiap siswa memiliki bakat - minat beda.

80 Persen Mahasiswa Salah Jurusan Kuliah, Gejala Dominan IPK Turun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/20240121203638_IMG_1697JPG-2186956332.jpg" alt="Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Kabar terkait IPK dalam ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali jadi sorotan. Usai disebut-sebut menggunakan ijazah palsu, kini Gibran Rakabuming Raka kembali dicibir soal IPK dalam ijazahnya. Menurut narasi yang beredar, putra sulung presiden Joko Widodo itu disebut memiliki IPK 2,3. Mendengar hal tersebut, Gibran mengaku heran dengan narasi yang beredar dan mempertanyakan siapa yang menyebarkannya. Meski demikian, ia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut dan menerima segala masukan yang ada. "Dia punya ijazah saya?, 2,3 itu menurut siapa? apa dia tahu nilai-nilainya?&rdquo; ungkap putra&nbsp;Jokowi dilansir dari Pojok Satu, Kamis (25/1).' Tak mau ambil pusing dengan IPK 2,3 yang ramai jadi perbincangan, Gibran memilih berterimakasih dan menerima kabar tersebut. "Ya ndak apa-apa lah. Terima kasih masukan-masukannya,&rdquo; ujar Gibran. Sebelumnya diketahui, kabar terkait IPK 2,3 Gibran mencuat dari akun X bernama @BangBudiKur. Akun tersebut, menyampaikan foto yang dibagikan adalah ijazah milik Gibran Rakabuming Raka. "Gibran itu lulus S1 dapat nilai lower second class honours (setara 48). Untuk nilai segitu, daftar kuliah master aja susah diterima. Itu setara IPK 2.3 kalau sistem Indonesia," bunyi cuitan dengan foto ijazah Gibran. Namun perlu diketahui, gelar Lower Second Class Honours yang dimiliki Gibran merupakan salah satu penghargaan dalam sistem penilaian dan penghargaan yang berlaku pada pada perguruan tinggi Inggris. Berbeda dengan di Indonesia yang menerapkan sistem IPK. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/ijazah-gibran-1750586072.jpeg" alt="Postingan yang menyebut IPK Gibran 2,3. /diunggah akun X bernama @BangBudiKur." width="100%">
<figcaption>Postingan yang menyebut IPK Gibran 2,3. /diunggah akun X bernama @BangBudiKur.</figcaption>
</figure> ***

Kabar terkait IPK 2,3 dalam ijazah Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan, putra sulung Presiden Jokowi beri tanggapan.

Ijazahnya Kembali Diperbicangkan, Gibran Tanggapi IPK 2,3 yang Ramai Jadi Cibiran: Terimakasih Masukannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/IMG_20240118_102026-2838812985.jpg" alt="Selebgram Rekha Lena. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Rekha Lena. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Selebgram Rekha Lena memperlihatkan nilai hasil kuliahnya di program magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad). Nilai yang diperlihatkan Rekha Lena sangat mengagumkan karena semua mata kuliah yang diambilnya mendapatkan nilai A.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IPK Rekha Lena pun sempurna dengan angka 4.00.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perasaannya tentu sangat senang dan pastinya ini suprise&nbsp;sekali. Di sela-sela kesibukan yang sangat padat dan sama sekali tidak berharap bisa dapat A, ternyata saya mampu menyelesaikan dengan baik semua tugas kuliah dan sekaligus pekerjaan-pekerjaan yang lain," kata Rekha Lena kepada JawaPos.com, Kamis (18/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/komunitas/013792120/resmi-daftar-full-roster-rrq-hoshi-pada-ajang-mpl-id-s13">Resmi! Daftar Full Roster RRQ Hoshi pada ajang MPL ID S13</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai IPK yang sempurna itu tentu saja tidak didapatkan Rekha Lena dengan mudah. Ada usaha dan ketekunan yang serius dilakukannya selama menjalani masa perkuliahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekha Lena yang mengikuti fast track S2 dan S3 di Unpad mengakui menjaga keseimbangan antara bekerja dan kuliah sangat menantang. Tidak jarang selebgram dengan jumlah followers lebih dari setengah juta itu mengorbankan waktu istirahatnya demi dapat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013791571/seleksi-calon-aparatur-sipil-negara-casn-2024-akan-dibuka-3-periode-lihat-tanggalnya">Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 Akan dibuka 3 Periode, lihat tanggalnya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat pernah (begadang ngerjain tugas). Saya tidak mau momentum belajar saya terganggu oleh pekerjaan dan begitu pun pekerjaan terganggu dengan perkuliahan. Jadi saya harus bagi waktu betul-betul, bahkan kalau pun saya ada acara di luar kota atau luar negeri, laptop tidak pernah lepas dari tangan saya," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekha Lena menyebut&nbsp; keluarganya sudah tahu perihal nilai sempurna untuk semua mata kuliahnya. Mereka pun sangat senang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013792070/kurangnya-kesadaran-jukir-dan-warga-dishub-batam-pertegas-kewajiban-memberi-dan-menerima-karcis">Kurangnya Kesadaran Jukir dan Warga, Dishub Batam Pertegas Kewajiban Memberi dan Menerima Karcis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau mereka bilang ini adalah sesuatu yang membanggakan mereka walaupun sebenarnya bukan kali pertama saya cumlaude,"kata Rekha Lena.</div>

Nilai yang diperlihatkan Rekha Lena sangat mengagumkan karena semua mata kuliah yang diambilnya mendapatkan nilai A.

Mengagumkan, Selebgram Rekha Lena Dapat Nilai IPK Sempurna Program Magister di Unpad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT-2-MENKUMHAM-RAKER-KOMISI-III-FED-6-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat membahas tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradis" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat membahas tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan, pentingnya pengawasan bagi setiap perusahaan dalam melakukan transaksi. Menurut Yasonna, dalam setiap transaksi harus diketahui siapa pemilik manfaatnya.  Hal ini perlu ditekankan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebagai rencana aksi pencegahan korupsi, yang merupakan bagian dari aksi pemanfaatan data beneficial ownership. Hingga akhir 2022 tercatat baru sekitar 38 persen korporasi yang telah mendeklarasikan pemilik manfaat atau beneficial ownership.  "Ada yang membeli rumah, membuat PT. Siapa orangnya, siapa yang mengendalikan walaupun dia bukan direksi. Kalau ada transaksi itu siapa yang mendapatkan keuntungan," kata Yasonna Laoly saat menghadiri acara Stranas PK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).  "Ini perlu diketahui karena kadang-kadang sering terjadi juga TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme, kami terus memperbaiki sistem kami," sambungnya.  Yasonna mengungkapkan, pihaknya tak segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan pemilik manfaat dari sebuah transaksi. Sanksi tersebut berupa pemblokiran akun notaris maupun akun perusahaan.  "Kami sudah melakukan itu. Kalau tidak melaporkan satu tahun. Kalau notaris tidak melaporkan, kami blokir akun notarisnya. Perusahaan kami blokir akun perusahaannya," tegas Yasonna.  Yasonna menyebut, pemberian sanksi tegas tersebut telah berdampak positif. Dia mengungkapkan, sebanyak 300 perusahaan telah melaporkan data pemilik manfaat dari transaksi yang sudah dilakukan.  Yasonna tak menginginkan, sebuah perusahaan didirkan oleh pihak tertentu, tetapi aliran uangnya mengalir ke pihak lain. "Sehingga nanti mudah di-trace pemilik manfaat transaksi siapa. Ini salah satu strategi pencegahan, ini sangat penting," tegas Yasonna.

Cegah TPPU dan Terorisme, Penerima Manfaat dari Korporasi Harus Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230126_110258.jpg" alt="Sumber foto: Setpres Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: Setpres Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022. Jokowi memastikan, pihaknya akan mengevaluasi isu-isu pemberantasan korupsi.  "Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Kamis (2/2).  Transparency International Indonesia (TII) sebelumnya mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34, turun empat poin dari tahun sebelumnya pada 2021. Indonesia kini menempati peringkat ke 110 dari 180 negara yang dilibatkan.  "CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangkingnya," ucap Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).  IPK Indonesia pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Skor berdasarkan indikator 0 sangat korup, hingga 100 yang berarti sangat bersih.  Wawan menjelaskan, di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, serta Thailand 36. Menurutnya, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin, dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012.  Ia menyebut, hal ini memperlihatkan praktik korupsi masih berjalan, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.  "Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," pungkas Wawan.

Soal Anjloknya IPK Indonesia, Jokowi: Akan Koreksi dan Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan, narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo tak pernah terbukti. Hal ini setelah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, yang anjlok empat poin dari skor 38 menjadi 34.  Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan Transparency International Indonesia (TII), tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup.  "Salah satu diantara sekian banyak variabel yang disorot oleh TII dalam paparan IPK adalah maraknya korupsi politik di Indonesia. Analisa tersebut tentu benar jika dikaitkan dengan realita saat ini. Bisa dibayangkan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (1/2).  "Ini menandakan, program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total," sambungnya.  Menurut Kurnia, hal ini terbukti dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini gencar memberantas korupsi politik, justru dilemahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui perubahan Undang-Undang (UU) KPK. Bahkan, Jokowi juga membiarkan figur-figur bermasalah memimpin lembaga antirasuah.  "Sekalipun ada yang ditindak, misal, Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, namun penuntasan perkara itu masih menemui jalan buntu. Sehingga wajar saja jika responden yang terlibat dalam pengumpulan data untuk penilaian IPK menaruh rasa pesimis terhadap pembenahan sektor politik," cetus Kurnia.  Sikap pemerintah juga cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Ia mencontohkan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Pandjaitan, sempat berulang kali mengomentari mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan kalimat destruktif.  Momen lain, lanjut Kurnia, diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang beberapa waktu lalu meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan.  "Pernyataan-pernyataan semacam ini tentu menunjukan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi," ucap Kurnia.  Kurnia mengutarakan, pemerintah dan DPR terbilang gagal menciptakan kepastian hukum untuk menjamin gelaran pesta demokrasi mengedepankan nilai-nilai integritas. Hal ini ditunjukkan pada UU Pemilu dan UU Pilkada masih memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.  "Sekalipun sudah ada putusan MK yang melarangnya dengan skema pembatasan waktu jeda lima tahun, namun dapat dilihat bahwa sikap pemerintah dan DPR sebenarnya masih menginginkan mereka dapat kembali berkompetisi. Sebab, perubahan ketentuan itu bukan berasal dari pembentuk UU, melainkan karena putusan MK," ujar Kurnia.  "Situasi terkini, terbukti pembentuk UU juga tidak merevisi UU Pemilu untuk klausul calon anggota DPD RI yang mana masih memperbolehkan mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan narasi pemerintah yang kerap kali menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai pijakan utama," lanjut Kurnia.  Mencermati IPK Indonesia yang merosot, kata Kurnia, dapat disimpulkan bahwa untaian kalimat Presiden Jokowi terkait pemberantasan korupsi hanya sekadar pemanis pidato semata. Rezim Presiden Jokowi juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pasca reformasi dalam konteks pemberantasan korupsi.  "Selain itu, jelang pergantian kekuasaan tahun 2024, Presiden juga gagal mewariskan kebijakan antikorupsi yang baik," pungkasnya.

IPK Indonesia Merosot, ICW: Program Pencegahan-Penindakan Gagal Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja pemberantasan korupsi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jalan di tempat. Hal ini terbukti dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang cuma bertambah satu poin dari 37 menjadi 38.  "Alih-alih meningkat signifikan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya bertambah satu poin, dari 37 menjadi 38. Hal ini setidaknya menjadi pertanda bahwa pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan di tempat," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (26/1).  Bahkan pada saat yang sama, arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin mengalami kemunduran. Pangkal persoalannya klasik, yakni ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi.  Menurut Kurnia, selama ini pemerintah hanya disibukkan dengan pembenahan sektor ekonomi dengan memproduksi beragam proyek infrastruktur dan penguatan investasi. Alhasil, akibat kekeliruan arah tersebut, mayoritas kalangan pebisnis mengambil untung di tengah stagnasinya situasi penegakan hukum.  "Peningkatan IPK Indonesia tahun ini tentu harus dibenturkan dengan realita pemberantasan korupsi terkini. Secara kasat mata, tahun 2021 sebenarnya masih menjadi periode implikasi atas akumulasi kekeliruan pemerintah ketika mengubah haluan pemberantasan korupsi melalui sejumlah regulasi dan kebijakan," cetus Kurnia.  Dia berujar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masifnya kritik masyarakat terhadap kinerja lembaga pemberantasan korupsi khususnya KPK. Tidak hanya itu, bahkan pada awal Januari lalu, sejumlah lembaga survei menguatkan kesimpulan tersebut dengan menemukan adanya persepsi buruk dari sebagian besar masyarakat terhadap komitmen antikorupsi pemerintah.  "Maka dari itu, meningkatnya poin dan peringkat Indonesia semestinya dimaknai sebagai bahan evaluasi mendasar untuk mengembalikan pemberantasan korupsi ke arah yang benar, bukan justru mengglorifikasikannya," ungkap Kurnia.  Sebelumnya, Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko IPK Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan tipis satu poin, menjadi 38 dari sebelumnya pada 2020 berada pada poin 37. Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.  "CPI Indonesia tahun 2021 berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini naik 1 poin dari tahun 2020 lalu yang berada pada skor 37/100," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko.

ICW: Pemerintah Hanya Sibuk Proyek Infrastruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipk

Berita Terkini