<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/q4drdziHAe2GtBhrWVmtLdwn1jdsuzOaZsKNaWHJ-1-4066114952.jpg" alt="Audiensi antara Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Audiensi antara Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) menggelar audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/5). Pertemuan itu berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, dan salah satunya membahas peluang santri atau alumnnbus pesantren berkarir di militer alias menjadi tentara. Ketua Umum DPP IPI, KH. K.M.T. Abdul Muhaimin hadir bersama jajaran pengurus.&nbsp;Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muhaimin menyampaikan harapannya agar santri diberikan akses lebih mudah untuk menjadi anggota TNI. Menurutnya, pesantren memiliki kedisiplinan, moral, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sehingga layak mendapat kesempatan berkontribusi lebih besar bagi bangsa melalui jalur militer. "Santri memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. NKRI harga mati itu berasal dari pesantren. Seandainya ada sensus orang yang gugur demi kemerdekaan, saya yakin 80 persen dari pesantren," ujar Abdul Muhaimin. Ia berharap sinergi antara pesantren dan Kodam V/Brawijaya bisa diwujudkan dalam bentuk program strategis yang terencana, terutama dalam pengembangan mental dan disiplin santri. Menanggapi hal itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai program sinergi dengan pesantren bisa mendorong peningkatan nasionalisme dan pengabdian santri kepada negara. "Kami siap membantu dan membina para santri agar mampu mengikuti tahapan seleksi dengan baik. Selama ini, ada jalur khusus bernama 'Sahabat Santri', tinggal bagaimana sosialisasinya diperluas," jelas Rudy. Ia menambahkan, Kodam V/Brawijaya telah menjalankan program kunjungan ke pesantren, termasuk ke Tambak Beras dan Tebuireng, untuk mempererat hubungan dengan para santri. Rudy meyakini bahwa kehidupan di pesantren memiliki kedisiplinan dan semangat yang selaras dengan lingkungan militer.&nbsp; "Santri sudah akrab dengan pola hidup disiplin, kesehatan yang baik, dan ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana akses untuk menjadi anggota TNI ini bisa dioptimalkan," tuturnya. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pesantren dan TNI dapat melahirkan kader-kader militan yang mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Ikatan Pesantren Indonesia audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya, membahas akses santri menjadi anggota TNI.

IPI Usulkan Santri Dapat Akses Jadi Anggota TNI dan Berkarir di Militer, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin Sambut Baik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-kritikan-soal-pakem-begini-pembelaan-kejati-dki_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejagung RI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berdasar hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) baru-baru ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan paling tinggi. Yakni 79 persen. Lebih tinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polri. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Peneliti Utama IPI Burhanuddin Muhtadi melalui keterangan resmi pada Rabu (29/1). Dia menyampaikan bahwa ada 66 persen masyarakat yang percaya dan 13 persen masyarakat sangat percaya terhadap Kejagung. Sehingga bila ditotal angkanya 79 persen.&nbsp; &rdquo;Jika dijumlahkan menjadi 79 persen tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa yang saat ini dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin,&rdquo; terang Burhanuddin.&nbsp; Selain Kejagung, IPI juga mencatat tingkat kepercayaan publik kepada KPK berada pada angka 72 persen dan Polri 69 persen. Dengan temuan dari survei yang dilakukan oleh IPI pada&nbsp; periode 16-21 Januari 2025 tersebut, Kejagung menjadi lembaga penegak hukum dengan kepercayaan publik paling tinggi. Tidak hanya itu, Burhanuddin juga merinci tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto sebesar 97 persen, sebanyak 92 persen kepercayaan publik terhadap TNI, 75 persen kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), 73 persen untuk MPR dan DPD, 71 persen untuk pengadilan, 67 persen untuk DPR, dan 62 persen untuk partai politik. Secara umum, survei yang melibatkan 1.220 responden dengan margin of error sebesar 2,9 persen tersebut menempatkan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo mendapat kepuasaan publik sebesar 79,3 persen. Angka itu diraih dalam seratus hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mulai bekerja sejak 20 Oktober 2024.&nbsp; &rdquo;Ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,&rdquo; tutur Burhanuddin.&nbsp;

Kejagung menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan paling tinggi. Yakni 79 persen. Lebih tinggi dari KPK.

Seratus Hari Pertama Prabowo-Gibran, IPI Sebut Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Kalahkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/IMG_20240508_173741-1711451544.jpg" alt="Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi." width="100%">
<figcaption>Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Riau menyelidiki laporan Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti terkait seorang mahasiswanya bernama Khairiq Anhar. Itu buntut dari konten video yang diunggah ke media sosial berkaitan dengan Iuran Pembangunan Institusi (IPI). &rdquo;Perkaranya dalam tahap penyelidikan,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombespol Hery Murwono seperti dilansir dari Antara. Saat ditanya sejauh mana perkembangan penyelidikan, Kombespol Hery mengatakan, masih pemeriksaan saksi-saksi. Pelapor dan terlapor juga sudah diperiksa. &rdquo;Sudah. Terlapor dan pelapor sudah kami mintai keterangan. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana dari penyidik ya,&rdquo; tukas Hery Murwono. Khariq dalam videonya mengkritik kebijakan untuk biaya perkuliahan di kampus tersebut. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @aliansimahasiswapenggugat, dijajakan almamater biru langit Unri dengan harga yang tergolong tinggi. Di akhir video, disebutkan Sri Indarti selaku Rektor sebagai Broker Pendidikan Universitas Riau dan menampilkan fotonya. Atas dasar itu, Khariq diduga menyerang nama baik orang lain. Sementara itu, Khariq Anhar berharap pihak kampus dapat memediasi permasalahan yang tengah terjadi. Pihaknya tidak ingin mediasi dilakukan melalui jalur kepolisian karena itu merupakan kritik terhadap kebijakan rektor. &rdquo;Konteks substansinya kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan rektor. Jadi kami berharap Wakil Rektor III memediasi secara internal saja, namun hingga saat ini belum dapat kabar,&rdquo; sebut Khariq Anhar. Khariq mengaku telah dua kali dipanggil aparat kepolisian untuk proses pemeriksaan. Namun, belum ada pemanggilan apapun dari bagian akademik kampusnya. Terkait kritiknya, dia juga tetap akan memperjuangkan pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal dan IPI. &rdquo;Walaupun nanti dilakukan mediasi maupun persidangan, kami tidak akan mundur,&rdquo; tegas Khariq Anhar.

Polda Riau selidiki laporan Rektor Unri terkait seorang mahasiswa yang unggah konten video terkait Iuran Pembangunan Institusi (IPI)

Polda Riau Selidiki Laporan Rektor Unri Terkait Konten Video yang Diunggah Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/atasi-pengangguran-pilot-pemerintah-jajaki-meksiko-dan-tiongkok_m_169895.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pilot pesawat di ruang kokpit" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilot pesawat di ruang kokpit</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sanksi untuk pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit saat bertugas harus diikuti evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu harus melahirkan regulasi serta prosedur terbang malam yang lebih baik. Penegasan itu disampaikan Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Capt. Rama Noya menanggapi insiden pilot-kopilot Batik Air. &rdquo;Jadi, memberikan sanksi kepada pilot mungkin sudah benar. Tetapi, tidak menyelesaikan masalah,&rdquo; terang dia. Jika tidak dibarengi evaluasi yang lebih dalam, bukan tidak mungkin sanksi tersebut sekadar memindahkan orang bermasalah tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Karena itu, IPI mendorong pembentukan regulasi yang jauh lebih ketat terkait dengan terbang malam. Misalnya, prosedur pengecekan kokpit oleh cabin crew setiap 30 menit. Khusus terbang malam, prosedur itu harus dibuat lebih ketat. &rdquo;Kalau terbang malam, (pengecekan kokpit oleh cabin crew) bisa dipersempit lagi,&rdquo; kata dia. Tujuannya, memastikan pilot dan kopilot tidak mengalami microsleep. Menurut Rama, microsleep sangat mungkin dialami pilot yang terbang malam. Sebab, mereka harus bekerja di luar kewajaran. Saat tubuh seharusnya beristirahat dengan tidur, para pilot yang terbang malam harus begadang untuk menerbangkan pesawat. Dalam penerbangan Batik Air dari Kendari ke Cengkareng, lanjut dia, sudah diketahui bahwa pilot dan kopilot harus bekerja semalaman. Sebab, mereka terbang dari Cengkareng ke Kendari sekitar pukul 03.00. Setelah beristirahat sekitar 30&ndash;40 menit, mereka kembali terbang dari Kendari ke Cengkareng. Rama menilai, waktu istirahat itu terlampau singkat. Jika ditarik mundur sejak berangkat dari rumah sampai persiapan di bandara, pilot dan kopilot harus meninggalkan rumah paling lambat pukul 12 malam. Belum lagi, kopilot sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak bisa beristirahat secara total di rumah. Termasuk semalam sebelum penerbangan itu berlangsung. Sebab, dia harus membantu istri mengurus bayi kembar berusia satu bulan. Kondisi itu mestinya bisa direspons dengan lebih baik. Misalnya, memberikan izin bagi suami untuk lebih lama mendampingi istri saat dan setelah melahirkan. &rdquo;Itu bisa menjadi pertimbangan. Karena tentu efek terakhirnya mengarah pada safety,&rdquo; ujarnya. Selain itu, opsi penggantian pilot atau kru juga seharusnya dilakukan. Apalagi untuk penerbangan malam. Pilot, kopilot, dan seluruh cabin crew wajib dipastikan punya cukup waktu untuk beristirahat sebelum kembali terbang. Itu penting lantaran ritme kerja mereka saat terbang siang dan malam berbeda. Rekomendasi KNKT Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memberikan rekomendasi terkait kejadian pilot dan kopilot Batik Air PK-LUV yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam keterangannya menyatakan, tidak ditemukan panduan atau prosedur terperinci dari daftar periksa pribadi yang memerinci soal illness (sakit), medication (pengobatan), stress (stres), alcohol (konsumsi alkohol), fatigue (kelelahan berlebih), and emotion (IM SAFE). &rsquo;&rsquo;Tidak adanya panduan terperinci dan prosedur yang mungkin membuat pilot tidak dapat menilai kondisi fisik dan mental mereka dengan baik,&rdquo; tuturnya. Melihat hal itu, rekomendasi KNKT untuk manajemen Batik Air adalah menyusun panduan dan prosedur terperinci tersebut. Selain itu, memastikan daftar periksa mandiri IM SAFE dapat menilai fisik dan mental pilot dengan benar. Temuan lainnya adalah tidak adanya prosedur terperinci untuk memeriksa kokpit setiap 30 menit. Siapa yang memeriksa kokpit pun tidak jelas. Padahal, dalam prosedur darurat keselamatan Batik Air Indonesia, terdapat prosedur untuk melakukan pemeriksaan kabin. &rdquo;Tidak adanya prosedur terperinci mungkin menjadi penyebabnya,&rdquo; ujarnya. Selain itu, perlu diberikan cuti kepada pilot-kopilot yang akan mendampingi istri melahirkan dan setelah melahirkan. Sebab, kopilot beralasan tertidur karena sebelumnya membantu istri merawat bayi yang baru berusia satu bulan. Apakah aturan ketenagakerjaan di Indonesia mengakomodasi cuti bagi suami? Dalam aturan perundangan, suami yang mendampingi istri melahirkan atau keguguran mendapat cuti dua hari dengan tetap diberi upah. Hal itu sesuai dengan Pasal 28 UU Cipta Kerja. Ahli hukum ketenagakerjaan Universitas Airlangga Hadi Shubhan saat dihubungi Jawa Pos kemarin (10/3) menyatakan, aturan soal cuti bagi suami itu sudah jelas. &rsquo;&rsquo;Suami diberi cuti dua hari karena asumsinya ada keluarga atau pengasuh yang membantu mengurus,&rdquo; ucapnya. Sejauh ini belum pernah ada yang keberatan mengenai durasi cuti untuk suami. Selain itu, tidak ada pelanggaran terhadap hak pekerja karena yang melahirkan adalah istri atau bukan pekerja. &rsquo;&rsquo;Kalau istrinya sebagai pekerja, dia akan mendapatkan hak cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan,&rdquo; ungkapnya. Hadi menyarankan untuk menguatkan dinas tenaga kerja di setiap wilayah. &rsquo;&rsquo;UU Cipta Kerja dan UU Tenaga Kerja ini norma heteronom yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun, di bawah norma heteronom, ada norma otonom, yakni perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama,&rdquo; bebernya. (lyn/syn/c6/oni)

Sanksi untuk pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit saat bertugas harus diikuti evaluasi secara menyeluruh.

Pascakasus Pilot Batik Air Tertidur saat Bertugas, IPI Dorong Pengetatan Regulasi Terbang Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Santoso-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengatakan Kejaksaan Agung (Kejakgung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin, telah mengalami perubahan dan peningkatan kinerja. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap oleh Kejagung.  Hal ini disampaikan Santoso, menanggapi adanya pemberian penghargaan Best Institutional Leaders. Dia dipilih karena membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang lebih baik.  “Di bawah ST Burhanudin mengalami peningkatan kinerja,” kata Santoso, Kamis (9/3/2023).  Peningkatan dan perubahan kinerja ini, menurut Santoso, juga tercermin dari hasil survei, yang menempatkan Kejakgung dalam posisi teratas dalam hal penindakan tindak pidana. Termasuk Kejagung menjadi lembaga yang memiliki persepsi publik terbaik di antara lembaga penegak hukum lainnya.  Sejumlah survei menyebut Kejaksaan RI mampu melakukan penegakan hukum yang humanis dan modern. Pada survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 27 November 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap kerja Kejaksaan mencapai 77,4 persen.  Sedangkan survei Lembaga Survei Indonesia pada 8 Desember 2022, menyebut tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi memposisikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan 60,6 persen.

Komisi III DPR Akui Ada Perubahan Kinerja Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menempatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Korps Adhyaksa bahkan mengungguli pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga Kepolisian.  Indikator turut memotret persepsi masyarakat terkait penegakan hukum. Hasilnya, jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi, Kejaksaan kini menjadi panglimanya.  Usai mewawancarai 1.220 responden dalam rentang 13-20 September 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan terkait penegakan hukum mencapai 75 persen.  Burhanuddin menyatakan, posisi Kejaksaan Agung berada di atas pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Polri. Karena tingkat kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum berada di angka 75 persen, membawa Korps Adhyaksa di posisi teratas.  Di posisi kedua ada pengadilan dengan 74 persen. Di bawah pengadilan ada KPK dengan 73 persen, menyusul kemudian Kepolisian dengan 63 persen.  “Kejaksaan Agung berhasil mempertahankan predikat lembaga hukum paling dipercaya publik,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk Evaluasi Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum secara virtual, Minggu (2/10).  Menurut Burhanuddin, temuan Agustus lalu, periode survei 11-17 Agustus 2022, posisi Kejaksaan juga berada di atas KPK dan Polri. Ketika itu, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan berada di angka 63,2 persen.

IPI: Soal Penegakan Hukum, Kejagung Kini Jadi Panglima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menteri-BUMN-Erick-Tohir-Dery-Ridwansah-4-3.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh saat melakukan jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh saat melakukan jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program menteri BUMN Erick Thohir melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat. Sebab semua warga ingin kasus-kasus korupsi di negeri ini bisa dibongkar hingga tuntas.  Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan dari total 1.200 responden, sebanyak 51,5 persen masyarakat optimis Erick Thohir mampu melakukan perbaikan di tubuh BUMN. Angka ini melonjak jika dibandingkan pada survei April 2022 lalu yang berada di angka 39,5 persen. Hal tersebut terekam dalam temuan Lembaga Survei Indikator periode 16-24 Juni 2022.  “Mayoritas mendukung langkah Erick Thohir melakukan bersih-bersih di BUMN. Banyak juga yang memberikan apresiasi,” ujar Burhanudin.  Burhanuddin mengatakan masyarakat juga mengapresiasi Erick Thohir yang melibatkan Kejaksaan Agung dan instansi terkait untuk menungkapkan penyelewengan-penyelewengan di BUMN. Strategi tersebut terbukti ampuh dalam menyelamatkan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.  “Apa yang dilakukan Erick Thohir, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus-kasus korupsi di unit usaha BUMN merupakan terobosan yang menghasilkan banyak apresiasi dari masyarakat,” terang Burhanuddin.  Sejak dikomandoi Erick Thohir, kasus-kasus mega korupsi di BUMN yang merugikan negara hingga triliunan rupiah berhasil diungkap. Mulai dari kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero) dan terbaru PT Garuda Indonesia.  Untuk kasus Jiwasraya, kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun, sementara Asabri dan Garuda masing-masing memberatkan uang negara sebesar Rp 22,78 dan Rp 8,8 triliun. Erick Thohir terus berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih BUMN sehingga bisa membantu negara menyejahterakan masyarakatnya.

Survei Indikator: Aksi Erick Bersih-Bersih BUMN Berbuah Manis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/SRIWIJAYA-JATUH.jpg" alt="Ilustrasi Sriwijaya Air Sj 182 (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sriwijaya Air Sj 182 (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Pilot Indonesia (IPI) mengungkapkan duka mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak di kawasan Kepulauan Seribu. Di mana, pada Sabtu (9/1), pukul 14.40 WIB, pesawat yang diisi oleh 62 orang itu hilang kontak.  "Segenap Badan Pengurus IPI menyatakan duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian yang menimpa penerbangan Sriwijaya Air SJ-182 rute Soekarno-Hatta Jakarta CGK – Supadio Pontianak PNK pada 9 Januari 2021," ungkap Wakil Ketua Umun IPI Capt Rama VPN Noya dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Minggu (8/1).  Ia mengharapkan adanya kabar baik bagi para penumpang dan awak pesawat dari kejadian tersebut. Di mana diketahui bahwa pesawat tersebut kehilangan ketinggian sekitar 10 ribu kaki dalam tempo 1 menit.  Awalnya, pesawat sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Mendadak, ketinggian pesawat berubah menjadi 8.950 kaki, turun ke 5.400 kaki, hingga terakhir terpantau di 250 kaki. Setelah itu, pesawat hilang kontak.  "Kami masih berharap adanya kemungkinan yang terbaik bagi awak pesawat dan seluruh penumpang dalam penerbangan ini," tutur dia.  Noya pun mengimbau agar masyarakat menunggu perkembangan terkini dari upaya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).  "Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Amin," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=bQUQhDQ0NOE

Pesawat SJ-182 Jatuh, Ikatan Pilot Indonesia Sampaikan Duka Mendalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipi-ingatkan-jokowi-soal-penculikan-13-aktivis_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat bersama elite pengurus PDIP di Rumah Cemara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat bersama elite pengurus PDIP di Rumah Cemara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Polri membentuk&nbsp;tim gabungan untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun, Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo juga mengingatkan bahwa masih ada banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa. "Penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti kasus penculikan aktivis juga harus segera dituntaskan. Pasalnya, kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas. Masih ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang," ujar Karyono saat dihubungi, Selasa (15/1). Menurut Karyono, kasus penghilangan orang secara paksa tergolong pelanggaran HAM berat. Selain itu, kasus penculikan aktivis ini sudah menjadi sorotan internasional. "Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo jangan hanya membentuk Tim Gabung Investigasi Novel Baswedan tapi harus segera menuntaskan kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang diperbarui untuk mengungkap kasus ini," katanya. Karyono melanjutkan, Pembentukan Tim Gabungan Investigasi kepada Novel Baswedan memang penting. Tapi penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa juga sangat penting. Menurut Karyono, sebelum akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2019, Jokowi harus berani mengambil sikap untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa.&nbsp;&nbsp; "Jika Jokowi berani melakukan itu, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tegas dan berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," pungkasnya. Sebelumnya,&nbsp;Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Muhammad menyebut&nbsp;Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah&nbsp;membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tim itu bakal bertugas sejak enam bulan terhitung sejak 8 Januari 2019 untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017 silam.&nbsp;

IPI Ingatkan Jokowi Soal Penculikan 13 Aktivis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipi-miliki-1500-pilot-dengan-gaji-fantastis-garuda-berbiaya-tinggi_m_211535.jpeg" alt="Konfrensi Pers Serikat Bersama (Sekber) PT Garuda Indonesia terdiri atas Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarda), Rabu, (2/9) " width="100%">
<figcaption>Konfrensi Pers Serikat Bersama (Sekber) PT Garuda Indonesia terdiri atas Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarda), Rabu, (2/9) </figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ancaman mogok Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG)&nbsp;mendapat sorotan tajam pengamat kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie. Pasalnya, selain berlebihan dan merugikan konsumen, ancaman&nbsp; mereka bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ''Alasannya mogok kerja itu harus didasari gagalnya perundingan atau deadlock yaitu tidak tercapai kesepakatan, antara serikat pekerja dengan perusahaan. Yang terjadi kan tidak, justru Sekarga dan APG menutup ruang dialog yang diberikan perusahaan,'' ujar Jerry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/5/2018). Ancaman mogok pilot, menurutnya, menandakan bahwa Sekarga dan APG lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan dibanding kepentingan masyarakat umum pengguna jasa maskapai Garuda.&nbsp; Selama ini, lanjut Jerry, sebagian tuntutan karyawan sudah dipenuhi, diantaranya penghapusan posisi Direktur Produksi yang dijabat Puji Nur Handayani. Kemudian, melalui RUPS, pemegang saham mengangkat Triyanto Moeharsono sebagai Direktur Operasi dan Iwayan Susena sebagai Direktur Teknik.&nbsp; ''Tuntutan Sekarga/APG sebagian sudah dipenuhi, mau apa lagi mereka main ancam-ancam mogok kerja,'' tegasnya. Termasuk soal tuntutan menghilangkan posisi Direktur Cargo dan mengganti Direktur SDM dan Umum yang dijabat Linggarsari Suharso adalah menjadi kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham. Serikat pekerja dan APG tidak berhak mengintervensi.&nbsp; ''Pilot itu laksana dokter, polisi, tentara, sifat pelayanan publiknya tidak layak mogok kerja, apalagi gaji mereka di atas ketiga profesi tadi. Gaji dan fasilitas pilot sudah sangat memadai. Buat apa lagi mereka mogok?'' kata Jerry. Jerry menambahkan, gaji pilot Garuda merupakan yang tertinggi dibanding maskapai lain yang ada di Indonesia, dan salah satu yang terbaik di Asia.&nbsp; Namun, yang patut dipertanyakan mengapa Sekarga dan APG sangat gencar melancarkan ancaman mogok.&nbsp;Karena itu Jerry mempertanyakan motif ancaman demi ancaman Sekarga dan APG. ''Saya wanti-wanti jangan sampai ancaman mereka bermuatan politis atau memaksakan kehendak untuk mengincar posisi direksi yang mutlak kewenangan pemegang saham,'' jelasnya. Untuk diketahui, kinerja Garuda di bawah kepemimpinan Pahala Mansury tengah membaik. Garuda berhasil menekan kerugian pada Kuartal I-2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Kinerja manajemen menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kita lihat ini sudah on track jangan terus diganggu," ucap Jerry.&nbsp; ''Saya pernah membaca salah satu biaya rutin terbesar adalah tingginya gaji pilot Garuda yaitu sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta sebulan, belum tunjangan lainnya. Jumlah pilot Garuda mencapai 1.500 personel. Coba hitung, berapa pengeluaran manajemen untuk gaji pilot, ini yang membuat Garuda berbiaya tinggi,'' tambah Jerry. Diketahui, pendapatan pilot yunior di maskapai pelat merah ini pada tahun-tahun pertama dapat menyentuh nominal Rp 60 jutaan. Komponen pendapatan tersebut biasanya terdiri dari gaji plus tunjangan lain dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya masa kerja dan jam terbang. Pundi-pundi pilot juga semakin menebal pada saat menjadi pilot senior. Seorang kapten senior di maskapai bintang lima seperti Garuda dapat memiliki penghasilan atau take home pay berkisar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Capaian pendapatan tersebut belum termasuk benefit noncash lain, seperti tunjangan kesehatan, asuransi personal, lost of flying licence, iuran pensiun, BPJS, kesehatan pensiun, penghargaan masa kerja, dan penghargaan pensiun yang bervariasi di setiap maskapai. Profesi pilot dibekali dengan berbagai proteksi dan fasilitas jaminan karier yang beragam, mulai dari jaminan kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya, jaminan kecelakaan, bahkan jaminan profesi jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya lisensi terbang. Pilot juga mendapatkan jaminan kesehatan dengan kategori di atas rata-rata. Jaminan tersebut bisa meng-cover tindakan operasi. Bahkan, operasi sakit jantung sampai pemasangan ring dapat di-cover. Jaminan lainnya juga diberikan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan pilot cacat tetap atau meninggal. Fasilitas lain yang dimiliki pilot adalah layanan antar jemput dari dan ke bandara hingga fasilitas konsesi berupa tiket penerbangan bagi pilot dan keluarga yang lumrah ditemui pada pegawai maskapai penerbangan. Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi juga mengimbau agar masalah di internal Garuda tidak berdampak pada pelayanan terhadap konsumen. &ldquo;Kalau sampai mogok, berarti pilot akan berhadapan dengan konsumen. YLKI tidak endorse untuk mogok pilot,&rdquo; kata Tulus. Menurut Tulus, tuntutan APG dan Sekarga&nbsp;merupakan hak mereka sebagai pekerja. Namun jangan sampai melanggar hak pihak lain, dalam hal ini hak konsumen.

IPI: Miliki 1500 Pilot dengan Gaji Fantastis, Garuda Berbiaya Tinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipi

Berita Terkini