<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/images-95.jpeg" alt="Ilustrasi: Sony PlayStation Vs Microsoft Xbox. (GameSpot)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sony PlayStation Vs Microsoft Xbox. (GameSpot)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bareskrim Polri mengungkap kasus akses ilegal pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang mengolah informasi International Mobile Equipment Identity atau biasa dikenal dengan IMEI. Total, ada enam tersangka yang diringkus dengan dua di antaranya merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan ASN di Ditjen Bea Cukai.</p> <p>Aksi tersebut dilakukan pada 10&ndash;20 Oktober 2022. Terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CEIR Kemenperin sejumlah 191.965 buah. Dari kisaran sementara, kerugian negara mencapai Rp 353,7 miliar.</p> <p>Dari sebanyak 191.965 IMEI ilegal yang diungkap, mayoritas di antara nomor IMEI tersebut diketahui milik perangkat iPhone. Saat ini, memang diketahui iPhone menjadi perangkat yang paling banyak dijual secara ilegal atau di masyarakat dikenal dengan iPhone internasional.</p> <p>Banyak dari pembeli iPhone internasional ini memang mereka yang tergoda dengan harga murah. Harga yang ditawarkan bisa sampai setengah harga iPhone resmi baik untuk model brand new (segel) atau second hand alias iPhone bekas. Tak heran, iPhone internasional ini banyak dilirik dan banyak toko-toko menjualnya.</p> <p>Adapun ponsel yang masuk ke Indonesia memang wajib mendaftarkan nomor IMEI agar bisa mendapatkan sinyal operator seluler dan bisa dipakai di Indonesia. IMEI bisa didaftarkan lewat beberapa cara.</p> <p>Misalnya, IMEI untuk turis didaftarkan melalui operator seluler dan hanya berlaku 90 hari. Ada pula pendaftaran melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dikhususkan bagi tamu negara. Kemudian pendaftaran melalui bea cukai untuk ponsel yang dibeli di luar negeri, serta via Kemenperin.</p> <p>Khusus untuk iPhone internasional yang tidak dijual secara resmi, saat ini banyak penjaja jasa unlock IMEI menawarkan agar iPhone yang dijual tidak resmi tetap bisa dipakai meski tidak mendaftarkan IMEI dengan cara-cara di atas. Tentu saja ini merupakan cara ilegal.</p> <p>Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menerangkan, jasa unlock IMEI adalah praktik yang melanggar hukum. Melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Alfons menyebut cara ini sama saja dengan mengakali pajak.</p> <p>"Jasa unlock IMEI artinya apa? Artinya Anda ditawari layanan yang melanggar hukum. Ini prinsipnya sama saja dengan anda mengakali pajak. Walaupun layanannya tidak ada kata melanggar hukum dan mengakali pajak, tetapi proses yang dilakukan dalam unlock IMEI ini adalah Anda membayar pihak ketiga menyogok petugas untuk meloloskan perangkat anda yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diawasi oleh negara melalui nomor IMEI," ungkap Alfons.</p> <p>Dan sebagai informasi, pengawasan untuk IMEI yang di unlock secara ilegal ini sangat mudah dilakukan dan sangat mudah terdeteksi. Jadi sekalipun IMEI perangkat Anda sudah berhasil di unlock, tidak berarti perangkat Anda sudah aman jika tidak melalui proses administrasi yang benar seperti mendaftarkan ke Bea Cukai dalam hal Anda membeli iPhone yang berasal dari luar Indonesia.</p> <p>Lantas, bagaimana cara mengecek keamanan IMEI produk iPhone yang Anda beli? Alfons mengingatkan, ada hal yang perlu Anda ingat, jika Anda membeli iPhone dari distributor resmi, dipastikan iPhone Anda aman dari blokir IMEI.</p> <p>"Jika IMEI iPhone yang dibeli dari distributor resmi, Anda bisa meminta pertanggungjawaban distribustor tersebut. Sementara kalau mau mengecek negara asal iPhone dengan melihat kode produksi, hal itu bisa dilakukan. Pasalnya iPhone yang dipasarkan di setiap negara memiliki kode berbeda," lanjut Alfons.</p> <p>Sebagai informasi, iPhone resmi yang dipasarkan di Indonesia memiliki kode PA/A. Kode tersebut menunjukkan bahwa iPhone tersebut resmi dijual untuk provider TAM Erajaya, XL, iBox).</p> <p>Kemudian ada juga iPhone dengan kode ID/A. iPhone dengan kode tersebut resmi didistribusikan untuk provider MAP/Telkomsel/ Digimap. Terakhir ada iPhone dengan kode FE/A untuk Indosat dan SA/A untuk GDN Blibli.</p>

Dari sebanyak 191.965 IMEI ilegal yang diungkap, mayoritas di antara nomor IMEI tersebut diketahui milik perangkat iPhone.

Melanggar Hukum, Jangan Pernah Tergoda Tawaran Unlock IMEI IPhone Ilegal

<div dir="auto"> <h2 class="hP" tabindex="-1" data-thread-perm-id="thread-f:1773191070653402341" data-legacy-thread-id="189ba3e24d30cce5"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/konter-hp.jpg" alt="Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi" width="100%">
<figcaption>Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi</figcaption>
</figure> &nbsp;</h2> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri belum lama ini mengungkap kasus mafia IMEI atau International Mobile Equipment Identity ilegal. Jumlah IMEI yang didaftarkan secara ilegal mencapai 191 ribu handphone.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenis handphone paling dominan bermerek iPhone dengan jumlah 176 ribu perangkat. Dalam kasus tersebut terdapat enam tersangka. Empat orang merupakan pihak swasta yang memasok ponsel ilegal dan dua orang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dari Kemenperin serta Ditjen Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, kenapa perangkat ponsel ilegal yang beredar kebanyakan merupakan perangkat iPhone baru kemudian Android? Menjawab tanya tersebut, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengungkapkan, alasan kenapa lebih banyak perangkat ilegal iPhone yang beredar lantaran iPhone tidak diproduksi di dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Karena iPhone tidak diproduksi di dalam negeri sehingga memiliki kewajiban membayar pajak bea masuk. Karena unsur pajak dan harga jual iPhone yang tinggi maka iPhone yang dimasukkan secara resmi menjadi terlihat lebih mahal secara signifikan dibandingkan iPhone di luar negeri," terang Alfons melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/011821671/aturan-uni-eropa-wajibkan-iphone-yang-dijual-mulai-2027-memiliki-baterai-yang-bisa-dilepas">Aturan Uni Eropa Wajibkan iPhone yang Dijual Mulai 2027 Memiliki Baterai yang Bisa Dilepas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, lanjut Alfons, bila melihat secara utuh, yang dilihat hanya harga iPhone di luar negeri yang tidak membayar pajak dibandingkan iPhone di dalam negeri yang sudah membayar pajak. Ini pada prinsipnya sama dengan smuggling atau penyelundupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/011789284/bocoran-casing-ungkap-iphone-15-bakal-tanggalkan-tombol-silent-fisik">Bocoran Casing Ungkap iPhone 15 Bakal Tanggalkan Tombol Silent Fisik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena harga iPhone itu sendiri cukup mahal sehingga menghilangkan unsur pajak membuat seakan iPhone tersebut terlihat lebih murah dan menggoda. Dan banyak pengguna mengidamkan iPhone tetapi ingin mencari harga yang lebih murah dan dipenuhi oleh pedagang dengan cara melanggar hukum unlock IMEI ilegal," lanjut Alfons menanggapi karut marut kasus IMEI ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, bagaimana mengecek keamanan IMEI produk iPhone yang Anda beli?</div> <div dir="auto">Pada prinsipnya, jika Anda membeli dari distributor resmi, dapat dipastikan Anda aman dari blokir IMEI. Jika IMEI yang anda beli dari distributor resmi diblokir, Anda bisa meminta pertanggungjawaban distributor tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika Anda ingin lebih detail. Anda bisa melakukan pengecekan negara asal iPhone dengan melihat kode produksi. iPhone yang dipasarkan di setiap negara memiliki kode unik yang berbeda-beda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya untuk Indonesia, iPhone sendiri beredar berdasarkan siapa distributor dan provider yang mendatangkannya. iPhone resmi yang dipasarkan di Indonesia memiliki kode PA/A. Kode tersebut menunjukkan bahwa iPhone tersebut resmi dijual untuk provider TAM Erajaya, XL, iBox).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian ada juga iPhone dengan kode ID/A. iPhone dengan kode tersebut resmi didistribusikan untuk provider MAP/Telkomsel/ Digimap. Terakhir ada iPhone dengan kode FE/A untuk Indosat dan SA/A untuk GDN Blibli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfons juga menerangkan modus apa yang dilakukan untuk menjual iPhone ilegal. Caranya adalah dengan melakukan unlock IMEI. Tentunya cara yang dilakukan juga ilegal alias tidak resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jasa unlock IMEI artinya apa? Artinya Anda ditawari layanan yang melanggar hukum. Ini prinsipnya sama saja dengan anda mengakali pajak. Walaupun layanannya tidak ada kata melanggar hukum dan mengakali pajak, tetapi proses yang dilakukan dalam unlock IMEI ini adalah Anda membayar pihak ketiga menyogok petugas untuk meloloskan perangkat anda yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diawasi oleh negara melalui nomor IMEI," ungkap Alfons lebih jauh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengawasan untuk IMEI yang di unlock secara ilegal ini sangat mudah dilakukan dan sangat mudah terdeteksi. Jadi sekalipun IMEI perangkat Anda sudah berhasil di unlock, tidak berarti perangkat Anda sudah aman jika tidak melalui proses administrasi yang benar seperti mendaftarkan ke Bea Cukai dalam hal Anda membeli iPhone yang berasal dari luar Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain karena gengsi, banyak dari pembeli iPhone ilegal atau kerap disebut iPhone internasional ini memang mereka yang tergoda dengan harga murah. Harga yang ditawarkan bisa sampai setengah harga iPhone resmi baik untuk model brand new (segel) atau second hand alias iPhone bekas. Tak heran, iPhone internasional ini banyak dilirik dan banyak toko-toko menjualnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Anda yang ingin mengecek validitas IMEI perangkat ponsel Anda juga sangat mudah. Anda bisa melakukan pengecekkan ke alamat situs cek IMEI</div> <div dir="auto"><a href="http://www.beacukai.go.id/cek-imei.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.beacukai.go.id/cek-imei.html&amp;source=gmail&amp;ust=1691133185788000&amp;usg=AOvVaw2yy6G0_HE4ZVEosxs5QcmB">www.beacukai.go.id/cek-imei.<wbr />html</a> untuk IMEI perangkat yang dibeli dari luar negeri dan di daftarkan ke bea cukai. Kemudian cara lainnya adalah membuka laman</div> <div dir="auto"><a href="http://imei.kemenperin.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://imei.kemenperin.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1691133185788000&amp;usg=AOvVaw0KOSUb9hHS9A9myQNUkAU3">imei.kemenperin.go.id</a> untuk perangkat ponsel yang diproduksi di dalam negeri.</div> </div>

Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri belum lama ini mengungkap kasus mafia IMEI atau International Mobile Equipment Identity ilegal.

Kasus IMEI Dibongkar, Terungkap Kenapa Lebih Banyak  iPhone Ilegal Ketimbang Android

iPhone ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iPhone ilegal

Berita Terkini

Melanggar Hukum, Jangan Pernah Tergoda Tawaran Unlock IMEI IPhone Ilegal

Kasus IMEI Dibongkar, Terungkap Kenapa Lebih Banyak iPhone Ilegal Ketimbang Android

Download Aplikasi JawaPos.com