<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang bergulir di DPR. Di tengah pembahasan revisi itu sejumlah kalangan meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap dipertahankan. Pasalnya, tugas BPKH cukup krusial. Yaitu, mengelola dana haji titipan masyarakat. DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI secara tegas menolak pembubaran BPKH. Wakil Ketua Umum DPP IPHI Anshori menegaskan, IPHI tidak mempersoalkan adanya revisi atau amandemen UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. "Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah," kata Anshori dalam keterangannya Sabtu (8/3) malam. Pendapat itu disampaikan Anshori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu. Anshori menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat. Bukan sekadar kebijakan pemerintah, sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional. Menurut Anshori, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH. Sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. Dia mengingatkan bahwa sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. Dengan begitu, menurutnya pembubaran BPKH bukan solusi. Tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah. Lebih lanjut Anshori mengatakan, IPHI juga mendesak revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada jamaah. Di dalam revisi itu, IPHI mengajukan sejumlah usulan strategis. Di antaranya adalah penyelarasan peran BPKH dan Badan Pelaksana Haji agar tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi dan penyelenggaraan haji. Kemudian pembentukan Komite Tetap Haji. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sehingga kebijakan fiskal dan efisiensi biaya haji lebih optimal. "Selain itu menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Haji dan Umrah," kata dia. Agar sistem keuangan haji lebih terintegrasi dengan perbankan syariah yang berpihak pada jamaah. Juga penyediaan modal tambahan bagi BPKH untuk memperbesar kapasitas investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan jamaah. Masukan lainnya berupa penguatan manajemen risiko keuangan. Termasuk penerapan cadangan risiko (Risk Reserve) dan strategi lindung nilai (Hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi global. Strategi rekapitalisasi dan restrukturisasi investasi guna mencegah kerugian dan menjaga stabilitas dana haji. Zlserta pengaturan kuota haji yang lebih seimbang. Agar peningkatan jumlah jamaah tetap selaras dengan kapasitas finansial BPKH. Keberlanjutan subsidi haji dan efisiensi dana, termasuk penerapan kontrak jangka panjang (multi-year contract) untuk biaya pemondokan, transportasi, dan konsumsi jamaah. "Fleksibilitas dalam layanan haji, termasuk opsi upgrade dari haji reguler ke haji khusus serta pelunasan biaya haji secara angsuran," kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015668778/kepala-bpkh-klaim-revisi-uu-pengelolaan-keuangan-haji-bawa-semangat-transparansi-dan-kepentingan-jamaah">Kepala BPKH Klaim Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Bawa Semangat Transparansi dan Kepentingan Jamaah</a> IPHI juga mengusulkan integrasi layanan digital dalam pengelolaan dana haji agar lebih transparan dan mudah diakses oleh jamaah. "UU ini harus direvisi agar BPKH tidak hanya bertahan. Tetapi semakin kuat dan profesional. Jika ada kekurangan, kita perbaiki, bukan malah membubarkannya," ujar dia. IPHI juga mengingatkan di tengah isu yang berkembang, IPHI dengan tegas menolak segala upaya pembubaran atau penggantian bentuk BPKH. IPHI juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal revisi UU ini agar pengelolaan dana haji tetap berada di jalur yang benar. Tanpa ada intervensi kepentingan politik atau upaya merugikan jamaah haji Indonesia. "Kami tidak akan tinggal diam. Ini amanah besar yang harus kita jaga. Jangan biarkan dana haji kembali ke tangan yang tidak semestinya," terang Anshori. Sementara itu, pembina IPHI Ahmad Gufron mengingatkan bahwa langkah pembubaran BPKH justru bisa menjadi bencana bagi pengelolaan dana haji. "Jika ada kelemahan dalam BPKH, mari kita perbaiki. Tapi membubarkan? Itu seperti membakar lumbung hanya untuk menangkap tikus," kata dia. Ahmad Ghufron berpesan supaya jangan main-main dengan amanah umat. Sri Ratnawati, perwakilan IPHI lainnya mengakui BPKH bukan tanpa kekurangan. Tetapi solusinya bukan dengan membongkar sistem yang sudah ada, apalagi sampai membubarkannya. Menurutnya, keberlanjutan dan transparansi jauh lebih penting dibandingkan pembentukan lembaga baru yang belum tentu lebih baik. Hilmi Setiawan

DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) secara tegas menolak pembubaran BPKH. Dana haji ini milik umat, bukan milik negara.

Tidak Persoalkan Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Tapi IPHI Tolak Pembubaran BPKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-dites_pcr.jpg" alt="CEK KELENGKAPAN: Petugas memberiksa dokumen calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 di Asrama haji Pondok gede, Jakarta, kemarin (3/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK KELENGKAPAN: Petugas memberiksa dokumen calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 di Asrama haji Pondok gede, Jakarta, kemarin (3/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah rencana disimulasikan untuk menekan biaya haji. Salah satunya, menghilangkan layanan katering bagi jamaah. Sebagai gantinya, jamaah diberi uang tunai untuk bekal membeli makan sendiri.  Namun, menurut Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro, wacana penghapusan katering jamaah haji akan menimbulkan masalah baru. Yaitu, jamaah kerepotan membeli makanan sendiri sehingga bisa memengaruhi kekhusyukan beribadah. ”Sekarang tinggal dihitung mana yang paling besar risikonya jika memang itu solusi untuk menghemat biaya haji,” kata Ismed Hasan Putro di Jakarta kemarin (11/2).  Dia menuturkan, membeli makanan sendiri bisa semakin merepotkan bagi jamaah lansia. Apalagi apabila memiliki penyakit penyerta sejak dari tanah air. Tahun ini diperkirakan ada 62 ribu jamaah haji lanjut usia.  Untuk itu, dia mengusulkan, apabila layanan katering benar-benar dihentikan, perlu dipilah-pilah lagi. Tidak seluruh jamaah haji membeli makanan sendiri. Tetapi, ada jamaah dengan kriteria tertentu yang mendapatkan paket layanan katering.  Ismed mengatakan, jamaah haji dengan usia di bawah 60 tahun dan tidak ada penyakit yang berat diberi uang pengganti layanan katering. Mereka bisa membeli makanan sendiri.  Untuk diketahui, layanan konsumsi bagi jamaah haji sudah berganti beberapa kali. Sebelumnya, layanan diberikan secara prasmanan di masing-masing hotel. Kemudian, digantikan dengan nasi boks atau kotakan. Awalnya nasi boks diberikan untuk makan siang dan malam. Pada musim haji 2022, jamaah haji Indonesia mendapat jatah makan tiga kali sehari.  Lebih lanjut, Ismed mengatakan, beberapa komponen biaya haji dikabarkan terlalu tinggi. Karena itu, perlu ada pembahasan serius antara pemerintah dan Komisi VIII DPR.  Menurut perhitungannya, biaya haji yang ditanggung jamaah sebaiknya dibatasi maksimal Rp 50 juta. Dengan demikian, jamaah tinggal melunasi sekitar Rp 25 juta. Sebab, saat mendaftar, jamaah menyetor uang muka Rp 25 juta. Sementara itu, usulan dari Kemenag, biaya yang ditanggung jamaah mencapai Rp 69 juta.  Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai, biaya haji harus rasional, adil, dan berkelanjutan. Dia mencontohkan biaya layanan masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang naik signifikan hingga tiga kali lipat harus diaudit.

IPHI Sebut Penghapusan Katering Bakal Merepotkan Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/saudi-kakbah-masjidilharam.jpg" alt="BATASI KUNJUNGAN: Jamaah melaksanakan salat di Masjidilharam, Makkah, dengan menjaga jarak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BATASI KUNJUNGAN: Jamaah melaksanakan salat di Masjidilharam, Makkah, dengan menjaga jarak. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Desakan supaya Kementerian Agama (Kemenag) melakukan efisiensi komponen biaya haji terus bermunculan. Salah satu yang disorot adalah ongkos penerbangan yang dinilai terlalu tinggi. Maskapai Garuda Indonesia diminta menghitung ulang biaya penerbangan haji yang sekarang diusulkan Rp 33 juta lebih.  Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, cost penerbangan yang mencapai Rp 33 juta itu memberatkan.  Apalagi, seluruh biaya penerbangan tersebut ditanggung jamaah haji. Dia menuturkan, biaya penerbangan haji cukup mahal karena dihitung empat kali penerbangan penuh.  Pesawat yang pulang kembali ke tanah air setelah mengantar jamaah dibanderol seperti mengangkut jamaah dengan kapasitas penuh. Kemudian, saat pesawat terbang menjemput jamaah untuk pulang ke tanah air, juga dibanderol dengan harga penuh. Padahal, ketika pesawat pulang ke tanah air dan menjemput jamaah haji, isinya kosong. ”Kita tidak ingin Garuda rugi. Tetapi, Garuda juga jangan zalim kepada jamaah haji,” katanya.  Pesawat dalam kondisi kosong tapi dikenai tarif full, menurut dia, adalah bentuk kezaliman kepada jamaah. Dia mengatakan, Garuda harus bisa mengatur sedemikian rupa supaya penerbangan tanpa jamaah itu bisa lebih hemat dan tidak dibebankan ke jamaah. Ismed memperkirakan biaya penerbangan bisa dikepras sekitar Rp 15 juta.  Dia juga mengatakan, potensi lain untuk menghemat biaya haji adalah melobi pemerintah Saudi supaya mengizinkan bandara Thaif untuk kepulangan jamaah. Selama ini kepulangan jamaah dari berbagai penjuru dunia menumpuk di bandara Jeddah dan Madinah.  Dia menjelaskan, ada informasi bahwa bandara Thaif selama ini sejatinya sudah digunakan untuk penerbangan haji bagi negara lain. Dia berharap Indonesia juga bisa mendapatkan akses menggunakan bandara tersebut. Jika itu bisa dilakukan, masa tinggal jamaah akan lebih singkat dan biaya haji dapat dihemat Rp 10 juta.  ”Setidaknya dengan adanya penghematan lain di sektor katering, bisa ada penghematan Rp 30 juta sampai Rp 35 juta,” katanya. Dengan demikian, beban biaya haji yang ditanggung jamaah tidak sampai Rp 69 juta seperti usulan Kemenag saat ini.  Seperti diketahui, Kemenag mengusulkan jamaah menanggung 70 persen biaya riil haji. Sisanya yang 30 persen diambil dari nilai manfaat di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total biaya riil haji tahun ini diusulkan Rp 98,8 jutaan.  Menurut dia, mengubah proporsi pembiayaan bukan solusi. Misalnya, jamaah dibebani 50 persen, sementara penggunaan nilai subsidi 50 persen. Ismed mengatakan, jika skema itu diterapkan, berarti subsidi biaya haji membengkak. Dia khawatir dalam jangka panjang, jamaah yang antre tidak bisa lagi mendapatkan nilai manfaat. ”Jadi, seperti skema ponzi yang pernah dilakukan travel umrah,” tuturnya. Cara yang paling tepat, menurut dia, adalah menekan biaya riil haji secara signifikan.  Sebelumnya, pembagian biaya haji 50:50 disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag Jaja Jaelani. Dia mengaku menerima banyak masukan soal proporsi dana haji. ”Insya Allah usulan 50:50 jadi bahan diskusi kami setelah melihat kebutuhan riil di Arab Saudi,” katanya. Beberapa kebutuhan riil yang harganya fluktuatif adalah katering dan sewa hotel.

IPHI Sebut Ongkos Penerbangan-Katering Haji Berpotensi Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenag baru saja menggelar forum muzakarah perhajian. Forum tersebut menghasilkan sepuluh masukan. Di antara hasil pertemuan itu adalah usulan kenaikan setoran awal haji. Dari saat ini Rp 25 juta/orang menjadi Rp 30–40 juta/orang.  Kenaikan tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan lainnya adalah sosialisasi biaya riil penyelenggaraan haji yang harus dibayar jemaah. Seperti diketahui, tahun ini biaya riil haji sekitar Rp 100 juta/orang. Tetapi, jemaah hanya membayar biaya haji sekitar Rp 39,8 juta.  Usulan lainnya adalah aspek istitha’ah (kemampuan) berhaji secara finansial yang harus diperketat. Supaya dana haji tidak menjadi seperti uang arisan berantai dan hanya menguntungkan orang-orang di antrean depan.  Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro menyambut positif rekomendasi pertemuan tersebut. Khususnya soal sosialisasi biaya riil haji kepada masyarakat. ”Pemerintah harus transparan soal biaya haji sebenarnya berapa. Supaya masyarakat bisa memahaminya,” tutur dia kemarin (4/10). Tentang kenaikan setoran awal pendaftaran haji, Ismed juga tidak mempersoalkan.  Anggota BPKH Aceh Riana Jayaprawira yang mengikuti forum muzakarah perhajian menyatakan perlunya merumuskan kembali konsep istitha’ah supaya lebih relevan. ”Baik istitha’ah dari aspek kesehatan maupun finansial,” ujarnya.  Riana mengatakan, selama pembiayaan haji masih menerima subsidi yang lebih besar daripada uang jemaah, keberlangsungan keuangan haji akan terganggu.

Setoran Awal Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 40 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/haji-surabaya-1.jpg" alt="Persiapan: Calon jemaah haji (CJH) ketika mengikuti manasik di asrama haji. Keberangkatan CJH akan dibagi ke dalam 10 kelompok terbang. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Persiapan: Calon jemaah haji (CJH) ketika mengikuti manasik di asrama haji. Keberangkatan CJH akan dibagi ke dalam 10 kelompok terbang. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>TAMBAHAN biaya haji mencapai Rp 1,5 triliun, menurut Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro, jangan sampai mengganggu keuangan haji yang ada di BPKH. Itu bisa berdampak pada jemaah yang berangkat di tahun-tahun mendatang.  Pandangan Anda soal adanya tambahan biaya haji yang begitu besar?  Kalaupun ada beban biaya tambahan, sebaiknya tidak mengganggu uang yang ada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Ini sangat sensitif. Karena ini uang yang jadi hak jemaah di daftar antrean.  Ada solusi yang bisa diupayakan pemerintah?  Sejatinya Kemenag harus mencari alternatif pendanaan yang memungkinkan meng-cover biaya yang muncul di akhir-akhir proses persiapan haji ini. Kemenag mungkin punya celah dari anggarannya sendiri atau dari APBN. Yang pasti, saya berharap dihindari untuk menggunakan dana dari jemaah di BPKH.  Apa yang menjadi kekhawatiran ketika kekurangan dana itu diambil dari dana haji di BPKH?  Kita tahu margin hasil pengelolaan dana haji di BPKH sangat tipis. Kalau setiap tahun diambil Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, saya khawatir jemaah yang berangkat 3–5 tahun lagi akan bermasalah. Sebab, uang hasil optimalisasi dana haji di BPKH terkuras. Iya, jemaah yang berangkat sekarang kelihatan tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi masalah seperti kasus First Travel. Jemaah yang belakangan berangkat akhirnya tidak jadi berangkat.  Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari kejadian tak terduga ini?  Intinya, Kemenag bersama DPR harus kembali menghitung biaya haji secara umum. Dicari mana biaya atau cost yang bisa dihemat. Untuk tahun-tahun berikutnya, pembahasan biaya haji harus mempertimbangkan biaya tak terduga seperti ini. Jangan sampai kondisi ini terulang.  Beberapa hari lagi calon jemaah haji diberangkatkan. Ada pesan dari IPHI?  Calon jemaah haji 2022 hendaknya mempersiapkan diri dengan skala kesehatan prima. Situasi di Saudi saat ini sangat tidak kondusif. Cuaca di sana panas. Jemaah harus cukup minum, vitamin, dan rutin cek kesehatan sebelum berangkat. Jangan sampai saat tiba di Saudi, bukannya beribadah di Masjid Nabawi atau Masjidilharam, tetapi masuk rumah sakit sampai musim haji selesai.  Kepada petugas haji, apa harapannya?  Petugas harus benar-benar kompeten. Petugas harus berpengalaman dan ngemong kepada jemaah. Harus betul-betul membantu, melayani, dan mendampingi jemaah. Jangan malah menjadi masalah pada jemaah. Petugas harus mengatasi persoalan jemaah. Tidak melulu setiap ada masalah jemaah, dikatakan supaya sabar karena ujian dari Allah.

Jangan Mengganggu Jemaah di Daftar Antrean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211008-WA0022-1.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak ketika prosesi pelantikan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak ketika prosesi pelantikan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak resmi melantik Pengurus Wilayah Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (MTP-IPHI) Jawa Timur periode 2020–2025, Jumat (8/10).  Agenda pelantikan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim itu dihadiri Ketua PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi, beserta pengurus IPHI dan MTP Jatim.  Wagub Emil mengaku sangat antusias dan mengapresiasi keberlanjutan roda organisasi dari MTP-IPHI Jatim tersebut. "Saya sangat antusias dan bersyukur, semoga kepengurusan ini dapat menjaga roda organisasi dengan baik dan memberikan sumbangsih nyata di tengah masyarakat,” kata Emil.  Ketua IPHI Jatim itu menyebut, MTP-IPHI Jatim merupakan wujud teladan bagi muslimah salehah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. ”MTP ini merupakan majelis khusus perempuan, wadah ini tepat dalam mewujudkan perempuan muslimah salehah yang menjadi teladan bagi keluarga di Indonesia. Ini harus kita pertahankan dan lestarikan agar haji kita mabrur sepanjang hayat,” terang Emil.  Emil berharap agar MTP-IPHI Jatim dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi para ibu-ibu khususnya bagi para hajjah di Jawa Timur. ”Saya mengharapkan MTP ini dapat turut andil menggerakkan serta memfasilitasi program vaksinasi bagi para Hajjah di Jawa Timur,” ucap Emil.  ”Bagi yang belum divaksinasi, jangan kemudian panjenengan merasa kesulitan dan terdemotivasi terkait dapat divaksin apa tidak, para ibu di Jatim sudah saya anggap seperti ibu sendiri, semoga semua ibu-ibu di Jatim sehat semua,” kata Emil.

Majelis Taklim Perempuan IPHI Jatim Dilantik, Fokus Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/menag-gus-yaqut-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Agustus mendatang berencana bertolak ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan haji 2022 lebih awal.  “Kami akan segera ke sana setelah mendapat izin dari Pemerintah Arab Saudi,” ungkap Menag dalam keterangannya, Kamis (17/6).  Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk antisipasi agar ibadah haji tidak kembali batal tahun depan. “Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Tapi karena kita sudah dua kali membatalkan keberangkatan haji akibat ini, maka untuk tahun depan harus diantisipasi lebih awal,” jelasnya.  Menag mengakui, jika dibandingkan dengan pandemi global yang pernah terjadi, Covid-19 ini merupakan peristiwa yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat dunia. Termasuk dalam pergerakan lintas negara maupun benua.  “Saat ini misalnya, sulit untuk masuk Saudi. Penerbangan Indonesia sampai saat ini tidak boleh masuk. Ini pastinya mengganggu semua aktivitas,” tutur Menag. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Untuk itu, Menag berharap seluruh pihak dapat bersabar dan tak henti berdoa agar ikhtiar persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah memperoleh jalan terbaik.  “Kami juga mengharapkan kerja sama IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) untuk bisa mengedukasi calon Jemaah haji Indonesia,” pinta Menag.

Gagal Dapat Kuota Haji 2021, Menag Bakal Terbang ke Arab Bahas 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jamaah-haji-sakit-dan-lanjut-usia-lempar-jumrah-bisa-dibadalkan_m_208246.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Daerah Istimewa Jogjakarta minta pemerintah segera memberikan kepastian pemberangkatan jamaah calon haji pada 2021. Mereka juga minta atau kejelasan program pemberian vaksinasi Covid-19 bagi calon haji.  "Pemerintah dan Kementerian Agama diharapkan segera memberi penjelasan kepada jamaah calon haji. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah jamaah calon haji asal Indonesia bisa diberangkatkan tahun ini,” kata Ketua Pengurus Wilayah IPHI Jogjakarta Hafidh Asrom seperti dilansir dari Antara di Sleman, Senin (22/2).  Menurut dia, saat ini sudah masuk bulan Rajab. Pada Ramadhan, calon jemaah haji sudah bersiap-siap.  ”Kami sudah melakukan rapat internal untuk mendesak pemerintah agar segera memastikan pelaksanaan ibadah haji 2021. Saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah kuota jamaah haji yang akan berangkat. Apakah ada yang diberangkatkan bisa penuh atau sebagian atau tidak sama sekali,” tutur Hafidh Asrom.  Dia mengatakan, banyak muncul isu liar terkait pelaksanaan haji, baik yang dikontekskan dengan isu nasional hingga internasional. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan calon haji. Sehingga, pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan resmi.  ”Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan keadaan yang sebenarnya. Jangan sampai informasi salah yang beredar di masyarakat makin liar,” ujar Hafidh Asrom.  Hafidh mengatakan, IPHI Jogjakarta juga mendesak agar pemerintah melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini.  ”Saat ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu masuk bagi jamaah umrah secara terbatas. Sayangnya Indonesia termasuk dari 20 negara yang dilarang masuk, sehingga tidak ada penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi,” papar Hafidh Asrom.  Dia menambahkan, kepastian pemberangkatan jamaah calon haji penting karena jumlah kuota jamaah akan menentukan perencanaan penyelenggaraan haji, terutama terkait masalah biaya.  ”Sampai saat ini pun belum ada ketetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Belum lagi banyak calon haji yang seharusnya berangkat pada 2020 lalu sudah meninggal. Ini tentu membutuhkan pendataan lagi,” tutur Hafidh Asrom.  IPHI Jogjakarta juga mendesak Kementerian Agama untuk segera meminta jatah/kuota vaksin Covid-19 bagi calon jamaah haji yang diprediksi berangkat tahun ini.  ”Program vaksinasi ini diharapkan segera dilakukan agar saat ada kepastian keberangkatan calon jamaah haji tidak dilakukan mendadak. Vaksinasi Covid-19 sejak awal penting. Kalau mendadak mendekati pemberangkatan nanti justru terjadi penumpukan,” kata Hafidh Asrom.  Kepala Kemenag Kabupaten Sleman Sa’ban Nuroni mengatakan, sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait rencana pemberangkatan jamaah calon haji untuk tahun ini. Sebab, masih adanya pandemi Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia.  ”Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait itu. Apakah Pemerintah Arab Saudi membuka layanan ibadah haji atau tidak, belum ada kepastian dan masih menunggu keputusan pusat,” kata Sa’ban Nuroni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/SialSun4gZQ

IPHI Jogjakarta Minta Kejelasan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jaga-keakraban-tni-polri-dengan-bagi-bagi-takjil_m_134279.jpeg" alt="AKRAB: Kapolrestabes Surabaya Kombespol M. Iqbal memberikan takjil Rabu (31/5) kepada anggota Kogartap III." width="100%">
<figcaption>AKRAB: Kapolrestabes Surabaya Kombespol M. Iqbal memberikan takjil Rabu (31/5) kepada anggota Kogartap III.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jajaran pimpinan Polrestabes Surabaya Rabu (31/5) mengadakan kegiatan bagi-bagi takjil untuk anggota TNI yang sedang bertugas. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya Kombespol M. Iqbal. Kogartap III Surabaya menjadi tujuan pertama pimpinan seragam cokelat di Surabaya tersebut.  Iqbal menyatakan, kegiatan itu merupakan bentuk solidaritas antar kesatuan. &rsquo;&rsquo;Ini solidaritas antara Polri dan TNI. Kami saling sapa anggota dan berbagi berkah Ramadan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Setelah sempat berbincang dengan Kepala Staf Kogartap III Surabaya Brigadir Jenderal TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, dia langsung pamit untuk melanjutkan perjalanan.  Iqbal didampingi Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Adewira Negara Siregar, Kasatnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Roni Faisal Saiful Fathon, dan Kabaghumas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar. Mereka melanjutkan perjalanan menunju Kodam V/Brawijaya dan terakhir ke Pangkalan Korps Marinir Gunungsari.  Di tempat terpisah, para pengacara juga tampak turun ke jalan pada akhir Mei itu untuk membagi-bagikan takjil (31/5). Kegiatan yang dimotori pengacara dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) itu dilangsungkan di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mereka membagikan takjil dan nasi padang. Targetnya adalah pengguna jalan yang melintas di Jalan Arjuno.  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Abdul Malik mengatakan, acara bagi-bagi takjil tersebut merupakan bentuk rangkaian hari jadi KAI. Sekitar 350 takjil dibagikan. &rsquo;&rsquo;Bertepatan dengan Ramadan, kami ingin berbagi dengan masyarakat yang berpuasa,&rsquo;&rsquo; tutur Malik. (mir/aji/c15/git)

Jaga Keakraban TNI-Polri dengan Bagi-Bagi Takjil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iphi

Berita Terkini