<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/w4XQJtgzCu1lCLubZgNbDRtICk3KfLZ6gw6wUdxi-3357768645.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto memberikan atensi terhadap kesehatan 10 peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II. Menurutnya, terdapat lima peserta memerlukan observasi dengan penanda gelang atau pita berwarna kuning, dan lima lainnya membutuhkan atensi khusus dengan tanda berwarna merah. Adapun, pemberian gelang dan pita berwarna ini merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menandai kondisi kesehatan masing-masing peserta. Selain warna kuning dan merah, diberikan juga gelang berwarna hijau dan pita biru yang menandakan peserta dalam keadaan sehat. &ldquo;Jadi sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,&rdquo; kata Bima Arya di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). Bima menjelaskan, ruang kelas pembelajaran akan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan peserta. Misalnya, ada peserta yang mengalami cedera lutut sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pihaknya akan kembali memastikan kesiapan masing-masing peserta yang kesehatannya diatensi agar dapat disesuaikan oleh panitia. &ldquo;Kita nanti tanyakan apakah kuat atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah. Kita akan geser kelasnya, kita sesuaikan untuk yang lebih aksesibel,&rdquo; ujarnya. Bima menyebut, hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, ia menginformasikan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retret. &ldquo;Jadi [Bupati] Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan 10 peserta Retret Gelombang II perlu atensi kesehatan khusus.

Wamendagri Bima Arya Sebut Terdapat 10 Peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jadi Atensi Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200406_171939-1.jpg" alt="Sejumlah Praja IPDN menjalani rapid test Covid-19 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (6/4). Humas IPDN/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Praja IPDN menjalani rapid test Covid-19 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (6/4). Humas IPDN/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 1.977 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti proses pemeriksaan kesehatan melalui rapid test sebagai upaya mengantisipasi dan penanganan dini wabah Covid-19 di lingkungan kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, maupun daerah lainnya. Sesuai instruksi menteri dalam negeri, seluruh praja maupun jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan IPDN kampus Jatinangor maupun di daerah lain harus menjalani rapid test Covid-19 untuk mengetahui kondisi imun dan kesehatan.  Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum IPDN Baharudin Pabba seperti dilnasir dari Antara menjelaskan, sampai hari keempat pelaksanaan rapid test di IPDN Jatinangor sudah diikuti 1.977 praja dan 70 ASN atau total 2.492 orang, termasuk di kampus Jakarta. Sesuai arahan menteri dalam negeri, kampus IPDN juga harus menerapkan aturan ketat sesuai standar operasional dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dan melakukan langkah cepat apabila ada yang sakit.  ”Di Jatinangor, sebanyak 590 praja dan dua ASN IPDN dengan hasil 591 orang negatif Covid-19 dan satu orang perempuan praja dinyatakan imunitas tubuhnya lemah. Sementara di Kampus Jakarta, sebanyak 323 praja dan 122 ASN menjalani rapid test COVID-19 dengan hasil dua orang praja imunitas tubuhnya dinyatakan lemah dan sisanya negatif Covid-19,” terang Baharudin.  Seusai arahan penanggung jawab Laboratorium Klinik Kimia Farma Bandung, seluruh praja yang hasilnya positif imunitas lemah agar menjalani isolasi di klinik kampus. Menurut Baharudin, seluruh praja yang hasilnya positif imunitas lemah itu akan menjalani pemeriksaan kesehatan ulang untuk mengetahui terjangkit Covid-19 atau tidak.  ”Yang dinyatakan positif imunitas lemah kini sedang melakukan isolasi mandiri di Klinik IPDN dan insya Allah akan dilakukan pengambilan swab untuk tes PCR guna mengetahui apakah praja bersangkutan positif Covid-19 atau hanya sebatas positif imunitas lemah,” kata Baharudin.  Sementara itu, pemeriksaan rapid test terhadap praja dan pegawai di lingkungan IPDN masih terus berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan target pemeriksaan sebanyak 8.381 praja dan pegawai seluruh Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NLNobZTZ-pw  https://www.youtube.com/watch?v=B-_E3JQjINk  https://www.youtube.com/watch?v=k1Co1K41gcg &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

1.977 Praja IPDN Diperiksaan Kesehatan Terkait Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bermula-dari-kasus-pacaran-berlanjut-pemukulan-2-praja-ipdn-dipecat_m_154340.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sempet berpolemik,&nbsp;Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akhirnya memecat 2 dari 5 praja yang terlibat aksi pemukulan.&nbsp; Keputusan itu diambil setelah sebelumnya Rektor IPDN Ermaya Suryadinata menggelar rapat bersama tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri. &ldquo;Surat Keputusan Rektor dievaluasi kembali, menyesuaikan hasil dari tim evaluasi kecil Kemendagri terkait penamparan praja yang terjadi kemarin,&rdquo; kata Ermaya di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (31/8). Dalam kesempatan itu, Ermaya menjelaskan keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar kekerasaan di IPDN bisa hilang. Oleh karenanya, IPDN diminta mengambil sikap tegas dengan sanksi pemecatan tersebut. Ermaya mengatakan, Dua praja yang dipecat merupakan oknum yang menjadi &lsquo;otak&rsquo; dari aksi kekerasaan ini. Sementara, tiga lainnya hanya dikenakan sanksi penurunan pangkat dan tingkat karena dinilai ikut serta dalam kekerasan tersebut. Selain kelima praja tersebut, ada juga lima lainnya yang ikut mendapat sanksi. Penyebabnya, mereka menyaksikan pemukulan namun tak melerai. &ldquo;Hukuman untuk mereka adalah larangan memakai tanda pangkat hingga enam bulan ke depan,&rdquo; ujar Ermaya. Sebagaiaman diketahui, masalah tersebut bermula ketika seorang praja kontingen dari salah satu daerah di Sumatera dianiyaya oleh rekan seangkatannya, para praja kontingen dari salah satu daerah di Kalimantan.&nbsp;Penyebabnya sepele, praja asal sumatera berpacaran dengan wanita asal Kalimantan.

Bermula dari Kasus Pacaran Berlanjut Pemukulan, 2 Praja IPDN Dipecat

ipdn jatinangor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipdn jatinangor

Berita Terkini

Wamendagri Bima Arya Sebut Terdapat 10 Peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jadi Atensi Khusus

1.977 Praja IPDN Diperiksaan Kesehatan Terkait Covid-19

Bermula dari Kasus Pacaran Berlanjut Pemukulan, 2 Praja IPDN Dipecat

Download Aplikasi JawaPos.com