<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/6360f057-c973-4cbc-a984-0de2a63a77c9-2077845844.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik dari institusi Polri mendapat sorotan dari DPR dan publik. Bahkan menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Polri.</p> <p>Dari hasil RDP itu, Polri mendapat banyak masukan dari DPR. Di antaranya untuk mempertimbangkan pembatalan pemecatan mantan perwira pertama di Satreskrim Polres Kupang itu.</p> <p>Kadiv Humas Polri Irjen Shandi Nugraha menyatakan bahwa Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga bakal mempertimbangkan saran dan usulan dari Komisi III DPR terkait dengan Rudy Soik.</p> <p>Menurut Sandi, Polri sudah memiliki mekanisme dan sistem terkait PTDH. Saat ini prosesnya sedang berjalan. Usulan dan saran dari Komisi III DPR agar Rudy Soik tidak kena sanksi PTDH mengemuka dalam pertemuan para legislator pada Senin (28/10).</p> <p>&rdquo;Nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung. Tentu bapak kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran dan masukan dari Komisi III,&rdquo; terang Sandi kepada awak media di Jakarta pada Selasa (29/10).</p> <p>Perwira tinggi bintang dua Polri itu menyampaikan, ihwal kasus yang akhirnya membuat Rudy Soik kena sanksi PTDH dari Polda NTT sudah dijelaskan oleh kapolda NTT dalam pertemuan dengan Komisi III DPR.</p> <p>Menurut dia, penjelasan itu sudah lengkap. &rdquo;Sudah dijelaskan sangat lengkap oleh kapolda, tentu kapolda melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan berlaku,&rdquo; bebernya.</p> <p>Sandi menyampaikan bahwa langkah dan tindak lanjut yang diambil oleh kapolda NTT merupakan representasi hasil pertemuan dengan Komisi III DPR. Dalam pertemuan itu, Rudy Soik dan tim penasihat hukumnya turut hadir dan mendengarkan langsung penjelasan dari kapolda NTT.</p> <p>Sebelumnya, Rudy Soik bersama tim kuasa hukumnya telah membuat aduan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aduan itu disampaikan setelah dia merasa dapat intimidasi dari sejumlah pihak pasca dirinya disanksi PTDH oleh Polda NTT. </p>

Kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik dari institusi Polri mendapat sorotan dari DPR dan publik.

Dapat Saran dari DPR, Mabes Polri Pertimbangkan Pembatalan Pemecatan Ipda Rudy Soik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/IMG_20241028_154943-2451962290.jpg" alt="Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kontroversi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik menemukan titik terang. Usai rapat dengar pendapat (RDP) di DPR, kemarin (28/10), Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memastikan bakal mengulang sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Rudy Soik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Silitonga mengakui bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai hal-hal baik yang dilakukan Rudy sebagai anggota Polresta Kupang, NTT. Sebagai kapolda, lanjut Silitonga, pihaknya hanya mendapati laporan dari Bidang (Bid) Propam terkait permasalahan etik Rudy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kami akan menyidangkan ulang dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan hari ini (kemarin, Red),&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015249351/pelajari-cara-bergaul-yang-bebas-drama-dengan-siapa-saja-jadi-orang-easy-going-di-setiap-kesempatan">Pelajari Cara Bergaul yang Bebas Drama dengan Siapa Saja, Jadi Orang Easy Going di Setiap Kesempatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnnya, PTDH Ipda Rudy Soik diputuskan melalui sidang KKEP Polda NTT tertanggal 11 Oktober lalu. PDTH itu pun menyedot perhatian publik lantaran sebelumnya Rudy mengungkap dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kupang. Penimbunan itu mengakibatkan kelangkaan BBM di kota tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Rudy Soik, Judianto Simanjuntak mengatakan dugaan penimbunan BBM secara ilegal itu diduga melibatkan oknum anggota Polresta Kupang Kota dan oknum Polda NTT. Kasus itu berbuntut panjang setelah Rudy Soik memasang garis polisi (police line) di lokasi penimbunan BBM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Upaya pemasangan garis polisi ini yang dipersoalkan (oknum anggota Propam, Red).&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015249337/kasus-lolly-diduga-hamil-dan-aborsi-naik-sidik-polisi-akan-periksa-lagi-nikita-mirzani">Kasus Lolly Diduga Hamil dan Aborsi Naik Sidik, Polisi Akan Periksa Lagi Nikita Mirzani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam RDP kemarin, Komisi III pun dengan tegas meminta Kapolda NTT mengevaluasi putusan PTDH Ipda Rudy. Berbagai masukan yang disampaikan oleh banyak pihak kemarin bisa dipakai sebagai pertimbangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Mempertimbangkan kembali keputusan (PTDH, Red) tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; bunyi rekomendasi Komisi III DPR. (tyo)</div>

Silitonga mengakui bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai hal-hal baik yang dilakukan Rudy sebagai anggota Polresta Kupang, NTT.

Sidang Etik Ipda Rudy Akan Diulang, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/IMG_20241028_154943-2451962290.jpg" alt="Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).</p> <p>&rdquo;Pada sidang awal komisi kode etik bahwa hakim komisi kode etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH, tetapi masih ada waktu untuk banding,&rdquo; kata Daniel Tahi Monang Silitonga dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Senin (28/10).</p> <p>Dia juga menyebut, Polda NTT masih memiliki waktu 30 hari untuk menyusun hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding kelak.</p> <p>&rdquo;Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan keputusan pertama, menguatkan atau membebaskan,&rdquo; ujar Daniel Tahi Monang Silitonga.</p> <p>Dia mengatakan, posisi keanggotaan Ipda Rudy Soik di Polri akan tergantung dari sikap Rudy secara personal. &rdquo;Silakan seperti yang saya katakan tadi itu kalau Anda mau lanjut atau tidak di anggota kepolisian ini itu tergantung kepada Anda. Saya sampaikan kepada nanti hakim sidang, silakan pertimbangan dengan baik,&rdquo; ujar Daniel Tahi Monang Silitonga.</p> <p>Dia lantas menganalogikan dengan tebak-tebakan anak ayam yang digenggam di tangan seorang siswa dengan gurunya.</p> <p>&rdquo;Ada satu anak kecil bilang kepada gurunya <em>Pak guru ini anak ayam yang di tangan saya ini hidup atau mati</em>? <em>Nanti kalau gurunya bilang mati,</em> <em>dibuka begini (tangannya) hidup ternyata</em>, <em>tapi kalau gurunya bilang itu hidup, (anak ayamnya) dimatikan sama dia</em>,&rdquo; tutur Daniel Tahi Monang Silitonga.</p> <p>Dia menambahkan, pihaknya sesungguhnya berat untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang anggota polisi. Sebab personel di Polda NTT terbilang kurang sehingga apabila keputusan tersebut diberlakukan pasti telah melalui tahap yang panjang.</p> <p>&rdquo;Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri, tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang,&rdquo; ucap Daniel Tahi Monang Silitonga.</p> <p>Ipda Rudy Soik dipecat Polda NTT atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lain. Seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.</p>

Kapolda NTT mengatakan, mantan Ipda Rudy Soik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap putusan pemecatan atau PTDH

Kapolda NTT Sebut Ipda Rudy Soik Masih Punya Waktu Banding atas PTDH

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Rudy-Soik-2301927517.jpeg" alt="Rudy Soik dan Tim Kuasa Hukum membuat aduan ke LPSK pada Kamis (24/10). (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Rudy Soik dan Tim Kuasa Hukum membuat aduan ke LPSK pada Kamis (24/10). (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai, pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik dari institusi Kepolisian, karena mengungkap kasus mafia BBM tidak masuk akal. Menurutnya, Rudy merupakan simbol bagi masyarakat NTT dalam mengusut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini yang saya temukan, orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny yang merupakan legislator fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) NTT itu mengaku mengenal Rudy sejak lama. Bahkan, ia juga sempat menitipkan Rudy untuk mengusut tuntas kasus TPPO yang memiliki backing kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudy Soik," ucap Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Benny, ada hal yang tidak masuk akal dalam pemecatan Rudy Soik. Karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian ditengarai bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Polda sehingga dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal," ujar Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015247304/prabowo-larang-menteri-dan-eselon-i-pakai-mobil-impor-pt-pindad-siap-penuhi-arahan-jadikan-maung-kendaraan-dinas-pejabat">Prabowo Larang Menteri dan Eselon I Pakai Mobil Impor, PT Pindad Siap Penuhi Arahan Jadikan Maung Kendaraan Dinas Pejabat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Benny menduga ada hal yang tidak wahar terkait pemecatan tersebut. Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah pemecatan itu merupakan hukuman setimpal untuk Rudy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum masuk di akal saya Pak ke Polda. Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soek, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Benny K Harman menilai, pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik dari institusi Kepolisian, karena mengungkap kasus mafia BBM tidak masuk akal.

Komisi III DPR Duga Ada Motif Balas Dendam dari Pemecatan Ipda Rudy Soik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isu-suap-tito-kompolnas-curiga-ada-yang-ingin-pecah-belah-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan alasan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik dari institusi Polri.</p> <p>Daniel mengklaim ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Ipda Rudy Soik. "Sebelumnya kami tidak tahu Ipda Rudi Soik ini siapa sesungguhnya, tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri," kata Daniel saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).</p> <p>"Satu bernama Yohanes Suhardi Kasat Reskrim Polresta Kupang. Kemudian yang kedua Ipda Rudi Soik yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Kaur Binops Reserse Polresta Kupang. Dan, dua polwan, yaitu Ipda Lusi dan Brigadir Jane," sambungnya.</p> <p>Menurut Daniel, saat dilakukan penggerebekan mereka tengah menikmati minuman beralkohol sambil karaoke. "Nah atas peristiwa ini, maka Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum," ungkap Daniel.</p> <p>Propam Polri pun telah menjatuhkan hukuman penempatan khusus selama 7 hari dan mesti meminta maaf pada institusi Polri. Tiga anggota Polri menerima keputusan itu. Sementara Rudy Soik menolak dan meminta banding.</p> <p>"Pada saat sidang banding menurut hakimnya bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya," ucap Daniel.</p> <p>Namun, saat sidang banding Rudy juga dinilai tidak kooperatif dan membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya.</p> <p>"Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf perbuatan ini merupakan perbuatan tercela dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama 3 tahun, itu hukuman pertama yang diberikan," papar Daniel.</p> <p>Rudy Soik kembali tak menerima keputusan Propam Polri dan mengajukan banding lagi. Bahkan, dalam proses pemeriksaan justru menemukan fakta bahwa ide dari pelaksanaan karaoke berasal dari Rudy.</p> <p>"Oleh karena itu, diputuskan ditambah hukumannya satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dan Patsusnya menjadi 14 hari," urai Daniel.</p> <p>Lebih lanjut Daniel mengurai, di tengah kasus itu Rudy Soik melakukan penangkapan terhadap sosok yang diduga pelaku mafia BBM. Menurut dia, pertemuan di tempat karaoke ditujukan untuk analisa dan evaluasi soal kasus BBM.</p> <p>"Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres, surat perintah penyidikan terhadap mafia BBM," pungkasnya.</p>

Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan alasan pemecatan Ipda Rudy Soik dari Polri.

Kapolda NTT Jelaskan Alasan Pemecatan Ipda Rudy Soik saat RDP dengan Komisi III DPR

Ipda Rudy Soik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ipda Rudy Soik

Berita Terkini

Dapat Saran dari DPR, Mabes Polri Pertimbangkan Pembatalan Pemecatan Ipda Rudy Soik

Sidang Etik Ipda Rudy Akan Diulang, Ini Alasannya

Kapolda NTT Sebut Ipda Rudy Soik Masih Punya Waktu Banding atas PTDH

Komisi III DPR Duga Ada Motif Balas Dendam dari Pemecatan Ipda Rudy Soik

Kapolda NTT Jelaskan Alasan Pemecatan Ipda Rudy Soik saat RDP dengan Komisi III DPR

Download Aplikasi JawaPos.com