<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221104-WA0028.jpg" alt="SBMI Mart. IOM for JawaPos" width="100%">
<figcaption>SBMI Mart. IOM for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar catatan International Organization for Migration (IOM), selama pandemi, jutaan migran kembali ke negara asal mereka. Indonesia, salah satu negara pengirim migran terbesar, tidak terlepas dari keadaan itu.  Setiap tahun sekitar 200-300 ribu pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri sebelum pandemi. Pada saat yang sama, penempatan ke negara-negara tujuan telah menurun secara drastis dari periode sebelum pandemi. Salah satu penyebabnya adalah penutupan perbatasan dan pembatasan mobilitas.  Alhasil, calon pekerja migran dan masyarakat memiliki peluang yang lebih sedikit dalam hal mata pencaharian. Karena itu Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta &amp; PKK) Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan sebuah Unit Koperasi Masyarakat, SBMI Mart, di Wonosobo.  Acara peluncuran itu bersamaan dengan penyerahan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada 100 pekerja migran purna di Wonosobo yang didukung program Pijar Indonesia, sebuah inisiatif yang dipelopori oleh International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Semut Nusantara. Program ini berfokus kepada pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran.  ”Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi PMI serta keluarganya serta memberikan motivasi untuk melaksanakan usaha dalam proses perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat,” ungkap Dirjen Binapenta &amp; PKK Kemenaker Suhartono.  Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat reintegrasi ekonomi bagi PMI yang pulang melalui kewirausahaan produktif dan koperasi berbasis masyarakat dalam bentuk mini retail mart yang disebut SBMI Mart.  Suhartono menyebut, badan usaha itu didirikan oleh dan untuk para pekerja migran. Yakni untuk memberikan mata pencaharian alternatif serta peluang pengembangan kapasitas bagi rumah tangga pekerja migran.  Selain di Wonosobo, SBMI Mart juga hendak didirikan di beberapa daerah asal PMI lain yang merupakan bagian dari daerah sasaran program Pijar Indonesia. Beberapa di antaranya adalah di Karawang (Jawa Barat), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Flores Timur (Nusa Tenggara Timur).  Sebastien Lucian Frederic Reclaru selaku Project Manager yang hadir mewakili Kepala Misi IOM berharap inisiatif itu dapat menjadi model yang berkelanjutan bagi upaya reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi pekerja migran, terutama di tengah gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19.  ”Kami berharap unit koperasi berbasis masyarakat, SBMI Mart dapat menjadi wadah yang tangguh bagi PMI dan keluarganya untuk mendukung perekonomian mereka, meningkatkan kapasitas mereka dalam berorganisasi dan memobilisasi, dan memberikan dukungan peer-to-peer yang dibutuhkan,” ujar Sebastien Lucian Frederic Reclaru.  Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno menjelaskan, SBMI Mart merupakan gerakan ekonomi kerakyatan. Tujuannya untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal.  ”Sehingga memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat lokal, nasional maupun regional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada IOM Indonesia yang didukung Koica. Sehingga pemberdayaan purna PMI yang terdampak Covid-19 bisa dikembangkan di Wonosobo,” terang Hariyanto Suwarno.  Deputy Country Director Korea International Cooperation Agency (Koica) Jeung Wook Lee menambahkan, inisiatif tersebut dapat mendukung upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. ”Saya percaya bahwa kuatnya kemitraan yang sedang berjalan melalui kolaborasi program ini dapat menjadi katalisator untuk memperkuat ketangguhan masyarakat menjelang berakhirnya pandemi dan dalam menghadapi ancaman resesi, sehingga para PMI dapat berdaya,” ucap Jeung Wook Lee.

Jutaan Migran Kembali ke Indonesia, IOM-Kemenaker Dirikan SBMI Mart

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Pencari-Suaka-WN-Afghanistan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengungsi Afghanistan menggelar unjuk rasa di luar Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta, Senin (15/11/2021). Dalam aksinya mereka mendesak UNHCR menyelesaikan proses pemukiman kembali yang berkepanjangan di Indonesia d" width="100%">
<figcaption>Pengungsi Afghanistan menggelar unjuk rasa di luar Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta, Senin (15/11/2021). Dalam aksinya mereka mendesak UNHCR menyelesaikan proses pemukiman kembali yang berkepanjangan di Indonesia d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi internasional. Karena Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.  Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, saat menerima kunjungan kehormatan Chief of Mission IOM UN Migration, H.E. Mr. Louis Hoffmann di kantornya, Jakarta, Rabu (9/2).  Namun demikian, ungkap Yasonna, Indonesia tetap berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi meskipun kedatangan mereka ke Indonesia hanya transit dan ilegal.  “Sebagai negara bukan non pihak, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para migran asing yang datang sebagai pengungsi. Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global,” ucap Yasonna.  Kedatangan Hoffmann ke Jakarta dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam rangka membahas keberlanjutan kerja sama antara International Organization for Migration (IOM) dan Kementerian Hukum dan HAM.  Kerjasama dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah pengungsi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melintasi migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.  Keberadaan pengungsi internasional ini menjadi isu sensitif dalam diskursus internasional. Ada banyak alasan mengapa orang keluar dari negara dan menungsi ke negara lain. Mayoritas karena konflik dan ancaman terhadap keselamatan hidup. Beberapa negara menolak kehadiran mereka karena dianggap memberikan gangguan stabilitas keamanan internal. Hal ini melahirkan banyak tragedi kemanusiaan.  Rezim internasional terkait pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Karenanya, Indonesia disebut sebagai negara non pihak. Namun demikian, Indonesia tidak menolak kehadiran para pengungsi tersebut.  Hal ini karena berdasarkan fundamen hukum internasional, para pencari perlindungan akan mendapat perlindungan hukum internasional segera setelah mereka melintasi perbatasan negara menuju negara tujuan. Negara, baik tujuan maupun transit dilarang menolak atau mengembalikan para pengungsi tersebut.  Dalam Konvensi Internasional dikenal prinsip non-refoulement, dimana negara dilarang menolak atau mengembalikan para pengungsi. Prinsip ini mengharuskan setiap negara untuk menerima, menyediakan tempat, melindungi serta melayani para pengungsi dan melarang untuk menolak kedatangan mereka kendati bukan sebagai pihak pada Konvensi Pengungsi 1967.  Untuk Indonesia, Yasonna menjelaskan, penanganan pengungsi dan pencari suaka dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.  “Penanganan terkait pengungsi diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,” ungkap Yasonna kepada Hoffmann.  Yasonna kemudian menjelaskan terkait pengungsi dan migran ini, Indonesia telah berkoordinasi dengan IOM dan lembaga PBB yang menangani persoalan pengungsi (UNHCR).  “Selama ini kami selalau berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR. Kami juga telah memfasilitasi banyak pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia tanpa memandang status mereka,” parnyalebih lanjut.  Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini terdapat 400 kelompok pengungsi internasional yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Semua pengungsi tersebut harus mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.  “Ada sekitar 400 kelompok pengungsi internasional di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia secara ilegal dikategorikan sebagai migran ilegal. Pengungsi dan pencari suaka harus mematuhi peraturan perundang-undangan keimigrasian Indonesia,” pungkas Yasona.  &nbsp;

Ada 400 Kelompok Pengungsi Internasional di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangani-muslim-rohingnya-imigrasi-tunggu-instruksi-iom-dan-unhcr_m_202533.jpeg" alt="Lima warga muslim Rohingnya terdampar di perairan Aceh" width="100%">
<figcaption>Lima warga muslim Rohingnya terdampar di perairan Aceh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak lima warga muslim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh beberapa waktu lalu kini sudah berada di Kota Langsa, Aceh. Mereka dibawa pihak Imigrasi Langsa pada Jumat (6/4) sore. "Semuanya sudah di Langsa. Ada yang di kantor Imigrasi dan rumah sakit," kata kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa Mirza Akbar saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (7/4). Mirza menjelaskan, dari lima muslim Rohingya itu dua diantaranya sudah dibawa ke kantor imigrasi. Sedangkan tiga orang lainnya masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa. "Masih dalam perawatan di rumah sakit. Kondisinya masih lemah," ujarnya. Tiga orang yang sedang menjalani perawatan di RSUD Kota Langsa itu ialah Umar Syarif, 28; Kamal Huson, 8; dan Mominah, 28. Kemudian Samimah, 18 dan Muhammad Ilyas, 33, berada di kantor Imigrasi Kelas II Langsa. "Untuk proses selanjutnya kelima warga Rohingya ini akan menunggu informasi dari IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR&nbsp;(United Nations High Commissioner for Refugees)," terangnya. Imigrasi Langsa, lanjut Mirza, juga sudah berkoordinasi dan melaporkan hal ini ke Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat. Supaya mereka nantinya ditempatkan di rumah detensi imigrasi yang berada di Medan, Sumatera Utara. "Belum ada info (lanjutan) masih komunikasi tahap biasa. Kami masih menunggu," pungkasnya. Sebelumnya, nelayan asal Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, berhasil menyelamatkan sebanyak lima orang muslim Rohingnya ketika terobang-abing di tengan lautan. Kelima etnis Rohingya ini ditemukan nelayan saat berlayar menggunakan Kapal Motor (KM) Kurnia King pada Senin (2/4) malam. Ketika itu mereka terapung dalam perahu tanpa motor sekitar 178 mil lepas pantai Aceh Timur. &ldquo;(Ketika melihat perahu) kami memastikannya, ternyata perahu itu ada lima orang. Dua pria dewasa, satu anak laki-laki, dan dua perempuan,&rdquo; ungkap nahkoda KM Kurnia King Irwansyah, Jumat (6/4). Irwansyah menjelaskan, setalah melihat perahu berserta penumpangnya mereka langsung mengarahkan dan menggiring ke tepian. Akhirnya perahu dan kelima muslim Rohingnya ini tiba Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Idi Rayeuk, Aceh Timur, sekira puku 02.00 WIB, Jumat dinihari. "Sejurus kemudian kami memberikan bantuan dengan mengiring perahu itu kepelabuhan Idi tadi malam," ujar Irwansyah. Adapun kelima Rohingya tersebut terdiri dari tiga pria dan dua perumpuan.

Tangani Muslim Rohingnya, Imigrasi Tunggu Instruksi IOM dan UNHCR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iom

Berita Terkini

Jutaan Migran Kembali ke Indonesia, IOM-Kemenaker Dirikan SBMI Mart

Ada 400 Kelompok Pengungsi Internasional di Indonesia

Tangani Muslim Rohingnya, Imigrasi Tunggu Instruksi IOM dan UNHCR

Download Aplikasi JawaPos.com