<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/investree-2197704915.jpg" alt="OJK, Polri, dan pihak terkait berhasil memulangkan sekaligus menahan Adrian Asharyanto Gunadi atau AAG, eks Direktur PT Investree Radhika Jaya. (dok. Humas OJK)" width="100%">
<figcaption>OJK, Polri, dan pihak terkait berhasil memulangkan sekaligus menahan Adrian Asharyanto Gunadi atau AAG, eks Direktur PT Investree Radhika Jaya. (dok. Humas OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Negara RI dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait berhasil memulangkan sekaligus menahan Adrian Asharyanto Gunadi atau AAG, eks Direktur PT Investree Radhika Jaya yang menjadi buronan karena melakukan penggelapan dana mencapai Rp 2,7 triliun. "Tersangka melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 mencapai setidaknya Rp 2,7 triliun," ujar Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers, Jumat (26/9). Ia memastikan, dalam proses penegakan hukum ini penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI. AAG dijerat dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat (1) Bab IV Undang-Undang Perbankan, serta Pasal 305 Ayat (1) juncto Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 KUHP. Yuliana menyebut, Eks Bos Investree ini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Dalam aksinya, tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya.&nbsp;Namun kemudian, dana tersebut digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, AAG tidak kooperatif dan diketahui berada di Doha, Qatar. "OJK kemudian menetapkannya sebagai tersangka dan, melalui koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri, menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan Red Notice pada 14 November 2024," bebernya. Selanjutnya, upaya ekstradisi pun dilakukan melalui jalur G to G dengan Pemerintah Qatar, dibantu Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, serta pencabutan paspor oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.&nbsp;Proses pemulangan AAG dilakukan melalui kerja sama NCB to NCB dengan dukungan penuh dari KBRI di Qatar. "Saat ini, tersangka menjadi tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lanjutan," lanjutnya. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pihaknya memastikan pencabutan ini dilakukan karena Investree dinyatakan telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya. Terkait persoalan ini, OJK juga melakukan tindakan tegas kepada CEO Adrian Asharyanto Gunadi. Mulai dari pemblokiran nomor rekening, dilarang menjadi pemegang saham, penelusuran asset hingga memburu Adrian Gunadi di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.

OJK bersama Polri berhasil menangkap Adrian Asharyanto Gunadi, eks Direktur Investree, yang diduga melakukan penggelapan dana masyarakat.

Buron Hampir Setahun usai Gelapkan Dana Pinjol Rp 2,7 Triliun, Eks Bos Investree Adrian Gunadi Ditangkap di Qatar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Screenshot_2024-10-22-22-10-43-79_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-3398222046.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). (Website Investree)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). (Website Investree)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pihaknya memastikan pencabutan ini dilakukan karena Investree dinyatakan telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya. Adapun hal itu sebagaimana telah melanggar POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Tak hanya itu, pencabutan juga dilakukan karena kinerja Investree yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024, mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (&ldquo;Investree&rdquo;) yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930," bunyi pengumuman OJK yang diterima JawaPos.com, Selasa (22/10). Sebelum dicabut, OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud. Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha. "Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku," tegas OJK. Terkait persoalan ini, OJK juga melakukan tindakan tegas kepada CEO Adrian Asharyanto Gunadi. Mulai dari pemblokiran nomor rekening, dilarang menjadi pemegang saham, penelusuran asset hingga memburu Adrian Gunadi di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Kemudian, melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan; menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; hingga menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree. Terakhir, Investree juga diminta untuk menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani hal tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree).

OJK Cabut Izin Usaha Investree, Rekening Adrian Asharyanto Gunadi Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/INVESTREE-CONFERENCE-2019-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemetaan segmentasi pasar menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan teknologi finansial (fintech). Menilik sektor-sektor mana saja yang masih mampu tumbuh positif tahun depan. Co-Founder dan CEO Investree Adrian Gunadi memperkirakan, adopsi dan pertumbuhan fintech Indonesia masih meningkat pada 2023. Sebab, basis pengguna pembiayaan online belum sebanyak industri perbankan maupun pembiayaan lainnya. Pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan ekosistem digital. Perusahaan fintech perlu memperluas kerja sama dengan berbagai ekosistem agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan tak tertutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pemerintahan. Misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan e-katalog. "Dengan begitu, fintech lending yang sudah masuk menjadi mitra pengadaan pemerintah pasti akan ada potensi pendanaan. Jadi, harus pintar-pintar memilih segmen," kata Adrian di Jakarta Rabu (14/12). Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga harus mengantisipasi beberapa faktor risiko. Meliputi risiko makro, bisnis, dan scarring effect pandemi yang masih terasa di sejumlah sektor. Karena itu, perlu penguatan manajemen risiko untuk menekan tingkat wanprestasi pengembalian (TWP). "Tidak hanya dari sisi credit scoring di awal, tapi juga monitoring, repayment, dan collection," imbuh Adrian yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Investree telah membukukan catatan total fasilitas pinjaman sebesar Rp 20 triliun. Serta, nilai pinjaman tersalurkan sebanyak Rp 12,56 triliun. Pada 2023 Investree telah mengembangkan solusi bisnis bagi pelaku UMKM sebagai sebuah grup. Sementara itu, fintech juga berkolaborasi dengan perbankan. Misalnya, Bank Raya yang berkolaborasi dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) untuk membuka askes permodalan. Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Bhimo Wikan Hantoro mengatakan, kedua pihak punya misi yang sama. Yakni, mendukung pertumbuhan gig workers. "Dalam hal ini, pelaku usaha lewat dukungan modal usaha. Kerja sama ini akan semakin memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha dan UMKM dalam negeri," paparnya.

Fintech Perlu Perluas Kerja Sama untuk Lebih Menjangkau UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/unnamed-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Marketplace Lending, Investree, menandatangani kerja sama dengan perusahaan rintisan Agriculture Technology (Agritech), eFishery, untuk mendistribusikan pembiayaan senilai Rp 30 miliar kepada para pembudidaya ikan di Indonesia.  Co-Founder &amp; CEO Investree, Adrian Gunadi mengatakan, hal ini merupakan kerja sama pertama yang dilakukan dengan perusahaan rintisan Agritech dalam rangka memperluas akses pembiayaan dan menjangkau lebih banyak UKM dari sektor yang unik dan kental dengan nuansa Indonesia sebagai negara maritim yaitu akuakultur.  “Pada fase pertama dalam kolaborasi ini, Investree akan mendukung program Kasih Bayar Nanti (Kabayan) sebagai komponen utama dari eFisheryFund,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (24/10).  Adrian menjelaskan, eFisheryFund merupakan platform digital dengan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh eFishery bekerja sama dengan layanan finansial, dalam hal ini Investree, dan dirancang khusus untuk para pembudidaya. Di dalamnya terdapat fitur berupa program cicilan yang dapat dimanfaatkan oleh para mitra atau pembudidaya untuk memperoleh produk eFishery seperti auto-feeder dan pakan ikan.  “Mengingat portofolio pinjaman terbesar Investree selama ini adalah industri kreatif, dengan bermitra dengan eFishery terutama eFisheryFund, kami berharap dapat memberdayakan lebih banyak UKM yang bergerak di bidang perikanan atau akuakultur,” ucapnya.  Sementara itu, CEO &amp; Co-Founder eFishery, Gibran Huzaifah, mengungkapkan, pembudidaya seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan karena kebanyakan lembaga keuangan enggan memberikan pinjaman untuk pekerja sektor nonformal seperti pembudidaya ikan.  “Dengan menghubungkan pembudidaya secara langsung dengan institusi keuangan agar mereka bisa berkembang dari sisi finansial. Kerja sama dengan Investree ini diharapkan mampu menggandakan dampak yang kami berikan kepada pembudidaya,” tuturnya.  Pinjaman ini akan disalurkan kepada mitra-mitra eFishery termasuk pembudidaya, agen, dan konsumen business-to-business (B2B). Terkait mekanismenya, pembudidaya bisa mengajukan pinjaman melalui platform digital eFisheryFund lalu Tim eFishery akan menilai dan menentukan apakah mereka memenuhi syarat dan kriteria untuk memperoleh pembiayaan.  Hasil penilaian ini kemudian diajukan kepada Investree untuk dilakukan kembali verifikasi sesuai sistem credit-scoring Investree. Jika pembudidaya dinyatakan lolos proses verifikasi oleh Investree, Investree akan menyalurkan pembiayaan yang kemudian didistribusikan dalam produk-produk eFishery.  Gibran menjabarkan, kerja sama ini menyediakan 2 jenis skema pembiayaan yaitu konvensional dan syariah, sehingga peminjam dapat leluasa memilih sesuai dengan preferensi mereka. Sementara untuk menjaga kualitas pembiayaannya, Investree dan eFishery menerapkan uji kelayakan dan sistem credit-scoring yang ketat dan kuat dengan melihat data dari IoT eFishery serta melakukan pengecekan silang terhadap data sesungguhnya di lapangan.  “Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 500 pembudidaya di eFishery yang didukung oleh eFisheryFund. Semangat kami sekarang adalah membantu para UKM melewati masa-masa penuh tantangan agar tetap berdaya dari segi keuangan di tengah pandemi Covid-19,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GpI6U_RuqRs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pembudidaya Ikan di Indonesia Dapat Kemudahan Pembiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/BRI-AGRO2.jpg" alt="Penandatangan perjanjian kerjasama penyaluran pinjaman BRI Agro dan platform Investree ditandatangani oleh Plt Dirut BRI Agro Ebeneser Girsang dan Direktur Sales dan Bisnis Salman Baharudin di Gedung BRI Agro, Jakarta, Kamis (9/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatangan perjanjian kerjasama penyaluran pinjaman BRI Agro dan platform Investree ditandatangani oleh Plt Dirut BRI Agro Ebeneser Girsang dan Direktur Sales dan Bisnis Salman Baharudin di Gedung BRI Agro, Jakarta, Kamis (9/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Besarnya potensi pasar pembiayaan lewat platform digital mendorong  BRI Agro menggaet PT Investree Radhika Jaya (Investree) untuk menggarap ceruk bisnis pembiayaan digital. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya BRI Agro memperluas pasar di segmen digital, sesuai dengan strategi BRI Agro sebagai perusahaan anak yang ditunjuk sebagai digital attacker oleh BRI.   Perjanjian Kerjasama penyaluran pendanaan untuk pinjaman melalui platform Investree ini ditandatangani oleh Plt Direktur Utama BRI Agro Ebeneser Girsang dan Direktur Sales dan Bisnis Salman Baharudin di Gedung BRI Agro, Jakarta, Kamis (9/1).  “Kerjasama ini bertujuan untuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat perluasan target market,” jelas Ebeneser.  Lewat kesepakatan ini, BRI Agro menyediakan dana sebesar Rp 100 Miliar untuk program kerjasama dengan Investree. “Kami optimistis kerja sama ini akan memberi kontribusi bagi para UMKM dalam mengakses pinjaman sehingga bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital yang sudah ada,” tambah Ebeneser.  Saat ini BRI Agro telah mengoperasikan aplikasi digital untuk pinjaman PINANG untuk platform digital. Hingga Desember 2019, PINANG telah mampu melakukan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 30 miliar.   “Aplikasi digital yang kami miliki berkembang sangat baik di pasar. Kami berharap selain pinjaman kepada segmen bisnis konsumer, melalui kerjasama dengan Investree kami bisa masuk ke segmen bisnis ritel dan UMKM karena segmen ini dapat bertahan pada berbagai macam kondisi ekonomi,” ungkap Ebeneser.  Lewat kolaborasi ini diharapkan semakin mempercepat akselerasi kinerja peer-to-peer lending seperti Investree dalam menyalurkan pinjaman kepada end user. “Investree memiliki peminjam UMKM dengan tingkat risiko yang terukur, oleh karena itu kami memutuskan untuk mengambil bagian menjadi lender dalam ekosistem digital ini” tambah Ebeneser.

Kembangkan Pasar Digital, BRI Agro Gaet Platform Investree

investree

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#investree

Berita Terkini

Buron Hampir Setahun usai Gelapkan Dana Pinjol Rp 2,7 Triliun, Eks Bos Investree Adrian Gunadi Ditangkap di Qatar

OJK Cabut Izin Usaha Investree, Rekening Adrian Asharyanto Gunadi Diblokir

Fintech Perlu Perluas Kerja Sama untuk Lebih Menjangkau UMKM

Pembudidaya Ikan di Indonesia Dapat Kemudahan Pembiayaan

Kembangkan Pasar Digital, BRI Agro Gaet Platform Investree

Download Aplikasi JawaPos.com