<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/moodys-naikkan-peringkat-utang-ri-ke-baa2-dan-outlook-stabil_m_204187.jpeg" alt="pertumbuhan ekonomi Ri stabil jadi kunci moody" width="100%">
<figcaption>pertumbuhan ekonomi Ri stabil jadi kunci moody</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga pemeringkat kredit Moody&rsquo;s Investors Service mengubah prospek (outlook) peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, Moody&rsquo;s tetap menegaskan peringkat kredit Indonesia bertahan di level Baa2, satu tingkat di atas ambang batas investment grade. Penurunan outlook tersebut didorong oleh meningkatnya risiko kebijakan dan tata kelola yang dinilai dapat melemahkan kredibilitas ekonomi Indonesia ke depan. Moody&rsquo;s menilai prediktabilitas kebijakan mengalami penurunan, tercermin dari proses pembuatan kebijakan yang kurang koheren dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Dalam laporannya, Moody&rsquo;s juga menyoroti munculnya risiko tata kelola. Penurunan sejumlah indikator tata kelola dinilai mencerminkan potensi pelemahan institusional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dari sisi fiskal, Moody&rsquo;s mencatat adanya risiko strategi fiskal seiring dorongan belanja untuk pertumbuhan ekonomi di tengah basis penerimaan negara yang masih lemah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko pelebaran defisit anggaran. "Ruang fleksibilitas fiskal dinilai terbatas, sementara perluasan berbagai program sosial berpotensi menambah tekanan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang relatif sempit," bunyi laporan Moody's dikutip Kamis (5/2). Selanjutnya, ketidakpastian juga muncul dari peran Danantara, Moody&rsquo;s menilai belum jelasnya tata kelola dan mekanisme pendanaan Danantara berpotensi menciptakan kewajiban kontingen bagi negara, terutama jika dikaitkan dengan pengelolaan aset dan keterlibatan BUMN. Selain itu, Moody&rsquo;s menyoroti kemungkinan terjadinya pergeseran rezim kebijakan. Potensi perubahan pada kerangka fiskal dan moneter dinilai dapat meningkatkan ketidakpastian kebijakan, yang berdampak pada iklim investasi dan stabilitas pasar keuangan. Ketidakpastian kebijakan tersebut dinilai turut melemahkan daya tarik investasi. Moody&rsquo;s memperingatkan bahwa kondisi ini dapat menghambat arus investasi baru serta meningkatkan biaya pinjaman. Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar, baik di pasar ekuitas maupun nilai tukar, yang mencerminkan sensitivitas pasar terhadap kredibilitas kebijakan. Moody&rsquo;s juga mencatat meningkatnya tekanan sosial-politik. Ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas domestik apabila tidak dikelola dengan baik. "Meski outlook diturunkan, Moody&rsquo;s mempertahankan peringkat kredit Indonesia karena ketahanan ekonomi yang dinilai masih solid," bunyi laporan tersebut. Adapun alasannya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di kisaran 5 persen, defisit fiskal dijaga di bawah 3 persen dari PDB, serta rasio utang pemerintah masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain dengan peringkat Baa, dengan catatan disiplin kebijakan tetap terjaga. Moody&rsquo;s menyebut terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong perbaikan outlook ke depan. Di antaranya adalah pemulihan kredibilitas kebijakan melalui arah kebijakan yang lebih jelas dan konsisten, penguatan basis penerimaan negara secara berkelanjutan untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal, serta peningkatan pertumbuhan struktural melalui daya saing dan pendalaman sektor keuangan. Sebaliknya, outlook dan peringkat Indonesia berpotensi kembali tertekan apabila terjadi ekspansi fiskal yang tidak didukung reformasi penerimaan negara. Risiko penurunan peringkat juga dapat muncul dari kemerosotan eksternal, seperti pelemahan nilai tukar yang berkelanjutan atau arus keluar modal, serta memburuknya kondisi keuangan BUMN yang berkaitan dengan tata kelola Danantara. Dalam asesmen terbarunya, Moody&rsquo;s juga menurunkan penilaian kekuatan ekonomi Indonesia dari &ldquo;a2&rdquo; menjadi &ldquo;a1&rdquo;, dengan alasan tingkat diversifikasi ekonomi yang lebih rendah dari yang tercermin oleh besarnya ukuran ekonomi nasional, termasuk ketergantungan pada sektor dan komoditas tertentu. Skor akhir Indonesia kini berada di kisaran Baa1&ndash;Baa3, dari sebelumnya A2&ndash;Baa1.

Moody’s ubah outlook kredit Indonesia jadi negatif karena risiko kebijakan dan tata kelola. Simak sorotan dan dampak terhadap ekonomi.

Moody’s Ubah Outlook Kredit Indonesia jadi Negatif, Soroti Risiko Kebijakan hingga Tata Kelola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/kemenkeu-1500439582.jpg" alt="ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons keputusan lembaga pemeringkat kredit Moody&rsquo;s Investors Service yang menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, Moody&rsquo;s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, atau satu tingkat di atas batas investment grade. Menanggapi asesmen tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi keputusan Moody&rsquo;s yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 meskipun outlook disesuaikan menjadi negatif. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi serta menghidupkan seluruh mesin pertumbuhan nasional. &ldquo;Pemerintah juga memastikan berbagai potensi risiko dapat dikelola dengan baik, termasuk melalui upaya debottlenecking yang menghambat aktivitas usaha,&rdquo; ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam keterangan resmi, Kamis (5/2). Bersama Bank Indonesia, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan, sekaligus mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal dengan peran Danantara. Dengan konsistensi kebijakan tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik. Indikasi perbaikan ekonomi disebut telah terlihat sejak Semester II-2025, yang tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen, melampaui ekspektasi pasar. Pemerintah juga menilai meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi di berbagai sektor menjadi sinyal menguatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. &ldquo;Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dengan komitmen pengelolaan ekonomi yang makin baik, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat serta investasi yang terus tumbuh di berbagai sektor sebagai indikator makin kuatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia,&rdquo; tukasnya.

Kemenkeu respons Moody’s dengan rating kredit Indonesia tetap Baa2 dan outlook negatif. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi membaik.

Kemenkeu Respons Outlook Moody’s jadi Negatif, Masih di Atas Batas Investment Grade

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/a1fdd244-8285-4217-8e04-49c92e76dd4c-3852138867.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. Humas Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. Humas Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody&rsquo;s yang menyoroti outlook kredit Indonesia. Menurut Airlangga, penilaian tersebut perlu dilihat secara utuh karena peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level investment grade. &ldquo;Kalau Moody&rsquo;s kan dari segi ratingnya tetap investment grade. Hanya Moody&rsquo;s bicara mengenai outlook. Outlook itu membutuhkan penjelasan,&rdquo; ujar Airlangga saat ditemui usai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/2). Ia menegaskan, pemerintah hingga kini tetap konsisten menjaga disiplin fiskal. Salah satunya dengan menetapkan defisit anggaran maksimal di level 3 persen serta menjaga rasio utang tetap di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). &ldquo;Karena pemerintah tetap konsisten bahwa budget defisit dipatok di 3 persen, kemudian utang di bawah 40 persen,&rdquo; tegasnya. Airlangga juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan struktur pembiayaan investasi pada tahun ini dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya investasi banyak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini sebagian investasi dilakukan melalui Danantara. &ldquo;Nah dari segi tentu ada perbedaan di tahun ini, karena investasi biasanya kan dibiayai oleh BUMN atau melalui APBN. Nah saat sekarang investasi dilakukan dengan Danantara,&rdquo; jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Danantara tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan, pengelolaan Danantara disebut sebagai bagian dari transformasi BUMN menuju skema Sovereign Wealth Fund yang telah memiliki praktik terbaik di berbagai negara. &ldquo;Dan Danantara juga menjaga tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik dari Danantara itu bagian daripada transformasi BUMN menjadi Sovereign Wealth Fund, di mana best practice-nya sudah ada dengan berbagai Sovereign Wealth Fund,&rdquo; ungkap Airlangga. Lebih lanjut, Airlangga memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Danantara untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menjelaskan kondisi tersebut kepada lembaga pemeringkat internasional. &ldquo;Jadi saya sudah bicara dengan Danantara, di mana mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency,&rdquo; pungkasnya.

Airlangga tanggapi outlook Moody’s, pastikan rating Indonesia tetap investment grade. Pemerintah jaga defisit dan utang PTK.

Airlangga Tanggapi Outlook Moody’s: Rating Indonesia Tetap Investment Grade

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pemerintah-berharap-sp-naikkan-rating-investasi-indonesia_m_118396.jpeg" alt="Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah lembaga&nbsp;rating&nbsp;internasional telah memberikan peringkat&nbsp;investment grade&nbsp;positif kepada Indonesia. Namun, lembaga pemeringkat&nbsp;Standard &amp; Poor's&nbsp;&nbsp;S&amp;P) belum juga menyematkan level layak investasi kepada Indonesia.&nbsp; Peringkat Indonesia saat ini berada di level BB+/positif outlook. Pemerintah berharap S&amp;P menaikkan&nbsp;rating&nbsp;investasi setelah perwakilan S&amp;P mendatangi gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk berdiskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada Rabu (22/3).&nbsp; Kedatangan perwakilan S&amp;P tersebut bertujuan melakukan&nbsp;review&nbsp;terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.&nbsp;Review&nbsp;itu menyangkut kelayakan Indonesia dalam menerima peringkat layak investasi dari lembaga tersebut.&nbsp; Menurut Darmin, sudah saatnya S&amp;P menaikkan peringkat Indonesia menjadi&nbsp;investment grade.&nbsp;"Kami sudah tunjukkan bahwa enggak ada alasan untuk tidak menaikan&nbsp;rating&nbsp;Indonesia. Keputusan sih urusan mereka," paparnya di Jakarta kemarin (23/3).&nbsp; Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menuturkan, pemerintah telah merilis sejumlah paket kebijakan untuk mempermudah investasi. Di samping itu, kondisi fundamental ekonomi negara ini tergolong kuat jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.&nbsp; Dalam pertemuan itu, perwakilan S&amp;P menekankan persoalan kebijakan fiskal dan reformasi deregulasi. Mengenai kebijakan fiskal, Darmin mengakui bahwa tahun lalu pemerintah belum bisa banyak berbicara. Tahun ini kondisinya berbeda. Pemerintah lebih siap memaparkan sejumlah kemajuan di bidang ekonomi tahun ini. Termasuk reformasi deregulasi.&nbsp; "Memang, kemarin kami enggak bisa menjelaskan semuanya, waktunya pendek. Selain itu, pihak yang lebih baik menjelaskan adalah Kemenkeu dan Ditjen Pajak. Tapi, garis besarnya kami sudah jelaskan dan mereka mengerti. Jadi, tinggal kami lihat&nbsp;lah," tambahnya. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan S&amp;P. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah pemaparan perkembangan ekonomi Indonesia. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap dengan berbekal pertemuan tersebut, lembaga pemeringkat itu akan meningkatkan peringkat Indonesia di posisi&nbsp;investment grade. Pihaknya akan menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia terkini. Terutama dari sisi makroekonomi dan fiskal. Kemenkeu bakal menjelaskan tentang realisasi belanja hingga penerimaan pada 2016 dan pelaksanaan anggaran tahun ini. "Kami akan menyampaikan seluruh&nbsp;update&nbsp;pencapaian pada 2016. Terutama dari sisi keuangan negara, aset, fiskal, penerimaan negara dari perpajakan, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," terangnya. Menkeu bakal menjelaskan belanja negara apa yang bisa dikontrol pemerintah, asumsi makro, dan transfer ke daerah. "Tujuannya,&nbsp;update&nbsp;situasi ekonomi secara umum," jelasnya. Senada dengan Darmin, Sri Mulyani berharap S&amp;P menaikkan peringkat Indonesia di posisi&nbsp;investment grade.&nbsp;Peringkat layak investasi tersebut telah disematkan&nbsp;Moody's and Fitch Ratings. "Kami berharap ada kesamaan karena&nbsp;bonds holder&nbsp;di London menanyakan tentang (rating) S&amp;P. Mereka berharap&nbsp;rating&nbsp;Indonesia di-upgrade&nbsp;menjadi&nbsp;investment grade.&nbsp;Sebab, kebijakan APBN, makro, dan fundamental telah terpenuhi," pungkasnya. (ken/c16/noe)&nbsp;

Pemerintah Berharap S&P Naikkan Rating Investasi Indonesia