<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Bahlil-Lahadalia-Kuartal-II2023-54379726.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mempromosikan peluang investasi di sektor hilirisasi juga ibu kota Nusantara (IKN) kepada investor&nbsp;Tiongkok. Tawaran itu dia sampaikan&nbsp;dalam gelaran Indonesia Investment Marketing (MII) yang bertajuk 'Investment Opportunities in the New Capital and Downstream Industries'&nbsp;di Shanghai, Tiongkok,&nbsp;Rabu (29/11). "Di antara negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat terbesar FDI (Foreign Direct Investment)&nbsp;pada bidang industri. Sampai saat ini, investasi dari RRT dalam tiga tahun berturut-turut terus berkembang naik, sebagian besar di sektor hilirisasi. Kami saat ini juga sedang fokus pada pembangunan IKN dan terbuka dengan investasi, apabila ada yang berminat investasi di sana, akan saya bantu sebisa mungkin," katanya lewat keterangan di Jakarta, Kamis (30/11). Bahlil juga mengungkapkan kebutuhan investasi di IKN sebesar USD 32 miliar untuk pembangunan infrastruktur, properti, dan energi terbarukan. Menurutnya, angka tersebut merupakan potensi besar bagi investor untuk dapat memanfaatkan peluang investasi tersebut. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun memberikan dukungan positif terhadap kegiatan ini. Djauhari berharap kegiatan tersebut dapat lebih mengenalkan Indonesia kepada negara lain, khususnya Tiongkok tentang potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. "Saya melaporkan bahwa hubungan kedua negara semakin baik, tahun ini Presiden Joko Widodo telah dua kali berkunjung ke China. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih dekat akan mendatangkan kerja sama yang lebih erat. Melalui acara ini, kita dapat mengeksplorasi potensi yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang hilirisasi dan investasi di IKN," ungkap Djauhari. Salah satu peserta yang hadir, General Manager Yanbo Color Coated Sheet Liu Jie menyambut baik kegiatan ini karena calon investor dapat mengenal lebih jauh potensi yang ada di Indonesia. "Sebelum diadakannya acara ini, kami hanya sedikit mengetahui Indonesia. Namun, setelah kami datang, wawasan kami tentang Indonesia menjadi luas. Dengan mengenal lebih jauh akan menarik para investor untuk merencanakan investasinya di Indonesia," terang Jie. Dari tahun 2018 hingga 2022, realisasi investasi&nbsp;Tiongkok&nbsp;di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 59 persen. Negeri Panda itu&nbsp;berkontribusi terhadap realisasi investasi sebesar USD 8,2 miliar pada tahun 2022. Pada periode Januari hingga September 2023, RRT kembali menempati peringkat kedua dengan realisasi investasi mencapai USD 5,6 miliar. Realisasi investasi tersebut berasal dari sektor industri logam dasar, diikuti oleh sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air. Investasi ini memainkan peran penting dalam mendukung agenda hilirisasi di Indonesia dan memperkuat sektor-sektor kunci dalam perekonomian nasional.

"Sampai saat ini, investasi dari RRT dalam tiga tahun berturut-turut terus berkembang naik, sebagian besar di sektor hilirisasi," katanya.

Bahlil Tawarkan IKN dan Investasi Hilirisasi ke Investor Tiongkok 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/antarafoto-presiden-jokowi-meninjau-pembangunan-istana-negara-ikn-220923-sgd-6-3430525343.jpeg" alt="Presiden Jokowi sedang meninjau Istana Presiden baru di IKN." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi sedang meninjau Istana Presiden baru di IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Tiongkok sejak Senin lalu (16/10). Pada hari kedua kemarin (17/10), dia bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang. Berteman bilateral ini Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia- Tiongkok yang selama 10 tahun ini berkembang. &ldquo;Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia," ucapnya. Kepala Negara juga turut menyampaikan sejumlah kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam beberapa bidang, antara lain dalam bidang investasi dan infrastruktur, salah satunya di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzen, serta minat swasta Tiongkok di Ibu Kota Nusantara untuk di bidang perumahan dan kesehatan," ucapnya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN. Di samping itu, juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan MoU untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya. Dalam bidang perdagangan, Jokowi menyampaikan kepada PM Li Qiang untuk juga mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di Tiongkok. Kemarin, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement dengan Indonesia. Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada tahun 2022 sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. "Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia," ujarnya. Selain itu, dia juga berharap dukungan Sri Lanka untuk dapat mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit. Jokowi mengatakan bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan. "Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka," ungkap Presiden. Sedangkan terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Jokowi menyebut bahwa beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama konkret dengan Sri Lanka. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap Presiden Wickremesinghe dapat mendukung kerja sama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paaspor elektronik Sri Lanka. Terakhir mereka membahas kerja sama ekonomi biru. "Indonesia juga baru saja selenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk dorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan," ucapnya. Pemerintah Tiongkok kembali menyelenggarakan Belt and Road Initiative (BRI) Summit ke-V pada 17-18 Oktober 2023. Acara tersebut menjadi lebih istimewa lantaran memeringati 10 tahun sejak program itu kali pertama diperkenalkan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Tiongkok telah mengalirkan pendanaan ke berbagai negara mencapai lebih dari USD 1 triliun atau setara Rp 15.700 triliun. Mayoritas kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Nominal yang fantastis tersebut difokuskan untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta, pelabuhan, jalan raya, hingga jembatan. Menurut dia, isu keberlanjutan penting untuk disuarakan lebih tegas dalam Belt and Road Initiative Summit 2023. Sebab, pendanaan Tiongkok hingga sekarang masih jauh dari kata hijau. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang didanai inisiatif tersebut masih menyumbang sekitar 245 juta ton produksi karbon dioksida per tahun. "Di Indonesia masih banyak proyek yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial terutama pembiayaan smelter nikel yang masih gunakan PLTU batubara skala besar," ujarnya. Bhima tak memungkiri bahwa pemerintah era Jokowi sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative. Karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut laporan AidData 2021, Indonesia menjadi salah satu negara penerima dana terbesar dari Tiongkok melalui skema tersebut. Kendati demikian, pengamat dan para ahli Indonesia mengkritik tajam inisiasi dari Tiongkok itu. Lantaran masih menggelontorkan dana secara besar-besaran untuk proyek yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memastikan bahwa proyek yang sudah dan akan berjalan harus ke arah yang lebih rendah emisi karbon. Artinya, ke depannya harus lebih selektif memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan. Meski, sebenarnya Tiongkok juga telah berkomitmen untuk mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia. Namun, implementasinya belum dapat dilihat dengan nyata. Peneliti studi Tiongkok-Indonesia Muhammad Zulfikar Rakhmat menyoroti sebanyak 86 persen investasi Negeri Panda masih disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM). Padahal, pidato Xi Jinping pada 2021 lalu telah secara tegas berkomitmen untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara. "Realitanya, dalam konteks Indonesia, janji tersebut ternyata masih menjadi komitmen hampa, mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari dua belah pihak, baik Tiongkok maupun pemerintah Indonesia," tegasnya.

Muammad Zulfikar Rakhmat menyoroti sebanyak 86 persen investasi Negeri Panda masih disalurkan untuk pengembangan PLTU batu bara.

Jokowi Minta Tiongkok Percepat Investasi di IKN, Celios Ingatkan soal Pembiayaan Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/jokowi-ke-china-1955766074.jpg" alt="Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China, pada 27&mdash;28 Juli 2023." width="100%">
<figcaption>Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China, pada 27&mdash;28 Juli 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berhasil menggaet investasi sebesar USD 11,5 miliar saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, Tiongkok, pada 27&mdash;28 Juli 2023. Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, Presiden Jokowi menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman investasi antara perusahaan kaca Xinyi Glass dengan pemerintah Indonesia. "Xinyi ini perusahaan terbesar di dunia pemain kaca. Market share-nya 20 persen lebih, kurang lebih sekitar 26 persen market share dari perusahaan ini," kata Bahlil, dikutip dari Antara. Bahlil mengatakan Xinyi telah berkomitmen untuk membangun industri di Rempang, Batam, dan akan menjadi pabrik kedua terbesar di dunia setelah&nbsp;Tiongkok. Menurut Bahlil, pabrik Xinyi tersebut nantinya akan menjadi wujud hilirisasi dari pabrik kuarsa dan beberaa bahan baku lain yang ada di Indonesia. "Kalau kita sudah sukses membangun ekosistem hilirisasi dari nikel, sekarang mulai kita dorong ke pasir kuarsa. Nanti output produknya akan dilakukan hampir 95 persen untuk ekspor, karena pasarnya adalah pasar luar negeri," ujarnya. Bahlil menambahkan bahwa pabrik Xinyi di Batam nantinya juga akan memproduksi panel surya yang bakal diperuntukkan pasar ekspor. "Total investasinya USD 11,5&nbsp;miliar dan mereka sebenarnya telah melakukan investasi tahap pertama di kawasan JIIPE tahun lalu sebesar USD 700 juta," katanya. Bahlil merujuk pada pabrik PT Xinyi Glass Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. "Ini terjadi akibat kepercayaan penuh dari investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Setelah mereka cek ternyata apa yang mereka rasakan sangat baik dan ingin mengembangkan bisnisnya dan menciptakan lapangan kerja kurang lebih 35 ribu," ujarnya. Selain itu, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Jokowi juga menyaksikan tercapainya kesepakatan percepatan implementasi kawasan industri di Kalimantan Utara khususnya untuk membangun ekosistem petrokimia dan sekaligus membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) dengan mempergunakan energi baru terbarukan dari Sungai Kayan. "Ini direncanakan pembangunan secara komprehensif akan dilakukan Desember tahun ini atau Januari tahun depan," kata Bahlil. Presiden Jokowi sejak Kamis (27/7) melakukan kunjungan kerja di Chengdu memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy&nbsp;serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman investasi antara perusahaan kaca Xinyi Glass dengan pemerintah RI.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Chengdu Berbuah Investasi dari Perusahaan Kaca Tiongkok USD 11,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duh-serbuan-14-ribu-tenaga-kerja-asing-di-jateng-belum-terpetakan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sebanyak 14 ribu tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah Jawa Tengah tahun lalu masih belum terpetakan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sebanyak 14 ribu tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah Jawa Tengah tahun lalu masih belum terpetakan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiongkok menjadi negara yang mendominasi investasi di sejumlah sektor di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Berdasar data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng, capaian realisasi investasi triwulan II 2020 negara Tiongkok di Sulteng mencapai Rp 3,96 triliun. Menurun dibanding triwulan II 2019 senilai Rp 4,53 triliun. ”Atau 61,48 persen dari total capaian realisasi investasi triwulan II 2020 di Sulteng. Berikutnya Singapura Rp 1,53 triliun atau 23,69 persen, dan Hongkong Rp 894,57 miliar,” kata Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Shandra Tobondo seperti dilansir dari Antara.  Peringkat berikutnya adalah Inggris dengan nilai investasi di Sulteng pada triwulan II 2020 Rp 30,76 miliar atau 0,48 persen, India Rp 17,51 miliar atau 0,27 persen, dan Jepang Rp 10,59 miliar atau 0,16 persen. ”Berdasar sektor usahanya, capaian realisasi investasi di Sulteng paling banyak pada sektor industri logam dasar dan barang logam. Bukan mesin dan peralatannya senilai Rp 5,24 triliun atau 59,9 persen,” ujar Christina Shandra Tobondo.  Kemudian, lanjut Shandra, sektor listrik, gas dan air Rp 1,80 triliun atau 20,6 persen. Adapun capaian investasi pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan senilai Rp 743,75 miliar atau 8,5 persen. ”Transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 407,71 miliar atau 4,7 persen, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 217,09 miliar atau 2,5 persen, industri makanan Rp 147,96 miliar atau 1,7 persen, pertambangan Rp 121,59 miliar atau 1,4 persen, dan sektor lainnya Rp 72,01 miliar atau 0,8 persen,” terang Christina Shandra Tobondo.  Dia menyebut, Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan realisasi investasi Sulteng pada 2020 senilai Rp 24,20 triliun. Dari target tersebut, hingga periode Januari–Juni capaian realisasi investasi dari hasil penambahan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 14,88 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Tiongkok Dominasi Investasi di Sulawesi Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Pemerintah tidak satu suara dalam menyikapi pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Tiongkok. Di saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tegas menyatakan protes atas ulah Coast Guard Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan justru meminta kasus tersebut tak dibesar-besarkan. Alasannya, kata Luhut, hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi.  Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyayangkan perbedaan sikap itu. Seharusnya empat poin yang disampaikan Menlu setelah rapat koordinasi di Kemenko Polhukam menjadi suara pemerintah. Sehingga semua instansi harus tunduk, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi.  ”Lagi pula, jangan sampai masalah investasi Tiongkok, bahkan utang dari Tiongkok, menjadi faktor yang melemahkan kita untuk menegakkan hak berdaulat,” tegasnya kemarin (4/1).  Menurut Hikmahanto, banyak negara yang punya sengketa wilayah, tapi investasinya aman-aman saja. Sebut saja Tiongkok daratan dengan Taiwan. Meski secara politik kedua negara berseberangan, investasi tetap mulus.  Jangan sampai, tutur Hikmahanto, sikap lembek pemerintah Indonesia itu oleh publik dipersepsi telah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif. ”Justru, bila perlu presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia pada tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,” ungkapnya.  Pernyataan Luhut itu pun dinilai sama dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sebelumnya, Prabowo menyatakan bakal mencari solusi terbaik. Hal tersebut seperti mengisyaratkan adanya jalan tengah bagi kedua negara. ”Masalah Natuna tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.  Menurut Hikmahanto, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah ialah meningkatkan patroli di Natuna Utara. Juga melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Tiongkok, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Peningkatan patroli itu juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.  ”Tapi, perlu dipahami, Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan Coast Guard Tiongkok,” ungkap guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.  Sementara itu, pemerintah dan militer menyatakan bahwa kondisi perairan Natuna sudah aman dari kapal asing. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, kapal-kapal nelayan Tiongkok tidak ditemukan beredar di wilayah perairan Indonesia sejak Jumat (3/1) siang. Kapal Marinir juga tetap siaga untuk mengamankan perairan.  Meski demikian, hingga kemarin sore (4/1), tidak ada data jelas berapa kapal asing yang sudah keluar atau masih ada di wilayah ZEE yang disampaikan pihak berwenang. Taufiq mengatakan, pemerintah sebisa-bisanya mengatasi sendiri konflik tersebut. Artinya, belum ada inisiatif untuk membawa permasalahan itu ke meja internasional. ”Kita tidak ke sana (internasional), hanya penyamaan persepsi, itu sikap kita. Kesepakatan seluruh dunia seperti itu karena kita tidak dalam situasi perang,” lanjutnya.

Pengamat Minta Jangan Lembek Hadapi Tiongkok karena Alasan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Khofifah-Rini-alfian.jpg" alt="SINERGI: Rini Soemarno dan Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat menghadiri Rakerda dan Diklatda Hipmi Jatim kemarin (16/7). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SINERGI: Rini Soemarno dan Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat menghadiri Rakerda dan Diklatda Hipmi Jatim kemarin (16/7). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah gencar mencari investor untuk membangun Indonesia Islamic Science Park (IISP). IISP merupakan pusat ilmu pengetahuan sekaligus tempat wisata berbasis Islam yang rencananya dibangun di Pulau Madura.  Taman sains seluas 101 hektare (ha) itu akan dibangun dengan berbagai fungsi. Antara lain, 20 persen untuk edukasi, 30 persen untuk seni, dan 50 persen untuk pariwisata.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada beberapa calon investor yang sudah menyatakan minat. "Mereka berasal dari Timur Tengah, Tiongkok, dan dari konsorsium yang mau jadi leading sector untuk menyiapkan dana dalam pembangunan science park," katanya seusai rapat koordinasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Kamis (25/7).  Mantan Menteri Sosial itu enggan menyebutkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun IISP. Yang jelas, kata dia, IISP akan memberikan edukasi yang baik mengenai Islam. Misalnya, tentang tokoh-tokoh Islam Indonesia dan sejarah Islam.  Itu sesuai dengan karakter masyarakat sekitar Madura yang lekat dengan agama Islam. "Kita juga berharap ini bisa menarik keuangan syariah," sambungnya.  Light rail transit (LRT) rencananya juga dibangun di lokasi IISP. LRT itu akan mengakomodasi kebutuhan transportasi di sekitar IISP. "Kita siapkan desainnya ada floating market (pasar terapung)," lanjutnya.  Menurut Khofifah, Madura akan mampu menjadi jujukan wisata yang tak kalah keren dengan Gunung Ijen, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan kawasan wisata lain di Jatim. Di Sumenep, ada kawasan gili atau pulau-pulau kecil yang indah. Aset tersebut merupakan modal untuk lebih menyeriusi Madura menjadi lokasi wisata.  Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, BPWS nanti juga didorong untuk meningkatkan perekonomian dan investasi di Madura. "Saat ini ada lahan 50 hektare di Bangkalan yang bisa dimanfaatkan untuk industri yang dibutuhkan di Madura," katanya.  Beberapa opsi pemanfaatan lahan itu, antara lain, untuk mendukung industri garam, peternakan, dan perkebunan. Namun, sebelum itu, struktur organisasi BPWS perlu dibentuk terlebih dahulu.

Tiongkok Kepincut Garap Indonesia Islamic Science Park di Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/jajaki-investasi-di-manado-lewat-keunggulan-daya-tarik-pariwisata_m_131202.jpeg" alt="Kepala BKPM Thomas Lembong" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Thomas Lembong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekan depan, pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah aktif untuk meningkatkan investasi ke Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dijadwalkan untuk menjadi pembicara kunci dan bertemu dengan investor dan calon investor dari Tiongkok dalam kegiatan Manado International Conference on Tourism (Invest Manado) pada tanggal 23-24 Mei 2017. Dalam kegiatan tersebut, BKPM akan bekerjasama dengan Pricewaterhouse Coopers serta Broadway Malyan. Kegiatan ini bertujuan untuk&nbsp; menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo yang hadir dalam KTT One Belt One Road (OBOR) 14-15 Mei 2017 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jin Ping dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama investasi Indonesia-Tiongkok. &nbsp; Kepala BKPM Thomas Lembong kegiatan Invest Manado dilakukan untuk mendapatkan porsi investasi yang lebih besar dari Tiongkok. &ldquo;Sesuai arahan Presiden, konsep OBOR yang selaras dengan visi Presiden tentang menjadikan Indonesia poros maritim dunia, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi dari Tiongkok,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/5). &nbsp; Menurut Thomas, dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah kota di Tiongkok seperti Shenzhen, Shanghai dan Guangzhou ke Manado berdampak positif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Manado.&nbsp; "Kondisi ini idealnya diikuti oleh pembangunan sarana&nbsp; pariwisata di Manado. Investasi dari sektor pariwisata seperti perhotelan maupun infrastruktur penunjang lainnya dapat dilakukan,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Dari data BPS, kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2015 sebesar 1,11 juta wisatawan meningkat 38% menjadi 1,53 juta wisatawan. Khusus wisatawan dari Tiongkok, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mencatat lama rata-rata tinggal wisatawan mencapai 5 hari 4 malam dengan jumlah pengeluaran Rp 10-15 juta. Thomas menambahkan pertumbuhan investasi dari Tiongkok yang tumbuh pesat akan diarahkan pada investasi yang berkualitas. &ldquo;Selama ini beberapa perusahaan Tiongkok yang masuk menanamkan modalnya umumnya di sektor smelter, otomotif, dan juga elektronik,&rdquo; jelas Thomas. Sementara Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga menjelaskan kegiatan promosi investasi di Manado dilakukan bekerjasama Indonesia Research Development International serta didukung penuh oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Salah satu pembicara yang juga akan hadir adalah Chairman of Advisory Commite CASS-RDI Madame Zhao Baige. &ldquo;Selain itu kami juga melibatkan Kadin Indonesia, sehingga nantinya investor Tiongkok akan langsung dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang potensial sebagai mitra mereka,&rdquo; ungkapnya. (cr1/JPG)

Jajaki Investasi di Manado Lewat Keunggulan Daya Tarik Pariwisata