<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/Landscape-IKN5-2-3428583666.jpg" alt="Penampakan lanskap Kawasan inti Pusat pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara. (Sahrul Yunizar/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Penampakan lanskap Kawasan inti Pusat pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara. (Sahrul Yunizar/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Pada Jumat (20/12), Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono membeber progres pembangunan IKN. Dia menyatakan bahwa sejak awal pembangunan IKN berjalan dua tahun lalu, di akhir 2024 ini total sudah ada Rp 58,41 triliun investasi swasta yang masuk. Baik dari swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri atau investasi asing.&nbsp; Agung menyampaikan hal itu di sela-sela kegiatan Media Gathering Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di IKN, Jumat (20/12). &rdquo;Kalau ditanya apa yang dihasilkan oleh investasi di IKN, sejauh ini Rp 58,41 triliun investasi yang berasal dari non-APBN, yang telah melakukan groundbreaking, mengawali pembangunan, dan juga telah menandatangani perjanjian kerja sama,&rdquo; terang dia.&nbsp; Menurut Agung, semua itu menegaskan legalitas investasi yang dilakukan para investor swasta di IKN. Investasi itu terdiri dari berbagai sektor, mulai kesehatan, pendidikan, perhubungan dan transportasi, perhotelan, hunian, hingga ritel dan UMKM. Sebagai ibu kota, dia memastikan IKN terbuka untuk semua. Termasuk para pengusaha dan pelaku UMKM yang ingin terlibat secara langsung dan berinvestasi di IKN.&nbsp; &rdquo;Bisa kita lihat, bukan hanya mulai pembangunan. Tapi juga sudah mulai beroperasi. Jadi, ini sebuah bukti nyata dalam dua tahun ini bagaimana IKN dibangun dan diwujudkan oleh para pelaku usaha swasta,&rdquo; beber Agung.&nbsp; Berdasar pantauan JawaPos.com, pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN masih terus berjalan. Termasuk pembangunan kantor-kantor pemerintah. Seperti kantor kementerian koordinator (kemenko). Selain itu, hunian untuk ASN dan para pekerja sektor pemerintahan di IKN juga dikerjakan. Bahkan sebagian diantaranya sudah tuntas dan siap untuk dihuni.&nbsp; &rdquo;Jadi, total keseluruhan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ini boleh dikatakan pembangunannya 90-an persen lebih. Bahkan Istana juga boleh dikatakan sudah selesai. Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, bahkan juga sudah sempat menginap di Istana Presiden,&rdquo; kata Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw.&nbsp;

Sejak awal pembangunan IKN berjalan dua tahun lalu, di akhir 2024 ini total sudah ada Rp 58,41 triliun investasi swasta yang masuk.

Potret Terkini IKN di Pengujung 2024, Investasi Swasta Capai Rp 58,41 Triliun dan Progres Pembangunan KIPP Sudah 90 Persen Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG-20230624-WA0023_copy_800x492-2587527572.jpg" alt="Area Titik Nol IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Area Titik Nol IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepanjang 2023 terdapat beberapa groundbreaking proyek investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tiga di antaranya dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nilai investasi swasta di IKN untuk tiga proyek tersebut mencapai Rp 40 triliun. Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN Indra Yuwana mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan terlaksananya groundbreaking hingga 21 Desember 2023. "Ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri di tengah banyaknya opini negatif terkait investasi di IKN. Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap IKN benar-benar ada," ungkap Indra Yuwana dalam keterangan kepada JawaPos.com, Sabtu (30/12). Ketua Pelaksana Groundbreaking di IKN itu merinci investasi non-APBN di IKN. Investasi di IKN untuk sejumlah sektor. Seperti, mal, hotel, perkantoran, energi, rumah sakit, sekolah, kampus, dan sistem transportasi. Sejumlah proyek investasi non-APBN yang telah dimulai pembangunannya di IKN antara lain: 1. Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan ternama di Indonesia, di antaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Mulia Group, Sinar Mas, Barito Pacific, Adaro Group, Kawan Lama Group, Pulau Intan, Alfa Group, Astra Group. 2. Vasanta Group 3. RS Abdi Waluyo 4. PSSI &ndash; Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 5. RS Hermina 6. Pakuwon Group 7. JIS - Jakarta International School 8. RS Mayapada 9. PT PLN 10. Bank Indonesia 11. BPJS Ketenagakerjaan 12. Wulandari Bangun Laksana (WBL) 13. The Pakubuwono Group 14. Karya BSH Mandiri 15. Bluebird Group. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/WhatsApp-Image-2023-12-30-at-140053-1-2797033659.jpeg" alt="Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN Indra Yuwana." width="100%">
<figcaption>Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN Indra Yuwana.</figcaption>
</figure> Indra Yuwana menambahkan, Otorita IKN terus berupaya untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Otorita IKN juga memberikan keleluasaan dan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi. "Kami akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan berbagai kemudahan bagi investor," tambahnya. Sebelumnya, baru-baru ini investor yang baru saja melakukan groundbreaking proyek di IKN adalah The Pakubuwono Group. Direktur PT Pakubuwono Mandiri Investama Arthur Batubara mengatakan, mimpi Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan futuristik perlu direalisasikan. Dia mengapresiasi Otorita IKN yang telah melayani setiap investor yang ingin berinvestasi dengan baik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013664827/ketua-banggar-dpr-said-abdullah-ingatkan-pemerintah-alarm-merah-porsi-apbn-dalam-pendanaan-ikn">Ketua Banggar DPR Said Abdullah Ingatkan Pemerintah, Alarm Merah Porsi APBN dalam Pendanaan IKN</a> "The Pakubuwono turut ambil bagian dalam pembangunan IKN, karena pembangunan di IKN ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan bagian Timur dari Indonesia," ujar Arthur Batubara. Dia berharap kerja sama dengan IKN ini tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang besar, tetapi juga akan menjadi role model untuk pembangunan berkelanjutan dan inovatif di masa depan. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono menuturkan, visi pemerintah Indonesia dalam pengelolaan Nusantara sebagai smart sustainable forest city, yang menitikberatkan keberlanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan apa dilakukan di Bluebird Group. Bluebird memiliki konsep Keberlanjutan 50:30. Yaitu upaya pengurangan 50 persen emisi karbon hingga 2030. "Bluebird juga ingin berkontribusi banyak terhadap langkah-langkah pencapaian target yang ditetapkan pemerintah di IKN," ungkap Adrianto. Sebagai informasi, Otorita IKN menargetkan nilai investasi Swasta di IKN mencapai kurang lebih Rp 100 triliun pada 2024 mendatang.

Sepanjang 2023 terdapat beberapa groundbreaking proyek investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Indra Yuwana: Groundbreaking Jadi Bukti Kepercayaan Investor Swasta terhadap IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/A746CC03-1021-4AFA-9B02-C3C99DD5B0D8.jpg" alt="Titik Nol di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (18/6/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Titik Nol di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (18/6/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan guna membangun kepercayaan pasar. Sehingga, ke depan banyak investasi swasta untuk melanjutkan pembangunan.  ”Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN memang mendapatkan alokasi dari APBN, sehingga dari sini diharapkan menjadi pengungkit sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN, pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. karena itu, lanjut Bambang, pihaknya juga menginginkan peran swasta dalam pembangunan di kawasan IKN.  ”Metode creative financing yang baru seperti municipal bond, SDG bond, ataupun green bond, menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan. Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika IKN Nusantara mempunyai ESG yang baik,” terang Bambang.  Menurutn dia, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas IKN. Termasuk penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN.  Dia ingin membuktikan pada 2024, ada target-target yang bisa dilihat. Yakni ada sekitar 921 hektare yang akan dilengkapi, bukan hanya membangun gedung, tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.  ”Itu merupakan sejumlah target yang ingin kami capai secara berjenjang, dengan demikian tentu investor akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang akan dibangun berkelanjutan,” ujar Bambang.  Terkait dengan Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN yang digelar Senin (15/8), selain ingin menyampaikan ke masyarakat tentang berbagai hal mengenai IKN, pihaknya juga ingin mendapat masukan dari berbagai pihak baik terkait lingkungan, sosial, dan lainnya.  ”Semakin bagus kita menangani masalah lingkungan, sosial, dan masalah yang berhubungan dengan tata kelola, biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun. Semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan bersih, makin terbuka pula peluang mendapatkan investasi,” tutur Bambang.

Penggunaan APBN di IKN untuk Bangun Kepercayaan Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BUDI-OK2601.jpg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana membangun ibu kota negara dengan infrastruktur yang memadai dan bertaraf internasional. Bahkan, saat ini sudah ada beberapa negara yang mengungkapkan ketertarikannya untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur di IKN.  "Ya yang pasti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok itu minat sekali. Inggris bisa jadi, ini kan baru tahap awal," jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2).  Budi mengatakan bahwa ketiga negara tersebut berniat untuk masuk ke dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti stasiun kereta dan bandara.  "Ya kalau dari Jepang, Tiongkok Korea Selatan, biasanya kereta, termasuk bandara. Jadi bandara kita sayembarakan desainnya dulu setelah itu bikin project-nya," kata dia.  Bandara lebih diprioritaskan, yang nantinya di IKN akan ada 3 bandar udara internasional. Saat ini, di kawasan IKN baru ada 2 bandara yang melakukan operasional, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda.  "Iya ada bandara ketiga. Bandara akan lebih kongkret. Nanti kita undang kolaborasi asing dan lokal sehingga investasi untuk bandara tidak keluar dari APBN tapi dari swasta yang investasi di situ," ucapnya.  Untuk lokasi pembangunan bandara ketiga tersebut masih belum ditentukan. Akan tetapi, yang pasti tidak jauh dari pusat kota.  "Titiknya belum tau tapi kira-kira 15 km dari pusat kota. Ini skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha). Mestinya (pembangunan) akhir 2021," pungkas dia.

Tiongkok Sampai Jepang Niat Bangun Bandara di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepri-bergantung-pada-investasi-swasta_m_186976.jpeg" alt="Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (baju putih) ketika menerima investasi dari pihak asing di awal 2018." width="100%">
<figcaption>Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (baju putih) ketika menerima investasi dari pihak asing di awal 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 4 persen pada tahun ini diperkirakan sulit terealisasi. Pasalnya, beberapa faktor pendorong kemajuan ekonomi Kepri kurang terakomodasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Masalah izin transportasi online yang masih belum ada kejelasan, kenaikan tarif dasar listrik yang cenderung mengekang konsumsi masyarakat menengah ke bawah, dan beberepa masalah lain masih menjadi pengganjal upaya peningkatan perekonomian Kepri. "Saat ini Kepri tinggal bergantung pada investasi swasta untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Dosen Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Rafky Rasyid di Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (7/2). Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah mulai beroperasi, pembenahan masalah lahan, dan perubahan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam yang lebih akomodatif terhadap dunia usaha, cukup memberi dampak positif mendorong peningkatan investasi. Hal tidak kalah penting yang menyebabkan peningkatan investasi di Kepri khususnya Batam adalah pembenahan infrastruktur dan kekompakan Instansi terkait. Yakni antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, BP Batam, dan pengusaha di Batam. Sebelumnya, hubungan antara pemkot dan BP Batam seolah berseberangan yang berujung pada sulitnya proses perizinanan. Sementara itu, daya beli masyarakat yang diharapkan membaik pada tahun ini nampaknya tidak akan terjadi. Bahkan cenderung mengalami perlambatan signifikan. Hal itu disebabkan kenaikan tarif listrik yang cukup dominan pada 2017. Dimana tarif listrik selama tiga tahap mengalami peningkatan sebanyak 45 persen. Uang masyarakat akan banyak tersedot untuk memenuhi kebutuhan listrik yang wajib terpenuhi dan tidak bisa ditunda. "Konsumen akan menunda atau mengurangi pembelian barang kebutuhan lainnya. Akibatnya variabel konsumsi rumah tangga kemungkinan akan semakin melambat di tahun ini," ucap Rafky. Sektor pariwisata yang sekarang mulai mendapat perhatian khusus dari pemerintah, juga masih belum memberikan banyak pengaruh. Permasalahan seputar perizinan transportasi online masih menjadi momok hadirnya turis asing. Sehingga berujung pada kurangnya kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan perekonomian. Tontonan kekerasan yang diperlihatkan taksi di Batam akan berdampak negatif pada kemajuan pariwisata Kepri. "Masalah angkutan online ini merupakan masalah penting yang sangat mendesak untuk diselesaikan," tandas Rafky. Ancaman lain untuk pariwisata adalah adanya revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di dalam aturan itu terdapat bahasan terkait kenaikan signifikan untuk pajak hiburan yang tentunya akan memberatkan para pelaku usaha pariwisata dan hiburan. Rafky lantas mengingatkan bahwa jalannya proses perekonomian di Batam saat ini juga perlu mendapat perhatian. Masih mahalnya tarif pelabuhan harus dibenahi agar biaya transportasi tidak membebani pengusaha. Pengusaha banyak mengeluhkan masih minimnya fasilitas pelabuhan di Batam. Sehingga mempengaruhi kualitas barang. Demikian juga dengan masalah Barang Larangan Terbatas (Lartas) masih juga dikeluhkan. Lamanya mengurus izin untuk bahan baku yg termasuk Lartas sampai ke pusat mengakibatkan proses produksi terhambat. Pengurusan izin barang tertentu yang masih harus diurus ke pusat pun masih dikeluhkan. Seperti untuk impor barang olahan (susu, yoghurt, sosis, dan barang olahan lain) masih harus mendapatkan persetujuan impor dari kementerian terkait. Tentu hal itu berpengaruh pada proses produksi. "Tarif pelabuhan dari Batam sangat mahal. Ini diakui oleh BP Batam. Mereka harus melacak juga kemungkinan para pemain ekspedisi di Batam melakukan praktek kartel ekonomi. Ini beberapa pekerjaan berat BP Batam yang harus diselesaikan dalam waktu dekat," ulas Rafky.

Kepri Bergantung Pada Investasi Swasta