<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/wamentan-ri-dan-argetina-3252071195.jpg" alt="Pertemuan Wamentan Sudaryono bersama Wamentan Argentina Agustin Tejeda Rodriguez di Jakarta. (Humas Kementan)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Wamentan Sudaryono bersama Wamentan Argentina Agustin Tejeda Rodriguez di Jakarta. (Humas Kementan)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Minat negara sahabat berinvestasi di sektor pertanian terus bermunculan. Kali ini dari Argentina yang ingin memasukkan daging mereka ke Indonesia. Dengan ada tawaran itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan tiga syarat bagi negara asal Lionel Messi itu, jika ingin berinvestasi pertanian di Indonesia.&nbsp; Pembahasan investasi tersebut dilakukan dalam pertemuan Wamentan Sudaryono dengan Wamentan Argentina Agustin Tejeda Rodriguez di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia menyambut baik ketertarikan Argentina untuk berinvestasi di sektor pertanian. Karena, sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.&nbsp; Sudaryono mengatakan, saat ini Indonesia tengah berupaya menjadi lumbung pangan dunia. Untuk itu, Indonesia memberikan syarat khusus bagi Argentina jika ingin berinvestasi di tanah air. "Sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan menawarkan harga yang kompetitif," ujar Sudaryono dalam keterangannya pada Kamis (15/5). Ada tiga syarat utama yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia yakni. Pertama soal harga. Urusan harga penting karena jarak Indonesia dan Argentina cukup jauh. Jarak ini menimbulkan biaya logistik yang perlu diperhitungkan. Kedua,perdagangan imbal dagang atau resiprokal. Menurut dia, jika Indonesia membuka pasar untuk daging Argentina, maka Argentina juga diharapkan memberi akses bagi produk pertanian Indonesia. Sudaryono menawarkan ekspor buah tropis RI seperti pisang, manggis, dan nanas. Serta daging ayam dan olahannya. Produksi dalam negeri sedang surplus. Ketiga, berkaitan dengan sertifikasi halal. Selain sertifikat kesehatan, produk hewani yang masuk ke pasar Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Urusan ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. "Jaminan kehalalan menjadi syarat utama untuk memastikan penerimaan dan kepercayaan konsumen Indonesia," katanya. Argentina, sebagai salah satu eksportir daging sapi terbesar dunia, menyatakan ketertarikannya untuk mengekspor daging sapi dan sapi hidup ke Indonesia. Usulan ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu menargetkan penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. (wan)&nbsp;

Kementerian Pertanian memberikan tiga syarat bagi Argentina untuk berinvestasi dalam sektor pertanian di Indonesia.

Argentina Tertarik Investasi Pertanian, Kementan Ajukan Tiga Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DPR. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor pertanian merupakan bidang yang paling bisa bertahan sepanjang pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar pun meminta agar pemerintah memprioritaskan investasi pertanian.  Sebelumnya, BPS mengelurkan hasil survei yang menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling bisa bertahan dan terhindar dari kontraksi. Karena itu pemerintah harus meningkatkan investasi pertanian.  Gus Ami atau Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengatakan, peningkatan investasi sektor pertanian akan memiliki multiple effect. Terciptanya ketahanan pangan, peningkatan kesejahateraan petani dan nelayan, serta dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal.  "Dimana selama pandemi Covid-19 ini, telah menyebabkan lebih dari 2,7 juta penduduk di Indonesia kehilangan pekerjaan," terangnya.  Menurut dia, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat bisa diandalkan. Dimana sektor ini memberikan sumbangan sebesar 2,95 persen dan selalu naik selama pandemi ini. Tanaman pangan tumbuh 10,32 persen didorong oleh peningkatan luas panen tanaman padi. Serta tanaman hortikultura yang tumbuh sebesar 3,02 persen karena cuaca yang lebih kondusif.  Cak Imin mengatakan, pencapaian sektor pertanian yang terus membaik di masa pandemi, tentu harus dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup bagi petani dan nelayan. "Indikator keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya pada peningkatan dari sisi produksi saja, tetapi juga tingkat kesejahteraan rumah tangga petani harus semakin membaik," paparnya.  Pria asal Jombang itu menambahkan, selama ini, selain nilai investasi di sektor pertanian yang masih cenderung rendah, alokasi untuk development research juga masih jauh dari nilai yang memadai. Padahal pengembangan pada bidang development research dan development sangat penting untuk masa depan pertanian Indonesia. Misalnya riset untuk menghasilkan bibit dan benih yang bisa beradaptasi dengan dampak dari perubahan iklim.  Selain itu pemerintah juga perlu membuat road map yang jelas soal kebijakan pangan dari mulai hulu ke hilir (on farm dan off farm). Salah satu faktor penting dalam sektor pertanian Indonesia adalah memperbaiki tata kelola distribusi dan rantai pasok agar lebih efisien dan dapat menekan biaya produksi terhadap hasil pertanian petani. "Jika hal ini bisa dilakukan maka produk pangan dalam negeri akan mampu bersaing dengan produk pertanian impor," jelasnya.  Peningkatan investasi pertanian juga dapat diarahkan untuk meningkatkan produktifitas. Untuk melakukan peningkatan produktivitas lahan, para petani perlu diberikan wawasan dan akses modal yang cukup. "Gagasan Bank Tani dan inisiasi pembiayaan untuk pertanian layak menjadi pilihan pemerintah," pungkas Cak Imin.

Alasan Cak Imin Minta Pemerintah Prioritaskan Investasi Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kadin-nillai-investasi-pertanian-kementan-sudah-tepat_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi catatan kerja sektor pertanian terkait investasi. Saat ini, sektor pertanian dianggap semakin membaik. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, tumbuhnya investasi akan berpengaruh positif terhadap ekonomi negara. Dorongan tumbuhnya investasi itu salah satu sasarannya adalah pertanian. "Investasi (pertanian) ini menjadi salah satu pegangan pemerintah supaya perekonomian naik. Harapannya lebih dari 5 persen. Untuk 2019 kan pemerintah sudah menargetkan minimal 5,3 persen," kata Rosan. Data Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, sejak 2013 sampai 2018, angka investasi pertanian melejit mencapai 110,2 persen. Pada 2018 angka investasi pertanian yang tertinggi dengan jumlah capaian Rp 61,6 triliun. Dari data tersebut, jumlah seluruh nilai investasi pertanian dari 2013 hingga 2018 mencapai Rp 270 triliun. Dalam hal ini Mentan Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya juga telah mencabut 291 regulasi yang dianggap dapat menggagalkan investasi pertanian. Hal tersebut berdampak pada kemudahan sistem perizinan investasi pertanian di Indonesia. Dulu prosesnya berlangsung bulanan, kini hanya hitungan jam. Sementara itu, Rosan kembali menuturkan, kerja Kementan untuk investasi sudah tepat. "Sebab bukan hanya jumlah angka investasi yang dikejar, tapi juga kemudahan perizinannya," ucap Rosan. Terkait aspek perizinan investasi pertanian juga menjadi sorotan Kadin. Hampir setiap pekan, kata Rosan, Kadin Indonesia selalu berdiskusi dengan para pelaku usaha membahasa izin investasi yang salah satunya di sektor pertanian. Hal lainnya, Rosan mengimbau, pelaku usaha di daerah maupun pemerintahannya juga turut mendukung upaya Kementan guna meningkatkan nilai investasi pertanian agar menumbuhkan geliat ekonomi. "Pengusaha di daerah harus ikut berkontribusi soal investasi pertanian. Jangan hanya mengandalkan pusat dan kota besar. Sehingga mewujudkan kedaulatan pangan," ujar Rosan. Oleh sebab itu, menurut Rosan, masyarakat dan pemerintahnya patut bersikap ramah terhadap datangnya investasi, termasuk di sektor pertanian, karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kesejahteraan.

Kadin Nillai Investasi Pertanian Kementan Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendes-pdtt-prioritaskan-investasi-pertanian-di-kawasan-transmigrasi_m_.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Rice Milling Plant (RMP) di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang direvitalisasi atas kerjasama dengan sejumlah stakeholder." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Rice Milling Plant (RMP) di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang direvitalisasi atas kerjasama dengan sejumlah stakeholder.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&mdash;Kerjasama investasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan beberapa perusahaan swasta di kawasan transmigrasi diprioritaskan pada proses penggarapan lahan produksi pertanian. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PK Trans) M Nurdin menjelaskan, investasi di kawasan transmigrasi ini bisa meliputi beberapa jenis komoditi, antara lain kelapa sawit, karet, padi serta produk-produk pertanian lainnya. &ldquo;Kita punya lahan transmigrasi yang sangat cukup luas. Kita butuh mitra yang professional. Bicara tentang profesionalisme, produktivitas dan teknologi modern tentu tidak lepas dari kemitraan swasta. Maka itu kita sangat butuh bantuan dari pihak swasta,&rdquo; terang Nurdin di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, peran swasta di kawasan transmigrasi ini dilakukan untuk peningkatan pengembangan produksi, pengolahan hasil usaha agar memiliki nilai tambah, memperlancar pemasaran hasil dan distribusi barang dan jasa. &ldquo;Keberadaan investor atau perusahaan swasta ini selain mendampingi transmigran dalam hal teknis, tetapi juga sebagai pembeli. Nanti hasilnya mereka olah dengan standar tinggi menjadi barang jadi atau setengah jadi, kemudian diekspor,&rdquo; jelas Nurdin. Prinsipnya, membangun kemitraan antara masyarakat/kelompok masyarakat dengan para investor yang setara dan saling menguntungkan serta transparan dalam pengelolaan usaha. &ldquo;Jadi cluster komoditinya ada, agro industrinya ada, dan agrobisnis juga ada. Semuanya diharapkan bisa berjalan bersamaan,&rdquo; ujar Nurdin. Dia membeberkan, sebenarnya kondisi ini sudah berjalan di beberapa lokasi kawasan transmigrasi. Sebagai tahap pembelajaran dimulai dengan komoditi karet, kelapa sawit, sentra-sentra padi dan lainnya. &ldquo;Komoditi yang lain tentu akan kita kembangkan. Lada dan kopi misalnya, di Mahalona,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, dalam proses menjaring investor, lanjut Nurdin, Kemendes PDTT juga bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. &ldquo;Karena ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan semuanya dan juga mendampingi. Pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sangat penting,&rdquo; katanya. Nurdin menyebutkan, hingga saat ini total nilai investasi yang sudah terhimpun mencapai lebih kurang Rp 16 triliun dan yang akan melaksanakan investasi di kawasan transmigrasi dengan program Kemitraan. Misalnya, di Melolo, Sumba Timur ; di Maloy, Kutai Timur ; di kawasan Salor, Merauke dan di Poso. &ldquo;Untuk di Mahalona dan beberapa lokasi lainnya sudah mencetak sawah seperti di kabupaten Bulungan, Kaltara dan beberapa lokasi di Sumatera,&rdquo; sebut Nurdin. Harapannya, transmigran dapat menjadi mandiri dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya. &ldquo;Kami berharap transmigran bisa menjadi entrepreneur atas produk unggulan yang dihasilkan,&rdquo; imbuhnya.

Kemendes PDTT Prioritaskan Investasi Pertanian di Kawasan Transmigrasi