<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/SMI-dan-menkeu-as-antara-2456307391.jpg" alt="Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen (kiri) menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia di Washington D.C, pada Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen (kiri) menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia di Washington D.C, pada Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai 698 juta dolar AS (setara Rp10,2 triliun). Kesepakatan Indonesia Infrastructure and Finance Compact itu merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp9,5 triliun dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar dari Pemerintah Indonesia, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat. Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan. "Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang," kata Menkeu Sri Mulyani. "Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang," tambahnya Upacara penandatanganan kesepakatan itu dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D.C, pada Kamis (13/4) waktu setempat, bersama perwakilan dari pemerintah AS dan Indonesia. "Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi," ujar Menteri Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC. "Kesepakatan ini akan mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) ... yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara kita di KTT G20," lanjutnya. Sektor UMKM Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang. CEO MCC Alice Albright yang turut serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut mengaku bangga akan hubungan yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia. "Dengan investasi ini, kerja sama kita dalam berbagai proyek akan bernilai total lebih dari 1 miliar dolar. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar," ujar Albright. (*)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan

RI-AS Teken Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Senilai Rp10,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/BTS-tower-menara-jaringan-Pixabay.jpg" alt="BTS tower menara jaringan - Pixabay" width="100%">
<figcaption>BTS tower menara jaringan - Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonomi digital berkembang di tengah pandemi covid-19. Perkembangan itu mendorong penambahan ketersediaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan bahwa selama pandemi covid-19 industri TIK tumbuh di atas dua digit. Pertumbuhan itu menjadi harapan ekonomi di tengah sektor lain terpukul.  "Sektor TIK bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemenkominfo menjadi leading sector dalam pembangunan infrastruktur digital. Kemenkeu menjalankan tugas dalam mendukung pembiayaan," kata Luky dalam keterangannya, Selasa (8/6).  Dia menyebut, tahun ini alokasi anggaran pemerintah untuk sektor TIK meningkat hampir 2 kali lipat. Angkanya di APBN 2021 mencapai Rp 26 triliun. Jumlah itu naik Rp 12 triliun dibanding 2020.  "Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sangat besar. Karena itu, selain dari APBN juga dibutuhkan keterlibatan investasi badan usaha untuk sektor TIK," ujar Luky. Keterlibatan investasi badan usaha melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).  Luki menegaskan, KPBU di sektor TIK sudah teruji yakni lewat proyek broadband Palapa Ring 1 sampai 3, dan Satelit Multi Fungsi Satria. "Ini bukti bahwa skema KPBU bisa berjalan di sektor TIK," jelasnya.  Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonominan Wahyu Utomo menyebut, transaksi perdagangan online tercatat sebesar Rp 226 triliun. Saat ini jumlah konsumen di e-commerce mencapai 128 juta orang.  "Itu ekonomi yang besar. Tentu harus didukung dengan pembangunan infrastruktur. Kita punya Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional. Salah satu yang dikembangkan adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi," jelas Wahyu.  KPBU, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemampuan pemerintah tidak hanya fokus ke APBN. Skema KPBU mencoba menarik investor. "Membangun infrastruktur digital itu tidak sesulit membangun infrastruktur lain, seperti jalan dan pelabuhan yang harus menyediakan tanah," ungkapnya.  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII merupakan BUMN yang ditugaskan dalam hal KPBU.  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, pihaknya merupakan Special Mission Vehicle (SMV) dari Kemenkeu untuk melaksanakan skema penjaminan pemerintah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/16/11/2020/pemerintah-tegaskan-komitmen-memperkuat-infrastruktur-tik-di-dpsp/">Pemerintah Tegaskan Komitmen Memperkuat Infrastruktur TIK di DPSP</a>  Menurut dia, proyek infrastruktur merupakan proyek jangka panjang sehingga memerlukan penjaminan. Penjaminan pemerintah itu untuk memberikan kepastikan dan kepercayaan kepada investor bahwa pemerintah pasti menjalankan kewajibannya.  "PT PII telah memberikan penjaminan pemerintah untuk infrastruktur digital, yaitu proyek KPBU Palapa Ring 1-3," kata Sutopo.  Selain itu ada proyek satelit multifungsi serta infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik, pelabuhan, dan jalan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Semua itu dapat membantu peluang investasi ekonomi digital yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dorong Ekonomi Digital, Genjot Investasi Infrastruktur TIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/LUHUT-DAN-AS.jpg" alt="INVESTASI INFRASTRUKTUR: Menteri Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan CEO DFC Adam Boehler usai membahas rencana investasi DFC di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (10/1). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>INVESTASI INFRASTRUKTUR: Menteri Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan CEO DFC Adam Boehler usai membahas rencana investasi DFC di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (10/1). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - U.S International Development Finance Corporation (DFC) melakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Pertemuan tersebut membahas peluang Amerika Serikat melakukan investasi di Indonesia.  Menteri Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pihak DFC berencana melakukan investasi sekitar puluhan miliar dolar Amerika Serikat (USD). Akan tetapi angkanya masih belum disebutkan.  "Kita baru diskusi dengan Pak Adam CEO DFC yang punya fund (modal) kira-kira USD 60 miliar, tapi bisa lebih daripada USD 200 miliar, bahkan bisa triliunan dolar AS. Jadi, komitmen mereka ini untuk investasi multi billion dollar di Indonesia, multi billion ya, nanti (jumlah investasi)," jelasnya di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1).  CEO DFC Adam Boehler mengungkapkan, rencananya investasi akan dilakukan di beberapa sektor, meliputi pembangunan tol hingga pariwisata. Penggarapan proyek ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi bersama dengan negara lain, seperti Jepang dan Australia.  "Saya hadir di sini ingin menjual komitmen Amerika Serikat di Indonesia dan tadi kita membahas tentang infrastruktur, kesehatan dan pembangunan jalan serta energi dan anda akan melihat ke depannya," terang dia.  Adam menyebutkan bahwa tujuan utama dari AS berinvestasi, salah satunya ingin meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan pembangunan proyek di beberapa sektor tersebut.  "Ini menunjukkan pentingnya persahabatan kita antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan kita ingin memberikan dampak juga kepada masyarakat indonesia untuk bisa menaikkan pendapatan mereka," tambahnya.  Sama seperti Luhut, ia pun tidak membicarakan angka terkait berapa jumlah investasi yang akan dikeluarkan. Namun, ia mengungkapkan dalam beberapa bulan ke depan, pihaknya akan mempublikasikan total investasi yang dilakukan.  "Jadi ini (investasi) multi billion (puluhan milar) ya dan beberapa bulan ke depan saya akan balik lagi untuk menegaskan berapa tepatnya," tutur dia.  Tak lupa juga, ia memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo terkait perampingan regulasi untuk berinvestasi yang dapat membangun Indonesia lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Omnibus Law.  "Saya juga ingin mengapresiasi Presiden Jokowi atas perubahan-perubahan yang dilakukan dan itu saya lihat akan merubah lingkungan bisnis di Indonesia," tutupnya.

Kunjungi Menko Luhut, AS Siapkan Investasi Infrastruktur di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/telan-investasi-rp21-triliun-ini-target-daya-listrik-plta-batang-toru_m_.jpg" alt="Jumpa pers rencana pembangunan PLTA Batang Toru, Sumatera Utara, Jumat (28/9)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers rencana pembangunan PLTA Batang Toru, Sumatera Utara, Jumat (28/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru menjadi salah satu proyek pembangkit bertenaga besar. Jika rampung, proyek ini akan memiliki total kapasitas sebesar 510 mega watt (MW). Senior Advisor PLTA Batang Toru, Agus Djoko Ismanto mengungkapkan jika proyek ini nantinya akan menggunakan empat turbin. Masing-masing turbin tersebut berkapasitas 127,5 MW. Selain itu, pria yang akrab disapa Adji ini menyebut jika pihaknya berinvestasi sebesar Rp 21 triliun untuk pembangunan proyek tersebut. "PLTA Batang Toru merupakan program strategis nasional (PSN) untuk mengatasi defisit listrik saat beban puncak di Sumatera Utara," ujarnya di Graha CIMB, Jakarta, Jumat (28/9). Adji mengungkapkan, proyek ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global. Apalagi, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2016 tentang persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. "Pengoperasian PLTA Batang Toru akan mengurangi pemakaian pembangkit listrik bertenaga diesel saat beban puncak di Sumatera," kata dia. "Hal ini juga akan memberi penghematan bagi pemerintah sebesar USD 400 juta per tahun karena tidak adanya pengeluaran untuk bahan bakar," tandasnya.

Telan Investasi Rp21 Triliun, Ini Target Daya Listrik PLTA Batang Toru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-buka-peluang-india-investasi-di-bandara-kulon-progo_m_197284.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke JICT" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke JICT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan menawarkan peluang investasi di proyek pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta kepada India. Apalagi, bandara tersebut membutuhkan dana besar untuk pembangunannya. Sayangnya, tidak dijelaskan detil porsi investasi yang akan dilakukan oleh India. Namun, pada 2016, Perusahaan asal India, GVK Power &amp; Infrastructure Limited telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi sebesar 49 persen dari pengelolaan Bandara Kulon Progo. "Mungkin, mungkin saja (investasi). Saya tidak tahu porsinya. Policy kan ada di Kementerian BUMN, tapi mungkin karena investasi Kulon Progo juga sedikit lebih banyak investasinya dari Rp 7 triliun untuk bangunan, dan konstruksi. Sedangkan, tanah mereka Rp 4 triliun. Jadi itu jumlah yang besar, dan akan baik kalau mereka kolaborasi," ujar Menhub Budi Karya di The Ritz Carlton, Jakarta, Senin (19/3). Melalui kerja sama dengan India, Dia berharap dapat semakin menarik wisatawan mancanegara khususnya India. Sehingga, perekonomian di sekitar Kulon Progo juga ikut terdongkrak. Di sisi lain, pembangunan bandara tersebut juga mampu mendorong upaya pemerintah dalam mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019 mendatang. "Satu hal yang baik kalau ada kolaborasi berarti ada interest untuk mendatangkan turis ke Indonesia juga. Kita tau turis India ke Indonesia itu positif. Lebih banyak orang India ke sini daripada kita ke sana," pungkasnya.

Kemenhub Buka Peluang India Investasi di Bandara Kulon Progo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mendagri-beri-jaminan-bagi-swasta-yang-berinvestasi-infrastruktur-di-daerah_m_103387.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat tumbuh dengan cepat antara satu sama lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan jaminan kepada swasta dan pemerintah daerah (Perda) dalam hal pembiayaan. Jaminan itu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan adanya permendagri tersebut, maka Pemda bisa menganggarkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Begitu juga dengan badan usaha pun dapat dengan tenang dalam berinvestasi di sektor infrastruktur daerah. Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, terbitnya permendagri ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah. Presiden melihat ada ketidakseimbangan antara belanja modal dengan belanja langsung dalam APBD yang menyebabkan daerah tidak mampu membiayai pembangunan infrastruktur. "Presiden berharap badan usaha ikut terlibat dalam menyediakan infrastruktur di daerah," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/1) Tjahjo menjelaskan, permendagri akan menjadi payung hukum bagi pemda untuk menggandeng badan usaha dalam membangun infrastruktur daerah. Selain itu, permendagri juga memberikan kepastian kepada badan usaha, bahwa modal yang mereka tanamkan untuk membangun infrastruktur akan dikembalikan oleh daerah melalui APBD yang dianggarkan setiap tahunnya. "Kepala daerah tidak perlu takut bahwa model pembiayaan seperti ini akan menjadi temuan BPK dan berujung di ranah hukum. Sekaligus juga memberikan kenyamanan bagi Badan Usaha untuk&nbsp; berinvestasi di infrastruktur karena modalnya pasti akan dikembalikan walaupun kepala daerah berganti setiap lima tahun," tegasnya. Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, Permendagri 96/2016 mengatur secara rinci empat hal, yakni kriteria pembayaran ketersediaan layanan, tahapan pelaksanaan KPDBU, pembayaran ketersediaan dan pelaksanaan anggaran," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu. Secara sederhana, ketersediaan layanan bisa dipahami bahwa pembangunan infrastruktur sepenuhnya dibiayai oleh badan usaha. Kemudian, setelah infrastruktur itu bisa melayani kebutuhan masyarakat, maka pemda melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan yang diperjanjikan. "Kalau sebelumnya anggaran dulu disiapkan baru kemudian membangun infrastruktur, sekarang menjadi infrastruktur dibangun dulu, setelah berfungsi pemda membayarnya secara berkala selama jangka waktu yang diperjanjikan. Pembayaran itu masuk dalam kelompok belanja langsung di APBD," jelasnya. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur bahwa KPBDU bisa memperoleh jaminan dari pemerintah pusat, yakni penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui Badah Usaha Penjamin Infrastruktur. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan pembangunan berbagai sektor infrastruktur pada tahun 2019 di seluruh Indonesia mencapai angka sebesar Rp 4.000 triliun. Nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebesar Rp2.667 triliun atau sekitar 2/3 dari total kebutuhan investasi Rp4.000 triliun. Sektor Infrastruktur yang rencananya akan melibatkan peran badan usaha yakni yang terkait langsung dengan masyarakat seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. (iil/JPG)

Mendagri Beri Jaminan Bagi Swasta yang Berinvestasi Infrastruktur di Daerah