<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/IMG_20240925_212455-3492023968.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat prosesi peletakan batu pertama proyek (groundbreaking) di IKN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat prosesi peletakan batu pertama proyek (groundbreaking) di IKN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investasi asing atau luar negeri masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru (groundbreaking) tahap delapan mencapai Rp 1,15 triliun. "Investasi asing sudah masuk IKN pada&nbsp;groundbreaking&nbsp;tahap delapan hari hari ini," ungkap Presiden Joko Widodo di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (25/9). "Investasi asing sudah masuk ke IKN dari Australia sektor pendidikan, serta Rusia dan China sektor properti," tambahnya Nilai investasi dari Australia Rp 150 miliar, Rusia dengan nilai investasi Rp 500 miliar dan nilai investasi&nbsp;Tiongkok&nbsp;dengan nilai Rp 500 miliar. Hal itu&nbsp;disampaikan Presiden Jokowi, saat diwawancara usai kegiatan&nbsp;groundbreaking&nbsp;tahap delapan di Kota Nusantara berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Banyak investor asing menandatangani dokumen komitmen awal untuk kerja sama (letter of intent/LoI) dalam pembangunan ibu kota masa depan Indonesia. Tetapi tidak langsung disetujui harus melalui seleksi terlebih dahulu disesuaikan konsep pembangunan ibu kota baru Indonesia. "Disesuaikan kebutuhan yang ada di IKN, agar terbangun ekosistem yang baik, sehingga Kota Nusantara jadi lokasi yang menarik," jelas Jokowi. Kemudian aja juga dua investasi lokal dalam peletakan batu pertama tandai dimulainya fisik baru tahap delapan di ibu kota baru Indonesia tersebut, dengan nilai investasi masing-masing Rp 100 miliar dan Rp 25 miliar. Kepercayaan investasi dari dalam dan luar negeri, menggambarkan bahwa Kota Nusantara tempat yang sangat menarik untuk investasi. Kendati demikian, menurut Presiden untuk pembangunan fasilitas pemerintahan seluruhnya ditangani oleh pemerintah.&nbsp;Groundbreaking&nbsp;tahap delapan di Kota Nusantara bukan merupakan akhir sebelum masa jabatan kepala negara berakhir. Dalam jangka waktu satu pekan ke depan banyak investor yang ingin melakukan peletakan batu pertama pembangunan fisik baru.

Kepercayaan investasi dari dalam dan luar negeri, menggambarkan bahwa Kota Nusantara tempat yang sangat menarik untuk investasi.

Groundbreaking Tahap Delapan, Investasi Asing Masuk IKN Tercatat Rp 1,15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/JKT-1-PELANTIKAN-MENTERI-DAN-WAKIL-MENTERI-FED-5JPG-837063853.jpg" alt="Pejabat baru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), calon Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri), calon Kepala BKPM/Menteri Investasi Roslan Roeslani (kedua kanan) dan calon Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo (kanan) saat pelantikan di Istana Negara, Ja" width="100%">
<figcaption>Pejabat baru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), calon Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri), calon Kepala BKPM/Menteri Investasi Roslan Roeslani (kedua kanan) dan calon Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo (kanan) saat pelantikan di Istana Negara, Ja</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sehari setelah dilantik, Presiden Joko Widodo memanggil menteri dan kepala badan ke Istana Negara. Kemarin (20/8) Jokowi kembali menegaskan tugas apa yang harus dilaksanakan pembantu barunya itu. Mulai pukul 11.00, Jokowi dijadwalkan bertemu menterinya. Diawali dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Supratman menyatakan mendapat perintah untuk merampungkan beberapa usulan undang-undang yang sudah diajukan di DPR. &rsquo;&rsquo;DIM-nya sudah masuk, surpresnya sudah dikirim atau belum,&rsquo;&rsquo; ujar mantan ketua Baleg DPR itu. Perintah lainnya adalah membereskan soal lapas dan memberikan atensi di bidang imigrasi. Dia berjanji mempelajari hal itu lebih dulu. Meskipun, waktunya tinggal dua bulan. Dia pun segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang selanjutnya datang adalah Menteri Investasi Rosan Roeslani. Sama dengan Supratman, dia juga diminta bekerja ekstra dua bulan ini. Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi perhatian khusus. &rsquo;&rsquo;Tidak ada target jumlah, tapi supaya investor asing ikut partisipasi ke dalam IKN,&rsquo;&rsquo; bebernya. Rosan bahkan membeberkan niat pemerintah untuk penyesuaian dan perubahan aturan agar lebih leluasa bagi investor. &rsquo;&rsquo;Saya yakin kalau aturan sudah jelas semua,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Seharusnya sebelum Rosan, ada jadwal pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, Bahlil tidak diketahui apakah jadi datang dalam pertemuan itu atau tidak. (lyn/c12/bay)

Presiden Joko Widodo memanggil menteri dan kepala badan ke Istana Negara. Jokowi minta tuntaskan program yang belum selesai.

Jokowi Minta Menteri dan Kepala Badan Baru Kebut Program, Dari Penyelesaian RUU hingga Investasi IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/Kepala-Otorita-Ibu-Kota-Nusantara-IKN-Bambang-Susantono-Fedrik-Tarigan-5-2683755038.jpg" alt="Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memberikan paparannya disaksikan Broard Members selepas membuka diskusi IABC Indonesia Mid-Year Conference 2023, di Jakarta, Jumat (14/07/2023). International Association of Business Communicators" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memberikan paparannya disaksikan Broard Members selepas membuka diskusi IABC Indonesia Mid-Year Conference 2023, di Jakarta, Jumat (14/07/2023). International Association of Business Communicators</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat peningkatan realisasi peminatan investasi. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 23 investor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di IKN dengan investasi non-APBN dengan nilai sekitar Rp 41 triliun.&nbsp; Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan dengan realisasi peminatan investasi ini pemerintah semakin optimistis menyambut 2024. "Kami yakin tahun 2024 akan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang bisa mencapai target 80 persen dana pembangunan IKN dari non-APBN dapat tercapai," kata Bambang dalam keterangan resmi, Minggu (31/12). Bambang mengatakan, OIKN terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. "Kami sangat terbuka bagi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, dan kota yang layak huni dan dicintai," ujar Bambang. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan realisasi investasi di IKN terus bertambah. &rdquo;Tahun depan akan ada sekitar 15 investor lagi yang melakukan groundbreaking di sekitar bulan Januari sampai Februari 2024," kata Agung.&nbsp; Agung menjelaskan Groundbreaking 1 sampai 3 dilakukan investor dalam negeri yang memiliki kapabilitas untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Namun, ada juga beberapa investor dalam negeri yang bekerja sama dengan investor luar negeri. Sementara itu, saat ini terdapat 9 investor yang akan menjadi inisiator pembangunan hunian di IKN, di mana 3 di antaranya adalah investor asing asal Tiongkok dan Malaysia. 9 investor ini sedang dalam seleksi dan feasilibility study. "Mulai dari groundbreaking pertama di September (2023), kedua di November, ketiga di Desember di minggu lalu, dan ini dari 23 investor pelopor ini ada total 9 (investor) di (groundbreaking) yang kedua, 10 (investor) yang di (groundbreaking) ketiga, dan (groundbreaking) yang pertama ada 4 (investor)," jelas Agung. Lebih lanjut, Agung menyebut bahwa investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara telah masuk dengan variasi sektor serta skala investasi yang beragam. Mulai dari Konsorsium Nusantara, Pakuwon Group, dan The Pakubuwono Development yang merupakan investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan pembangunan kawasan lahan campuran di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya itu, investasi dari Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. yang telah sukses membangun kawasan komersil Balikpapan Superblock (BSB), juga ikut melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya investor skala besar, investor skala kecil-menengah, BSH dengan salah satu portofolio unit usaha berupa restoran tradisional &ldquo;Kampung Kecil&ldquo;, juga ikut berpartisipasi mengembangkan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Layanan kesehatan dan pendidikan di Ibu Kota Nusantara juga merupakan sektor yang telah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah dan investor telah membangun total 4 buah Rumah Sakit serta 2 unit sekolah. Di antaranya untuk layanan kesehatan adalah RS Abdi Waluyo, RS Mayapada, RS Hermina, serta RS Kementerian Kesehatan. Sementara untuk layanan pendidikan, Nusantara International School (NIS) dan Revitalisasi SDN 02 Sepaku. Sebagai Smart Sustainable Forest City, sektor energi hijau dan transportasi hijau juga menjadi sektor penting yang telah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. PT PLN Nusantara Power bersama dengan rekan internasional Sembcorp telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 Mega Watt (MW) untuk kebutuhan listrik di IKN. Selain itu, PT Bluebird juga mengembangkan sistem transportasi hijau berupa layanan Bus Rapid Transit dan taksi listrik bagi warga Ibu Kota Nusantara. &nbsp;Agung juga menambahkan, bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. &ldquo;Sesuai dengan prinsip good governance, kami juga begitu teliti untuk menyeleksi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas,&rdquo; tandas Agung.

OIKN terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi.

Rajin Promosi, OIKN Ingin Realisasi Investasi di IKN Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Bahlil-Lahadalia-Kuartal-II2023-54379726.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam hitungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kebutuhan investasi di IKN sebesar USD 32 miliar. Semua itu untuk pembangunan infrastruktur, properti, dan energi terbarukan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan investasi USD 32 miliar merupakan pembangunan infrastruktur, properti, dan energi terbarukan. Hal itu menjadi potensi yang besar bagi investor untuk dapat memanfaatkan peluang investasi tersebut. Langkah mencari para investor itu, Kementerian Investasi/BPKM berusaha menggaet investor di Tiongkok untuk menanamkan modalnya di IKN. Usaha itu dilakukan dengan menggelar Marketing Investasi Indonesia (MII) yang bertajuk &ldquo;Investment Opportunities in the New Capital and Downstream Industries&rdquo; di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Rabu siang (29/11) waktu setempat. iknBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013344573/ikn-nusantara-dibuat-agar-kualitas-hidup-masyarakat-lebih-baik">IKN Nusantara Dibuat Agar Kualitas Hidup Masyarakat Lebih Baik</a> Kegiatan itu dihadiri oleh 100 peserta dari 46 perusahaan asal RRT dan dibuka oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta Duta Besar Indonesia untuk RRT dan Mongolia Djauhari Oratmangun. &ldquo;Kegiatan ini diharapkan dapat membuka pintu lebar bagi para investor untuk berinvestasi ke Indonesia, khusus untuk sektor hilirisasi industri dan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,&rdquo; kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, Kamis (30/11). Bahlil mengatakan, pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan, di antara negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat terbesar FDI (Foreign Direct Investment) pada bidang industri. Sementara itu, investasi dari RRT dalam tiga tahun berturut-turut terus berkembang naik. Sebagian besar di sektor hilirisasi. &ldquo;Kami saat ini juga sedang fokus pada pembangunan IKN dan terbuka dengan investasi, apabila ada yang berminat investasi di sana, akan saya bantu sebisa mungkin,&rdquo; jelas Bahlil. Pada kesempatan yang sama, Dubes Indonesia untuk RRT dan Mongolia Djauhari Oratmangun menuturkan, kegiatan itu diharapkan dapat lebih mengenalkan kepada negara lain, khususnya RRT tentang potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Djauhari menyebut hubungan Indonesia-Tiongkok semakin baik. Hal itu terlihat dari Presiden Jokowi yang telah dua kali berkunjung ke Tiongkok. &ldquo;Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih dekat akan mendatangkan kerja sama yang lebih erat. Melalui acara ini, kita dapat mengeksplorasi potensi yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang hilirisasi dan investasi di IKN,&rdquo; ujar Djauhari. Sebagai informasi, sejak 2018 hingga 2022, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 59 persen. Tiongkok berkontribusi terhadap realisasi investasi sebesar USD8,2 miliar pada tahun 2022. Pada periode Januari hingga September 2023, Tiongkok kembali menempati peringkat kedua dengan realisasi investasi mencapai USD5,6 miliar. Realisasi investasi itu berasal dari sektor industri logam dasar, diikuti oleh sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air.

Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kementerian Investasi butuh USD 32 Miliar.

Butuh USD 32 Miliar, Bahlil Usaha Gaet Investor Tiongkok Ikut Berinvestasi di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/69-4035478684.jpg" alt="Ilustrasi pekerjaan konstruksi di kawasan KIPP IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerjaan konstruksi di kawasan KIPP IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat total investasi swasta ke sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp 20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta. &ldquo;Kalau yang dari swasta, tetapi tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,&rdquo; kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN, Agung Wicaksono usai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2, di Jakarta, Minggu (3/9). "Play ini fasilitas yang sifatnya untuk hiburan seperti area shopping mall, hotel dan pendidikan sama kesehatan," Agung. Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa pihaknya hingga kini telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia. &ldquo;Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea,&rdquo; tambahnya. Agung menjelaskan, khusus untuk ASEAN yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut, kata Agung, tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan. &ldquo;Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste,&rdquo; ujar Agung. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun. Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. &ldquo;Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,&rdquo; tandasnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat total investasi swasta ke sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp 20 triliun.

Otorita IKN Catat Investasi Swasta di Sektor Hiburan, Mal, hingga Hotel Capai Rp 20 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/IMG-20230728-WA0127_copy_1200x782-1883731839.jpg" alt="Pembangunan Kantor Presiden di IKN Nusantara, Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Pembangunan Kantor Presiden di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melaporkan telah mendanai pengadaan tanah untuk Ibu Kota Nusantara. Hingga 25 Agustus 2023, dana pembebasan lahan IKN oleh negara tembus Rp 723,787 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LMAN sudah menyalurkan Rp 723 miliar, ini suatu capaian yang sangat baik. Karena untuk pembangunan IKN tidak mungkin kontruksinya bisa dibangun jika lahannya belum dibebaskan," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Taklimat Media di kantornya, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki merinci bahwa dana yang kucurkan tersebut terbagi menjadi dua. Terdiri dari pembebasan lahan akses jalan IKN senilai Rp 466,183 miliar dan pembebasan lahan Kawasan Inti IKN senilai Rp 257,604 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah Rp 723 miliar itu penggunaanya terbagi dua, satu untuk akses jalan, yang kedua untuk kawasan inti pusat Pemerintahan, nanti ada kantor Presiden, kantor Menteri dan sebagainya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN terhadap dua proyek di Kalimantan Timur senilai Rp 701,336 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bendungan Sepaku Semoi ini sudah LMAN bayar sejak tahun 2021 bulan Mei dan sudah mendanai sekitar Rp 148,933 miliar," jelas Qoswara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer senilai Rp 552,403 miliar. Dia mengatakan, keberadaan jalan tol yang disebut Tol Balsam ini sangat bermanfaat sekali untuk menjadi akses ke IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara total sudah terbayar Rp 701,336 miliar," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), selesai pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 ini yang kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak tahun 2021 seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden," kata Danis, Jumat (18/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Kementerian PUPR juga telah memulai pembangunan IKN tahap kedua. Meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April-Mei 2023 seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah rusun ASN IKN.</div>

"Pembangunan IKN tidak mungkin kontruksinya bisa dibangun jika lahannya belum dibebaskan," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi.

LMAN Laporkan Dana Rp 723,78 Miliar Telah Dikeluarkan Guna Pembebasan Lahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/ASEAN-Foreign-Ministers-Meeting-KTT-ASEAN-090523-RIV-1-2715861686.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan paparan pada ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (9/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan paparan pada ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (9/5).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengundang negara-negara Indo-Pacific untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu dilakukannya di sela acara Indo-Pacific Ministerial Forum, di Stockholm, Swedia, Sabtu (13/5). Indonesia selaku Ketua ASEAN diundang sebagai salah satu keynote speakers dalam pertemuan Indo-Pacific Ministerial Forum. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan di Paris. Setidaknya, ada 22 pertemuan bilateral yang dilakukan Retno bersama dengan 22 Menlu atau setara Menlu di sana. Seperti Swedia, Maladewa, Latvia, Sri Lanka, Luksemburg, Bulgaria, Austria, Rumania, Siprus, Finlandia, Fiji, India, Kroasia, Lithuania, Denmark, Persatuan Emirat Arab, Jepang, Prancis, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan juga dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa (HRVP Uni Eropa). Karena waktu yang sangat singkat, mayoritas pertemuan bilateral dilakukan dalam format pull-aside. Menurutnya, ada beberapa isu yang sifatnya generic yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Misal, pembahasan mengenai hasil dari KTT ke-42 ASEAN, termasuk isu Myanmar yang ditanyakan hampir di setiap pertemuan. Para Menlu disebutnya memberi dukungan penuh mengenai implementasi 5PC atas penyelesaian konflik di Myanmar, terutama oleh militer Myanmar. &rdquo;Mereka mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN dan memiliki harapan besar dari keketuaan Indonesia,&rdquo; papar Retno dalam press briefing, secara daring, Minggu (14/5). Kemudian, para menlu turut membahas kerja sama bilateral antar masing-masing negara. Tak terkecuali, soal peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. &rdquo;Dan saya undang mereka berinvestasi di Indonesia, terutama untuk sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan juga pembangunan IKN,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, Retno turut meminta dukungan terhadap hilirisasi industri yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Termasuk, mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif termasuk dari Uni Eropa dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia-EU CEPA.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Untuk mendorong kerja sama perdagangan, saya juga mengundang mereka untuk hadir pada Trade Expo Indonesia, Indonesia-Europe Business Forum, dan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INA-CEE),&rdquo; jelasnya. &nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Retno juga membahas mengenai upaya untuk mendapatkan dukungan terhadap beberapa pencalonan Indonesia. Antara lain, untuk Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030. &rdquo;Isu Afghanistan juga secara khusus saya bahas dengan State Minister Inggris, Lord Ahmed,&rdquo; katanya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01635357/kasus-indosurya-segera-disidang-dpr-minta-kerugian-korban-dikembalikan">Kasus Indosurya Segera Disidang, DPR Minta Kerugian Korban Dikembalikan</a> Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di isu Afghanistan, terutama dalam isu pendidikan untuk perempuan Afghanistan. (*)

Menlu Retno Marsudi mengundang negara-negara Indo-Pacific berinvestasi di IKN Nusantara. Hal itu dilakukannya di sela acara Indo-Pacific Min

Hadiri Indo-Pacific Miniterial Forum, Retno Undang Negara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20221217111520_copy_1280x864.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong penggunaan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menjelaskan, pemerintah tengah melakukan sosialisasi tiga peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022.  "Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan IKN harus disertai dengan tata kelola yang baik. Termasuk dalam memberikan kepastian nilai imbal hasil atas investasi yang dilakukan secara akuntabel, adil, dan transparan," ujar Suminto di Jakarta, Jumat (10/2).  Pendanaan penyediaan infrastruktur IKN dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan di luar APBN. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Serta, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.  Suminto menjelaskan, sumber pendanaan dari APBN lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan kompleks pemerintahan utama serta menjadi katalis untuk menarik dana swasta dalam pembangunan IKN. "Sementara, sumber pendanaan dari luar APBN perlu dioptimalkan, baik melalui penerapan skema KPBU maupun skema creative financing," imbuhnya.  Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menambahkan, untuk saling melengkapi, menteri PPN juga meluncurkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 yang menjelaskan ruang lingkup pengaturan, kebijakan, dan inovasi baru dalam upaya percepatan pelaksanaan skema KPBU di IKN, dukungan Bappenas dalam pelaksanaan skema KPBU di IKN, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.  "Untuk proyek dengan skema KPBU, saat ini telah berjalan tiga proyek untuk hunian ASN dan hankam senilai Rp 41 triliun yang dapat menjadi contoh bagi para pelaku usaha lainnya. Untuk itu, kami berharap kegiatan ini semakin meningkatkan kepercayaan Bapak/Ibu (melalui KPBU) untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN," bebernya.  ---  SUMBER PEMBIAYAAN IKN  - APBN : 20 persen  - Non-APBN : 80 persen  Non-APBN di Antaranya:  - KPBU  - Creative financing  - Pemanfaatan barang milik negara (BMN)  - Dan lainnya  Diolah dari berbagai sumber

Pemerintah Harapkan Kerja Sama Sektor Privat Bangun IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/menteri-pupr-dan-pm-malay-antara.jpeg" alt="Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden RI Joko Widodo akan membahas kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  "Salah satu isu penting yang akan dibahas yakni kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Minggu (8/1).  Endra menambahkan bahwa pada 30 November 2022 silam, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Otorita IKN, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, serta jajaran Direksi BUMN melakukan kunjungan kerja dalam rangka promosi peluang investasi di IKN.  Forum investasi tersebut diminati lebih dari 200 peserta dari berbagai jenis industri dan bisnis, seperti konstruksi, properti, telekomunikasi, energi terbarukan hingga start-up. "Semoga kita bisa mendapat hasil yang lebih konkret untuk pembangunan IKN dari hasil pertemuan kedua pimpinan negara, Indonesia dan Malaysia," katanya.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Hajjah Wan Azizah Wan Ismail di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, Minggu (8/1).  Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang baru dilantik pada November 2022 tersebut melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia pada 8 hingga 9 Januari 2022. Kunjungan tersebut atas undangan Presiden RI Joko Widodo.  Pada kunjungan kali ini, PM Malaysia dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi yang rencananya dilakukan di Istana Bogor untuk membahas kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerjasama baru, dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global.  Sebelumnya pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. (*)

Kementerian PUPR: PM Malaysia dan Presiden RI akan Bahas Investasi IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu-ikn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah untuk tidak memperbesar penggunaan APBN demi mengejar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan pasca mundurnya Softbank dari proyek IKN yang disebut-sebut berniat mengucurkan investasi hingga Rp 1.428 triliun.  “Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (15/3).  Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Hal ini karena mencari investor baru bukanlah hal yang mudah.  Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, terjadi situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi. Besi, baja dan material konstruksi lainnya terutama yang impor akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global. “Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” tandasnya.  Di sisi lain, ia mempertanyakan kenapa mundurnya perusahaan tersebut tatkala pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono (dari Asian Development Bank/ADB) dan Dhony Rahajoe (dari Sinarmas Land).  Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.  “Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN kemudian mencari investor-investor baru untuk IKN,” jelas mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI ini.  Selain itu, dalam Rencana Induk IKN disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada tahun 2023 (TNI, Polri, dan BIN) dan awal tahun 2024 (representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN).  Dengan tenggat waktu hanya 1-2 tahun ke depan, mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN, meskipun SoftBank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital daripada kepada proyek pemerintahan.  “Belum adanya kejelasan dari Pemerintah tentang skema peluang investasi asing terutama dengan skema public private partnership, juga risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024 akan membuat investor memilih wait and see,” tutup Suryadi.

SoftBank Mundur Jadi Preseden Buruk, DPR Ingatkan IKN Tak Ganggu APBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#investasi IKN

Berita Terkini