<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/Uang-Korupsi-1297104955.jpg" alt="KPK menyerahkan aset hasil rampasan senilai Rp 883 miliar kepada PT Taspen. (Ridwan/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>KPK menyerahkan aset hasil rampasan senilai Rp 883 miliar kepada PT Taspen. (Ridwan/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan uang senilai Rp 300 miliar. Uang tersebut merupakan bagian dari total Rp 883 miliar, kerugian negara dalam perkara korupsi investasi fiktif PT Taspen. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa menampilkan keseluruhan uang korupsi PT Taspen. Hal itu demi keamanan dan keterbatasan tempat. "Uang di depan ini, karena tempat dan keamanan, tidak ditampilkan keseluruhannya. Uang yang ditampilkan hanya sejumlah Rp 300 miliar, dari total Rp 883 miliar," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11). Uang rampasan itu merupakan hasil tindak pidana korupsi investasi fiktif yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen (Persero), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto. Perbuatan keduanya merugikan keuangan negara senilai Rp 1 triliun. "Sebagaimana fakta persidangan, perbuatan melawan hukum terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto bersama-sama dengan Antonius Kosasih dalam melakukan investasi pada Reksa Dana I-Next G2 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT TASPEN (Persero) sejumlah Rp 1 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/XXI/04/2025 tanggal 22 April 2025," ucap Asep. Antonius telah divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Tak hanya itu, Antonius juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, ditambah sejumlah valuta asing, antara lain USD 127.057, SGD 283.002, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000. Sementara, Ekiawan Heri Primaryanto divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Eki juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 253.660, dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Asep menyebut, kerugian negara yang mencapai Rp 1 triliun bisa untuk membayar gaji pokok ASN sebanyak 400 ribu orang. Sebab, dana Taspen merupkan tabungan jutaan ASN yang disisihkan selama puluhan tahun. "Angka ini memperlihatkan betapa dahsyat potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini," pungkasnya.

KPK memamerkan uang korupsi PT Taspen senilai Rp 300 miliar, dari total kerugian Rp 1 triliun. Dua pelaku dijatuhi hukuman penjara.

Pamerkan Uang Korupsi PT Taspen, KPK: Nilai Rp 1 Triliun yang Dikorupsi Bisa Bayar 400 Ribu Gaji Pokok ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/IMG-20251120-WA0138-1742686734.jpg" alt="Petugas menata barang bukti uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp. 883 Miliar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas menata barang bukti uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp. 883 Miliar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan uang tunai sebesar Rp 300 miliar. Uang tersebut merupakan bagian dari total Rp 883 miliar kerugian negara dalam perkara korupsi investasi fiktif PT Taspen. Tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu itu disusun menyerupai tembok bata setinggi sekitar 1,5 meter, memenuhi hampir seluruh sisi depan ruangan konferensi pers. Setiap bal yang terbungkus plastik putih berisi uang senilai Rp 1 miliar.&nbsp; Di tengah susunan uang tersebut, KPK menaruh papan kecil bertuliskan nilai rampasan yang berhasil diamankan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, penyerahan aset hasil rampasan dilakukan setelah proses pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi PT Taspen.&nbsp; "Setelah dilakukan serangkaian pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK melakukan penyerahan kepada PT Taspen (Persero), atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11). Aset tersebut terdiri atas uang tunai Rp 883.038.394.268 yang telah disetorkan ke rekening Giro THT Taspen di BRI Cabang Veteran Jakarta pada 20 November 2025. KPK juga menyerahkan enam unit instrumen efek yang sudah dipindahkan ke rekening efek PT Taspen (Persero) pada 17 November 2025. Menurut Asep, uang tunai Rp 300 miliar yang dipamerkan KPK hanya sebagian dari total pengembalian, ditampilkan terbatas dengan alasan keamanan dan kapasitas ruang. Asep menekankan bahwa kejahatan korupsi terhadap dana pensiun merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan karena menyasar hak para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. &ldquo;Dana Taspen bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi tabungan hari tua jutaan ASN. Lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengelolaan Taspen,&rdquo; ujar Asep. Ia menambahkan apabila dikalkulasikan, kerugian senilai hampir Rp 1 triliun tersebut setara dengan pembayaran gaji pokok sekitar 400 ribu ASN. Menurutnya, angka tersebut menggambarkan besarnya potensi kerusakan akibat korupsi di sektor dana pensiun. &ldquo;Setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut kehidupan para pensiunan dan keluarganya,&rdquo; sesalnya. Perkara yang merugikan keuangan PT Taspen itu membuat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen (Persero), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih divonis 10 tahun penjara. Kosasih terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengelolaan investasi perusahaan plat merah tersebut. Selain pidana pokok, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. <h2>Antonius Harus Bayar Uang Pengganti&nbsp;Rp 29,152 Miliar</h2> Tak hanya itu, Antonius juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, ditambah sejumlah valuta asing. Antara lain USD 127.057, SGD 283.002, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000. Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya meminta hukuman 10 tahun penjara bagi Antonius. Dalam kasus yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto, dengan pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Eki juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 253.660, dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Kosasih dan Ekiawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK memamerkan uang tunai Rp 300 miliar dari kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen, total kerugian negara mencapai Rp 883 miliar.

KPK Pamerkan Tumpukan Uang Korupsi Rp 300 Miliar, Hasil Sitaan Kasus Investasi Fiktif PT Taspen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/r3q7hlMj5sqi9YegaTWvjmiGqtpyr032V1fAaNRk-315685888.jpg" alt="Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan 40 pelaku sindikat penipuan online di wilayah Makassar. (TNI)." width="100%">
<figcaption>Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan 40 pelaku sindikat penipuan online di wilayah Makassar. (TNI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Khusus Gabungan Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin berhasil membongkar jaringan sindikat penipuan dalam jaringan (daring) atau online bermodus investasi dan penjualan fiktif. Sindikat Penipuan tersebut dikenal masyarakat dengan istilah Passobis. Berdasar informasi yang berhasil diperoleh Kodam XIV/Hasanuddin, sindikat tersebut meresahkan masyarakat di berbagai daerah Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena itu, pihak Kodam XIV/Hasanuddin membongkar jaringan sindikat penipuan itu. Kapendam XIV/Hasanuddin Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat terkait penipuan yang mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Aksi tersebut tidak hanya merugikan institusi TNI, namun juga mencederai kepercayaan publik kepada TNI. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Siber Kodam XIV/Hasanuddin segera melakukan pelacakan digital. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui lokasi aktivitas para pelaku berada di wilayah Kabupaten Sidrap. Sesuai tugas TNI dalam membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penindakan segera dilakukan. &rdquo;Dalam operasi di lapangan, Tim Gabungan berhasil mengamankan 40 orang pelaku berusia antara 15 hingga 45 tahun. Mereka menjalankan berbagai modus penipuan. Mulai dari penyamaran sebagai anggota TNI dengan atribut palsu, hingga penipuan jual beli online, investasi emas, barang elektronik, serta melalui berbagai aplikasi online,&rdquo; bebernya. Kolonel Hatot menyatakan, korban sindikat penipuan online itu berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI. Misalnya anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Kerugian para korban bervariasi, dengan total mencapai miliaran rupiah. Dia memastikan bahwa saat ini seluruh pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. TNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan digital, serta tidak segan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Terpisah, Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan apresiasi pimpinan TNI kepada seluruh jajaran Kodam XIV/Hasanuddin atas keberhasilan pengungkapan sindikat penipuan online tersebut. &ldquo;TNI berkomitmen untuk selalu membantu pemerintah daerah, membantu Polri dalam penegakan hukum, dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Tindakan cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan kehadiran nyata TNI di tengah-tengah rakyat,&rdquo; jelasnya.

Tim Khusus Kodam XIV/Hasanuddin membongkar sindikat penipuan online di Sulawesi Selatan, mengamankan 40 pelaku.

Prajurit Kodam Hasanuddin Bongkar Sindikat Penipuan Online, Amankan 40 Pelaku yang Catut Nama Pejabat TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/OKE_Nenek-investasi-1333805756.png" alt="UPAYA HUKUM: Martin Suryana (kiri) dan Subuh Susilo, pengacara LS, menunjukkan surat laporan kepolisian terkait dugaan penipuan investasi." width="100%">
<figcaption>UPAYA HUKUM: Martin Suryana (kiri) dan Subuh Susilo, pengacara LS, menunjukkan surat laporan kepolisian terkait dugaan penipuan investasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; LS kehilangan uang Rp 175 miliar setelah ikut investasi di PT Garda Tematek Indonesia (GTI). Nenek 71 tahun itu melaporkan Greddy Harnando (komisaris) dan Indah Catur Agustin (direktur) PT GTI. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim. &rsquo;&rsquo;Uang tersebut diserahkan bertahap,&rsquo;&rsquo; ujar Martin Suryana, pengacara LS, kemarin (2/6). Dia menjelaskan, kliennya adalah nasabah prioritas di sejumlah bank. Pada awal 2020, marketing bank kenalannya mempertemukan dengan Greddy dan menyebut PT GTI sedang butuh modal banyak untuk pembuatan seprai rumah sakit. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014712616/marak-penipuan-dengan-modus-file-apk-pemegang-telkomsel-poin-wajib-ingat-ingat-tips-berikut-ini">Marak Penipuan dengan Modus File APK, Pemegang Telkomsel Poin Wajib Ingat-ingat Tips Berikut Ini</a> Greddy kemudian menawari LS agar menginvestasikan uangnya. Dia menjanjikan profit 1 persen pada bulan pertama dan 4 persen pada bulan kedua. &rsquo;&rsquo;Plus uang pokok modal dikembalikan di bulan kedua,&rsquo;&rsquo; kata Martin. LS mulai menginvestasikan uang sejak April 2020. &rsquo;&rsquo;PT GTI awalnya menepati perjanjian,&rsquo;&rsquo; jelas Martin. Profit dan modalnya diberikan sesuai janji. &nbsp;Investasi Beralih ke Sistem Roll Over LS selanjutnya ditawari beberapa dokumen purchase order (PO) kain ke PT GTI. Lantaran percaya, nenek 71 tahun itu kembali memodalinya. &rsquo;&rsquo;Hingga Oktober 2020, klien ditawari sistem roll over,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dengan sistem tersebut, LS hanya mendapat profit. Modal pokok akan langsung dimasukkan ke PO lain. Versi Greddy, sistem itu lebih efisien. Sebab, LS juga pasti ikut PO selanjutnya. Masalah kemudian muncul pada April 2022. LS tidak mendapat profit seperti biasanya. Greddy saat ditagih juga terus menghindar. Martin menyampaikan, total uang yang sudah diserahkan kliennya mencapai Rp 175 miliar. LS juga kesulitan mendapatkannya kembali. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014713330/dijuluki-investor-handal-3-zodiak-ini-selalu-unggul-dalam-hal-investasi-zodiak-anda-termasuk">Dijuluki Investor Handal! 3 Zodiak Ini Selalu Unggul dalam Hal Investasi, Zodiak Anda Termasuk?</a> Direktur dan Komisaris Jadi Tersangka Dia menambahkan, Indah selaku direktur PT GTI sempat menjanjikan pengembalian uang. Bahkan sampai lima kali. Namun, tidak pernah terealisasi. LS akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Indah dan Greddy ke Polda Jatim pada 1 Februari lalu. &rsquo;&rsquo;Jumat (31/5) kemarin status mereka dinaikkan menjadi tersangka,&rsquo;&rsquo; ujar Martin. Kasubdit Perbankan Polda Jatim AKBP Damus Asa membenarkan adanya penanganan laporan penipuan senilai Rp 175 miliar. Namun, dia belum bisa berkomentar lebih banyak lagi. Ahmad Junaidi, pengacara Greddy Harnando (komisaris), secara terpisah menyebut kliennya pun menjadi korban PT GTI. Greddy disebut juga menginvestasikan Rp 5,7 miliar. &rsquo;&rsquo;Hingga saat ini tidak kembali,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Mun Arief, pengacara Indah, saat dikonfirmasi mengaku belum bisa berkomentar. Dia belum mendapat kuasa terkait laporan LS. &rsquo;&rsquo;Baru kuasa kasus yang sudah berjalan di pengadilan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Saat ini Greddy dan Indah sedang disidang di Pengadilan Negeri Surabaya karena laporan investor lain. Kerugian pelapor dalam kasus tersebut Rp 4,8 miliar.&nbsp;(edi/c6/eko)

LS, nenek 71 tahun yang juga nasabah prioritas, kehilangan uang Rp 175 miliar setelah ikut investasi di PT Garda Tematek Indonesia (GTI).

Jadi Nasabah Prioritas di Beberapa Bank, Nenek 71 Tahun Kehilangan Uang Tabungan Rp 175 Miliar Setelah Ikut Investasi Skema Roll Over

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-PT-Taspen-Antonius-N.S-Kosasih-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius N.S. Kosasih diperiksa KPK selama delapan setengah jam di Jakarta tadi malam (7/5). Pemeriksaan tersebut terkait kasus investasi fiktif di PT Taspen dengan kerugian sekitar Rp 1 triliun. Datang ke Gedung Merah Putih KPK pukul 11. 00 WIB, Kosasih baru kelar diperiksa pukul 20.34 WIB. Mengenakan kemeja polos putih, Kosasih keluar sambil membawa sebungkus sate. &rdquo;Biasa, biasa,&rdquo; ucapnya saat ditanya wartawan setelah diperiksa tadi malam. Dia ogah meladeni belasan pertanyaan yang diajukan wartawan yang menunggu sejak siang. Sambil terus jalan kaki meninggalkan gedung. &rdquo;Thank you, thank you,&rdquo; ucapnya sambil terus berjalan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sempat nyeletuk soal perkembangan dugaan yang membelit PT Taspen itu. &rdquo;Perkara Taspen saat ini sedang berlangsung. Tadi juga salah satu (pihak) dipanggil, tersangkanya,&rdquo; katanya dalam sesi konferensi pers penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor kemarin. Sementara informasi yang dihimpun Jawa Pos, jadwal pemeriksaan kasus korupsi Taspen hanya satu orang di KPK kemarin. Yakni, Kosasih seorang. Namun, Asep enggan menjelaskan materi pemeriksaan terhadap perkara penyidikan yang sedang berlangsung itu. Dia menyebut hal itu akan diungkap dalam persidangan nanti. &rdquo;Kalau materinya mohon maaf, ditunggu saja saatnya nanti di persidangan yang sudah terbuka untuk umum,&rdquo; terangnya. KPK saat ini terus memproses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. Investasi bodong tersebut melibatkan beberapa perusahaan lain. KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat untuk mendalami alat bukti. Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjabarkan, sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, dia enggan menyebut detail identitasnya. Yang jelas, dalam perkara itu, KPK telah melakukan cegah kepada dua orang untuk bepergian ke luar negeri. Yakni, Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto yang menjabat Dirut PT Insight Investments Management. (elo/c17/ttg)

Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius N.S. Kosasih diperiksa KPK selama delapan setengah jam di Jakarta tadi malam (7/5).

KPK Periksa Dirut Nonaktif Taspen Antonius NS Kosasih untuk Kasus Investasi Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-PT-Taspen-Antonius-N.S-Kosasih-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Secara maraton KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi investasi fiktif di tubuh PT Taspen (Persero). Kerugian negara akibat investasi fiktif tahun anggaran 2019 tersebut ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Selama dua hari, penyidik menggeledah tujuh lokasi untuk mengumpulkan barang bukti. Yakni, empat rumah dan satu apartemen pada Kamis (7/3). Di antaranya, dua rumah di kawasan Cipinang Besar, satu rumah di kawasan Menteng, satu rumah di kawasan Kebayoran Lama, dan satu unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Lalu, pada Jumat (8/3), giliran KPK mendatangi kantor milik pihak swasta di Office 8 Building SCBD dan satu kantor milik PT Taspen (Persero) di Jakarta Pusat. &rdquo;Dari penggeledahan di beberapa lokasi itu KPK mendapat sejumlah temuan,&rdquo; jelas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Di antaranya, dokumen-dokumen beserta catatan investasi keuangan. Lalu, sejumlah alat elektronik serta pecahan uang asing. Berbagai temuan barang dan catatan tersebut langsung disita tim penyidik KPK untuk dikonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil. Tidak sampai di situ, KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka. Namun, sesuai kebijakan lembaga antirasuah, tersangka beserta uraian lengkap perkara akan disampaikan saat dilakukan upaya penahanan. Untuk mencegah buruannya kabur, KPK telah menyurati Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM pada Jumat lalu. Mereka meminta agar dua orang dicegah tak bepergian ke luar negeri. Satu orang merupakan penyelenggara negara dan satu lainnya dari pihak swasta. Pencegahan berlangsung sampai September 2024. &rdquo;Daftar cegah itu diharapkan agar para pihak selalu kooperatif,&rdquo; kata Ali. Utamanya saat diminta datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemanggilan pemeriksaan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihak Kementerian BUMN mengambil langkah tersebut untuk mendukung proses hukum oleh KPK. &rdquo;Sehubungan dengan kasus Taspen yang terjadi awal-awal tahun 2019, Pak Erick sudah melakukan langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik, Pak Erick sudah menonaktifkan Dirut Taspen (Antonius N.S. Kosasih),&rdquo; ujarnya. Sebagai pengganti sementara, Kementerian BUMN menunjuk Direktur Investasi Rony Hanityo Aprianto sebagai Plt Dirut. (elo/agf/c6/fal)

Secara maraton KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi investasi fiktif di tubuh PT Taspen (Persero).

KPK Geledah 4 Rumah Mewah dan 1 Unit Apartemen Terkait Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen,  Erick Thohir Copot ANS Kosasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Arisan_Fiktif_Kotim-1.jpg" alt="Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kotawaringin Timur AKP Zaldy Kurniawan dan Kapolsek Baamang Iptu Paramita Harumi menunjukkan tersangka penipuan dengan modus arisan dan investasi fiktif di Sampit pada Senin (27/4). Norjani/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kotawaringin Timur AKP Zaldy Kurniawan dan Kapolsek Baamang Iptu Paramita Harumi menunjukkan tersangka penipuan dengan modus arisan dan investasi fiktif di Sampit pada Senin (27/4). Norjani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Polda Kalimantan Tengah, membongkar arisan diduga fiktif di Sampit dengan omzet mencapai Rp 755 juta. Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial KNI yang menjadi tersangka dalam kasus itu.  Menurut Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Mohammad Rommel, arisan dan investasi fiktif itu diduga sebagai kasus penipuan. Untuk sementara kerugian korban sekitar Rp 755 juta dari 48 anggota. Tidak menutup kemungkinan ada korban lain dan nilai kerugian juga bertambah.  Rommel mengatakan, menurut pengakuan korban, arisan fiktif ini terjadi sejak November 2018 hingga saat ini. Arisan dibagi beberapa kelompok yaitu 10 peserta dengan hasil Rp 3 juta, 11 peserta hasil Rp 5 juta, 16 peserta dengan hasil Rp 10 juta, 18 peserta dengan hasil Rp 20 juta, dan 20 peserta dengan hasil Rp 30 juta.  ”Belakangan tersangka berdalih mengembangkan investasi bekerja sama dengan perkebunan kelapa sawit dengan janji hasil keuntungan 20 persen. Namun, lagi-lagi itu diduga hanya dalih tersangka untuk memuluskan aksinya,” terang Rommel seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  Awalnya, pembayaran berjalan lancar, diduga dengan memutar hasil iuran peserta. Namun belakangan pembayaran kepada peserta mulai tersendat, karena sebagian uang digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Semakin lama, tersangka semakin tidak bisa memenuhi hak-hak peserta arisan dan investasi tersebut.  ”Kasus ini pun kemudian dilaporkan korban ke Polsek Baamang,” ujar Rommel.  Polisi kemudian menangkap tersangka di kediamannya, kemudian dibawa ke Polres Kotawaringin Timur. Saat ini, penyidik masih mendalami kasus ini. ”Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP terkait dugaan penipuan. Uang setoran peserta diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka, sehingga kemudian dia tidak mampu menutupi atau mengembalikan uang anggota,” kata Rommel.  Rommel mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang merasa tertipu dengan modus seperti itu, diharapkan segera melapor ke polisi. Penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan ada korban lain.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4iQdkZgB-i4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qhR5BNOKrmE   https://www.youtube.com/watch?v=AAzfQ4DYCzs  &nbsp;

Polisi Bongkar Arisan dan Investasi Fiktif Beromzet Rp 755 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-investasi-fiktif-misbakhun-minta-ojk-gencarkan-sosialisasi_m_210162.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk lebih gencar melakukan sosialsiasi terkait investasi yang sehat. Itu dilakukan untuk mencegah investasi fiktif yang belakangan kembali marak. Pesan tersebut disampaikan Anggota DPR Muhammad Misbakun di Universitas Nurul Jadid Probolinggo. "Salah satu sasarannya adalah para mahasiswa. Mereka harus dibekali pemahaman seputar pencegahan investasi fiktif. OJK harus intensif ke kampus-kampus," kata dia melalui siarang pers yang diterima JawaPos.com, Sabtu (5/5). Untuk itulah, kata dia, pihaknya sengaja melibatkan OJK ditengah-tengah konstituennya. Terutama agar ada edukasi yang nyata seputar pencegahan investasi fiktif. "OJK adalah mitra komisi dan di jawa Timur tidak mungkin menjangkau semua lapisan masyrakat. Untuk itulah perlunya bersinergi dengan anggota DPR RI," beber dia. "Mereka kan punya daerah pemilihan. Kami harap bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. Dijelaskan Misbakun, investasi fiktif yang marak dimasyarakat sekarang ini harus dalam pantauan OJK. Ketika ada tawaran investasi, masyarakat harus menanyakan kepada OJK bagaimana izin usaha dan lain-lain. "Sekarang dapat dicek di website OJK," tutur anggota Komisi XI dari dapil Pasuruan-Probolinggo itu. Misbakun mengungkapkan, mahasiswa yang berperan sebagai agen perubahan harus terdepan dalam memberikan kesadaran pada masyarakat. Harus dipahami bahwa semua perlu proses, cara berfikir instan ini yang akan menjerumuskan, apalagi model investasi fiktif sekarang model dan ragamnya semakin banyak. "Misalnya modus travel umrah. Disini dulu ada Dimas Kanjeng. Nah, peran adik-adik mahasiswa ini penting dalam memberi edukasi kepada pemerintah," pungkasnya.

Cegah Investasi Fiktif, Misbakhun Minta OJK Gencarkan Sosialisasi