<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/ebe72566-d29e-4a28-8b84-7477dc051121-4080187361.jpg" alt="Ilustrasi aset digital cryptocurrency atau kripto. (Wealth Professional)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset digital cryptocurrency atau kripto. (Wealth Professional).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusaha rumah kost yang selama ini identik dengan investasi berbasis aset fisik mulai membuka diri terhadap instrumen investasi digital. Pergeseran ini terlihat dalam forum yang digelar Asosiasi Rumah Kost Indonesia (ARKI) di Yogyakarta, ketika topik aset kripto dan blockchain menjadi bagian dari diskusi pengelolaan keuangan usaha. Selama bertahun-tahun, model investasi pemilik kost relatif konservatif, membeli lahan, membangun kamar, lalu mengandalkan arus kas dari sewa bulanan. Skema ini dikenal stabil karena berbasis aset nyata. Namun, di tengah percepatan digitalisasi sektor keuangan, sebagian pelaku usaha mulai mempertimbangkan diversifikasi ke instrumen berbasis teknologi. Dalam forum tersebut, perwakilan platform kripto Pintu memberikan paparan mengenai dasar-dasar aset kripto, cara kerja blockchain, hingga pentingnya manajemen risiko. SVP Strategy &amp; Business PINTU, Andy Putra, mengatakan pihaknya melihat adanya ketertarikan dari pelaku usaha tradisional untuk memahami instrumen digital, bukan sekadar ikut tren. &ldquo;Kami melihat anggota ARKI cukup terbuka untuk mempelajari cara kerja investasi aset kripto, termasuk memahami manfaat dan risikonya. Edukasi menjadi penting agar mereka bisa mengambil keputusan secara terukur,&rdquo; ujar Andy dalam acara tersebut. <h3>Diversifikasi, Bukan Pengganti Properti</h3> Ketua ARKI, Florencia Irena Lipin, menilai diskusi mengenai aset digital menjadi relevan karena pengusaha kost juga perlu memikirkan pengelolaan keuntungan usaha secara lebih luas. &ldquo;Pemilik kost selama ini fokus pada aset fisik. Tapi keuntungan usaha bisa dikelola lebih produktif jika mereka memahami berbagai instrumen, tentu dengan pertimbangan risiko,&rdquo; katanya dalam kesempatan yang sama. Sejumlah faktor disebut menjadi alasan meningkatnya minat terhadap instrumen digital yakni diversifikasi portofolio, properti memang cenderung stabil, tetapi tetap memiliki risiko seperti tingkat hunian menurun atau biaya operasional meningkat. Aset digital dinilai sebagai alternatif untuk menyebar risiko, meski dengan karakter yang berbeda. Selain itu, berbeda dengan properti yang membutuhkan waktu lama untuk dijual, aset kripto relatif lebih mudah dicairkan karena diperdagangkan secara digital. Kemudian, vlockchain juga membuka peluang integrasi dengan sektor properti melalui tokenisasi aset, yakni representasi nilai properti dalam bentuk token digital. Menurut laporan Deloitte Center for Financial Services, pasar tokenisasi properti global diproyeksikan tumbuh dari sekitar USD 300 miliar pada 2024 menjadi US$4 triliun pada 2035. Meski demikian, para narasumber menekankan bahwa kripto bukan pengganti investasi utama seperti rumah kost. Karakteristiknya jauh berbeda: properti menghasilkan arus kas relatif stabil, sementara kripto memiliki volatilitas tinggi dan dipengaruhi dinamika pasar global. Andy Putra menambahkan, pendekatan yang ditekankan dalam forum tersebut adalah pemahaman risiko dan penggunaan dana siap investasi. &ldquo;Kami selalu menyarankan agar calon investor menggunakan dana yang memang dialokasikan untuk investasi, melakukan riset mandiri, serta memahami profil risiko masing-masing,&rdquo; lanjutnya. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir di kalangan pengusaha tradisional. Jika sebelumnya strategi investasi berpusat pada aset fisik, kini sebagian mulai melirik instrumen digital sebagai pelengkap portofolio. Di tengah ekosistem keuangan yang semakin terdigitalisasi, kemampuan memahami berbagai instrumen, baik fisik maupun digital, menjadi kunci agar pelaku usaha dapat beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. &nbsp;

Pengusaha kost di Indonesia mulai melirik kripto sebagai investasi digital. Edukasi dan manajemen risiko jadi kunci.

Dari Kost ke Kripto: Saat Pengusaha Properti Mulai Melirik Instrumen Investasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/01/vanuatu-1128152137.jpg" alt="Ilustrasi Vanuatu yang mulai mengesahkan aturan terkait kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Vanuatu yang mulai mengesahkan aturan terkait kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus menunjukkan tren naik. Terbukti, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor kripto per Mei 2025 sudah menembus 14,78 juta orang. Angka itu naik 4,38 persen dibanding bulan sebelumnya. Tak hanya itu, nilai transaksi kripto dalam satu bulan berhasil mencapai angka fantastis, yakni Rp 49,57 triliun. Meski terbilang menjanjikan, investasi kripto tetap menyimpan tantangan, terutama soal edukasi dan pemahaman risiko. Inilah yang mulai disadari banyak pelaku industri, termasuk perusahaan fintech dan penyedia platform aset digital yang kini aktif menyebarkan literasi lewat berbagai cara. Salah satunya lewat kegiatan edukasi langsung ke lingkungan perkantoran. Salah satu program yang baru-baru ini digelar Pintu, salah satu platform trading kripto di Indonesia, mengusung konsep diskusi ringan seputar investasi kripto dan teknologi blockchain bersama para karyawan sebuah perusahaan fintech di Jakarta. Tujuannya membuka ruang dialog soal peluang, tantangan, dan tentunya risiko yang sering luput dari perhatian investor pemula. &ldquo;Kripto memang sedang hype, tapi kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Banyak yang tergiur untung cepat, tapi lupa bahwa pasar ini sangat fluktuatif. Harga bisa naik tinggi, tapi bisa juga anjlok dalam hitungan jam,&rdquo; ungkap Chief Marketing Officer Pintu Timothius Martin di Jakarta. Satu lagi yang perlu dipahami, kripto lekat kaitannya dengan volatilitas. Volatilitas ini menjadi salah satu risiko utama dalam dunia kripto. Dibandingkan instrumen investasi lain seperti saham atau reksa dana, aset digital punya pergerakan harga yang jauh lebih ekstrem. Di sinilah pentingnya pemahaman yang cukup sebelum terjun. Edukasi jadi kunci. Bukan hanya untuk memahami istilah seperti blockchain, wallet, atau token, tapi juga agar investor sadar pentingnya strategi, pengelolaan risiko, hingga cara membaca pasar. &ldquo;Kita perlu menciptakan budaya investasi yang sehat. Bukan cuma soal cuan, tapi bagaimana jadi investor yang bijak. Apalagi sekarang makin banyak anak muda yang masuk ke dunia ini tanpa bekal pengetahuan yang cukup,&rdquo; lanjut Martin. Dengan makin banyaknya inisiatif edukasi seputar kripto yang menyasar komunitas dan lingkungan kerja, harapannya masyarakat bisa lebih siap menghadapi dunia aset digital yang cepat berubah.&nbsp; Sebab, dalam dunia kripto yang paling tahan lama bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap.

Minat kripto di Indonesia meningkat, jumlah investor capai 14,78 juta, transaksi Rp 49,57 triliun, pentingnya edukasi investasi.

Melek Investasi Digital: Kripto Menjanjikan, Tapi Investor Perlu Pahami Risiko

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/C7856BB1-0A73-49E8-9E26-BE9C1FA6C953-4094633789.jpeg" alt="Ilustrasi G Token yang akan diluncurkan oleh pemerintah Thailand. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi G Token yang akan diluncurkan oleh pemerintah Thailand. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Thailand semakin serius menyambut era aset digital. Dalam dua bulan ke depan, Thailand akan meluncurkan G-Token, sebuah token investasi digital yang ditujukan langsung kepada publik, seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa (13/5). Token ini akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Thailand senilai 5 miliar baht atau sekitar USD 150 juta (setara Rp 2,5 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.800 per USD). Menurut Menteri Keuangan Thailand Pichai Chunhavajira, tujuan utama penerbitan G-Token adalah memberi alternatif investasi bagi masyarakat dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito bank. Menariknya, meski digunakan untuk mengumpulkan dana publik di bawah skema pembiayaan anggaran negara, token ini bukanlah instrumen utang. Artinya, G-Token tidak akan masuk dalam kategori obligasi negara, namun tetap memiliki nilai dan fungsi investasi yang diakui oleh pemerintah. Langkah ini menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintah terhadap aset digital. Dalam beberapa bulan terakhir, Thailand memang menunjukkan sinyal kuat akan keterbukaan terhadap inovasi blockchain. Bahkan, pada Januari lalu, Bloomberg sempat melaporkan bahwa otoritas keuangan Thailand mempertimbangkan untuk mengizinkan ETF Bitcoin diperdagangkan di bursa lokal. Rencana ini juga datang tak lama setelah Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri sekaligus ayah dari PM saat ini Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa Thailand seharusnya menerbitkan stablecoin yang didukung oleh obligasi pemerintah. Thailand bukan satu-satunya negara Asia yang mulai menyusun strategi jangka panjang untuk keterlibatan di dunia kripto. Negara-negara seperti Malaysia dan Jepang juga menunjukkan minat yang meningkat untuk menjadikan aset digital sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Dengan G-Token, Thailand berupaya membuka jalur legal dan terstruktur bagi warganya untuk berinvestasi dalam teknologi keuangan terbaru. Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi cetak biru baru bagi negara-negara lain di kawasan yang ingin menyeimbangkan regulasi dan inovasi dalam lanskap kripto yang terus berkembang.

Thailand akan meluncurkan G-Token, token investasi digital senilai Rp 2,5 triliun, yang dijanjikan memberi imbal hasil lebih tinggi dari dep

Thailand Siapkan G-Token, Kripto Legal Pertama yang Bisa Dibeli Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sekretaris Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jawa Timur Mei Santi mengajak masyarakat untuk mengenal ragam investasi digital agar terhindar dari penipuan.  "Investasi digital adalah kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan profit jangka panjang dengan cara digital melalui teknologi internet," kata Santi, Minggu (20/11).  Hal itu disampaikannya dalam webinar “Investasi Digital Pilihan Generasi Muda yang Mudah dan Aman” di Pontianak, Kalimantan Barat, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.  Mei mengatakan beberapa jenis investasi digital adalah investasi emas digital, reksa dana, saham digital, valuta asing, dan investasi properti. Saat ini juga banyak ragam platform investasi digital, seperti bibit, bareksa, ipotfund, dan sebagainya.  Mei menambahkan, beberapa kelebihan investasi secara digital adalah dapat menghemat waktu investor, praktis, investasi dapat dimulai dengan nominal kecil, serta transaksi yang mudah dan bisa dilakukan di mana saja.  Investasi digital juga bisa menjadi tabungan jangka panjang yang mudah dipantau. ’’Namun, ada pula kekurangannya, seperti rentan penipuan, terkadang aplikasi mengalami masalah atau error, atau membutuhkan waktu untuk mencairkan hasil investasi,” kata Mei.  Oleh karena itu, lanjut Mei, ada sejumlah tips investasi digital bagi pemula. Beberapa di antaranya adalah berhati-hati memilih jenis dan platform investasi. Selain itu legalitas operasinya juga harus dipastikan dengan mengecek langsung ke situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, jangan memberikan data pribadi yang bersifat penting atau rahasia.  ’’Jangan lupa ganti kata sandi dan PIN secara berkala. Lalu, jangan sering-sering menggunakan jaringan WiFi publik. Dan yang tak kalah penting adalah memahami risiko investasi yang dipilih,” ujarnya.  Sementara itu, Dosen Bisnis dan Marketing UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Deny Yudiantoro mengingatkan ragam investasi bodong yang juga banyak ditawarkan kepada masyarakat. Menurut dia, agar tidak terjebak pada tawaran investasi bodong, perlu dipastikan dua hal, yaitu legalitas dan logis.  Legalitas adalah apakah perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin hukum resmi, kemudian logis menyangkut rasionalitas bagi hasil dari investasi tersebut. ’’Beberapa ciri investasi bodong atau ilegal adalah menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, menjanjikan bonus dari hasil perekrutan anggota baru, klaim tanpa risiko, atau legalitas yang tak jelas,” ujar Deny.  Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kemenkominfo diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif. Kegiatan ini khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan komunitas cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0. (*)

Kenali Ragam Investasi Digital demi Menghindari Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Investasi digital seperti aset Kripto saat ini dianggap merupakan bagian dari transformasi sistem ekonomi dan keuangan dunia. Sehingga, negara dan masyarakat harus punya pemahaman dan kesiapan institusi untuk menghadapi tranformasi itu.  Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, aset Kripto disebut akan terus meluas dan meningkat penggunaannya. Sebab, beberapa negara mengambil jarak terhadap aset tersebut, sementara beberapa negara lain belum mengaturnya. Indonesia sendiri berinisiatif untuk proaktif dalam tersebut.  "Kita harus pastikan bahwa perusahaan dan pelaku crypto mematuhi aturan keuangan dan perdagangan di Indonesia, bukan sebaliknya,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/7).  Menurutnya, Indonesia perlu mengambil sikap agar tidak gagap dengan transformasi Kripto. Dengan demikian, Indonesia bisa memaksimalkan potensi positifnya dan mengelola dampak sampingannya.  Hal senada juga dikatakan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa diperlukan juga kerangka aturan yang komprehensif terhadap perubahan ini. "Melihat trend, nampaknya crypto akan makin dirasakan kehadirannya. Karena itu negara harus responsif, akomodatif sekaligus antisipatif,” ungkapnya.  Airlangga menilai perdagangan Kripto yang sudah mencapai Rp 370 triliun dengan pelanggan yang mencapai 6,4 juta adalah sebuah kondisi riil yang harus dikelola dengan baik. Kedepan, perdagangan Kripto akan lebih mapan dengan potensi produk yang makin beragam.  "Yang terpenting adalah bagaimana agar pengembangan itu makin mendukung kepentingan nasional,” tuturnya.

Pemerintah Mulai Soroti Potensi Aset Kripto