<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/28930969-fafa-4489-b3a1-2300542e4895-1-1223523904.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kamis (26/2). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kamis (26/2). (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis antara kedua negara, termasuk rencana invstasi PEA di Indonesia. Teddy menjelaskan, poin utama yang dibicarakan adalah penguatan kerja sama di sektor ekonomi. Selain itu, Persatuan Emirat Arab (PEA) juga menyampaikan keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. &ldquo;Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang,&rdquo; kata Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat (27/2). Setelah pertemuan resmi, kedua pemimpin negara melanjutkan pembicaraan secara empat mata (t&ecirc;te-&agrave;-t&ecirc;te) selama lebih dari satu jam. Teddy menjelaskan, pertemuan ini memiliki makna khusus karena tahun 2026 bertepatan dengan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan PEA. &ldquo;Setengah abad kemitraan tersebut menjadi fondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerja sama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa,&rdquo; jelas Teddy. Diketahui, rangkaian pertemuan bilateral ini diawali dengan buka puasa bersama di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi. Presiden Prabowo duduk bersama Presiden MBZ dan enam pimpinan PEA lainnya. Momen tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyambutan kunjungan Presiden Prabowo di PEA. &nbsp;

Seskab Teddy ungkap isi pertemuan Prabowo dan MBZ soal investasi PEA di Indonesia. Kerja sama ekonomi kedua negara makin diperkuat.

Prabowo Bertemu MBZ di Abu Dhabi, Seskab Teddy: PEA Bakal Tambah Investasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kemenkeu-Febrio-Nathan-antara.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakin kinerja investasi di Indonesia ke depan tetap aman meski ada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. &rsquo;&rsquo;Kami sudah memperhitungkan Pemilu. Banyak orang mengatakan Pemilu menimbulkan ketidakpastian, ini ada benarnya, tapi mungkin tahun ini agak berbeda,&rdquo; kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu saat acara Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (31/5). Febrio menjelaskan tingkat konsumsi pada masa pemilu kemungkinan besar akan meningkat tinggi. Sebab, aktivitas pemilu melibatkan jutaan orang pada berbagai kegiatan dari pesta demokrasi. Oleh karena itu, meski banyak analisis yang menduga investor akan wait and see, namun ada harapan dari segi tingkat konsumsi. Di sisi lain, sambung Febrio, pasar Indonesia juga menunjukkan kinerja yang positif. Hal itu tercermin pada terjadinya penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal pada kuartal I-2023. Febrio meyakini kondisi tersebut mengindikasikan momentum investasi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Optimisme itu juga didukung oleh data Global IPO Watch QI 2023 yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat pada 10 negara dengan IPO teratas pada kuartal I-2023. Capaian itu ditopang oleh meningkatnya permintaan komoditas yang digunakan dalam baterai untuk kendaraan listrik. &rsquo;&rsquo;Belum pernah terjadi Indonesia ada di atas Hong Kong dan Jepang. Ini menjadi sinyal bahwa minat investasi tetap tinggi meski kita ada Pemilu sampai tahun depan,&rdquo; ujar Febrio. Kepala BKF menambahkan, Indonesia juga memiliki pengelolaan ekonomi Indonesia yang tangguh sehingga mampu membuat Indonesia lebih menonjol dibandingkan dengan negara lain. Pengelolaan ekonomi Indonesia yang baik juga terlihat pada nilai tukar rupiah yang justru terapresiasi ketika mata uang negara lain mengalami depresiasi. &rsquo;&rsquo;Jadi, kombinasi kinerja ekonomi dan tata kelola investasi yang kredibel itu membuat investor banyak masuk,&rdquo; jelas Febrio. (*) &nbsp;

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yakin kinerja investasi di Indonesia ke depan tetap aman meski ada pelaksanaan pemilu

Kemenkeu Yakin Investasi di Indonesia Aman meski Tahun Depan Ada Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220805102411.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar bahwa Ford ingin berinvestasi di Tanah Air. Hal ini setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah melakukan penjajakan dan diskusi dengan Ford, pabrikan otomotif dari Amerika Serikat (AS).  Bahlil mengaku kalau pihaknya telah bertemu dengan Vice President Ford Gerald Ford. Kendati demikian, Bahlil tak menjelaskan lebih lanjut kapan dan dimana pertemuan tersebut berlangsung.  Update terbaru mengenai rencana investasi tersebut, Country Manager RMA Indonesia Pinaki Mukherjee, tak menampik wacana tersebut. Hanya saja, dia bilang kalau sampai saat ini dirinya belum mengetahui detail rencana tersebut seperti apa.  "Kami (RMA, Red) merupakan distributor yang ditunjuk secara langsung oleh prinsipal Ford untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sebab mereka melihat bahwa terdapat potensi di sini," ujar Pinaki di peresmian diler Ford AK pertama di Jakarta belum lama ini.  Namun, soal pertemuan prinsipal dengan pemerintah RI beberapa waktu lalu, Pinaki tak banyak mengetahui. "Namun soal pertemuan prinsipal dengan pemerintah RI beberapa waktu lalu, belum kami ketahui, walau begitu, menurut kami ini adalah suatu hal yang positif," imbuh Pinaki.  Hal serupa juga disampaikan oleh Sales and Marketing General Manager (GM) RMA Indonesia Yanto Mardianto. Menurutnya perbincangan terkait masih dalam level antara prinsipal dengan pemerintah dan bersifat end-to-end.  "Saya belum tahu karena ini masih ada di level antara Ford dan pemerintah RI. Memang ada perbincangan tapi detailnya masih belum tahu," ucap dia.  Kendati begitu, untuk pasar dalam negeri, pihak RMA memastikan kalau dalam masa mendatang bisnis Ford di pasar domestik akan diperluas baik pada sisi manufaktur, diler, sampai produk. Hal ini dibuktikan dengan menggandeng Ford AK untuk membuka diler baru di Jakarta.  Sederhananya, Ford comeback. Setelah ditinggal Ford Motor Indonesia (FMI) 2015 lalu, Ford secara penjualan otomatis berhenti. Selain layanan purna jual yang dimandatkan ke RMA, perilisan mobil baru sejak saat itu praktis berhenti.

Soal Wacana Investasi di Indonesia, Begini Penjelasan Ford

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belasan-investor-amerika-tertarik-investasi-di-indonesia_m_191117.jpeg" alt="Acara dialog dengan para calon investor Amerika Serikat tersebut digelar Konsultan Jendral Republik Indoneia (KJRI) di New York." width="100%">
<figcaption>Acara dialog dengan para calon investor Amerika Serikat tersebut digelar Konsultan Jendral Republik Indoneia (KJRI) di New York.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 15 investor asal Amerika Serikat menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Stern Resources Group dan belasan perusahaan tertarik untuk menanamkan modalnya. Mereka sebelumnya bertemu dengan Kementrian Perhubungan, Kementrian Pariwisata, dan Luar Negeri. Acara dialog dengan para calon investor Amerika Serikat tersebut digelar Konsultan Jendral Republik Indoneia (KJRI) di New York, Selasa (22/02) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Ketua delegasi 15 investor Amerika, Hartadinata Harianto mengaku optimis para investor tersebut menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, salah satu perusahaan rekanannya sudah investasi di Lombok. Pihaknya juga akan selalu ekspansi. "Banyak yang sudah pernah investasi di Indonesia, banyak juga yang baru tapi sambutan dari Jogjakarta, Solo, dan lainnya. Kami sangat optimis,&rdquo; kata Hartadinata dalam keterangan tertulis. Adapun ekspansi bisnis yang akan dikembangkan oleh para investor tersebut mencakup berbagai sektor. Salah satu sektor yang menjadi target utama Stern Resources dan induk perusahaannya di bidang kesehatan. &ldquo;Kami akan investasi banyak di bidang teknologi heatlh care, karena di Indonesia kan supllynya sangat rendah. Kami merasa sangat menguntungkan,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, luas darat dan laut Indonesia menjadi faktor alasan para belasan investor ini ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka melihat banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan di Indonesia. &ldquo;Saya sebagai orang Indonesia merasa diwajibkan untuk memajukan negara ini dengan menjakan investor masuk ke sini,&rdquo; kata dia. Namun, ketika ditanya besaran anggaran para investor, dia enggan membocorkannya. Sebab, kata dia, hal tersebut akan mengikuti seberapa banyak kebutuhannya.

Belasan Investor Amerika Tertarik Investasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/masih-banyak-birokrasi-menko-luhut-menteri-jangan-kaya-raja_m_179557.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Bintang Panjaitan mengaku kesal masih banyaknya birokrasi yang menghambat investasi di Indonesia. Apalagi, hambatan tersebut disebabkan anggota kabinet kerja sendiri. "Rapat (di Istana) tadi mengenai peningkatan investasi dan Presiden berkali-kali berbicara agar jangan terlalu banyak birokrasi," katanya di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (5/1). Luhut mengungkapkan, pejabat atau menteri tidak perlu terlalu banyak birokrasi. Para pejabat dan menteri-menteri tidak perlu mempersulit di dalam pengurusan perizinan investasi. "Menteri jangan seperti raja, yang apa saja harus didatangi. Ini kita seperti jemput bola," tegasnya. Menurutnya, para menteri seharusnya sesekali mendatangi investor. Luhut menambahkan jangan menganggap jabatan menteri sebagai raja, sehingga tak niat untuk membantu pengusaha dalam investasi. "Sekali-sekali itu datangi (investor), tanya masalahnya apa, apa yang harus diselesaikan," tutupnya.

Masih Banyak Birokrasi, Menko Luhut: Menteri Jangan Kaya Raja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/jurus-kemenkop-cegah-investasi-bodong-berkedok-koperasi_m_179498.jpeg" alt="Investasi" width="100%">
<figcaption>Investasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan investasi dalam bentuk koperasi bodong yang meresahkan masyarakat. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat investasi bodong mencapai Rp 105,8 triliun dalam 10 tahun terakhir. Sekretaris Menteri Koperasi (Sesmenkop) Agus Muharram mengatakan, untuk mencegah mewabahnya investasi bodong dalam bentuk koperasi, pihaknya melakukan penandatangan kerja sama dengan OJK dalam pengawasan investasi. "Memang ada oknum yang dia berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Kemudian ada yang bukan anggota koperasi tapi dia numpang di koperasi itu untuk menjalankan modusnya. Maka kita melakukan MoU dengan OJK dalam rangka pengawasan investasi di sektor koperasi," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (5/1). Di samping itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur terhadap koperasi yang menawarkan bunga simpanan uang sebesar 5 persen per bulan. Sebab, bunga simpanan operasi tidak pernah mencapai 5 persen. "Kalau ada koperasi bunga perbulan di atas 5 persen itu patut diwaspadai. Lalu menyimpan uang ke nonanggota itu patut dihindari," tegasnya. Selain itu, pihaknya juga telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pengawasan terhadap praktik-praktik yang dilakukan calon anggota. "Kita kerja sama dengan PPATK, kita akan awasi betul praktik-praktik calon anggota," tandas Agus.

Jurus Kemenkop Cegah Investasi Bodong Berkedok Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/jokowi-saya-titip-dpr-bikin-uu-tak-usah-banyak-cukup-3-uu-per-tahun_m_171254.jpeg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang harus dikejar. Hal itu tentu membutuhkan kemudahan peraturan atau regulasi, sehingga kepercayaan dunia internasional dalam berinvestasi lebih meningkat. Jokowi menjelaskan saat ini Indonesia memiliki 42.000 regulasi aturan yang menjerat negara sendiri. Sehingga, aturan-aturan itu justru membelenggu Indonesia untuk mencapai perubahan dan kemajuan ekonomi. Untuk itu, Jokowi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat regulasi untuk lebih fokus pada pembuatan Undang-Undang yang efektif. Hal ini untuk memudahkan langkah eksekutif dalam mengambil keputusan. "Saya sudah titip pada DPR enggak usah banyak-banyaklah bikin UU nambahin ruwet. Bikin 1-3 UU enggak usah setahun sampai 40 UU sudah cukup tapi berkualitas," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Selasa malam (28/11). Menurutnya, aturan atau regulasi yang banyak bisa mempersulit langkah eksekutif mengambil kebijakan. Dengan begitu, pemerintah mampu bekerja cepat untuk menyesuaikan perubahan dunia. "Kalau mempersulit kami bagaimana ambil keputusan cepat. Perubahan dunia sudah sangat cepat sekali, cepat sekali," jelasnya. Jokowi juga mengungkapkan secara blak-blakan atas proses pembuatan Undang-Undang di masa lalu. Menurutnya, dulu, proses pembuatan Undang-Undang terlalu banyak titipan dan ditunggangi sponsor. Untuk itu, saat ini, Undang-Undang yang dibuat harus berkualitas dan efektif. "Yg dulu-dulu, UU kita nih banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal-hal seperti itu harus dihilangkan," tegas Jokowi.

Jokowi: Saya Titip DPR Bikin UU Tak Usah Banyak, Cukup 3 UU per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/jokowi-tiga-tahun-terakhir-ekonomi-ri-alami-kemajuan_m_1511881017_171251.jpeg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo memaparkan hasil pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim Indonesia banyak mengalami kemajuan ekonomi dalam tiga tahun terakhir. "Karena dalam tiga tahun terakhir ini banyak sekali lompatan-lompatan kemajuan ekonomi yang dicapai bersama," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Selasa malam (28/11). Jokowi juga membanggakan hasil survei atau rating yang dilakukan lembaga internasional atas kemudahan berinvestasi di Indonesia. Dia menyebutkan survei itu dilakukan oleh Fitch Rating, Moodys, S&amp;P, kemudian UNCTAD. Hasil survei itu menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif. "Sebagai disampaikan dunia internasional, Indonesia adalah negara tujuan layak investasi. Ini momentum yang harus kita pakai dalam mengambil kebijakan-kebijakan ke depan," tukasnya. Jokowi menegaskan predikat itu kali pertama diperoleh Indonesia sejak era reformasi oleh tiga lembaga rating. Indonesia juga memperoleh peringkat kemudahan berusaha dari Bank Dunia. "Edisi tahun 2017 meningkat loncat ke posisi 72. Dalam 2 tahun terakhir melompat 34 posisi," tegas Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengakui masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dilalui. "PR-nya masih banyak sekali. Reformasi enggak mudah," katanya. Jokowi menyebutkan momentum lainnya seperti investasi, konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan. Hal ini, lanjutnya, membuktikan pemerintah sangat teat membuat kebijakan di sektor ekonomi. "Angka-angka seperti ini harus kita pakai membuat kebijakan sehingga policy yang kita putuskan betul-betul tepat," jelas Jokowi.

Jokowi: Tiga Tahun Terakhir Ekonomi RI Alami Kemajuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/soal-kemudahan-investasi-peringkat-indonesia-naik-19-level_m_165886.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringkat kemudahan berinvestasi atau ease of doing business (EODB) Indonesia membaik. Bulan ini, Indonesia berada di posisi 72, naik 19 peringkat dari posisi bulan lalu. Kenaikan ini mengindikasikan semakin mudahnya mengurus perizinan investasi di Indonesia. Sayangnya, meski mencatat kenaikan, peringkat tersebut masih jauh di bawah yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/01/165879/kahiyang-nikah-presiden-jokowi-berdayakan-tukang-becak" target="_blank">Jokowi</a>), yakni peringkat 40. "Indonesia mempercepat laju reformasi dalam beberapa tahun terakhir dan upaya ini memberikan hasil. Kami memuji tekad pemerintah memperbaiki iklim usaha di Indonesia," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves di Jakarta, Rabu (1/11). Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kenaikan peringkat tersebut, diantaranya biaya memulai usaha yang lebih terjangkau, biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah, dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel. Selain itu, akses perkreditan juga semakin meningkat dengan hadirnya biro kredit baru. Perdagangan lintas negara pun semakin baik dengan adanya penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, serta pendapatan bukan pajak. Imbasnya waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses dan mengirimkan dokumen saat impor turun, dari 133 jam menjadi 119 jam. Di sisi lain, Indonesia sendiri mengalami peningkatan akselerasi dalam memulai usaha di Jakarta. Pada 2004 silam, waktu memulai usaha membutuhkan waktu 181 hari. Namun, 13 tahun berselang waktu yang lama itu mampu dipangkas menjadi 22 hari. Hanya saja, perbaikan itu tidak diikuti oleh perbaikan dalam prosedur untuk mendaftarkan bisnis. Masih ada 11 prosedur yang harus dilakukan investor untuk bisa memulai usahanya, sementara negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi hanya lima prosedur saja.

Soal Kemudahan Investasi, Peringkat Indonesia Naik 19 Level

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#investasi di indonesia

Berita Terkini