<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1-1-273851517.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Di tengah berjalannya reformasi kepolisian muncul polemik soal kedudukan Polri. Sebagian menilai Polri bisa ditempatkan di bawah kementerian, beberapa berpandangan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah presiden. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berpandangan bahwa kedudukan Polri di bawah presiden secara langsung sudah tepat.</p> <p>Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan hal itu kepada awak media pada Kamis (22/1). Dia menyampaikan bahwa jika banyak pihak khawatir terhadap intervensi politik mempengaruhi cara kerja kepolisian, memindahkan kedudukan Polri di bawah kementerian justru akan semakin membuka ruang intervensi politik. Sebab, dia menyatakan bahwa kementerian lebih rentan intervensi politik.</p> <p>&rdquo;Kedudukan kepolisian di bawah presiden itu paling baik. Apalagi, salah satu background diskursus soal ini adalah intervensi politik dan sebagainya. Kita tidak membayangkan kalau dia (Polri) dinaungi oleh kementerian yang lebih rentan soal (intervensi) politik. Itu yang pertama, sehingga di bawah presiden adalah kedudukan yang paling baik,&rdquo; terang Anam.</p> <p>Kedua, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu menyampaikan bahwa jika kedudukan Polri dibandingkan dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan), Anam menyatakan bahwa kelembagaan TNI dan Polri memang berbeda. Termasuk fungsi dan prinsip dasar kerja-kerja kedua institusi tersebut.</p> <p>&rdquo;Misalnya tata kelola pertahanan negara itu memang otoritas politik, di Undang-Undang TNI juga begitu. Makanya pengerahan, blueprint pertahanan itu menjadi otoritas politik yang wajahnya adalah wajah Kementerian Pertahanan. Jadi, kelembagaan polisi sama TNI, ya saya kira tidak bisa diperbandingkan karena karakternya berbeda, prinsip dasarnya berbeda,&rdquo; ungkap Anam.</p> <p>Bahkan, lanjut dia, di dunia internasional pun tata aturan sipil dan militer berbeda. Yang tidak kalah penting, lanjut Anam, konteks polisi yang profesional kini dirindukan oleh masyarakat. Menurut dia, hal itu tidak akan terpenuhi begitu saja dengan memindahkan kedudukan Polri. Hal paling penting justru pengawasan tata kelola Polri yang harus terus diperkuat.</p> <p>&rdquo;Itu yang jauh lebih penting daripada diskursus misalnya soal ini kedudukannya dimana begitu. Kalau kedudukan itu soal intervensi politik, ya jangan ditaruh di yang paling gampang diintervensi. Kalau di bawah kementerian, potensi diintervensinya lebih besar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Karena itu, Anam menekankan kembali, untuk memastikan Polri semakin baik dan profesional, kemudian menjadi polisi yang humanis, maka tata kelola kepolisian harus diperbaiki menjadi lebih akuntabel dan transparan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah memperkuat pengawasan. Menurut dia, penguatan pengawasan justru menjadi hal paling penting.</p> <p>&nbsp;</p>

Kompolnas sebut Polri yang berada di bawah presiden lebih terlindungi dari intervensi politik. Kementerian dinilai lebih rentan.

Kementerian Lebih Rentan Intervensi Politik, Kompolnas: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/Twitter-univ_indo-Foto-UI-1471576027.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Indonesia. (twitter UI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Indonesia. (twitter UI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Zayyid Sulthan Rahman menekankan tidak boleh ada nepotisme maupun manipulasi dalam pemilihan dekan periode 2025-2029. Sebagai universitas unggulan di Indonesia, UI memiliki integritas tinggi yang harus dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Zayyid karena belakangan mulai berhembus isu tidak sedap dalam proses pemilihan dekan. Oleh karena itu, segala bentuk dugaan infiltrasi politik, nepotisme, dan praktik transaksional harus dicegah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Zayyid, bila intervensi tersebut datang dari eksternal kampus. Kelompok mahasiswa akan berusaha maksimal agar pemilihan dekan&nbsp; berjalan dengan transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menuntut semua calon dekan berani memaparkan gagasan, visi, dan misi secara transparan. Jangan sampai mahasiswa membeli kucing dalam karung. Kami akan skeptis terhadap calon yang minim gagasan dan sarat kepentingan,&rdquo; kata Zayyid kepada wartawan, Jumat (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016771501/harga-emas-antam-31-oktober-2025-naik-rp-42000-jadi-rp-2305000-per-gram">Harga Emas Antam 31 Oktober 2025: Naik Rp 42.000 jadi Rp 2.305.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, infiltrasi politik dalam pemilihan dekan bisa berlanjut hingga keterpilihan. Dia merasa mahasiswa akan menjadi yang pertama terdampak bila hal ini terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dampaknya bisa langsung terasa. Mulai dari penetapan UKT yang tidak transparan, pembatasan kegiatan mahasiswa, sampai tekanan akademis terhadap mereka yang kritis,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BEM UI juga memperingatkan agar pola patron-klien antara dekanat dan rektorat tidak kembali menciptakan utang budi politik yang justru menyeret kampus ke dalam lingkaran kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan tetap bersuara dan mengawal seluruh proses agar pemilihan dekan tidak berubah menjadi ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan,&rdquo; jelas Zayyid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dia mendorong pemilihan dekan di UI harus dijauhkan dari intervensi politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dugaan intervensi politik dalam pemilihan dekan, di kampus manapun, termasuk UI, merupakan persoalan serius. Pemilihan dekan harus objektif, transparan, dan bebas dari tekanan politik,&rdquo; tegas politisi PKB itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendorong Kemendikbudristek dan pihak UI melakukan pengawasan ketat agar tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang bisa menggerus integritas akademik.</div>

Zayyid Sulthan Rahman menekankan tidak boleh ada nepotisme maupun manipulasi dalam pemilihan dekan periode 2025-2029.

BEM Minta Pemilihan Dekan UI Transparan, Harus Dijauhkan dari Nepotisme dan Intervensi Politik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/WhatsApp-Image-2025-06-02-at-210025-1-2056032607.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pemilihan Dekan Universitas Indonesia (UI) harus bebas dari intervensi dan politik praktis. Menurutnya, universitas harus tetap berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu dalam keterangan tertulis Rabu (22/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pemilihan Dekan seluruh fakultas di UI periode 2025-2029 diketahui telah melalui tahap verifikasi administrasi. Selanjutnya, para calon akan menempuh sesi asupan publik serta pemaparan visi dan misi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016732575/satu-tahun-memimpin-survei-86-persen-warga-jatim-puas-dengan-program-mbg-prabowo-gibran">Satu Tahun Memimpin, Survei: 86 Persen Warga Jatim Puas dengan Program MBG Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik bisa memberikan masukan kepada para calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun publik yang dimaksud yakni dari kalangan internal meliputi sivitas dan warga Universitas Indonesia. Lalu dari eksternal berbagai kalangan dan latar belakang. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik. Sehingga, pemilihan menghasilkan dekan dengan kualitas terbaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, seruan serupa juga dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia tak ingin pemilihan Dekan UI diintervensi oleh kepentingan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,&rdquo; kata Trubus.</div>

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pemilihan Dekan Universitas Indonesia (UI) harus bebas dari intervensi.

Jaga Integritas, DPR Ingatkan Pemilihan Calon Dekan Universitas Indonesia Harus Bebas Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Presiden-Joko-Widodo-mengenakan-baju-adat-Tanimbar-Maluku-3-349694739.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal itu dinilai berpotensi merusak demokrasi jika digunakan untuk intervensi politik pencapresan.</p> <p>Meski begitu, parpol-parpol memiliki pandangan beragam terhadap pernyataan presiden tersebut. PKS, misalnya, tidak mempersoalkan data intelijen yang masuk ke Jokowi. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, presiden mempunyai hak untuk memiliki data rahasia itu. &rdquo;Kami tidak ada beban,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Pada bagian lain, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari pernyataan Jokowi. Hal yang positif, presiden bisa mengetahui kondisi Indonesia, mendapat gambaran terkait potensi kerawanan, dan bisa menyusun strategi menghadapi berbagai persoalan. &rdquo;Presiden memang harus memiliki data intelijen,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Presiden, lanjut Ujang, juga berhak memiliki data intelijen soal arah parpol dalam menghadapi pemilu. Namun, seharusnya data itu disimpan saja oleh presiden dan tidak perlu disampaikan kepada pihak lain.</p> <p>Sebab, akan sangat berbahaya jika data intelijen tersebut digunakan untuk cawe-cawe atau intervensi politik pilpres. Kalau presiden memanfaatkan data itu untuk intervensi arah parpol, hal tersebut akan merusak tatanan politik dan demokrasi. &rdquo;Itu sisi negatifnya,&rdquo; ungkap dia. Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut menambahkan, parpol memiliki kemandirian dan independensi dalam menentukan arah politik pemilu.</p> <p>Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai surveillance terhadap parpol merupakan bentuk skandal dan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Menurut koalisi, tindakan tersebut merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi. &rdquo;Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden dan perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan,&rdquo; tandas anggota koalisi M. Isnur kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>Isnur mengakui, data intelijen memang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada presiden. Namun, informasi tersebut seharusnya terkait dengan musuh negara dan masalah keamanan nasional. &rdquo;Bukan terkait dengan politik atau partai politik,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Fungsi intelijen itu, lanjut Isnur, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mengacu ketentuan tersebut, presiden tidak pantas dan tidak boleh memantau, menyadap, serta mengawasi mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden. <strong>(lum/syn/tyo/c9/oni)</strong></p>

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan.

Pidato Jokowi soal Data Intelijen Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69145_88344_Jaksa-agung-M-Prasetyo.jpg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com -</strong> Cepatnya pelimpahan kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Kejaksaan ke pengadilan menimbulkan kecurigaan adanya unsur politis.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung M Prasetyo hari ini, Selasa (6/12).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Kecurigaan politis yang dimaksud yakni, sebagai strategi politik agar dengan masuknya ke pengadilan dan proses disegerakan, tidak semakin mempengaruhi elektabilitas Ahok sebagai calon gubernur yang semakin menurun.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dia juga mempertanyakan kemampuan Korps Adhyaksa &nbsp;menuntaskan kasus penistaan agama tanpa adanya intervensi politik.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Apakah bisa melakukan tugas tanpa intervensi dan kekuatan politik ? Sebab, jaksa agung saat ini adalah kader partai. Dimana partai jaksa agung menjadi pendukung utama pencalonan Ahok sebagai cagub,&quot; ujar Muslim.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Diketahui, M Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem yang merupakan salah satu parpol pengusung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kalau pimpinan sudah tugaskan partai, kita tidak berdaya apa-apa,&quot; lanjut politikus PAN itu.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Karenanya, Muslim meminta kesungguhan Kejaksaan Agung menangani perkara Ahok itu. Tentunya, murni dalam penegakkan hukum.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Sejauh ini belum ada pernyataan tegas dari Kejaksaan Agung bahwa aparat jaksa akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas,&quot; sebutnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Namun demikian, Muslim yakin Kejaksaan Agung tidak akan berupaya melakukan hal-hal yang keluar dari koridor hukum. Namun, dia meminta agar Jaksa Agung menjamin proses tersebut.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Karena itu apakah ada jaminan saudara (Prasetyo) bahwa kejaksaan akan bekerja secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan politik dari parpol tertentu?,&quot; sambungnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Jaminan itu sangat penting untuk disampaikan agar umat bisa tenang. &quot;Karena mendapat kepastian dari kepala Kejaksaan Agung sendiri bahwa para jaksa yang bertugas bebas melaksanakan tugas tanpa ditakuti, diintervensi atau diiming-imingi oleh atasan dengan kekuatan politik tertentu,&quot; pungkasnya. <strong>(dna/JPG)</strong></p>

Kasus Ahok Disorot, DPR Minta Jaksa Agung Beri Jaminan Tak Intervensi