<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/AMRAN-23-2224171215.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Kamis (22/1/2026)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Kamis (22/1/2026)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Pergerakan harga komoditas pangan pokok strategis kerap menjadi faktor pengungkit inflasi, terutama dalam momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Tantangan rutin setiap tahun tersebut sebenarnya telah cukup ditangani pemerintah dan akan terus dijaga tingkat kestabilannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pemerintah sudah berkomitmen dengan asosiasi pelaku usaha pangan hingga aparat penegak hukum untuk sama-sama menjaga harga pangan pokok strategis. Langkah ini dijalankan dalam menyambut Ramadan sampai Idulfitri nanti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik. Siap Bapak Presiden. (Itu) sebelum berangkat ke luar negeri. Hari ini, kita rapat koordinasi yang dihadiri pihak terkait, semuanya yang terkait. Kesimpulannya, kita menjaga Harga Eceran Tertinggi pangan, sekarang sampai Ramadhan sampai selesai," terang Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Kamis (22/1/2026).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau. (Jadi) tidak boleh menjual di atas HET," tegas Amran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017094929/mentan-amran-sebut-beras-ilegal-ancaman-bagi-petani-dan-motivasi-produksi">Mentan Amran Sebut Beras Ilegal Ancaman Bagi Petani dan Motivasi Produksi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pengawasan ketat terhadap harga di lini rantai pasok, pemerintah tetap akan melaksanakan program-program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen. Hal ini untuk menjaga inflasi yang kerap mengalami pergerakan di awal Ramadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi umum secara bulanan di awal Ramadan tahun 2025 merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir di angka 1,65 persen. Ino karena inflasi umum secara bulanan selama ini selalu konsisten berada di bawah 1 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, khusus inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau kerap disebut sebagai inflasi pangan, belum pernah melampaui limit kewajaran tingkat inflasi di momen Ramadan dan Idulfitri. Dalam 5 tahun terakhir, inflasi pangan secara bulanan (month to month) selama Ramadan dan Idulfitri senantiasa berada kurang dari 3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya inflasi pangan di Ramadan dan Idulfitri tahun 2022 yang sempat agak berfluktuasi. Kala itu Ramadan dimulai pada awal April 2022. Inflasi pangan berada di 2,30 persen dan pada Mei 2022 kembali ada inflasi di 0,94 persen. Sementara di tahun 2023, inflasi pangan selama Ramadan dan Idulfitri kompak berada di level 0,29 persen, tepatnya pada Maret dan April 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tahun 2024, polanya mulai berubah. Ramadan yang dimulai pada tengah Maret 2024 menorehkan inflasi pangan di 2,16 persen. Namun pada bulan berikutnya terjadi deflasi 0,31 persen pada April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tahun 2025, Ramadan yang dimulai pada awal Maret 2025 mencatatkan inflasi pangan di level 1,96 persen. Bulan berikutnya yakni pada April 2025 justru terjadi deflasi di level yang tipis 0,04 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, untuk kondisi menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2026 saat ini, inflasi pangan yang terakhir tercatat di level 2,74 persen pada Desember 2025. Untuk itu, pemerintah akan mengimplementasi dua jurus yakni menggencarkan berbagai program intervensi pangan dan memperketat pengawasan harga guna menekan tingkat inflasi ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017063709/menko-pangan-apresiasi-terobosan-mentan-amran-turunkan-harga-pupuk-bersubsidi-20-persen">Menko Pangan Apresiasi Terobosan Mentan Amran Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan ke depannya pemerintah akan menjaga harga agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen atau Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Ini karena mengingat kuatnya stok pangan pokok strategis secara nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"HET juga kita jaga. Kenapa? Alhamdulillah stok kita, pangan strategis, beras, stok kita, hari ini 3,3 juta ton. Ini tertinggi stok akhir tahun sepanjang sejarah. Minyak goreng juga tersedia. Jadi ini juga tidak ada alasan untuk naik," kata Amran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian daging ayam justru dibawa HAP tadi. Itu di Rp 22 ribu-23 ribu per kilogram, padahal HAP 25 ribu. Ini harus naik. Insya Allah di Ramadhan naik. Kemudian telur aman, bawang merah aman. Stok sampai Idulfitri lebih dari cukup. Sekarang stok kita banyak," sebut Amran optimis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meminta semua pihak agar dapat terlibat dan sejalan dengan pemerintah. Harga harus dijaga sesuai yang telah ditentukan. Ini agar produsen tersenyum, pedagang bahagia, dan konsumennya juga ikut menikmati, terutama selama bulan suci Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah bersama asosiasi pelaku usaha pangan hingga aparat penegak hukum untuk sama-sama menjaga harga pangan pokok strategis.

Jaga Inflasi Pangan Stabil Jelang Ramadan, Pemerintah Perkuat Penindakan dan Gencarkan Intervensi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/PENYALURAN-SPHP-DI-BABELAN_IMAM-HUSEIN-6-2743621004.jpg" alt="Sejumlah warga yang tidak mendapatkan kupon tetap antre untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga yang tidak mendapatkan kupon tetap antre untuk mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kenaikan harga beras diprediksi masih bakal berlanjut. Apalagi, sebentar lagi memasuki momen bulan puasa. Harga beras yang cenderung tinggi setidaknya bertahan sampai masa panen dimulai pada akhir Maret.</p> <p>Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, kenaikan harga beras yang cukup signifikan tidak terlepas dari faktor pemilu.</p> <p>Meski pesta demokrasi sudah selesai, imbas penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras yang jor-joran, tengkulak menaikkan harga.</p> <p>&rdquo;Penyaluran bansos beras meningkat tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga para calon legislatif yang kemudian dibagikan ke masyarakat. Itu akan memengaruhi harga,&rdquo; kata Media kepada Jawa Pos kemarin (2/3). Di level pedagang yang menjual ke konsumen, lanjut dia, juga tidak serta-merta menurunkan harga beras.</p> <p>Faktor berikutnya, masa panen beras yang mundur. Terutama di daerah lumbung padi nasional seperti di Jogjakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kelangkaan stok itu membuat harga beras juga naik ketika kebutuhan juga tinggi.</p> <p>Apalagi, fenomena tersebut bertepatan dengan menjelang Ramadan. &rdquo;Jadi, memang ada banyak faktor yang berkaitan. Momentum ini dimanfaatkan oleh distributor besar yang menahan beras sehingga menimbulkan kenaikan harga,&rdquo; ungkap Media.</p> <p>Sebagai mitigasi jangka pendek, mau tidak mau harus ada upaya stabilisasi harga. Memonitor dan mengatur harga beras di sejumlah wilayah kota maupun pedesaan yang kemungkinan besar memicu panic buying. Mengontrol titik-titik wilayah yang harga berasnya sudah tidak masuk akal. Datanya juga dikumpulkan secara harian. Dilengkapi dengan intervensi di lapangan berupa intervensi pasar maupun pendistribusian ke daerah lain lebih cepat.</p> <p>Selain itu, jelas Media, penting juga bekerja sama dengan distributor. Memang ada kemungkinan penimbunan dilakukan oleh distributor kecil dan menengah. Hanya, upaya hukum sulit dilakukan kepada pemain kecil dan menengah tersebut. Harus ada upaya persuasif, terutama di level pemerintah daerah, agar tidak terjadi penimbunan.</p> <p>Untuk distributor besar, tutur Media, diperlukan penegakan hukum jika kedapatan menimbun beras. &rdquo;Sebetulnya pemerintah sudah punya datanya dan itu sudah terjadi penimbunan. Sehingga (terjadi) kelangkaan beras gila-gilaan saat ini,&rdquo; ujar lulusan doktoral University of Manchester tersebut.</p> <p>Belajar dari pengalaman tahun lalu, lanjut Media, salah satu cara yang cukup ampuh menekan inflasi adalah dengan dana perlindungan sosial dan bansos menjelang Ramadan. Cuma, tahun ini berbeda. Bansos sudah disebar luar biasa besar menjelang pemilu. Khususnya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Dengan demikian, inflasi tampaknya kurang signifikan dengan bansos. Sejalan dengan penurunan frekuensi penyaluran.</p> <p class="class-paragraph">Di sisi lain, penyaluran bansos dalam jangka panjang juga tidak baik. &rdquo;Seperti mengobati sesuatu bukan dengan obat yang seharusnya. Jadi, tidak bisa dikontrol lewat bansos,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Menurut Media, bulan Ramadan harga beras tampaknya masih akan terus naik. Sebab, beras merupakan komoditas utama dan berkaitan dengan komoditas lain. Jadi, akhirnya merembet ke harga cabai, bawang, dan minyak goreng. Artinya, kontribusinya ke sektor lain cukup tinggi.</p> <p>Sebelum masa panen sekitar akhir Maret atau April, mungkin harga masih akan naik. Namun, itu bergantung juga pada langkah pemerintah. Untuk diketahui, kontribusi kenaikan harga beras terhadap inflasi bisa lebih dari 0,2 persen. &rdquo;Kita bisa lihat dari rilis inflasi BPS cukup mengkhawatirkan. Terutama kondisi masyarakat rentan,&rdquo; tandasnya. <strong>(han/idr/c9/fal)</strong></p>

Kenaikan harga beras diprediksi masih bakal berlanjut. Apalagi, sebentar lagi memasuki momen bulan puasa. Harga beras yang cenderung tinggi.

Harga Beras Bertahan Tinggi, Pemerintah Harus Atur Distribusi dan Intervensi Pasar

intervensi pasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#intervensi pasar

Berita Terkini

Jaga Inflasi Pangan Stabil Jelang Ramadan, Pemerintah Perkuat Penindakan dan Gencarkan Intervensi Pasar

Harga Beras Bertahan Tinggi, Pemerintah Harus Atur Distribusi dan Intervensi Pasar

Download Aplikasi JawaPos.com