<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/JKT-1-KPK-PIMPINAN-SEMENTARA-PRESKON-FED-2JPG-1227815613.jpg" alt="Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil ketua KPK Alexander Marwata dan Ali Gufron memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil ketua KPK Alexander Marwata dan Ali Gufron memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi masyarakat sipil mendukung pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap praktik upaya intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus yang ditangani KPK. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan, intervensi Jokowi menghalangi penegakan hukum merupakan pelanggaran yang serius. Menurut Praswad, pengakuan Agus menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan intervensi presiden terhadap kasus-kasus yang ditangani KPK. Hal tersebut perlu dilakukan agar catatan intervensi semacam itu bisa terungkap secara terang benderang. &rdquo;Kami mendukung agar Agus Rahardjo membongkarnya secara tuntas dan komprehensif,&rdquo; ujarnya. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menambahkan, intervensi Jokowi terhadap kasus e-KTP bisa dianggap sebagai praktik penghalang-halangan penegakan hukum (obstruction of justice). Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. &rdquo;KPK perlu segera melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi e-KTP,&rdquo; kata Isnur. Dia menegaskan bahwa tindakan obstruction of justice merupakan tindakan yang menabrak atau kontradiktif dengan UUD. &rdquo;Terlebih jika hal tersebut dilakukan secara langsung oleh presiden sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan,&rdquo; imbuhnya. Pengakuan Agus, kata dia, sekaligus menguatkan adanya upaya sistematis pelemahan dan penghancuran KPK. Mulai kriminalisasi terhadap pimpinan KPK pada 2015, penyerangan Novel Baswedan pada 2017, hingga pengangkatan Firli cs sebagai pimpinan KPK pada 2019. Pada 2019, pelemahan tersebut berlanjut dengan disetujuinya revisi UU KPK oleh Jokowi. Persetujuan itu ditunjukkan dengan keluarnya surat presiden dan mengirimkan menterinya untuk membahas RUU tersebut di DPR. &rdquo;Pembahasan revisi itu pun sangat kilat, tertutup, bahkan tidak melibatkan KPK sebagai pelaksana UU tersebut,&rdquo; terangnya. (syn/tyo/c6/fal)

Koalisi masyarakat sipil mendukung pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap praktik upaya intervensi Presiden Jokowi.

Berangkat dari Pernyataan Agus Rahardjo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Dugaan Intervensi terhadap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi-fraksi di DPR sejatinya belum bulat mendukung revisi UU KPK. Dari sepuluh fraksi di DPR, tujuh fraksi menyokong penuh revisi UU KPK, yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, PPP, dan Hanura. Sedangkan tiga fraksi lain, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat, tidak menerima secara utuh. Ada sejumlah poin yang menjadi keberatan tiga fraksi tersebut.  ”Memang ada dinamika dalam rapat kerja tadi malam (Senin malam sampai pukul 22.30, Red). Yang tidak sepakat sudah memberikan catatan-catatan,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.  Fraksi Gerindra misalnya. Fraksi partai besutan Prabowo Subianto itu berkeberatan dengan klausul penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas. Ketentuan itu tertera dalam pasal 12B. Pasal yang terdiri atas empat ayat tersebut adalah norma tambahan hasil revisi UU KPK. Dalam ayat (1) disebutkan, penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas. Dalam ayat (3) disebutkan, dewan pengawas bisa memberikan izin tertulis paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.  Anggota Fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa mengungkapkan, keberadaan pasal 12B adalah kunci pelemahan KPK. Sebab, pengajuan izin kepada dewan pengawas akan mengganggu independensi lembaga antirasuah tersebut. ”Itulah mengapa kami menolak klausul ini. Jelas-jelas pelemahan KPK. Saya yakin pemberantasan korupsi akan lumpuh kalau begini caranya,” tegas dia.  Meski menolak, ungkap Desmond, fraksinya mengaku hanya pasrah. Jika ngotot meminta voting pun, pihaknya pasti kalah. Sebab, tujuh fraksi yang dikomandani PDIP setuju dengan revisi itu.  Desmond berharap ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan judicial review (JR) atas pasal-pasal dalam UU tersebut. ”Kalau ada judicial review, kami dukung,” tegas wakil ketua Komisi III DPR itu.  PKS juga memberikan catatan atas dewan pengawas. Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, pembentukan organ tersebut akan mendorong KPK menjadi tidak kredibel dan tidak independen. Padahal, revisi UU itu bertujuan memberikan penguatan kepada KPK. ”Tapi, ini justru melemahkan,” cetusnya.  Apalagi, ujar Ledia, pemilihan dewan pengawas menjadi kewenangan mutlak presiden. Poin tersebut dianggap tidak sesuai dengan draf awal pembentukan UU KPK. Keberatan lainnya terkait dengan penyadapan yang harus meminta izin dewan pengawas. Dengan klausul itu, KPK rentan diintervensi. ”Padahal, penyadapan adalah senjata KPK dalam mencari bukti dalam mengungkap kasus-kasus korupsi,” katanya.  Seharusnya, tambah Ledia, pimpinan KPK cukup memberi tahu dewan pengawas bahwa penyidik telah melakukan penyadapan atas kasus yang sedang ditangani. Dengan begitu, tugas dewan pengawas selanjutnya ialah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas proses penyadapan yang dilakukan penyidik. Tujuannya, proses penyadapan tidak menyimpang dan melanggar hak asasi manusia (HAM). ”Dengan begitu, kami Fraksi PKS menolak ketentuan mengenai kelembagaan dewan pengawas ini,” tegasnya.  Fraksi Partai Demokrat mempersoalkan mekanisme pembentukan dewan pengawas. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menyampaikan, pihaknya berkeberatan jika dewan pengawas hanya dibentuk presiden. Seharusnya melibatkan pemerintah, legislatif, dan unsur masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin independensi dan profesionalitas dewan pengawas. ”Saya kira ini catatan untuk penguatan KPK,” katanya.

Dewan Pengawas Rentan Intervensi Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dilaporkan-karena-langgar-kode-etik-ini-komentar-fadli-zon_m_157215.jpeg" alt="Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga melanggar kode etik sebagai anggota dewan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan laporan MAKI ia nilai salah alamat. Sebab dalam hal ini dia tidak merasa bersalah, karena dalam hal ini Fadli hanya meneruskan surat saja dari masyarakat biasa yang dalam hal ini adalah Setya Novanto. "Saya kira itu salah alamat ya," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9). Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, siap dipanggil oleh MKD. Namun dalam hal ini Fadli mengaku apa yang dilakukannya tidak bersalah dan melanggar kode etik. "Ya kalau diperiksa silahkan saja. Tapi saya tidak ada di kasus itu," katanya. Menurut Fadli dia hanya meneruskan surat dari asporasi masyarakat yang kemudian ia tanda tangani. Bahkan dia juga mengaku tidak mengintervensi hukum dalam kasus e-KTP tersebut. "Kalau surat itu diterima atau tidak diterima itu urusan instansi yang dituju (KPK)," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Koordinator MAKI, Bayamin Saiman mengatakan dirinya melaporkan Fadli Zon karena diduga telah melanggar kode etik. Sebab Fadli diduga meminta KPK menghentikan sementara pemeriksaan tersangka e-KTP Setya Novanto di lembaga antirasuah. Menurut Boyamin, menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto dianggap sebagai bentuk intervensi hukum. Sehingga ia menduga surat itu bisa mempengaruhi proses hukum yang ada di KPK. Sekadar informasi, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hani Tahapsari, menyampaikan surat kepada KPK, Selasa (22/9). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

Dilaporkan Karena Langgar Kode Etik, Ini Komentar Fadli Zon

intervensi kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#intervensi kpk

Berita Terkini

Berangkat dari Pernyataan Agus Rahardjo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Dugaan Intervensi terhadap KPK

Dewan Pengawas Rentan Intervensi Pimpinan KPK

Dilaporkan Karena Langgar Kode Etik, Ini Komentar Fadli Zon

Download Aplikasi JawaPos.com