<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/85gyNCvYtCfeOHCIPXpLeZ3tZOWEpZtfrEri75n6-1-2179682004.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan kepada awak media usai menyerahkan Keppres soal Abolisi dan Amnesti, Jumat (1/8). (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan kepada awak media usai menyerahkan Keppres soal Abolisi dan Amnesti, Jumat (1/8). (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kembali menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), adalah bagian upaya Presiden untuk membangun rekonsiliasi nasional. Bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Hal itu disampaikan Supratman dalam konferensi pers malam ini, Jumat (1/8) usai menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sejumlah lembaga penegak hukum. Supratman menjelaskan, Keppres terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada 1.178 orang, termasuk Hasto Kristiyanto dan Yulius Paunganan, baru saja diterima dan langsung diserahkan kepada lembaga terkait. &ldquo;Jadi kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan ya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178. Karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Yulius. Itu kasus ITE juga,&rdquo; ujar Supratman dalam keterangannya di Kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta.&nbsp; Yulius Paunganan diketahui terjerat kasus penghinaan kepada kepala negara melalui media elektronik. Supratman menjelaskan, inisiatif pemberian amnesti dan abolisi datang dari Presiden sendiri, namun tidak pernah didasarkan pada nama-nama tertentu. &ldquo;Ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI, " ungkap dia.&nbsp; <h2>Rekonsiliasi Nasional jadi Semangat Abolisi dan Amnesti</h2> Menurut dia, semangat utama dari kebijakan ini adalah rekonsiliasi nasional, apalagi Indonesia tengah menyongsong usia ke-80 tahun kemerdekaan dan target besar Indonesia Emas 2045. &ldquo;Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun Republik ini. Maka dibutuhkan kebesaran dan kebersamaan,&rdquo; lanjutnya. Daftar penerima amnesti terdiri dari berbagai kategori. Termasuk pengguna narkotika, penderita gangguan jiwa, pasien paliatif, disabilitas intelektual, dan lansia di atas 70 tahun. Dari total 1.178 orang yang mendapat amnesti, hanya satu yang terkait kasus korupsi, yakni Hasto Kristiyanto. &ldquo;Untuk yang sekarang sekali lagi adalah ini bentuk Presiden ingin ada rekonsiliasi nasional,&rdquo; jelas Supratman. Dia juga menegaskan bahwa Presiden tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi, meski memberikan abolisi dan amnesti kepada orang yang divonis bersalah karena melanggar UU Tipikor. &ldquo;Tentu Presiden dalam hal ini untuk kegiatan pemberantasan pidana korupsi sekali lagi tidak akan menurun. Presiden sudah berkali-kali, bukan hanya setelah beliau menjadi presiden. Kami mendampingi beliau sudah sekian lama dan itu tidak pernah berubah, " papar dia.&nbsp; Dia memastikan amnesti dan abolisi diberikan berdasarkan nama yang diminta Presiden. Terkait terdakwa lainnya yang terjerat kasus yang sama dengan Hasto dan Tom Lembong, tidak diberikan keistimewaan serupa.&nbsp; Keppres yang berlaku sejak 1 Agustus ini telah ditindaklanjuti oleh Menteri IMIPAS dan lembaga eksekutor terkait.

Menteri Hukum Supratman Agtas mengungkapkan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong jadi upaya rekonsiliasi nasional.

Tegaskan Pemberian Amnesti dan Abolisi Bukan Intervensi Hukum, Menkum Supratman: Presiden Berpikir Tentang Keutuhan NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/IMG_20240605_105608-1421813756.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). (Humas UGM/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). (Humas UGM/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Argo Ericho Afandhi yang ditabrak sesama mahasiswa UGM dengan mobil BMW, tengah menjadi sorotan.&nbsp;Sebab, diduga pelaku penabrakan yang juga merupakan mahasiswa UGM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Chistiano Pengareppenta Pengidahen Tarigan, disebut punya pengaruh penting. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengingatkan agar penanganan hukum kasus tersebut harus berdasarkan keadilan, bukan status sosial. Pasalnya, status sosial dari ayah Christiano dihubungkan dengan penangan kasus tersebut. "Penanganan kasus Argo mesti berpihak pada keadilan, bukan status sosial,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (29/5). Politikus PKB itu meragukan hasil analisa sementara aparat Kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Terduga pelaku, Christiano diduga kurang konsentrasi ketika mengemudikan mobilnya, sehingga menabrak Argo dan motornya yang saat itu sedang putar arah di depannya. Bahkan, banyak pihak merasa geram dengan kabar adanya pemberian uang dari pihak Christiano kepada keluarga Argo sejumlah Rp 1 miliar untuk pengobatan dan yang lainnya, namun uang itu disebut juga sebagai sogokan agar kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena itu, untuk menghentikan asumsi yang terus berkembang di publik, anggota komisi penegakan hukum DPR itu mendesak pihak Kepolisian untuk tidak pandang bulu dalam menangani kasus tersebut. Hal itu untuk menjawab keraguan publik. "Polisi harus menjawab semua pertanyaan publik yang dianggap janggal,&rdquo; tegasnya. Pria yang akrab disapa Mas Abduh itu juga meminta pihak kepolisian yang menangani kasus ini untuk menggandeng stake holder lainnya, seperti Kompolnas dan Ombudsman. Hal ini penting, untuk menjawab keraguan publik terhadap penanganan kasus meninggalnya Argo. &ldquo;Ini demi memastikan bahwa penanganan kasus Argo yang ditabrak Christiano tidak diintervensi, dan prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak ada perlakuan diskriminasi yang mengistimewakan pihak tertentu dalam penegakan hukum,&rdquo; pungkasnya.

Kasus meninggalnya Argo Ericho, mahasiswa UGM, menuai sorotan terkait keadilan dan intervensi hukum.

Kasus Tewasnya Mahasiswa UGM Argo Ericho Dinilai Penuh Kejanggalan, Komisi III DPR Imbau Tak Ada Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tokoh-golkar-menduga-fadli-zon-intervensi-hukum-soal-surat-ke-kpk_m_157436.jpeg" alt="Akbar Tandjung" width="100%">
<figcaption>Akbar Tandjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat yang ditandatangi Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait permemintaan penundaan proses hukum yang dijalani oleh Setya Novanto terus menuai pro kontra. Kali ini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Dia mengatakan, meski Fadli tidak mengatasnamakan lembaga DPR melainkan atas nama pribadi, tapi kesan yang ditimbulkan dia telah melakukan intervensi hukum. "Ini bisa diartikan bahwa ada keinginan untuk mencampuri dan ingin mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan," ujar Akbar saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini menambahkan, secara kelembagaan pimpinan dewan tidak bisa dipisahkan dari lembaga DPR. Sehingga wajar saja apabila masyarakat mempersespsikan surat yang ditujukan Fadli ke KPK berasal dari lembaga DPR. "Setiap langkah yang dilakukan dalam posisi sebagai anggota DPR tentu tidak bisa dipisahkan antara posisi anggota dan lembaga, sehingga melekat posisinya dan tidak bisa dipisahkan," katanya. Harusnya, sebagai anggota dewan Fadli Zon bisa menghormati penegakan hukum di Indonesia. Apalagi komitmen dari KPK untuk membersihkan para koruptor. Hal ini seharusnya perlu didukung bukan dintervensi seperti meminta penundaan pemeriksaan kepada Setya Novanto dalam kasus e-KTP. "Ini adalah cita-cita reformasi yang semangat untuk pemberantasaan korupsi. Jadi biarkanlah proses hukum berjalan dan KPK bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya," katanya. &lrm;Sebelumnya, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hani Tahapsari, menyampaikan surat kepada KPK, Selasa (22/9). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.&lrm;

Tokoh Golkar Menduga Fadli Zon Intervensi Hukum Soal Surat ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/hak-angket-kpk-sama-artinya-intervensi-atas-penegakan-hukum_m_126631.jpeg" alt="Pimpinan DPR saat paripurna Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPR saat paripurna Hak Angket KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja diketok palu oleh DPR menunjukkan hanya sebuah dagelan politik belaka. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)&lrm; Lucius Karus menegaskan, angket terhadap KPK itu mengandung banyak kejanggalan. Karena dalam rapat paripurna mengabaikan pendapat dari para anggota DPR sehingga terlihat dipaksakan dan ingin cepat disetujui. "Ini dagelan harusnya banyak pertimbangan dan tiba-tiba palu diketok untuk mempercepat keputusan," ujar Lucius dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/4). DPR, kata Lucius, juga tidak paham terhadap UU. Mereka terus terus memaksa KPK membuka hasil rekaman penyelidikan. Padahal berdasarkan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 17 UU KIP Bab V terbukanya informasi dikecualikan kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. "Padahal itu ranahnya KPK, maka Komisi III tidak bisa serta merta minta apa saja ke KPK," tegasnya. Kata Lucius, adanya angket tersebut sama saja DPR melakukan intervensi terhadap penegakan hukum&lrm; dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sekadar informasi, angket KPK itu diminta oleh Komisi III DPR lantaran ingin mengetahui rekama&lrm;n penyidikan mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani. Karena dalam persidangan e-KTP tiba-tiba Miryam mencabut berita acara pemeriksan (BAP), karena alasan mendapatkan tekanan dari penyidik. Oleh sebab itu DPR ingin melihat isi rekaman pemeriksaan terhadap Miryam. Dalam rapat paripurna Jumat (28/4) setidaknya ada tiga fraksi yang menolak angket tersebut. Diantaranya Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Demokrat. (cr2/JPG)

Hak Angket KPK Sama Artinya Intervensi Atas Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/surati-presiden-pimpinan-dpr-enggan-disebut-intervensi-hukum_m_123151.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan DPR enggan disebut melakukan intevensi hukum atas sikapnya yang menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).&nbsp; Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan surat yang dikirim itu hanyalah bentuk respon dari sikap Fraksi Partai Golkar yang keberatan Setya Novanto dicekal. "Tadi malam sifatnya rapat pengganti Bamus merespons surat dari Fraksi Partai Golkar yang pada intinya ada semacam keberatan. Dan ini juga disampaikan ke teman-teman pimpinan fraksi lain," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, semalam, Rabu (12/4). Kendati tidak ikut dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa malam, (11/4), Taufik menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak dalam hal mengintervensi proses hukum yang ada. Namun, sikap yang dituangkan menjadi keputusan Bamus itu hanya semacam dukungan moril kepada Fraksi Partai Golkar. "Jangan terkesan seolah DPR mengintervensi. Enggak. Tapi, DPR ada semacam kewajiban moril kepada fraksi yang sekiranya masih mendapat posisi yang kurang menguntungkan," jelasnya. Rapat Bamus yang digelar dadakan pun menyikapi situasi yang berkembang di publik. Yaitu, keluarnya pencekalan terhadap Novanto oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tadi malam sungguh pun mendadak justru sebuah forum yang sifatnya menyikapi," jelas Taufik. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir mengklaim tidak pernah mengeluarkan surat keberatan atas pencekalan Novanto. Pihaknya pun tidak menyampaikan surat di dalam rapat Bamus. "Mana ada surat keberatan, nggak ada. Rapat Bamus itu memang ada, tapi tidak membahas soal surat Golkar," ujarnya. Adapun rapat Bamus, katanya,membahas pencekalan terhadap Novanto selaku ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar. "Itu saja. Karena tidak ada reaksi dari pimpinan DPR sendiri. Begitu," sebut Kahar. Sikap pimpinan DPR seperti yang ditunjukkan Fahri Hamzah yang menegaskan akan bersurat ke presiden katanya tidak sesuai dengan keinginan Fraksi Partai Golkar. "Enggak, Fraksi golkar tidak menginginkan itu. Masalah cekal itu endak seperti itu," tegas dia. Fraksi Partai Golkar katanya memahami cekal adalah bagian dari proses hukum. Hanya saja, mereka menilai bahwa pihak yang dicekal harus jelas status hukumnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Pak Nov kan penyelidikan, saksi. Itu lah kira-kira. Itu diskusi tadi malam. Makanya kita konsultasi." jelas Kahar. Ya, Fraksi Partai Golkar hanya minta untuk berkonsultasi dengan presiden bukan mengirim nota keberatan untuk mencabut pencekalan terhadap Novanto. "Enggak ada. Hanya minta ke presiden untuk konsultasi. Ingin bertanya bagaimana, ini ada undang-undang tapi pelaksanaan tidak sesuai. Setahu saya. Agar tidak missleading, minta ketemu langsung," pungkad legislator asal Sumatera Selatan itu. (dna/JPG)

Surati Presiden, Pimpinan DPR Enggan Disebut Intervensi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kapolri-jangan-sampai-diintervensi-pihak-manapun_m_102833.jpeg" alt="Massa FPi melakukan longmarch menuju Mabes Polri mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jabar." width="100%">
<figcaption>Massa FPi melakukan longmarch menuju Mabes Polri mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak tunduk terhadap segala bentuk intervensi politik dari pihak manapun, dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Permintaan ini disampaikan Ramses menyusul adanya desakan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan. Menurut Ramses, Kapolri memiliki kewenangan dan otoritas yang bersifat independen dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan bawahannya. Otoritas ini tanpa ada tekanan bahkan intervensi politik pihak manapun termasuk lembaga DPR. "Kapolri punya otoritas yang sifatnya independen dalam mengangkat dan memberhentikan anak buahnya," ujar Ramses dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/1). Akademisi dari Universitas Mercu Buana (UMB) ini menambahkan, negara bisa rusak jika aparat kepolisian tunduk terhadap bentuk intervensi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, kata Ramses, Kapolri tidak boleh tunduk atau mengikuti desakan lembaga politik yang hanya akan menambah runyam persoalan.&nbsp; "Kapolri berdiri tanpa adanya tekanan atau intervensi politik pihak manapun," katanya. Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan karena menjadi pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14/2011, Pasal 16 huruf d dikatakan, setiap anggota Polri dilarang: menjadi pengurus&nbsp; dan/atau&nbsp; anggota lembaga swadaya&nbsp; masyarakat&nbsp; dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. (cr2/JPG)

Kapolri Jangan Sampai Diintervensi Pihak Manapun