<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/xlsmart-2946211261.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat upaya menghadirkan akses internet di wilayah yang masih mengalami blankspot. Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum tersentuh layanan jaringan bisa terhubung sepenuhnya pada 2026 sebagai bagian dari percepatan agenda Indonesia Digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerataan konektivitas menjadi dasar penting agar masyarakat desa bisa memperoleh akses pendidikan, layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang setara. &ldquo;Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,&rdquo; ujar Menteri Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12). Menurut Meutya, langkah ini merupakan lanjutan dari pembangunan infrastruktur berskala besar yang dilakukan Kementerian Komdigi pada 2023-2024, dengan tujuan menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif. Ia juga menyoroti bahwa infrastruktur yang telah dibangun harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih optimal. &ldquo;Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,&rdquo; tandasnya. Meutya turut menekankan pentingnya ruang digital yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas, pelaku usaha, hingga pemerintah untuk berkembang bersama. &ldquo;Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua,&rdquo; tuturnya. Untuk itu, Kemkomdigi menetapkan arah pembangunan Indonesia Digital melalui tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga, yang menggambarkan harapan terciptanya konektivitas merata, pertumbuhan ekonomi digital yang kuat, serta ruang digital yang aman. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital targetkan 2.500 desa terhubung internet pada 2026 untuk pemerataan akses dan pertumbuhan ekonomi.

Komdigi Kebut Konektivitas Nasional, 2.500 Desa Ditargetkan Tersambung Internet pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/images-44.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi sebuah hal yang tidak bisa dinafikan. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi menuntut pemerintah memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasif.  Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Leonardi pemerintahan Presiden Jokowi telah membuat kebijakan kongkret untuk mendukung akselerasi penggelaran jaringan telekomunikasi di Indonesia. Kebijakan itu juga dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 Presiden Joko Widodo. Di sana dinyatakan bahwa 95 persen desa di seluruh Indonesia dapat menikmati internet berkecepatan tinggi karena kebutuhan akan jaringan telekomunikasi sangat vital.  "Presiden menegaskan kembali arahannya agar transformasi digital dapat segera terwujud dengan segera melakukan percepatan perluasan akses, siapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis," ungkap Leonardi.  Menurut Leonardi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) harus siap untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasif sebagai salah satu infrastruktur vital bagi tersedianya jaringan telekomunikasi. Salah satu infrastruktur pasif yang sangat vital dibutuhkan untuk menata kabel udara adalah ducting atau gorong-gorong.  Pada UU Cipta Kerja dan turunannya juga sudah menerangkan mengenai perizinan berusaha di daerah. Hal itu tertuang dalam PP nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kemudian terdapat pulang Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan PP nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran beserta PM Kominfo no 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.  "Aturan mengenai retribusi, sewa lahan, sewa jaringan utilitas terpadu (SJUT) beserta pengawasannya sudah ada di UU Cipta Kerja dan turunannya. Tinggal kita kawal pelaksanaannya di lapangan. Sebab ada perbedaan antara pelaksanaan di masing-masing wilayah. Seperti di Jakarta berbeda dengan di Jogja," terang Leonardi.  Leonardi menerangkan, di Jakarta dalam penataan kabel telekomunikasi mengedepankan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Implikasinya pajak dan retribusi SJUT di Jakarta tinggi. Sedangkan di Jogja penataan SJUT mengedepankan smart city.  Hingga saat ini Pemkot Jogja tidak memungut biaya kepada operator telekomunikasi. Ke depannya mungkin Pemkot Jogja akan mengenakan sewa yang tidak memberatkan penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat.  "Oleh karena itu, dengan semangat UU Cipta Kerja kita selaraskan semua regulasi yang ada di daerah. Sehingga pajak dan retribusi memiliki ambang batas agar terjangkau serta tidak membebani masyarakat. Ini perlu peran Kemendagri dan Kominfo untuk melakukan harmonisasi serta sinkronisasi aturan pelaksananya," kata Leonardi.  Purnawirawan TNI AL itu berharap, dengan Kemendagri dan Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan untuk mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi ini, ke depannya Pemda memiliki peran aktif dan partisipatif dalam membuat tata ruang dan penggelaran SJUT sehingga pelaksanaannya konsisten.  Sinkroniasi itu diharapkan partisipasi dan peran nyata Pemda dalam mendukung penggelaran infrastruktur digital dapat segera terwujud.  "Sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta meningkatkan keandalan layanan digital di seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.

Pemerintah Harus Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pasif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Net1-Wonogiri-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desa Telogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah adalah sebuah desa terpencil. Meski jalan provinsi beraspal mulus melintasi desa tersebut, namun akses informasi begitu terbatas. Sinyal selular tidak menjangkau desa tersebut.  Desa seperti Telogoharjo itu sering disebut blankspot atau titik gelap sinyal selular karena kontur perbukitan di desa tersebut sulit dijamah sinyal.  Mulai pertengahan 2018, Net1 Indonesia, sebuah operator internet yang fokus melayani kawasan pedesaan membuka pelayanan ke Telogoharjo. Kini desa yang berdekatan dengan perbatasan Pacitan itu pun telah mendapat akses internet 4G.  Setelah akses internet terbuka, kini Desa Telogoharjo tidak lagi terisolasi. Akses infomasi dan komunikasi pun makin lancar. Perekonomian warga pun mulai menggeliat.  Utomo, seorang pedagang sayur keliling menjadi saksi kemajuan akses infomasi di desanya."Kini saya lebih mudah menjual kelapa hasil kebun, memesan barang juga jadi lebih mudah," ujar Utomo kepada wartawan, Selasa (23/4).  Figur Utomo adalah salah satu kisah sukses yang dipilih dalam Pertemuan Distributor Nasional Net1 Indonesia di Balai Desa Telogoharjo. Pemilihan desa sebagai tempat pertemuan distributor nasional tak lepas dengan misi Net1 menjadi perusahaan telekomunikasi yang fokus pada penyediaan layanan 4G bagi wilayah pedesaan 3T (terluar, terdepan, tertinggal), atau yang tidak dimasuki oleh operator telekomunikasi lain.  National Distributor Meeting 2019 di Desa Tlogoharjo dengan tema "Kita, Desa dan Indonesia" bertujuan membantu agar masyarakat bisa memperoleh layanan 4G sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka.  Menurut CEO Net1 Larry Ridwan bahwa dari 78.000 desa di Indonesia, ada 15.000 desa yang belum mendapatkan akses internet atau sinyalnya masih kurang bagus.  "Karena itu, tak heran banyak Pemerintah Daerah yang datang ke kami untuk minta dibangunkan infrastruktur 4G," ujar Larry.  Selain kepala pemerintahan daerah, banyak juga kepala sekolah yang mengajukan permohonan agar mereka bisa mengakses 4G dengan mudah. Adanya layanan 4G di sekolah bisa membantu siswa untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru.  Atas dasar itu, maka Net1 pun semakin gencar membangun infrastruktur internet di desa. Salah satu yang baru-baru ini dilakukan Net1 adalah membantu masyarakat Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Walaupun Pulau Jawa identik dengan infrastruktur telekomunikasi 4G, tetapi masih banyak desa yang tidak mendapatkan akses internet dengan baik.  Desa Tlogoharjo sendiri berada di wilayah yang konturnya berbukitan, sehingga masyarakat sulit mendapatkan akses 4G kecuali di wilayah perkotaan. Padahal, ada sekitar 2.400 warga yang tinggal di desa tersebut. Namun, Net1 yang membawa teknologi 4G LTE dengan frekuensi 450MHz berhasil mengikis hambatan di pedesaan.  Dari sisi masyarakat sendiri, memang telah muncul kebutuhan adanya layanan 4G. Secara perilaku berkomunikasi, rata-rata mereka telah memiliki ponsel pintar yang dapat mengakses 4G. Dengan begitu, masyarakat desa tidak bisa dipandang sebelah mata yang kerap dinilai masih berpendapatan rendah (low buying power), melainkan sudah punya daya beli tinggi untuk kebutuhan komunikasi.  Karena peluang ini, Net1 pun meluncurkan program Mitra Net1. Mitra Net1 adalah kemitraan perusahaan dengan masyarakat untuk menyediakan pulsa internet bagi penduduk desa. Dengan demikian, kini mereka menjadi lebih mudah untuk mendapatkan layanan prima 4G.  Warno, Kepala Desa Tlogoharjo menyambut baik kegiatan National Distributor Meeting Net1 Indonesia di daerahnya. Dia juga mengaku gembira dengan hadirnya akses internet 4G Net1 di desanya.  "Sebagai aparat desa, saya senang dengan hadirnya Net1 tugas aparatur untuk laporan vertikal dan penyuluhan horisontal menjadi lebih mudah," pungkas Warno.

Net1 Indonesia Buka Akses Internet ke Pedesaan Terpencil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2083_19023_internet-radar-semarang.jpg" alt="Belajar Otodidak, Ciptakan Internet Aman dari Pornogafi" width="100%">
<figcaption>Belajar Otodidak, Ciptakan Internet Aman dari Pornogafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muhammad Abdul Nasir, atau lebih akrab disapa Mamad mengklaim, bahwa saluran internet yang diciptakannya aman dari akses internet &quot;hitam&quot; seperti pornografi. Sebab diakuinya, dia juga memiliki alat yang mampu memblokir otomatis, jika para user berburu film maupun gambar porno. &quot;Meski anak di bawah umur yang pegang gadget, saya berani menggaransi aman dari hal berbau pornografi,&quot; katanya. Tak hanya itu, dia juga menerima request para orang tua, untuk mematikan otomatis saluran internet di rumah user masing-masing. &quot;Jadi semisal jamnya belajar, orang tua bisa minta internetnya diputus sementara di jam-jam tertentu,&quot; terangnya. Namun sudah mulai banyak orang tua meminta saluran internet tetap aktif 24 jam, karena anak-anak berburu literatur pelajaran dari internet. Pria yang tak pernah mengenyam pendidikan formal tentang IT itu mengaku bangga, karena hasil karyanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semakin merasa bangga, karena alat ciptanya mampu mendorong anak-anak lebih cerdas dan berani mengenal dunia luar. &quot;Karena dunia bisa kita intip melalui internet,&quot; katanya. Seperti yang dialaminya yang memperoleh ilmu karena gemar browsing internet. Bahkan keahliannya merancang internet massal di kampungnya, dia dapat dari forum diskusi di salah satu blog. &nbsp; &quot;Saya rajin mengamati diskusi di forum mikrotik: sejenis sistem operasi yang berbasis tentang sinyal internet,&quot; akunya. Meski rajin nimbrung di forum diskusi itu, dia jujur mengaku tak berani urung rembug karena sejatinya dia tergolong awam. &quot;Saya hanya nguping percakapan teman-teman di forum. Hasil dari nguping itu, kemudian saya praktikkan dengan semangat coba-coba,&quot; katanya. Benar saja, meski tanpa bimbingan dan ilmu yang didapatkan hanya dari nguping, ternyata juga mampu menciptakan karya bermanfaat bagi banyak orang. &quot;Bukan untuk komersil. Namun jika ada kampung tetangga yang juga berminat, saya akan bantu merakitkan alatnya,&quot; janjinya. Dia pun kembali mempelajari jaringan internet, yang bisa dimanfaatkan lebih banyak orang lagi. &quot;Sekarang saya sedang belajar tentang virtual privat server dan network. Tujuan agar jaringannya lebih luas lagi,&quot; katanya. (hdi/jpg)

Belajar Otodidak, Ciptakan Internet Aman dari Pornogafi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2014_18943_internet-radar-semarang.jpg" alt="Internetan Sepuasnya Selama Sepekan hanya Rp 10 Ribu" width="100%">
<figcaption>Internetan Sepuasnya Selama Sepekan hanya Rp 10 Ribu</figcaption>
</figure>Internet seperti dua mata pisau yang berbeda. Namun jika dimanfaatkan dengan benar, tak ada keburukan yang didapat dari jaringan internet. Seperti apa? Gadget, bukan barang asing lagi bagi mayoritas warga di Dusun Krajan, RW 13, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Mulai dari anak-anak sampai para ibu, tak lagi gagap memegang barang elektronik yang satu itu. Bahkan hanya sekadar mencari resep bumbu masak, ibu-ibu di sana cukup mengintipnya lewat internet. Jika dihitung, memang masih belum lama warga di sana demam internet. Bahkan sebelumnya, mayoritas warga gagap teknologi. Seketika berubah, setelah salah seorang pemuda di lingkungan tersebut, mampu menciptakan perangkat internet dengan biaya lumayan murah. Penemunya Muhammad Abdul Nasir, atau lebih akrab disapa Mamad. Pria kelahiran 12 November 1986, itu mampu merancang perangkat saluran internet murah, yang bisa diakses seluruh warga di lingkungannya. Bahkan hanya dengan uang Rp 10 ribu, setiap kepala keluarga (KK) bisa internetan sepuasnya selama seminggu. Menjadi pelanggan atau yang dia sebut user, diklaimnya sangat mudah bahkan tak ada syarat administrasi apa pun. Bagi warga yang tertarik berlangganan, cukup datang ke rumahnya dengan membayar biaya yang telah dia tentukan, kemudian warga bersangkutan diberi username dan password yang bisa digunakan selama seminggu. Biaya Rp 10 ribu per minggu, sebenarnya bisa ditekan lebih murah lagi, jika warga rela patungan membeli perangkat pencari sinyal. Harga alat pencari sinyal ditaksir tak lebih Rp 3 juta. Namun karena dia harus membiayai sendiri, tarif sejumlah itu dinilai sudah pantas untuk para tetangganya. &quot;Selain internetan, juga bisa buat BBM maupun medsos,&quot; katanya. Meski mampu melingkupi jaringan internet seluruh rumah warga di lingkungannya, namun siapa sangka alat yang digunakan sangat sederhana. Hanya terlihat alat semacam modem dan antena wifi, yang terpasang di atas genting rumahnya. Juga seperangkat komputer yang selalu menyala, di ruangan 2 x 3 meter, yang dulu salah satu kamar di rumah itu. (Rully Effendi/JPG) &nbsp;

Internetan Sepuasnya Selama Sepekan hanya Rp 10 Ribu

internet desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#internet desa

Berita Terkini

Komdigi Kebut Konektivitas Nasional, 2.500 Desa Ditargetkan Tersambung Internet pada 2026

Pemerintah Harus Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pasif

Net1 Indonesia Buka Akses Internet ke Pedesaan Terpencil

Belajar Otodidak, Ciptakan Internet Aman dari Pornogafi

Internetan Sepuasnya Selama Sepekan hanya Rp 10 Ribu

Download Aplikasi JawaPos.com