<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/shiping-986564774.jpg" alt="PT Pertamina International Shipping (PIS). (Dok Pertamina)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina International Shipping (PIS). (Dok Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Business Planning PT Pertamina International Shipping (PIS) Eka Suhendra ungkap target jangka panjang dan strategi PIS untuk meraih nol emisi pada 2050. Salah satunya adalah dengan mengakselerasi inisiatif dekarbonisasi agar mencapai target pengurangan karbon emisi hingga nihil pada tahun 2050 dan meningkatkan kontribusi bisnis hijau menjadi 34 persen pada 2034. Strategi tersebut dipaparkan Eka dalam Malam Penghargaan Lestari Summit 2024 (21/08), yang memberikan apresiasi bagi praktisi-praktisi industri terhadap kontribusi mereka dalam merealisasikan rencana nol emisi dan pembangunan berkelanjutan.&nbsp;Eka memaparkan bahwa target pengurangan karbon emisi dari PIS, sudah selaras dengan strategi jangka panjang dari organisasi International Maritime Organization (IMO). Dengan komitmen ini, PIS tidak hanya mendukung inisiatif global untuk melawan perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional terkait emisi.&nbsp;"Pertamina dan PIS memiliki komitmen dalam peningkatan sustainability dan green economy dalam operasionalnya sebagai bagian dari transformasi hijau bersama. Strategi kami untuk mencapai realisasi target jangka panjang tersebut adalah melalui pengurangan emisi sebesar 32 persen pada 2030 yang merupakan langkah awal untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050, sesuai target dari International Maritime Organization (IMO)," ujar Eka dalam keterangannya, Kamis (29/8). Dalam mendukung realisasi target jangka panjang tersebut, Eka menyatakan bahwa PIS telah melakukan sejumlah inovasi khusus untuk mengurangi produksi emisi karbon dalam seluruh lini bisnisnya. Salah satunya melalui pengembangan teknologi Energy Saving Devices dan pengembangan desain kapal yang ramah lingkungan. "Pertamina sendiri punya 10 fokus sustainabilitas operasi yang terbagi dalam tiga komponen utama yakni Environmental, Social, dan Governance. Untuk contohnya sendiri terkait perlindungan keanekaragaman hayati PIS telah melakukan investasi pemasangan ballast water treatment di armada kapal PIS untuk meminimalkan kerusakan ekosistem laut di sekitar kapal," ucap Eka. PIS juga turut memberlakukan inovasi-inovasi teknologi hijau untuk kapal baru dan konversi bahan bakar melalui teknologi dual fuel yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 30 persen.&nbsp;Selain mengurangi produksi karbon emisi, PIS juga menargetkan peningkatan signifikan terhadap kontribusi laba yang dihasilkan dari Green Cargo Business, seperti Liquified Natural Gas (LNG) dan Liquified Carbon Dioxide (LCO2). "PIS juga memiliki aspirasi sampai 2034 untuk meningkatkan revenue dari low carbon business seperti LPG, LNG, dan amonia. Kami berharap melalui berbagai inisiatif dan strategi yang telah kami implementasikan, PIS dapat meningkatkan kontribusi sektor bisnis hijau menjadi 34 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Saat ini angka tersebut berada di sekitar 15 persen dari total kontribusi bisnis PIS," papar Eka. Lebih lanjut, Eka memaparkan salah satu strategi PIS untuk meningkatkan kontribusi bisnis hijau adalah melalui pasar bahan bakar hijau. Volume perdagangan LPG dunia diproyeksi akan tumbuh 13 persen dalam 5 tahun ke depan. Adapun impor LPG dari empat negara besar di Asia, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India diproyeksikan bakal naik 35,4 persen di 2028. Di Indonesia sendiri, permintaan LPG untuk kebutuhan rumah tangga akan naik rata-rata 3,9 persen per tahun sampai 2030. Sementara untuk amonia, volume perdagangannya diproyeksikan naik rata-rata 22,5 persen per tahun hingga 2028. Untuk melayani pasar bahan bakar hijau yang terus berkembang, PIS mendatangkan 2 unit kapal tanker baru berupa Very Large Gas Carrier (VLGC) yang dikhususkan untuk mengangkut muatan LPG dan Amonia.&nbsp; Dengan hadirnya dua unit kapal tersebut, diharapkan PIS dapat meningkatkan kapasitas pengangkutan bahan bakar low carbon baik di dalam maupun luar negeri. "Strategi jangka panjang kami untuk memangkas produksi karbon emisi dan meningkatkan kontribusi bisnis hijau sudah sejalan dengan visi Nol Emisi Pemerintah Indonesia pada 2060. Meskipun kami menargetkan 10 tahun lebih cepat di tahun 2050. Kedepannya kami berharap PIS dapat menjadi pelopor dalam program dekarbonisasi khususnya di industri shipping ," tutup Eka.

"PIS juga memiliki aspirasi sampai 2034 untuk meningkatkan revenue dari low carbon business seperti LPG, LNG, dan amonia," kata Eka.

Kejar Net Zero Emission 2050, PIS Targetkan Kontribusi Bisnis Hijau jadi 34 Persen pada 2034

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/6E82F5A0-E2FA-422C-ABA5-F21470739CF6-541503094.jpeg" alt="Kemenhub memberikan intervensi atas keselamatan pelayaran di sidang IMO, London. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kemenhub memberikan intervensi atas keselamatan pelayaran di sidang IMO, London. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Delegasi Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan pentingnya intervensi keselamatan pelayaran pada sidang Internasional Maritime Organization (IMO) Council 132 yang digelar di London, Inggris. "Pada hari ke-4 sidang IMO (Internasional Maritime Organization) Council 132 yang digelar di Markas Besar IMO di London, Kamis (11/7), delegasi Indonesia menyampaikan beberapa intervensi terkait keselamatan pelayaran," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting dalam keterangan di Jakarta, Jumat (12/7). Ginting juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal IMO atas pembaruan terhadap review Global Integrated Shipping Information System (GISIS) dan proyek pengelolaan data. &ldquo;Dalam hal ini, Indonesia menekankan bahwa penyelarasan peningkatan GISIS dengan pengembangan Maritime Autonomus Surface Ships (MASS) Code yang sedang berlangsung harus dipertimbangkan,&rdquo; ungkap Ginting. Dia menjelaskan, terdapat dua area utama di mana keselarasan dapat dicapai. Pertama, mengenai modul-modul di bawah GISIS. Indonesia melihat pengembangan MASS Code yang sedang berlangsung sebagai langkah positif untuk pengoperasian kapal otonom. &ldquo;Oleh karena itu, kami yakin modul GISIS, khususnya Modul Maritime Casualties and Incident (korban dan insiden maritim), dapat diperkuat dengan menggabungkan data dari kapal MASS, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai insiden yang melibatkan kapal otonom,&rdquo; ujarnya. Kedua, penerapan Maritime Single Window (MSW) dan MASS. Ginting menyampaikan, Indonesia percaya bahwa MSW dalam GISIS dapat secara signifikan meningkatkan izin pelabuhan untuk kapal kargo yang menggunakan sistem MASS. Untuk integrasi yang optimal, mungkin diperlukan penyesuaian terhadap sertifikat dan dokumentasi untuk kapal semacam itu. &ldquo;Indonesia percaya bahwa menyelaraskan pengembangan GISIS dengan MASS Code dapat mengembangkan sistem masa depan yang mendukung pengoperasian kapal otonom yang aman dan efisien,&rdquo; tukas Ginting. Lebih lanjut, sebagai salah satu co-sponsor Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Development in the Co-operative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore, Indonesia bersama negara-negara pantai lainnya, yakni Singapura dan Malaysia menyampaikan terima kasih kepada seluruh donor dan kontributor yang terus mendukung upaya peningkatan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. &ldquo;Kontribusi memastikan bahwa Selat Malaka tetap terbuka, aman, dan berkelanjutan untuk pelayaran internasional,&rdquo; ujar Ginting menyampaikan dalam Sidang. Ginting mewakili pemerintah Indonesia, juga mengundang negara-negara pengguna, donor, dan pemangku kepentingan terkait untuk bergabung dan turut hadir pada pertemuan Cooperation Forum (CF) ke-15 dan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) ke-47, yang akan digelar di Bali pada 21-25 Oktober 2024. &ldquo;Pertemuan tersebut memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk membahas kemajuan dalam keselamatan navigasi pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam lingkungan kondusif dan bersahabat,&rdquo; kata Ginting.

Ginting juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal IMO atas pembaruan terhadap review GISIS dan proyek pengelolaan data.

Indonesia Intervensi Keselamatan Pelayaran di Sidang IMO London

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/IMO-2023-102089319.jpg" alt="Sidang Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Council ke-129 yang berlangsung di London, pada 17 hingga 21 Juli 2023." width="100%">
<figcaption>Sidang Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Council ke-129 yang berlangsung di London, pada 17 hingga 21 Juli 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina International Shipping (PIS) turut menghadiri sidang Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Council ke-129 yang berlangsung di London, pada 17 hingga 21 Juli 2023. Kedatangan PIS sebagai delegasi dari Indonesia diwakili oleh CEO PIS Yoki Firnandi. Adapun salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah pemilihan Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Antonio Dominguez Velasco dari Republik Panama, dengan masa jabatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2028. "Sebagai bagian dari delegasi Indonesia, PIS menyambut hangat terpilihnya Arsenio sebagai Sekjen IMO periode 2024 hingga 2028. Sekjen terpilih tentunya akan memikul tanggung jawab cukup besar untuk mengarahkan industri maritim ke depan, terutama dalam hal kebijakan inisiatif dekarbonisasi dan industri yang berkelanjutan," ujar CEO PIS Yoki Firnandi, dalam keterangannya Kamis (3/8). Dalam sidang IMO juga dibahas isu-isu terkini industri maritim dan tantangannya ke depan, dan juga terkait sinergi antar anggota IMO untuk mendukung pertumbuhan bisnis maritim secara global. Seperti diketahui, IMO adalah badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO bertugas memutakhirkan legislasi atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli dan praktisi maritim dari negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah. Partisipasi PIS sebagai bagian dari delegasi Indonesia di sidang IMO merupakan upaya penguatan kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik, serta memperjuangkan kepentingan nasional. Kehadiran PIS juga merupakan wujud dukungan nyata terkait pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO kategori C periode 2024-2025 dan pencalonan kembali BPK RI sebagai auditor eksternal IMO. Dewan IMO Kategori C berisikan sebanyak 20 negara yang dinilai memiliki kepentingan khusus di sektor transportasi atau navigasi maritim. Adapun para perwakilan delegasi Indonesia yang hadir antara lain Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Irlandia Desra Percaya, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Sekjen BPK RI Bahtiar Arif, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha, dan lainnya. Selain menghadiri sidang IMO, kunjungan PIS ke London juga disertai dengan lawatan bisnis ke beberapa perusahaan perkapalan, energi, dan trading komoditas untuk mempromosikan PIS sekaligus ekpansi perusahaan di pasar Eropa hingga Timur Tengah.&nbsp;"Tentunya dalam pertemuan tersebut dibahas potensi-potensi kerja sama dengan para calon mitra, sekaligus studi tentang bisnis yang telah mereka jalankan untuk bisa diterapkan oleh PIS ke depannya," tutup Yoki.

Selain menghadiri sidang IMO, kunjungan PIS ke London disertai dengan lawatan bisnis ke beberapa perusahaan perkapalan, energi, dan trading.

Arsenio Antonio Dominguez Terpilih jadi Sekjen IMO, PIS Harap Dekarbonisasi Sektor Maritim jadi Perhatian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menuhub-IMO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hadir pada sidang International Maritime Organization (IMO) ke-31 di London, (26/11). Ia menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di dalam menciptakan pelayaran yang aman serta berwawasan lingkungan.  Dalam pemaparannya, selama dua tahun terakhir menjabat sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia telah merancang Skema Pemisahan Lalu Lintas atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Skema ini telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada Juli lalu.  Tidak hanya itu, Budi juga menyampaikan dukungan Indonesia dalam implementasi rencana strategis IMO. Ini sebagai upaya Indonesia mewujudkan keseimbangan kebutuhan pembangunan ekonomi, perdagangan internasional, keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan pelayaran internasional.  "Ke depan, Indonesia juga akan fokus mengembangkan SDM untuk meningkatkan prestasi Indonesia yang lain," tutur Budi Karya dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (27/11).  Menurut Budi, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program.  Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerarapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerjasama Selatan-Selatan.

Hadir di Sidang IMO, Menhub Tegaskan Komitmen Pelayaran Aman