<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/Kepala-Dinas-PUPR-OKU-Nopriansyah-Dery-Ridwansah-1JPG-1124424164.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Ogan Komering Ulu yang terjerat operasi tangkap tangan, Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (kanan), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (tengah) dihadirkan saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Ming" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Ogan Komering Ulu yang terjerat operasi tangkap tangan, Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (kanan), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (tengah) dihadirkan saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Ming</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyoroti keresahan publik atas tersangka kasus korupsi yang memakai masker saat proses pemeriksaan dan penahanan. Menurut dia, aturan larangan penggunaan penutup wajah tidak perlu diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).&nbsp; Ia menegaskan, larangan penggunaan penutup wajah itu cukup dengan aturan internal KPK yang mengatur tata tertib tahanan, seperti penggunaan rompi dan borgol. &ldquo;Kalau soal masker ini, nggak perlu sampai diatur KUHAP. Cukup diatur dalam aturan internal KPK saja, misalnya SOP yang sudah ada untuk rompi dan borgol. Karena tahanan adalah kewenangan penyidik KPK, maka teknis seperti itu sebaiknya diatur oleh KPK sendiri,&rdquo; kata Yudi saat dikonfirmasi, Minggu (13/7). Yudi menjelaskan, larangan penggunaan masker bagi tersangka korupsi ini hanya berlaku jika tersangka tidak sedang sakit.&nbsp; &ldquo;Kalau memang sakit, harus ada surat keterangan dari dokter KPK, terutama jika penyakitnya menular seperti batuk atau flu. Jadi masker hanya dibolehkan dalam kondisi medis tertentu,&rdquo; ucapnya. Selain itu, Yudi menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada para tahanan mengenai larangan menutupi wajah dengan masker atau aksesoris lainnya, termasuk jaket. Hal ini untuk memastikan transparansi dan kemudahan identifikasi selama proses penahanan dan pemeriksaan. Pengawasan dari petugas pengawal tahanan juga harus diperketat. Ia menekankan, pengawal tahanan wajib diingatkan terus-menerus agar tidak ada yang menggunakan masker saat melintas di tempat publik. "Seperti saat menuju pengadilan atau saat ke gedung KPK dalam rangka pemeriksaan," tuturnya. Yudi menekankan, larangan memakai masker di tempat publik bagi tersangka korupsi bukan semata untuk mempermalukan, tetapi juga untuk transparansi publik.&nbsp; &ldquo;Wajah mereka harus terlihat jelas agar masyarakat tahu siapa yang sedang diperiksa atau ditahan. Ini juga bisa menambah rasa malu tersangka, meskipun hanya berlaku saat di tempat umum,&rdquo; jelasnya. Menurut Yudi, hal ini penting dilakukan dalam beberapa momen, seperti saat konferensi pers penahanan, saat tersangka dibawa dari tahanan menuju ruang pemeriksaan melewati lobi KPK, atau ketika akan menuju sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. &ldquo;Kalau KPK sudah tegas untuk penggunaan borgol dan rompi oranye, larangan masker yang hanya menutupi wajah tentu bukan hal sulit. Justru ini bagian dari transparansi dan penegakan hukum yang terbuka kepada publik,&rdquo; pungkasnya.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menegaskan larangan penggunaan masker bagi tersangka korupsi cukup diatur regulasi internal KPK.

Eks Penyidik KPK Sebut Larangan Tersangka Korupsi Pakai Masker Tak Perlu Diatur KUHAP, Cukup Regulasi Internal KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Danpuspom-TNI-Datangi-KPK-Fedrik-Tarigan-2JPG-1506514623.jpg" alt="Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK." width="100%">
<figcaption>Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyalahkan tim penindakan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Badan SAR Nasional (Basarnas) berbuntut. Melalui surat kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, para pegawai di kedeputian penindakan dan eksekusi menyampaikan kekecewaan terhadap pimpinan mereka. Kontroversi memang muncul dalam pernyataan Tanak setelah bertemu dengan tim Puspom TNI pada Jumat (28/7). Tanak menyatakan, telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap prajurit TNI aktif. Bahkan, Tanak sampai meminta maaf kepada panglima TNI. Nah, sejumlah pegawai di kedeputian penindakan dan eksekusi meminta pimpinan meralat pernyataan tersebut. Mereka juga menuntut pimpinan meminta maaf kepada publik dan pegawai KPK. Bahkan, pimpinan diminta mengundurkan diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik. Sumber di internal KPK menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Basarnas. Semua itu berawal dari pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka. Menurut sumber tersebut, pernyataan Alex yang disampaikan pada Rabu (26/7) malam itu membuat bingung para penyelidik dan penyidik. Sebab, dalam kesimpulan dan saran dari tim, disebutkan secara jelas bahwa penanganan perkara terhadap penyelenggara negara (PN) dan pejabat terkait di Basarnas selaku penerima suap dikoordinasikan secara koneksitas. Dalam tiga surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK, tidak ada satu pun yang menulis nama HA dan ABC sebagai tersangka. Sprindik untuk tiga pengusaha pemberi suap itu hanya mencantumkan bahwa Kabasarnas dan ABC sebagai pihak yang menerima hadiah atau janji dari Marilya, Mulsunadi Gunawan, dan Roni Aidil. &rdquo;Oknum TNI tidak di-state (statement, Red) sebagai tersangka, Jadi, tidak ada yang salah dari kami (pegawai penindakan KPK yang melakukan OTT),&rdquo; ungkap pegawai yang tidak ingin namanya disebut tersebut. &rdquo;Jadi, status (Kabasarnas dan ABC) belum tersangka sesuai dengan yang tercantum dalam tiga sprindik itu (tiga pemberi suap),&rdquo; lanjutnya. Terpisah, Alex memberikan klarifikasi terkait dengan penyebutan Kabasarnas HA dan ABC sebagai tersangka pada Rabu (26/7). Alex menyebut Pasal 1 butir 14 KUHAP mengenai pengertian tersangka. Yakni, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut dia, dalam OTT itu pihaknya sudah mengantongi setidaknya dua alat bukti. Yaitu, keterangan para pihak yang tertangkap dan uang tunai. Selain itu, pihaknya mendapatkan bukti elektronik berupa rekaman penyadapan dan percakapan. &rdquo;Artinya, dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Wakil-Ketua-Komisi-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-1-1382491886.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> Dalam ekspose yang dihadiri penyelidik, penyidik, penuntut umum, pimpinan, dan Puspom TNI juga tidak ada satu pun pihak yang menolak atau berkeberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka. Lima orang itu terdiri atas tiga pengusaha dan dua prajurit TNI aktif. &rdquo;Untuk oknum TNI, penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI,&rdquo; terangnya. Karena penanganannya akan dilakukan TNI, KPK tidak menerbitkan sprindik untuk HA dan ABC. &rdquo;Secara administratif, nanti TNI yang menerbitkan sprindik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menerima laporan terjadinya pidana dari KPK,&rdquo; jelasnya. Alex menegaskan, persoalan tersebut bukan salah penyelidik, penyidik, maupun jaksa KPK. &rdquo;Jika dianggap sebagai kekhilafan, itu kekhilafan pimpinan,&rdquo; tuturnya. Dia memastikan, para petugas KPK yang menangani kasus di Basarnas sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan punya pandangan lain perihal penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas. Mereka mendukung KPK untuk menuntaskan kasus tersebut melalui peradilan umum, yakni pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Bukan peradilan militer sebagaimana yang disampaikan Puspom TNI. &rdquo;Langkah KPK menyerahkan proses hukum dua prajurit TNI aktif kepada Puspom TNI dengan alasan yurisdiksi hukum adalah langkah yang keliru,&rdquo; kata Al Araf, anggota koalisi, kemarin. Masyarakat sipil berpandangan, KPK bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan militer aktif dengan menggunakan UU KPK. Dalam Pasal 42 UU KPK disebutkan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Untuk Kabasarnas yang berstatus penyelenggara negara, kata dia, penyidik bisa menggunakan Pasal 11 UU KPK. Pasal itu menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor. &rdquo;KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat legi generali (UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum),&rdquo; paparnya. &rdquo;Jadi, KPK tidak perlu minta maaf (kepada panglima TNI),&rdquo; tutur Al Araf. Menurut koalisi, permintaan maaf dan menyerahkan perkara dua prajurit aktif tersebut ke Puspom TNI berpotensi akan menghalangi pengungkapan kasus itu secara transparan dan akuntabel. &rdquo;Bahkan bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya (HA dan ABC),&rdquo; ungkapnya. (tyo/c14/fal)

Pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyalahkan tim penindakan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Badan SAR Nasional.

Kisruh di Internal KPK soal Tersangkakan Kabasarnas, Johanis Tanak Salahkan Tim, Alexander Tak Sebut Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berlakunya Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi DPR menyisakan kebingungan di internal pegawai lembaga antikorupsi tersebut. Itu terjadi lantaran banyak pasal yang saling bertentangan. Khususnya terkait dengan ketentuan yang mengatur penindakan.  ”Pimpinan sedang menyiapkan edaran untuk internal,” kata salah seorang pegawai KPK kepada Jawa Pos.  Salah satu yang dipersoalkan adalah pasal 69D yang berbunyi: sebelum dewan pengawas (dewas) terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah. Pasal itu bertentangan dengan pasal II yang mengatur bahwa UU KPK mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan (hari ini).  Pegawai KPK yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, ketentuan yang menyebutkan bahwa kewenangan KPK sebelum adanya dewas dilaksanakan berdasar UU yang lama itu bisa saja ditabrak. Dengan kalimat lain, KPK bisa tetap menjalankan rutinitas penindakan seperti biasa. ”Tapi, risikonya terlalu besar,” ungkap pegawai tersebut.  Ketentuan soal dewas diatur di Bab VA UU KPK yang baru. Dalam aturan itu, dewas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Ketentuan tersebut yang berpotensi menjadi polemik ketika KPK tetap melakukan penindakan sebelum adanya dewas.  Sumber Jawa Pos di internal KPK lainnya menyatakan, sejauh ini pihaknya tengah melakukan identifikasi dan analisis untuk meminimalkan potensi ”kekacauan” setelah UU baru diberlakukan. Pasal yang dianalisis di antaranya terkait dengan kewenangan pimpinan yang bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Dan tidak adanya kewenangan mencegah orang ke luar negeri saat penyelidikan.  Secara umum, kata dia, ada perubahan besar yang tengah dipelajari, dianalisis, dan diantisipasi tim transisi terkait dengan berlakunya UU KPK baru, yaitu berlakunya UU per 17 Oktober 2019. Kemudian masuknya dewas yang diperkirakan akan dibarengkan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru 21 Desember mendatang.  Selain itu, tim transisi menyiapkan peralihan kepegawaian. Diperkirakan, peralihan status pegawai tersebut harus sudah selesai 17 Oktober 2021 sebagaimana ketentuan UU KPK baru yang mengatur masa peralihan dua tahun. ”Kami tetap akan melihat reaksi presiden setelah undang-undang itu berlaku,” imbuh dia.  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, pihaknya tetap akan menjalankan UU yang baru dengan segala keterbatasannya. Namun, pihaknya masih bertanya-tanya soal kapan lembaganya harus menjalankan UU baru itu sebelum dewas terbentuk. ”Aturan peralihan dari undang-undang yang baru itu tidak jelas,” ungkapnya.  Menurut Laode, kerancuan tersebut merupakan dampak dari proses pembuatan UU yang tertutup. Dia menganalogikan UU KPK yang baru itu sama dengan membikin baju tanpa mengukur orang yang akan memakai baju tersebut. ”Saya pikir analogi itu pas sekali,” sindirnya sembari menambahkan bahwa pihaknya pun tetap berharap presiden akan mengeluarkan perppu untuk mengatasi kebingungan itu.  Di tempat terpisah, anggota DPR Masinton Pasaribu menjelaskan, kesalahan tulis dalam UU KPK sudah dikoreksi. Hasil perbaikan terhadap UU baru tersebut sudah dikirim kembali ke Sekretariat Negara (Setneg). ”Jadi, pada 17 Oktober otomatis sudah berlaku menjadi UU,” ujar dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.  Soal usia pimpinan KPK, kata Laode, yang benar adalah minimal 50 tahun. Bagaimana pimpinan KPK terpilih yang usianya belum sampai 50 tahun? Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, pemilihan pimpinan KPK yang baru masih merujuk pada UU 30/2002 tentang KPK. ”Masih menggunakan UU lama,” ucapnya.  Jadi, lanjut Laode, pimpinan KPK yang usianya tidak sampai 50 tahun masih tetap sah dilantik. Soal penyadapan, terang Masinton, sebelum dewas terbentuk, izin penyadapan melalui komisioner KPK. Hal itu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 69D.

KPK Bingung soal Penindakan atau Tunggu Dewan Pengawas

Internal KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Internal KPK

Berita Terkini

Eks Penyidik KPK Sebut Larangan Tersangka Korupsi Pakai Masker Tak Perlu Diatur KUHAP, Cukup Regulasi Internal KPK

Kisruh di Internal KPK soal Tersangkakan Kabasarnas, Johanis Tanak Salahkan Tim, Alexander Tak Sebut Nama

KPK Bingung soal Penindakan atau Tunggu Dewan Pengawas

Download Aplikasi JawaPos.com