<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/cargo-1148270293.jpg" alt="Ilustrasi ledakan. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ledakan. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ledakan di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), pagi hari tadi, Jumat (12/9) menyebabkan 7 korban luka-luka. Sebanyak 4 orang korban kini sudah diperbolehkan pulang. Mereka akan melanjutkan penanganan medis lewat mekanisme rawat jalan. Sementara 3 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolres Tangsel AKBP Victor D. H. Inkiriwang menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat ledakan yang terjadi sekitar pukul 05.15 WIB itu. Namun, selain menyebabkan 7 korban luka-luka, total ada 8 rumah yang rusak akibat ledakan tersebut. &rdquo;Jadi, sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa, kemudian total ada kurang lebih 7 korban luka. Di mana dari 7 korban tersebut ada 3 korban yang sementara dirawat intensif di rumah sakit. Kemudian untuk 4 korban lainnya sudah dirawat, sudah diperiksakan kesehatan, dan saat ini sudah diizinkan untuk rawat jalan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Victor belum bisa menjelaskan secara terperinci luka yang dialami oleh 3 korban yang masih menjalani perawatan. Dia hanya menyampaikan bahwa ketiga korban itu ditangani secara intensif oleh tim dokter di rumah sakit. Menurut dia, informasi lebih terperinci akan disampaikan bila petugas sudah mendapat keterangan lebih detail dari petugas medis. Ledakan yang terjadi di Pondok Cabe ini viral di media sosial. Sejumlah akun mengunggah detik-detik ketika para korban ledakan dievakuasi dari TKP ke rumah sakit. Tampak warga yang menjadi korban terkulai lemas akibat ledakan tersebut. Selain itu, rumah-rumah hancur akibat ledakan juga terlihat. Mulai dinding sampai atap roboh dan jebol. Untuk memastikan TKP benar-benar aman dan tidak muncul insiden susulan, aparat kepolisian dengan PLN setempat telah melakukan pemadaman listrik. Polisi juga mengimbau agar masyarakat yang tinggal tidak jauh dari TKP tidak beraktivitas di sekitar lokasi ledakan. Tujuannya untuk memastikan warga benar-benar aman dari potensi bahaya. &rdquo;Jadi, rumah-rumah di sekitaran TKP tersebut sudah kami amankan. Kemudian kami juga sudah sarankan ke masyarakat yang berada di sekitar parameter lokasi untuk tidak beraktivitas dulu di rumah,&rdquo; jelasnya.

Ledakan di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, menyebabkan 7 korban luka-luka dan sedikitnya 8 rumah rusak.

Sebagian Korban Ledakan di Pondok Cabe Tangsel Sudah Boleh Pulang, 3 Lainnya Masih Dirawat Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dr-piprim-idai-ist.jpg" alt="Ketua Umum IDAI dr. Piprim Basarah Yanuarso. Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IDAI dr. Piprim Basarah Yanuarso. Foto: Istimewa</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan insentif sebesar Rp 30 juta per bulan bagi dokter spesialis, termasuk dokter spesialis anak, yang bertugas di daerah tertinggal. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga medis yang melayani masyarakat di wilayah dengan akses kesehatan terbatas. Namun, IDAI juga menyampaikan tiga catatan penting agar kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, DR. Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan dokter yang bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurutnya, tunjangan tersebut akan menjadi motivasi kuat bagi para dokter untuk tetap mengabdi di wilayah yang selama ini kekurangan tenaga kesehatan. "Namun, agar tujuan mulia ini dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperjelas dan disempurnakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8). Berikut adalah beberapa catatan terkait pemberian insentif kepada dokter spesialis di daerah tertinggal. 1. Status Penugasan Harus Jelas: Sementara atau Permanen? IDAI menyoroti perlunya kejelasan status dokter spesialis penerima tunjangan. Apakah insentif ini hanya berlaku untuk mereka yang ditugaskan secara sementara melalui program seperti Nusantara Sehat atau PGDS, atau juga mencakup mereka yang menetap secara permanen? Jika hanya untuk penugasan jangka pendek, pemerintah diminta menyiapkan insentif tambahan bagi mereka yang bersedia tinggal dan mengabdi dalam jangka panjang. Hal ini dinilai penting agar pelayanan kesehatan di daerah tertinggal bisa berlangsung secara berkesinambungan. 2. Tunjangan Harus Diberikan Penuh dan Tanpa Potongan IDAI juga menekankan pentingnya jaminan bahwa insentif Rp30 juta diberikan secara utuh tanpa potongan apa pun. Untuk itu, perlu ada dasar hukum yang kuat agar implementasinya tidak mengalami kendala di lapangan. Para dokter spesialis yang bekerja di daerah terpencil sudah menghadapi tantangan berat, sehingga hak mereka harus benar-benar dilindungi agar semangat pengabdian tetap terjaga. 3. Tempat Tinggal Layak dan Infrastruktur Kesehatan Wajib Dipenuhi Tunjangan finansial saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal yang layak dengan akses listrik, air bersih, dan internet. Selain itu, infrastruktur fasilitas kesehatan juga harus dibenahi. Rumah sakit dan puskesmas perlu dilengkapi dengan alat medis, obat-obatan, dan alat diagnostik agar dokter dapat memberikan layanan kesehatan secara optimal. IDAI menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan ini dan siap berkolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. "Evaluasi berkala juga perlu dilakukan agar kebijakan bisa terus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Harapannya, kebijakan ini dapat mendorong semakin banyak dokter spesialis yang bersedia mengabdi di daerah tertinggal, sehingga kesenjangan layanan kesehatan anak di berbagai wilayah Indonesia bisa terus dikurangi," pungkas dr. Piprim. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2025. Isinya tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK. khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. "Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin (4/8) malam sebagaimana dilansir dari Antara. (*)

IDAI menyambut baik insentif Rp 30 juta untuk dokter spesialis di daerah tertinggal, namun ada tiga catatan penting untuk efektivitasnya.

IDAI Apresiasi Insentif Rp 30 Juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal, tapi Beri 3 Catatan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/titiek-puspa.jpg" alt="Titiek Puspa dulu (kanan) dan sekarang. (Titiek Puspa for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Titiek Puspa dulu (kanan) dan sekarang. (Titiek Puspa for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia Seni Indonesia berduka. Salah seorang artis senior, Titiek Puspa, ttutup usia hari ini, Kamis (10/4) setelah beberapa hari mendapat perawatan intensif di RS Medistra, Jakarta. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh manajernya, Mia. "Iya benar Mas. Eyang meninggal," kata Mia saat dikonfirmasi, Kamis (10/4). Kabar meninggalnya Titiek Puspa juga dikabarkan Evry Joe selaku Ketua Humas PARFI. Dia pun mengungkapkan duka atas berpulangnya penyanyi berusia 87 tahun tersebut. "Atas nama Ketua Humas PARFI dan Direktur Rumah Film Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam dalamnya atas berpulangnya Eyang Titiek Puspa," kata Evry Joe. Dia juga mengatakan, Titiek Puspa termasuk artis legendaris yang dikenal lintas generasi. "Tidak ada orang Indonesia yang tidak mengenal sosok beliau. Penyanyi senior, artif film, artis serba bisa. Sosok yang sangat kita kagumi," katanya. Diketahui, kondisi kesehatan Titiek Puspa sempat memburuk beberapa waktu lalu. Setelah dia mengalami pecah pembuluh darah saat sedang berada di studio Trans TV. Dia pun dengan cepat dilarikan ke rumah sakit Medistra Jakarta pada 26 Maret 2025.&nbsp; Tidak lama setelah masuk rumah sakit, Titiek Puspa menjalani tindakan operasi. Proses operasinya berjalan lancar atau tidak ada kendala apa pun. &nbsp; &nbsp;

Artis senior Titiek Puspa meninggal dunia setelah dirawat di RS Medistra, Jakarta. Kabar ini dikonfirmasi oleh manajernya, Mia.

Artis Senior Titiek Puspa Tutup Usia di usia 87 tahun, Setelah Dirawat Intensif di RS Medistra Jakarta

One Piece memasuki Final Saga, ceritanya pun kian intensif. Babak pertama dari saga terakhir ini, Egghead, baru saja rampung.

Simak Urutan Lengkap 33 Babak Cerita One Piece, Semakin Intensif Menjelang Pertarungan Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.Com -&nbsp;Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 61 telah dibuka mulai tanggal 22 September 2023 sampai 25 September 2023. Pengumuman tersebut disampaikan oleh akun resmi @Prakerja.go.id&nbsp;melalui Instagram resminya. &ldquo;Siapa yang nungguin gelombang 61? Udah dibuka nih sob! Yuk Klik &lsquo;Gabung Gelombang&rsquo; di dashboard prakerja kamu,&rdquo; Tulisa lam resmi instagram @Prakerja.go.id. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012656086/kartu-prakerja-gelombang-59-resmi-dibuka-simak-syarat-dan-cara-daftarnya">Kartu Prakerja Gelombang 59 Resmi Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya</a> Untuk mendaftar Kartu Prakerja ini diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui link&nbsp;www.prakerja.go.id. Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk mencari pekerjaan. Program ini dikhususkan atau diutamakan untuk pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku UMKM. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011812684/kartu-prakerja-gelombang-58-sudah-dibuka-yuk-simak-persyaratan-dan-tata-cara-pendaftarannya">Kartu Prakerja Gelombang 58 Sudah Dibuka, Yuk Simak Persyaratan dan Tata Cara Pendaftarannya</a> Cara Melihat Prakerja yang Lolos Berikut adalah langkah-langkah cara melihat apakah lolos pendaftaran Kartu Prakerja -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buka situs web link yang sudah disampaikan diatas -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Log in dengan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Klik Dashboard -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status kelulusan akan ditampilkan di bagian atas Insentif yang Diberikan Selama mengikuti program Kartu Prakerja para peserta juga mendapatkan insentif. Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang sah serta telah menyelesaikan pelatihan pertama. Syarat yang harus dilakukan adalah mengisi rating dan ulasan pelatihan pertama serta yang paling utama adalah menyambungkan rekening bank atau e-money. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011802684/daftar-belanja-pemerintah-pusat-yang-langsung-dirasakan-warga-dari-pkh-subsidi-lpg-hingga-kartu-prakerja">Daftar Belanja Pemerintah Pusat yang Langsung Dirasakan Warga, Dari PKH, Subsidi LPG hingga Kartu Prakerja</a> Besar insentif yang diberikan yaitu sekitar Rp 4,2 Juta. Rincian insentif tersebut meliputi biaya pelatihan Rp 3,5 juta, setelah pelatihan insentif diberikan kembali dengan jumlah Rp 600 Ribu dan Insentif pengisian survey Rp 50.000 sebanyak dua kali.

Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk mencari pekerjaan.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 61 Telah Berakhir, Simak Cara Melihat yang Lolos dan Insentifnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/COM_Kinerja-otomotif-diprediksi-pulih_Miftahul-HayatJawa-Pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan manufaktur komponen otomotif PT Dharma Polimetal (Dharma Group) optimistis perpanjangan diskon PPnBM dan tren penjualan kendaraan roda empat yang kian membaik akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan dan industri manufaktur komponen otomotif.  Presiden Direktur Dharma Group Irianto Santoso mengatakan perpanjangan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) hingga 100 persen akan menciptakan multiplier effect pertumbuhan ekonomi serta menambah daya dorong kebijakan pemerintah guna menstimulasi konsumsi masyarakat, serupa dengan target pemerintah.  "Dengan adanya perpanjangan PPnBM, hingga akhir tahun ini Dharma Group optimistis target pendapatan konsolidasi (di luar anak usaha patungan/joint venture) dapat mencapai Rp2,8 triliun akan terealisasi lebih mudah dibandingkan dengan sebelum adanya perpanjangan PPnBM," ujar Irianto melalui keterangannya, Minggu.  Irianto menambahkan optimisme manajemen Dharma Group berkaca dari dampak insentif PPnBM yang mulai berlaku pada Maret tahun ini. Bulan lalu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang menjadi sampai akhir tahun ini pemberian insentif PPnBM DTP hingga 100 persen untuk kendaraan bermotor, dari rencana awal hanya sampai Agustus 2021.  Data penjualan kendaraan roda empat (4W) pada September 2021 dibukukan 84.110 unit, masih menggeliat serta mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Angka penjualan 4W sempat turun hingga 3.600 unit pada Mei 2020, tetapi berangsur membaik hingga di angka 49.200 unit pada Februari 2021.  Lonjakan terjadi pada Maret 2021 ketika insentif PPnBM berlaku hingga angka penjualan 4W mencapai 84.910 unit dan masih lebih tinggi dari ketika awal-awal pandemi. Dampaknya, pada Mei 2021, Kementerian Perindustrian mencatat penjualan komponen otomotif sempat turun tahun lalu hingga tinggal 20 persen dari periode sebelum pandemi.  Angkanya mulai meningkat pada awal tahun sampai Maret 2021 yaitu menjadi 40–50 persen dari periode sebelum pandemi. Kenaikan semakin tajam menjadi 70-80 persen dari periode sebelum pandemi setelah insentif PPnBM DTP diberlakukan pada Maret 2021.  Industri komponen otomotif tersebut merupakan bisnis yang sangat luas, dari mulai komponen kendaraan baru sampai komponen suku cadang pengganti dari masing-masing jenis kendaraan. Jenis kendaraan tersebut terbagi ke dalam segmen bermotor roda dua (2-wheeler), roda tiga (3W), 4W, hingga bus dan truk.  Selain dari faktor penerapan PPnBM, Irianto menjelaskan kenaikan kinerja perseroan itu tidak lepas dari faktor lain seperti diperpanjangnya kebijakan DP 0 persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor, dan membaiknya aktivitas ekonomi periode September. (*)

Perpanjangan Insentif PPnBM Berdampak Positif bagi Dunia Otomotif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/suntik-nakes.jpg" alt="TAHAP PERTAMA: Dokter gigi Ruth Sarah Wibisono melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan di gedung Graha YKP, Jalan Medokan Ayu, Minggu (31/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAHAP PERTAMA: Dokter gigi Ruth Sarah Wibisono melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan di gedung Graha YKP, Jalan Medokan Ayu, Minggu (31/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menegaskan tidak ada pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang dalam penanganan Covid-19. Sebab tenaga kesehatan merupakan pahlawan garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan pemerintah menghargai segala upaya tenaga kesehatan dalam menangani Covid-19. Menurutnya nakes berhak mendapatkan penghargaan atas semua jerih payahnya.  ’’Kami pasti menghargai, pasti pemerintah memberikan penghargaan semua jerih payah apa yang sudah dilakukan tenaga kesehatan dan insya Allah apa yang sudah diberikan tahun 2020 hampir Rp 9 triliun untuk pembayaran insentif ini baik untuk yang ada di pusat maupun di daerah,’’ katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/2) di Jakarta yang disampaikan dalam keterangan resmi Kemenkes.  Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan berlakunya Undang-undang APBN 2021 besaran insentif dari tenaga kesehatan dan santunan kematian tenaga kesehatan perlu ditetapkan kembali. Sesuai dengan mekanisme keuangan negara kita dimana implementasinya harus ditetapkan dan kami meyakinkan bahwa saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif tenaga kesehatan, namun demikian insentif tetap sama diberlakukan pada tahun 2021 ini sama dengan diberikan di tahun 2020  ’’Kami tegaskan bahwa di 2021 ini bahwa insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun 2020. Kemudian kita, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 secara keseluruhan,’’ katanya.  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penyaluran untuk insentif tenaga kesehatan hampir 100 persen itu sudah disalurkan ke kas daerah. Kalau dari nilai totalnya ada sekitar 4,17 triliun dan realisasi yang dilakukan pemerintah daerah ada yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan itu sudah sekitar 72 persen. ’’Jadi ada sekitar Rp 3 triliun yang sudah dibayarkan, dan sisanya itu masih ada di anggaran kas daerah,’’ jelasnya.  Dengan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis dan kebijakan dokumen anggaran akan terus dikaji dan disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan-penanganan pandemi Covid-19 ini secara solid dan komprehensif. Termasuk mulai dari menerapkan 3M dan 3T, penanganan pasien, dan penyediaan infrastruktur, termasuk perlindungan kepada masyarakat dan dukungan kepada tenaga kesehatan.  Askolani melanjutkan, komitmen itu ditunjukkan dalam anggaran kesehatan tahun 2021, pada awalnya anggaran kesehatan dialokasikan sebanyak Rp. 169 Triliun,  namun dari awal tahun pemerintah sudah mengantisipasi melihat perkembangan Covid-19 yang masih sangat dinamis ini diperlukan dukungan tambahan anggaran yang cukup besar.  ’’Awal 2021 pemerintah menambah kebutuhan anggaran yang signifikan dari awalnya Rp 169 triliun tadi kemungkinan akan mencapai 254 triliun rupiah,’’ tutur askolani.  Dalam anggaran tersebut sudah termasuk di dalamnya insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, biaya vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, perawatan pasien, obat-obatan, biaya isolasi, biaya tracking, tracing, dan treatment, dan pengadaan alat kesehatan. Ini menjadi satu kebutuhan yang pokok yang harus didanai oleh pemerintah.  Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan masih melakukan perhitungan detail belanja untuk penanganan Covid-19 sehingga dukungan penanganannya dapat terpenuhi sampai dengan penghujung 2021. ’’Kami yakin kita melihat secara komprehensif dalam jangka pendek dan menengah untuk bisa menyelesaikan dampak daripada Covid-19 di Indonesia yang kita hadapi saat ini,’’ ungkap dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RfBLz0ZAIkE  &nbsp;

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

intensif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#intensif

Berita Terkini