<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemerintah berencana membuat kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Draf aturan tersebut bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk. Pakar&nbsp;hukum dari Universitas Trisakti, Ali Rido, menilai ada potensi pelanggaran konstitusi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)&nbsp;apabila regulasi tersebut disahkan. Rido menerangkan, latar belakang lahirnya RPMK yang mengatur kemasan polos ini ialah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Padahal, PP 28/2024 atau PP Kesehatan yang turut mengatur produk tembakau dan rokok elektronik, tidak memuat mandat aturan turunan untuk standardisasi kemasan seperti isi RPMK. Dalam pandangan Rido, ketentuan dalam PP dan RPMK tersebut tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar&nbsp;HaKI. "PP 28/2024 secara tidak langsung melanggar HaKI, dan tampaknya tidak relevan jika ditinjau dari perspektif konstitusi," ujar Rido dikutip Selasa (10/9). Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara PP Kesehatan dan Putusan MK, yang berpotensi melanggar ketentuan konstitusi. Pasalnya, jika dilihat dari aspek konstitusi, kebijakan ini tampaknya tidak mengikuti ketentuan hukum yang telah ada. Rido juga menekankan bahwa kemasan polos dapat merugikan tidak hanya hak produsen tembakau, namun juga hak konsumen. Sebab, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk mereka. "Kemasan polos yang seragam dapat mengaburkan informasi penting tentang produk, sehingga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas," katanya. Ia menambahkan bahwa pelaku industri tembakau, yang telah memenuhi kewajiban mereka, harus mendapatkan hak mereka sesuai dengan konstitusi. Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari institusi pendidikan. Ridho juga mencatat, aturan larangan zonasi penjualan maupun iklan produk tembakau dalam PP Kesehatan perlu diperjelas, mengingat definisi dan penerapannya yang masih kabur.&nbsp;"Pelarangan ini tidak dapat diterapkan secara retroaktif ataupun berlaku surut terhadap penjual atau pedagang yang telah berdiri sebelum adanya institusi pendidikan atau tempat bermain anak. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan," tuturnya. Menanggapi potensi pelanggaran hukum yang mungkin timbul, Ridho menyarankan agar dilakukan judicial review untuk menilai kembali kebijakan ini. "Jika kebijakan ini dianggap melanggar hukum, langkah selanjutnya adalah judicial review. Jika jalur hukum tidak memberikan hasil, mungkin perlu dipertimbangkan alternatif lain," tambah Ridho.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk mereka.

Pakar Hukum Sebut Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau Menabrak UU Perlindungan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/agate-2703621136.jpg" alt="Agate kembali dipercaya oleh PQube sebagai mitra dalam pengembangan komprehensif IP &ldquo;Project Dead&rdquo; secara menyeluruh." width="100%">
<figcaption>Agate kembali dipercaya oleh PQube sebagai mitra dalam pengembangan komprehensif IP &ldquo;Project Dead&rdquo; secara menyeluruh.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Agate International (Agate), perusahaan teknologi dan game developer terbesar di Indonesia, dengan bangga mengumumkan kembali kemitraan strategisnya dengan PQube, sebuah international publisher yang berbasis di Inggris, melalui penciptaan Intellectual Property (IP) baru dengan nama kode &ldquo;Project Dead&rdquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IP baru dalam industri game global ini nantinya akan dihadirkan untuk memberikan pengalaman bermain video game modern yang mendalam untuk memikat para pemain di seluruh dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek ini mengikuti proyek IP kolaborasi Agate dan PQube yang terkenal dengan kesuksesannya secara global, Valthirian Arc, yang telah bertahan lebih dari satu dekade di industri gaming juga menjadi bukti nyata kolaborasi yang solid antara Agate dan PQube.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kali ini, Agate kembali dipercaya oleh PQube sebagai mitra dalam pengembangan komprehensif IP &ldquo;Project Dead&rdquo; secara menyeluruh, dilatarbelakangi oleh kesuksesan kolaborasi sebelumnya, di mana Valthirian Arc series telah terjual lebih dari USDb1 juta di pasar global serta kapabilitas Agate dalam penciptaan game berskala internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi ekosistem dan industri game di Indonesia, serta mengukuhkan posisi Agate sebagai pengembang teknologi dan game terbesar di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan tanggapan terkait kemitraan antara Agate dan PQube. Kolaborasi dua perusahaan ini dalam pengembangan &ldquo;Project Dead&rdquo; merupakan langkah yang penting dalam mendorong inovasi di industri game.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keberhasilan sebelumnya, seperti Valthirian Arc, adalah bukti dari potensi besar yang dimiliki oleh industri game Indonesia. Dengan kemitraan ini, diharapkan akan semakin banyak game unggulan yang lahir dari negeri ini dan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam industri game secara global," jelas Himam melalui keterangannya, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cipto Adiguno, Chief Strategy Officer Agate menyampaikan dalam kesempatan yang sama, pihaknya sangat bangga dapat mengumumkan kemitraan terbaru kami bersama PQube melalui &ldquo;Project Dead&rdquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proyek ini dihadirkan karena kami melihat animo yang tinggi dan kesuksesan Valthirian Arc, yang berhasil secara global. Kami terus berkomitmen untuk menciptakan sebuah game yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi ekspektasi para gamer di seluruh dunia," ungkap Cipto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya berharap para gamer bersemangat sama halnya dengan Agate dan dapat bersabar untuk menunggu lahirnya &ldquo;Project Dead&rdquo;. "Kami sangat excited untuk segera memulai perjalanan proyek ini bersama dengan PQube," imbuh Cipto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Geraint Evans, Head of Publishing of PQube turut menyebut, pihaknya terus berupaya untuk berkembang dalam pasar yang selalu berubah. Dari awal PQube mulai sebagai distributor hingga posisi saat ini sebagai penerbit global, kini mencari langkah selanjutnya dalam perjalanan yaitu menciptakan Intellectual Property (IP) baru yang menarik, mendiversifikasi portofolio, dan membangun merek untuk masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini hanya mungkin tercapai melalui kerja sama dengan mitra terbaik. Selama satu dekade terakhir dalam bekerja dengan Agate, kami telah membangun hubungan yang kuat. Kami terus terkesan oleh kemampuan internasional mereka, pendekatan yang inovatif, dan dedikasi mereka untuk mencapai keunggulan dalam pengembangan game menjadikan mereka mitra yang ideal bagi kami dalam proyek IP baru kami, yang saat ini memiliki kode nama &ldquo;Project Dead&rdquo;," terang Geraint.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, kemitraan antara Agate dan PQube tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap game secara global tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi yang lebih besar antara perusahaan game lokal dan international.&nbsp;Hal ini menjadi preseden untuk kolaborasi di masa depan dan menunjukkan potensi Indonesia sebagai pusat pengembangan game yang kreatif dan inovatif.</div>

Proyek ini mengikuti proyek IP kolaborasi Agate dan PQube yang terkenal dengan kesuksesannya secara global, Valthirian Arc.

Gandeng PQube, Pengembang Game Lokal Agate Mantapkan Taji di Pasar Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Hongkong-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mobilitas perdagangan dunia kembali normal. Negara-negara dunia pun berlomba-lomba memulihkan hubungan dagang.  Salah satunya, otoritas Hongkong yang berupaya menggaet pengusaha Indonesia. Mereka meyakinkan bahwa Hongkong sebagai global trade hub kembali seperti semula.  Director Hongkong Trade Development Council (HKTDC) Kevin Chiu mengatakan, pihaknya memang menderita selama tiga tahun terakhir. Sebab, pemerintah beberapa kali membuka dan menutup pintu kunjungan. Namun, hal tersebut berakhir sejak akhir tahun lalu.  "Kami sudah membuka pintu lebar-lebar agar pebisnis asing bisa datang lagi ke Hongkong. Namun, informasi yang beredar masih simpang siur sehingga pengusaha masih ragu untuk datang," jelasnya kepada Jawa Pos akhir pekan lalu.  Dia mengatakan, hubungan Hongkong dengan pengusaha Indonesia sebenarnya cukup erat. Selain Jakarta, masih ada pelaku usaha asal Bandung, Denpasar, Medan, dan Surabaya yang biasanya berkunjung ke daerah administratif khusus itu.  Mayoritas datang untuk mengikuti pameran dan konvensi. Para pengusaha mencari produk yang bisa didistribusikan di Indonesia.  "Setiap tahun kami mengadakan 30 pameran dagang internasional. Kami biasanya mengundang pengusaha Indonesia dengan menyediakan insentif," paparnya.  Dia menegaskan, seluruh pameran itu bakal dimulai lagi tahun ini. Baru saja mereka mengadakan pameran mainan dan kerajinan yang dihadiri 40 pengusaha Indonesia. Bulan depan, mereka juga sudah mendata 50 pengusaha yang bakal berangkat ke pameran perhiasan.  Selama ini pengusaha Indonesia yang sering datang bergerak di bidang perdagangan kerajinan, fesyen, makanan, perhiasan, dan mainan. Setiap tahun sebelum pandemi, mereka juga menjadi peserta pameran.  "Pada pameran intellectual property (IP) dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia juga bakal membuka paviliun eksklusif di sana," tuturnya.

Usai Limbung Tiga Tahun, Hongkong Ajak Pengusaha Datang Berbisnis Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ilustrasi-investasi.jpg" alt="BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif pada 12 Juli lalu. Beleid tersebut mengizinkan produk kekayaan intelektual sebagai agunan untuk mengajukan utang ke bank maupun lembaga jasa keuangan non bank. Artinya, para pelaku ekonomi kreatif bakal semakin mudah mendapat akses pembiayaan dari sektor jasa keuangan.  VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano menyatakan, pihaknya tentu siap mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri kreatif. Sehingga mendorong perekonomian nasional di masa mendatang.  Di samping itu, upaya tersebut juga selaras dengan komitmen pemerintah dan industri keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan lembaga keuangan. "Untuk itu, saat ini kami mengkaji lebih dalam aturan tersebut serta menunggu ketentuan dari regulator yang akan menjadi turunan pelaksanaan kebijakan tersebut," jelasnya Selasa (26/7).  Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan, bahwa hal tersebut masih dalam kajian. Khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan secondary market, appraisal untuk likuidasi, dan infrastruktur hukum eksekusi hak atas kekayaan intelektual (HaKI).  Menurut dia, saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat. Mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas. Sedangkan bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit.  "Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk meng-address isu tersebut," kata Dian.  Pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur. Agunan atau jaminan dalam penyediaan dana, baik berupa kredit atau pembiayaan bersifat opsional. Tergantung dari risk appetite bank terhadap skema dan jenis kredit, serta kapasitas calon debiturnya.  Dian mengatakan, setiap bank pasti memiliki kriteria pemberian kredit masing-masing dalam proses pengajuan dan persetujuan kredit. Salah satu yang biasanya ada dalam risk acceptance criteria bank adalah prospek usaha dan kapasitas membayar calon debitur.  Selain itu, bank juga memiliki credit scoring yang dapat digunakan untuk menganalisa kemampuan bayar calon debitur. CSelama calon debitur memenuhi kriteria yang ditetapkan bank dan dalam rentang risk appetite bank tersebut maka kredit dapat dipertimbangkan untuk disetujui," pungkasnya.

Soal Properti HaKI jadi Agunan, Bank Masih Tunggu Ketentuan Regulator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/anang-ke-bappepti.jpg" alt="BARU MENDAFTAR: Anang Hermansyah dan Ashanty di kantor Bappepti, Jumat (11/2). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BARU MENDAFTAR: Anang Hermansyah dan Ashanty di kantor Bappepti, Jumat (11/2). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi sekaligus mantan anggota DPR RI Anang Hermansyah menyambut gembira disahkannya PP Nomor 24/2022 yang merupakan turunan dari UU Nomor 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dia pun berharap payung hukum tersebut akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.  Anang Hermansyah menyoroti pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air yang menurutnya cukup signifikan. Dia menyebut, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sektor ekonomi kreatif mampu menyumbang sekitar Rp 400 miliar (tidak termasuk UKM-red) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Namun, pada era Presiden Jokowi, kontribusi sektor ini naik cukup drastis, mencapai Rp 1.000 triliun. Bahkan pada tahun 2020 silam, ekonomi kreatif menyumbang sebesar Rp 1.100 triliun (termasuk UKM) terhadap PDB.  "(Hadirnya PP Nomor 24/2022) memang pasti akan mempercepat. Tapi pertumbuhan ekonomi kreatif dari tahun ke tahun memang cukup signifikan naiknya," kata Anang Hermansyah kepada JawaPos.com Rabu (20/7).  Dengan hadirnya PP Nomor 24/2022, Anang berharap pendapatan dari ekonomi kreatif bisa semakin besar lagi. Apalagi akses terhadap permodalan kini semakin mudah dengan dimungkinkannya produk kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan nonbank.  "PP ini harapannya menjadi tenaga baru untuk percepatan penambahan pendapatan dari ekonomi kreatif supaya bisa menjadi Rp 1.500 triliun kalau bisa," tuturnya.  Anang sangat optimistis ekonomi kreatif di tanah air akan lebih cepat berkembang dengan hadirnya PP Nomor 24/2022. Sebab pembiayaan bagi kalangan musisi, pembuat film, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya bakal lebih mudah ke depannya.  "Dengan adanya PP ini, harapannya nanti permodalan film jadi mudah, permodalan musik juga menjadi mudah, infrastruktur musik diperbaiki. Kayak sekarang kan belum ada big data tentang lagu Indonesia yang tujuannya untuk sinkronisasi penarikan performing right dan mechanical right. Ini saling terkait," tuturnya.  Anang Hermansyah mengatakan, kehadiran PP untuk memperkuat ekonomi kreatif sebenarnya sudah lama dinantikan sejumlah pihak. Harapan itu bahkan sudah ada sejak era Presiden Jokowi periode pertama.  "Nah, sekarang tinggal gimana aturan turunan dari pelaksanaannya, infrastrukturnya seperti apa. Tinggal bagaimana pemerintah mempersiapkan aturan turunannya lagi sampai ke pelaksanaan," paparnya.

Lagu-Film jadi Jaminan Utang, Anang: Ekraf Bisa Sumbang PDB Rp 1.500 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/images.jpeg-22.jpg" alt="Ilustrasi: seseorang tengah mendengarkan musik dengan earphone. (Lifealth)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: seseorang tengah mendengarkan musik dengan earphone. (Lifealth)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan produk kekayaan intelektual sebagai agunan untuk mengajukan utang ke bank maupun lembaga jasa keuangan nonbank. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang telah diteken 12 Juli lalu. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra seiring masih lengahnya penegakan dan perlindungan terkait hak atas kekayaan intelektual (HaKI).  Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, tantangan utama dalam menjadikan karya kreatif sebagai agunan pembiayaan adalah standarisasi penilaian yang kemungkinan mempunyai deviasi yang besar. Beberapa produk memang dapat lebih mudah dinilai. Seperti lagu/musik dan game yang dapat dinilai berdasarkan kinerja penjualannya.  Selain dari sisi standarisasi penilaian, tantangan lainnya adalah kemampuan pencegahan satu pihak untuk mengeksklusi pihak lainnya untuk memproduksi hal yang sama. Lagu dan game misalnya, dengan pemegang hak paten mampu mencegah pembajakan dengan derajat tertentu.  Dengan masih longgarnya hukum hak paten di Indonesia, pembajakan masih berpotensi besar terjadi. Sehingga mengurangi value dari karya kreatif. Yang pasti, untuk dapat dijadikan agunan ke bank, kata Josua, produk kekayaan intelektual tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP 24/2022.  "Sejauh ini, dengan masih belum kerasnya hukum hak paten di Indonesia, diperkirakan pihak perbankan belum akan menjadikan karya kreatif sebagai agunan utama di jangka pendek," katanya kepada Jawa Pos, Selasa (19/7).  Sementara itu, Dosen Politeknik STIA Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) Jakarta Agoes Inarto Notodirdjo menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan infrastruktur dan insentif bagi pelaku industrinya. Khususnya Pasal 16 Ayat (2) yang mengamanatkan ketentuan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah. Juga, Pasal 21 Ayat (2) mengenai fasilitasi sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diatur pemerintah.  Pertimbangan lain yakni pada Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2019 yang berbunyi pemerintah mendorong tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif. Ditambah, Pasal 22 Ayat (2) B itu disebut mendapat insentif nonfiskal. Salah satunya, dengan pemberian bantuan teknis pembiayaan dengan agunan karya dengan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.  "Pemerintah itu mempunyai visi untuk menghargai hak cipta atau merek sebagai agunan. Tetapi jangan dipandang itu satu-satunya dengan nilai dan harga tertentu. Harus melihat visi pemerintah memperkuat infrastruktur pembiayaan," jelas Agoes.  Visi pemerintah ditunjukkan dengan kemudahan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Yaitu, proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Jika itu terpenuhi, maka akan mengurangi kekhawatiran bank maupun lembaga keuangan nonbank.  Misalnya, pada aspek syarat memiliki usaha ekonomi kreatif itu pasti terdapat track record melalui laporan keuangan. Dari situ, lembaga jasa keuangan bisa melihat sejauh mana perkembangan bisnisnya berjalan. Lalu, syarat memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif. Bisa produk seni, kuliner, garmen, hingga handy-craft.  Kemudian, prasyarat itu diperkuat lagi dengan surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Yaitu hak cipta dan hak merek. Dua hak itu ada periode masa berlakunya. Perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank bisa mengecek masa berlakunya untuk menghindari kekhawatiran dan risiko.  Hak cipta dan hak merek periode berlakunya mulai paling sedikit 10 tahun sampai 25 tahun. Misalnya, sebuah produk ekonomi kreatif memiliki hak cipta atau hak kekayaan intelektual dengan masa berlaku hak cipta 10 tahun dan sudah berjalan 9 tahun.  Lalu, produknya dijadikan agunan untuk mengajukan pembiayaan dengan tenor 5 tahun. Nah, bank bisa mempertimbangkan tidak memberikan kredit. Karena masa berlakunya hanya tinggal 1 tahun dan berisiko tinggi.  "Namun ketika masa berlaku hak cipta 25 tahun dan baru berjalan 5 tahun, itu masih layak untuk diberikan kredit," jelasnya.  Peraturan terkait pembajakan, pelaksanaan teknis, dan sanksi sudah ada di Indonesia. Hanya saja tak dimungkiri aksi pembajakan masih terus terjadi seiring berkembangnya teknologi. Begitu pula, aparat pemerintah yang lambat menindak juga ada.  Artinya, pegiat ekonomi kreatif dituntut untuk melek dengan peraturan hak atas kekayaan intelektual. Segera mengurus hak cipta dan hak atas kekayaan intelektualnya. Sehingga melindungi nilai produk agar bisa dijadikan sebagai agunan. Minimal punya merek untuk didaftarkan.  Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)  (1) Hak Cipta: hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik  (2) Hak Kekayaan Industri: hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, khususnya yang mengatur perlindungan hukum, terdiri dari:  (a) Hak Paten: hak eksklusif yang diberikan negara pada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi  (b) Hak Merek: tanda berupa nama, gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan diperlukan untuk perdagangan.

Pelaku Ekraf Perlu Lindungi HaKI Produk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Fajar-Bustomi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Intellectual property (IP) dalam bentuk film, lagu, lukisan, dan yang lainnya bisa menjadi jaminan untuk diagunkan ke bank atau lembaga pembiayaan lain. Hal itu seiring ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif oleh Presiden Jokowi pada 12 Juli 2022 lalu.  Menanggapi PP Nomor 24 Tahun 2022 tersebut, produser Frederica menyambut positif. Meski tidak tahu pasti aturan teknisnya karena baru 8 hari diteken Jokowi itu, Frederica menilai hal ini memperlihatkan penghargaan pada kekayaan intelektual yang memang sudah seharusnya diberikan apresiasi tinggi.  "Kekayaan intelektual itu memang dihargai karena seniman mengharapkan rythem dari sana. Cuma untuk PP yang dicetuskan pemerintah ini saya belum tahu detailnya," kata Frederica.  Dia sendiri melalui rumah produksi Falcon Pictures mengaku sudah cukup lama memberikan penghargaan atas kekayaan intelektual. Misalnya dengan memberikan penghargaan yang setimpal kepada penulis yang naskahnya diadaptasi dalam bentuk film.  "Saya setuju kekayaan intelektual memang harus diapresiasi sebagaimana kita mengapresiasi aktor-aktor kita. Misal Warkop, kita juga membayar lisensi kepada ahli waris," jelasnya lebih lanjut.  Sutradara Fajar Bustomi juga menyambut positif hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang membolehkan IP sebagai jaminan utang. Menurut Fajar, mungkin saja aturan itu nantinya akan membantu para seniman dan pelaku industri kreatif mau terus berkarya namun kekurangan dana.  "Mungkin ini bisa membantu para seniman yang lagi kesulitan pendanaan, mereka bisa punya ide bagus dan jadi jaminan. Itu saya ambil positifnya saja. Tapi kalau bisa, kita berkarya jangan utang-utang dech," kata Fajar Bustomi.  Mengacu pada Pasal 10 dalam PP Nomor 24 Tahun 2022, dinyatakan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang memiliki beberapa syarat. Yaitu harus tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), kekayaan intelektual sudah dikelola sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain, dan Kemenkum HAM harus menyediakan data dari kekayaan intelektual yang akan dijaminkan.

Properti Intelektual Bisa jadi Jaminan ke Bank, Apa Pendapat Sineas?