<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonom-pertanyakan-transaksi-jual-beli-saham-pertagas-jelang-pilpres_m_.jpg" alt="Pekerja pipa gas PGN" width="100%">
<figcaption>Pekerja pipa gas PGN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Dradjad Wibowo mempertanyakan keputusan pemerintah untuk membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas). Kebijakan tersebut dinilai janggal mengingat dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif pada 2019 mendatang. Seperti diketahui, keputusan untuk membentuk holding BUMN migas dilakukan dengan cara melimpahkan saham seri B pemerintah di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebanyak 56,96 persen menjadi milik PT Pertamina (Persero) selaku holding. Pertamina mendapatkan saham senilai Rp 38,13 triliun tersebut secara cuma-cuma setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan terkait valuasi harga saham pemerintah yang dipindah kepemilikannya ke Pertamina pada akhir Maret lalu. Selanjutnya untuk mengintegrasikan seluruh bisnis hilir gas di PGN sebagai subholding bisnis gas Pertamina, maka PGN diminta untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas). Perusahaan ini merupakan anak usaha Pertamina di bisnis yang sama sehingga nantinya akan menjadi anak usaha PGN. Sesuai negosiasi antara ketiga perusahaan, PGN akan membeli secara bertahap seluruh saham Pertagas. Dimulai dengan mengakuisisi 51 persen saham Pertagas senilai USD 1,22 miliar atau setara Rp 16,6 triliun yang harus dilunasi dalam waktu 90 hari sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement /CSPA) pada 29 Juni 2018. Namun belum juga PGN tuntas membayar 51 persen saham tersebut, muncul kabar di internal Kementerian BUMN bahwa pemerintah ingin PGN secepatnya melakukan pembelian sisa 49 persen saham Pertagas tahun ini juga. Menanggapi hal tersebut, Dradjad menilai manajemen tangan besi yang diterapkan Kementerian BUMN untuk beberapa aksi korporasi perusahaan pelat merah hanya akan merusak BUMN terkait. "Saya tidak ingin berprasangka buruk. Tapi penanganan BUMN seperti itu, yang tidak sesuai dengan rencana korporasi mereka sejak awal ditambah dengan pentungan besi dari pemerintah, cenderung merusak BUMN," kata Dradjad di Jakarta, Jumat (24/8). Ia melanjutkan, masyarakat bisa mentafsirkan setiap kebijakan pemerintah yang memaksa BUMN mengeluarkan uang dalam jumlah besar yang kebetulan berdekatan dengan jadwal pelaksanaan pesta demokrasi tahun depan. "Apakah ada kaitan dengan pengumpulan dana untuk pemenangan Pemilu? Silakan saja ditafsirkan sendiri," kata pria yang juga mantan anggota Komisi XI DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor keuangan negara bisa membuat penilaian yang tegas terhadap setiap transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh BUMN, atas instruksi pemerintah. "Mudah-mudahan nanti BPK tegas dan konsisten mengaudit transaksi korporasi dan aliran dana dalam transaksi Pertamina, PGN dan Pertagas ini," ujarnya. Salah Kelola Sementara Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus, menilai pemerintah kerap kali membuat kebijakan yang salah dalam mengelola BUMN melalui kementerian terkait. Beberapa diantaranya bahkan dalam kondisi sekarat akibat kondisi keuangan yang berdarah, namun tidak mendapat perhatian dari Kementerian BUMN. "Apabila BUMN banyak yang sakit, sama saja pemerintah gagal memberikan kontribusi positif bagi perekonomian," kata Ihsan. Ia memberikan contoh, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang total kewajibannya melonjak dari Rp 2,8 triliun di 2008 menjadi Rp 10 triliun pada 2017. "Apa ini tidak memprihatinkan? Wajar kami mempertanyakan kapabilitas pemerintah dalam mengelola BUMN. Lampu kuning sudah terlihat juga di kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terus merugi," kata Ihsan. Ihsan juga memberikan contoh lain dalam kasus PT Kertas Leces (Persero) yang laporan keuangannya menyebut adanya kerugian hingga Rp 17,7 miliar. "Kita harus cari obat yang mujarab untuk mengobati BUMN yang sakit. Seharusnya itu jadi prioritasm bagaimana membuat terobosan yang out of the box, kreatif, selama tidak langgar peraturan perundang-undangan," ujarnya. Ihsan menambahkan, kondisi banyaknya BUMN yang sakit kurang baik bagi perekonomian dan berpotensi menurunkan investment grade Indonesia di masa mendatang.

Ekonom Pertanyakan Transaksi Jual Beli Saham Pertagas Jelang Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keuangan-pertagas-lebih-akuntabel-pasca-integrasi-dengan-pgn_m_231106.jpg" alt="Pembangunan pipa gas PGN" width="100%">
<figcaption>Pembangunan pipa gas PGN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerja PT Pertamina Gas (Pertagas) kini bisa memonitor kinerja perusahaan pasca integrasi dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Status PGN sebagai perusahaan publik yang wajib mengumumkan laporan keuangan setiap kuartal, dinilai akan membuat para pekerja mengetahui kondisi perusahaan. "Integrasi ke PGN seharusnya tidak diantipati oleh Serikat Pekerja Pertagas. Karena dengan menjadi bagian dari dan dibawah pengendalian oleh perusahaan Tbk, keuangan perusahaan lebih akuntabel. Mereka jadi tahu keuntungan yang diterima perusahaan secara langsung, karena selama ini yang tahu hanya Direksi dan Kantor Akuntan Publik," ujar Pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, Jumat (27/7). Dengan mengetahui jumlah pendapatan dan laba bersih PGN sebagai induk usaha Pertagas secara berkala, Lucky menyebut para pekerja bisa memperkirakan benefit yang bakal diperoleh setiap tahunnya. "Jangan-jangan setelah dikonsolidasikan dengan PGN, mereka dapat mengetahui bahwa sebenarnya perusahaan memiliki posisi keuangan yang lebih baik, mengingat selama ini masih ada keterbatasan mengenai informasi yang dicantumkan sebagai laba angkanya lebih kecil. Ujungnya bonus maupun benefit yang seharusnya lebih besar, malah dapat sedikit karena ketidaktahuan pekerja," jelasnya. Lucky menilai pekerja Pertagas terbelenggu oleh kekhawatiran bahwa pendapatan dan laba Pertagas yang sebelumnya 100 persen diberikan ke PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan, kini bisa dinikmati secara mudah oleh pemilik saham publik PGN. "Ada belenggu kekhawatiran yang selama ini dinikmati, kini bagiannya lebih kecil karena harus dibagi dengan pihak lain. Tetapi mereka tidak tahu kalau setelah status terbuka, bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebagai ilustrasi misalnya seperti kue, maka kuenya bisa naik misal dari Rp 10 ribu menjadi Rp 60 ribu. Jadi sebenarnya mereka bisa dapat keuntungan lebih banyak dengan status Tbk," katanya. Untuk menghapus kekhawatiran dan memberikan rasa nyaman bagi pekerja, Lucky berharap stakeholder Pertagas dan PGN dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan pemahaman kepada pekerja alasan dari integrasi tersebut. Termasuk keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh pekerja pasca integrasi dilakukan, seperti program employee stock options atau saham yang diberikan kepada pekerja. "Karena selama ini mereka hidup dalam roh perusahaan non Tbk. Jadi pekerja banyak yang tidak mengetahuim kondisi perusahaannya sendiri karena tidak ada penjelasan. Menjadi Tbk adalah jalan yang paling ideal untuk menetralisir problematika ini," imbuh Lucky. Contoh kasus yang masih menjadi pertanyaan publik menurutnya adalah seringnya pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina mengganti pucuk pimpinan perusahaan migas tersebut. "Dengan menjadi Tbk, publik dan pekerja bisa memberikan penghakiman yang tidak bisa dilakukan pada perusahaan tertutup. Selama ini kita tidak tahu kenapa Direktur Utama Pertamina sering diganti. Padahal Pertamina itu aset yang potensial, kenapa hanya pemerintah saja yang tahu alasan dibalik pergantian Direksi. Sementara tagline-nya BUMN untuk negeri," tegasnya. Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djayadi menyatakan sangat mendukung jika semakin banyak perusahaan pelat merah atau anak usahanya melantai di bursa. "Supaya bisa menyemarakkan pasar modal, dan lebih transparan juga," kata Inarno. Dikutip dari laman Kementerian BUMN, jumlah perusahaan pelat merah sampai akhir 2017 tercatat sebanyak 115 perusahaan. Namun hanya 19 BUMN atau 16,5 persen saja yang sudah go public, di luar anak-anak perusahaan yang juga melantai di bursa. Padahal menurut Inarno, dengan semakin banyak BUMN yang sahamnya diperdagangkan di BEI maka pasar modal Indonesia jadi lebih menarik bagi investor. Selain itu, BUMN juga diuntungkan karena pasar modal merupakan sarana yang menarik untuk mencari pendanaan bisnis jangka panjang.

Keuangan Pertagas Lebih Akuntabel Pasca Integrasi Dengan PGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhirnya-pgn-dapat-restu-izin-prinsip-akuisisi-pertagas_m_207786.jpeg" alt="RUPSLB PGN" width="100%">
<figcaption>RUPSLB PGN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) telah mendapat restu untuk berintegrasi PT Pertamina Gas (Pertagas). Izin prinsip tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2017. Direktur Utama PT PGN Tbk Jobi Triananda mengatakan hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas. Pasalnya, izin prinsip PGN untuk mencaplok Pertamina masih belum dimiliki, meskipun proses pembentukan BUMN Migas terus berjalan. "Ini (izin prinsip) sebagai tindak lanjut akte inbreng (yang sudah ditandatangani) pada April kemarin," ujarnya dalam acara Konferensi pers RUPST PT PGN di Hotel FourSeason, Jakarta, Kamis (26/4). Jobi mengungkapkan, setelah mendapat izin prinsip tersebut akan semakin memuluskan pembentukan holding BUMN migas. Selain itu, tanda tanya besar terkait nasib PGN dan Pertagas juga sudah mulai menemukan titik terang. "Kami mendapatkan integrasi Pertagas ke PGN. Dengan ini kami bisa melanjutkan untuk mengintegrasikan Pertagas ke PGN," tegasnya. Disamping itu, Jodi mengaku, mengenai mekanisme integrasinya nantinya akan dibahas lebih lanjut lagi dalam RUPS yang akan datang. Namun menurutnya, mekanisme lewat akuisisi dinilai paling mungkin karena waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih cepat. "Kita akan integrasikan, bentuknya akuisisi atau merger sedang dikaji. Dari sisi waktu, akuisisi lebih cepat. Sekarang masih dikaji baik dari konsultan, KJPP, atau holding mengenai nilai besarannya," tuturnya. Jika nantinya benar-benar lewat metode akuisisi, kata dia, maka pihaknya juga akan menunggu nilai valuasi aset milik Pertagas. Karena hingga saat ini, valuasi aset tersebut masih terus dihitung. "Nanti berapa nilainya masih dalam. Proses pengkajian dan evaluasi. Nilainya nanti kalau sudah dihitung kita sampaikan. Lalu kita RUPS kembali," tambahnya. Jobi berharap jika proses holding BUMN migas bisa berjalan dengan lancar. Sehingga bisa berdampak positif bagi kinerja keuangan perseroan dan juga negara. "Ada integrasi (dengan Pertagas) bisa konsolidasi Pertagas ke PGN ini bisa perbaikan ekonomi juga. Penyaluran kita juga lebih baik. Insya Allah 2018 lebih baik," tandasnya.

Akhirnya, PGN Dapat Restu Izin Prinsip Akuisisi Pertagas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-gangguan-pertamina-berikan-3-opsi-integrasikan-pertagas-dan-pgn_m_207566.jpeg" alt="Ilustrasi operator PGN tengah mengawasi distribusi gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi operator PGN tengah mengawasi distribusi gas</figcaption>
</figure>Jawapos.com - PT Pertamina (Persero) memperhitungkan mitigasi risiko yang terjadi bila anak usahanya, PT Pertagas hendak digabungkan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan pihaknya masih belum memutuskan apakah dua perusahaan gas tersebut akan di inbreng atau diakuisisi. &ldquo;Ada beberapa opsi, bisa inbreng atau akuisisi. Atau integrasi operasi dan niaga,&rdquo; ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI , Jakarta, Rabu (25/4). Nicke mengatakan integrasi Pertagas dengan PGN tidak serta merta dilakukan. Artinya, tidak seluruh bisnis Pertagas diserahkan ke PGN, hal itu akan dilakukan secara bertahap karena ada risiko dengan pihak ketiga yang sudah eksisting dengan alokasi gas yang diberikan. &ldquo;Kami tidak ingin ada distruption terhadap bisnis PGN dan Pertagas. Kami ingin sinergikan di operasi dan investasi,&rdquo; jelasnya. Adapun, Nicke menerangkan nantinya pipa transmisi di Sumatera dan Jawa milik Pertagas dan PGN yang selama ini belum match akan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan konsumen. &ldquo;Kalau selama ini belum match kalau kita integrasikan akan jadi satu pipa transmisi,&rdquo; tuturnya. Saat ini, belum ada transaksi yang dilakukan terkait dengan integrasi. Apabila nantinya ada integrasi baik inbreng, akuisisi atau merger maka aset owner tetap jadi milik masing-masing. &ldquo;Aset owner tetap di masing-masing, PGN tetap di PGN, pertagas di pertagas. Tapi aset management yang dimanage. Supaya bisa optimal,&rdquo; terangnya. Dikatakan Nicke pihaknya pun telah mengidentifikasi seluruh risiko yang ada apabila Pertagas digabung ke PGN. Mitigasi yang dilakukan yakni dengan due dilligence atau uji tuntas penilaian kinerja perusahaan. Saat ini, diakui Nicke ada beberapa permasalahan yang masih on going dengan PGN yang sudah teridentifikasi. &ldquo;Jadi yang kami lakukan due dilligence itu untuk mengidentifikasi,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Kami memandang bahwa mitigasi masih bisa kami lakukan sehingga tidak berdampak negatif terhadap konsolidasi keuangan Pertamina secara keseluruhan,&rdquo; pungkasnya.

Cegah Gangguan, Pertamina Berikan 3 Opsi Integrasikan Pertagas dan PGN