<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tito.jpg.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  ”Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini,” tulis Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Hal itu mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di tengah masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan lebih baik, pemulihan ekonomi berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan PPKM di seluruh wilayah Indonesia.  Mendagri mengingatkan kepada kepala daerah dalam instruksinya itu bahwa penghentian PPKM tidak sebagai pernyataan pandemi Covid-19 telah selesai karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kepala daerah tetap mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus. Diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi.  Gubernur, bupati, dan wali kota diinstruksikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya. Termasuk melakukan asesmen indikator Covid-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respons.  Instruksi selanjutnya untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM. Kepala daerah selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, dan instansi vertikal lain tetap mengaktifkan satuan tugas (satgas) daerah.  ”Itu dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan, dan mencermati perkembangan angka Covid-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing,” ucap Mendagri Tito Karnavian.  Kepala daerah selaku kasatgas daerah dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian. Kepala daerah juga harus memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Gubernur, bupati, dan wali kota, juga diinstruksikan melaporkan penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Instruksi menteri itu mulai berlaku pada 30 Desember 2022 dengan ketentuan pada saat instruksi tersebut berlaku, Inmendagri 50 Tahun 2022 tentang PPKM Wilayah Jawa dan Bali serta Inmendagri 51 Tahun 2022 tentang PPKM Luar Jawa dan Bali dinyatakan tidak berlaku.  ”Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan,” tulis Inmendagri.

Mendagri Tito Terbitkan Instruksi Penghentian PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-13-at-18.50.01.jpg" alt="Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa kepala daerah yang akan berakhir masa jabatan diwajibkan menyusun RPD.  ”Penyusunan RPD memang harus dilakukan kepala daerah menjelang akhir masa jabatan sesuai Inmendagri. Ini akan menjadi pedoman Plt Wali Kota Palembang,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Pada Rencana tersebut dimasukkan evaluasi persoalan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur Kota Palembang. ”Kami ingin pembangunan di segala sektor itu harus bermuara kepada upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), karena saat ini IPM Kota Palembang tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel),” ucap Harrey Hadi.  Soal kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tugas Pemkot Palembang ke depan. Selain itu, masalah sanitasi dan perbaikan jalan juga dimasukkan pada perencanaan tersebut.  ”Rencana kegiatan ini berupa tema pembangunan ditekankan pada upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain harus menjaga infrastruktur yang ada. Penanganan masalah banjir yang dikeluhkan masyarakat, kemudian pengelolaan sampah, kemacetan, dan kawasan kumuh tetap kami upayakan menjadi prioritas,” terang Harrey Hadi.  Dia mengatakan, pada perencanaan RPD tersebut dapat menjadi lebih matang karena adanya visi dan misi Wali Kota Palembang yang baru. ”Kekurangan pada rencana tersebut adalah tidak adanya visi dan misi,  karena itu nantinya wali kota yang baru dapat melengkapinya,” papar Harrey Hadi.  Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, akan terus fokus meningkatkan bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah menjelang masa akhir jabatan.  ”Kota Palembang dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan merata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat,” tutur Harnojoyo.

Pemkot Palembang susun Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT_Jemput-Bola-Vaksinasi-Booster_Salman-Toyibi_6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kalsel tetap level 1 hingga 3 Oktober. Hal itu sesuai Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk PPKM Luar Jawa Bali tetap level 1, salah satunya di Provinsi Kalsel.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin mengungkapkan, status PPKM level 1 pada 13 kabupaten/kota di Kalsel sejak 2 Agustus hingga 5 September, kembali diperpanjang hingga 3 Oktober. Keputusan itu harus jadi perhatian semuanya, meski pun kasus Covid-19 belakangan ini mulai terkendali.  ”Pelaksanaan vaksinasi tetap menjadi fokus utama untuk status PPKM level 1 ini, diutamakan meningkatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster,” kata Diauddin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Sebab, menurut dia, dari catatan sementara target vaksinasi booster di Provinsi Kalsel masih di bawah 30 persen dari target sasaran sekitar 3 juta orang sesuai capaian vaksinasi dosis pertama atau 95,98 persen. Sementara itu, untuk capaian vaksinasi dosis lengkap atau dosis kedua sudah 76,38 persen.  Saat ini, lanjut Diauddin, dilaksanakan pula vaksinasi booster ke-2 atau vaksinasi dosis ke-4 dengan sasaran tenaga kesehatan. Jumlah target sasaran sebanyak 26 ribu orang.  Terkait kasus harian Covid-19, Diauddin meminta masyarakat Kalsel untuk terus disiplin protokol kesehatan. ”Karena mencegah jauh lebih utama dibanding mengobati,” tutur Diauddin.  Laporan Dinkes Kalsel kasus Covid-19 hanya bertambah tujuh kasus, hingga pasien yang dirawat menjadi 134 orang. Total penularan Covid-19 selama pandemi di Kalsel sebanyak 87.441 kasus.  Sementara itu, pasien yang sudah berhasil sembuh pada Sabtu (10/9), sebanyak 24 orang, sehingga totalnya kesembuhan selama pandemi sebanyak 84.726 orang dan meninggal dunia sebanyak 2.581 orang. Persentase kesembuhan mencapai 96,90 persen dan pasien dirawat 0,15 persen dan kasus kematian 2,95 persen.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dinkes Sebut Status PPKM di Kalsel Tetap Level 1 Hingga 3 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PCR-Massal-Jamaah-Calon-Haji-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR seorang calon haji di Kantor MUI Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Jumat (3/6/2022). Tes PCR dengan hasil negatif COVID-19 merupakan syarat wajib yang harus dilakukan jamaah calon haji sebelum memasuki Embarkasi P" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR seorang calon haji di Kantor MUI Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Jumat (3/6/2022). Tes PCR dengan hasil negatif COVID-19 merupakan syarat wajib yang harus dilakukan jamaah calon haji sebelum memasuki Embarkasi P</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Status level PPKM sejumlah daerah dalam perpanjangan Instruksi Mendagri terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali dinaikkan. Kebijakan itu untuk mengatasi penyebaran Covid-19 varian BA.4 dan BA.5.  ”Akhir-akhir ini, kami melihat adanya peningkatan kasus Covid-19 karena adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi level 2,” kata Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Safrizal seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (5/7).  Beberapa daerah yang naik ke level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong.  Setelah pemberlakuan PPKM selama sebulan terakhir, Menteri Dalam Negeri kembali melakukan perpanjangan PPKM Jawa-Bali melalui Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 dan PPKM luar Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku efektif mulai 5 Juli–1 Agustus.  Safrizal menjelaskan, pada pelaksanaan PPKM kali ini perlu ada perhatian serius kepada seluruh pihak. Khususnya di Jawa-Bali yang kembali ada daerah dengan status PPKM level 2.  Menurut dia, dengan menggunakan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM, saat ini untuk Jawa-Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM level 1, menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah. Sedangkan jumlah daerah dengan status level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satupun daerah level 2.  Dalam pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali, kondisinya masih sama yaitu 385 daerah berstatus PPKM level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM level 2. Namun, ada pergantian daerah yang berada di level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.  Safrizal mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus tersebut. Sebab, kasus Omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.  ”Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30–50 persen lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ucap Safrizal.  Namun, lanjut dia tentu tetap tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup. Pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tetap optimistis dapat mengendalikan laju perkembangan Covid-19 dengan tidak meninggalkan faktor pentingnya upaya pemulihan ekonomi nasional.  ”Oleh karena itu, salah satu ketentuan baru dalam dalam pengaturan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru Provinsi Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri,” terang Safrizal.  Hal itu, kata dia, bertujuan untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri juga harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga. Saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih di bawah 30 persen, dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.  ”Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media,” ujar Safrizal.

Atasi Varian BA.4-BA.5, Level PPKM Sejumlah Daerah Kembali Dinaikkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-antisipasi-lonjakan-Covid-haritsah-almudatsir1-2639.jpg" alt="Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyarak" width="100%">
<figcaption>Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyarak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 secara nasional pada 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2022.  Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pun mengatur, pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru.  "Imbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru," demikian bunyi imbauan sebagaimana tertuang dalam Inmendagri 62/2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Rabu (24/11).  Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak melakukan mudik sepanjang periode libur Nataru. Apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak," tulis Tito.  Pemerintah juga akan mengetatkan pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru. Bahkan, akan melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat.  Pertama, gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021. Kedua tempat perbelanjaan. Ketiga, tempat wisata lokal.  "Hal ini dilakukan dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3," tutup Tito.

PPKM Level 3 Saat Nataru, Buruh Hingga ASN Dilarang Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/taman-mini-berlakukan.jpg" alt="MELUNCUR LAGI: Wahana kereta gantung kembali beroperasi di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, kemarin (14/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MELUNCUR LAGI: Wahana kereta gantung kembali beroperasi di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, kemarin (14/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petunjuk uji coba protokol kesehatan (prokes) untuk pembukaan tempat wisata akhirnya resmi dikeluarkan pemerintah. Itulah yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang PPKM di Jawa-Bali.  Salah satu poin yang yang diatur dalam uji coba pembukaan tempat wisata adalah jumlah kendaraan pada akhir pekan. Mulai Jumat pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00 waktu setempat.  ”Penerapan ganjil dan genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikutip dalam instruksinya kemarin (14/9).  Ketentuan lainnya adalah wajib mengakses aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai. Kemudian, anak-anak di bawah 12 tahun dilarang masuk ke tempat wisata.  Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kebijakan itu akan dijalankan dengan prokes ketat. Kemudian, ada evaluasi secara berkala. ”Kita lihat konsekuensinya. Kalau muncul klaster baru, ya kami perketat lagi,” katanya kemarin.  Evaluasi akan dibahas dalam penetapan PPKM yang dilakukan setiap minggu. Dalam setiap evaluasi, peraturan yang bakal diberlakukan disesuaikan. ”Ketentuannya juga tidak generik. Jadi, ini akan selalu dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan,” papar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.  Muhadjir menekankan, saat ini yang tak kalah penting adalah mulai dilakukannya adaptasi dari pandemi Covid-19 ke endemi. Persebaran virus SARS-CoV-2 berusaha dikendalikan. Misalnya, dibuat bersifat sporadis atau tidak merata. Lalu, Covid-19 diupayakan menjadi penyakit gejala musiman. ”Karena saya rasa naik turunnya kasus ini juga terkait dengan kondisi iklim, lingkungan, ini sangat berpengaruh. Nanti kita pelajari, kita amati,” jelasnya.  Kemudian, yang berhubungan dengan tingkat kesakitan dapat dikendalikan. Termasuk mengejar angka kematian 0 persen. ”Ini akan membuat Covid-19 bukan penyakit istimewa, melainkan penyakit biasa. Jadi, Covid-19 bisa masuk penyakit infeksius seperti yang lain,” tuturnya.  Untuk dapat menyukseskan transisi menuju endemi ini, Muhadjir menuturkan bahwa dibutuhkan peran serta masyarakat. Salah satunya, perilaku masyarakat pada masa pandemi. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes menjadi kunci utama. Diharapkan, masyarakat tidak perlu lagi diberi peringatan keras atau sweeping untuk memakai masker. Namun, penggunaan masker menjadi bagian dari habituality sehari-hari. ’’Misalnya, kerumunan. Sudah tahu waktunya lebih dari ketentuan, bisa bahaya kalau terlalu lama. Sudah waktunya bubar,” katanya.  Sementara itu, beberapa tempat wisata di Bali mulai melakukan uji coba buka. Salah satunya adalah Bali Safari and Marine Park. Destinasi wisata tersebut dibuka kembali sejak 11 September 2021 setelah Kabupaten Gianyar berstatus wilayah PPKM level 3.  General Manager Bali Safari and Marine Park Jennifer Suryadi mengatakan, pembukaan kembali Bali Safari dilakukan atas Surat Edaran Gubernur Bali (SE Nomor 15 Tahun 2021) dan SE Bupati Gianyar (SE Nomor 360/1445/BPBD/2021). ”Dan ini menjadi angin segar bagi pariwisata di Bali,” ujarnya kepada Bali Express Selasa (14/9). Meski demikian, pembukaan dilakukan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Misalnya, jumlah pengunjung dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas normal.  Namun, ada juga tempat wisata yang belum buka. Misalnya objek wisata kawasan luar Pura Taman Ayun Mengwi. Pasalnya, pengelola tempat wisata tersebut belum memenuhi persyaratan untuk bisa buka.

Pemerintah Berlakukan Ganjil-Genap ke Lokasi Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/eri-audiensi-bersama-perwakilan-PKL-5.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima audiensi perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Balai Kota Surabaya, Kamis (2/9). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima audiensi perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Balai Kota Surabaya, Kamis (2/9). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendengarkan keluh kesah para pedagang kaki lima (PKL) yang meminta agar ada penambahan jam operasional usaha saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.  ”Soal jam operasional usaha di Surabaya sudah sesuai dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) tentang PPKM,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menerima audiensi perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Balai Kota Surabaya, Kamis (2/9).  Menurut Eri, kebijakan PPKM tersebut tidak hanya berlaku di Kota Surabaya, melainkan juga di semua wilayah yang telah diatur dalam Inmendagri. ”Bahwa tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Inmendagri. Semua kota melakukan yang sama. Insya Allah semua aturan itu melekat sama,” ujar Eri.  Namun, Eri menyatakan, apabila masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi jam yang ditentukan, informasi itu bisa disampaikan ke petugas agar segera ditindaklanjuti. Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan PPKM di Surabaya ini tidak akan bisa berjalan sempurna.  ”Karena itulah masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Surabaya menjadi hebat bukan karena pemerintahannya, tapi masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Ketika saat ini ada yang masih buka (melebihi aturan) monggo (silakan) disampaikan,” tutur Eri.  Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Ahmad Yusep Gunawan menjelaskan, TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemkot dalam penerapan strategi penanganan Covid-19. Apalagi saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning, tentu harus dijaga atau diturunkan ke hijau.  ”Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggaan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga,” kata Kapolres Yusep.  Hal sama juga dikatakan Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Erwin Rustiawan. Dia menambahkan, selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19. Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakat.  ”Apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu untuk kebaikan semua. Karena itu dalam pelaksanaan di lapangan mari sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindak lanjuti,” ujar Erwin.  Hadir dalam audiensi itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kapolrestabes Surabaya Kombespol A. Yusep Gunawan, dan Kepala Staf Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Erwin Rustiawan mewakili Komandan Korem. Selain itu, hadir pula Dandim 0832/Surabaya Selatan Kolonel Inf Budi Yuono, Dandim Tipe A 0831/Surabaya Timur Kolonel Inf Agus Faridianto, dan Dandim Tipe A 0830/Surabaya Utara Kolonel Inf Sriyono.

Wali Kota Surabaya Dengarkan Keluh Kesah PKL Soal Jam Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210519-WA0005.jpg" alt="Objek wisata Pantai Ngandon di Gunung Kidul. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Objek wisata Pantai Ngandon di Gunung Kidul. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memperpanjang penutupan sementara seluruh objek di wilayah tersebut. Itu dilakukan menyusul diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 30 Agustus.  Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Harry Sukomono seperti dilansir dari Antara di Gunung Kidul mengatakan, penutupan sementara tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2, Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.  ”Menindaklanjuti Instruksi Mendagri, kami memperpanjang penutupan sementara seluruh objek wisata di Gunung Kidul hingga Senin (30/8),” kata Harry pada Selasa (24/8).  Berdasar Instruksi Mendagri lima kabupaten/kota di Jogjakarta masih berstatus level 4. Sehingga, seluruh objek atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditutup sementara sampai kondisi dinyatakan baik.  Namun demikian, Harry mengakui, setiap akhir pekan banyak wisatawan yang akan masuk ke objek wisata di Gunung Kidul. Namun pihaknya tetap konsisten menutup sementara seluruh objek wisata, sampai ada keputusan dari pemerintah pusat.  Ribuan wisatawan yang akan masuk objek wisata langsung diminta putar balik. Berdasar laporan dari petugas di lapangan, wisatawan berasal dari wilayah Solo Raya, Magelang, hingga Semarang.  ”Kami mengimbau calon wisatawan agar tidak datang terlebih dahulu. Mohon bersabar karena penutupan ini agar semuanya kondusif terlebih dahulu. Kami mohon maaf atas kebijakan meminta seluruh wisatawan untuk putar balik. Kebijakan ini demi kebaikan bersama,” terang Harry.  Harry juga mengakui adanya PPKM, Pemkab Gunung Kidul harus kehilangan potensi pendapatan asli daerah hingga belanja wisatawan sebesar Rp 25 miliar. ”Tingkat kunjungan rata-rata 40.000 orang per minggu. Jika sampai 30 Agustus penutupan sekitar delapan minggu,” papar Harry Sukomono.

Pemkab Gunung Kidul Perpanjang Penutupan Sementara Objek Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210407_213019.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) DI Jogjakarta  Kadarmanta Baskara Aji. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) DI Jogjakarta  Kadarmanta Baskara Aji. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta masih menunggu instruksi menteri dalam negeri (inmendagri) terbaru terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus.  Sekretaris Daerah (Sekda) Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta menuturkan, telah menerima informasi perpanjangan PPKM level 4 saat rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  ”Secara rinci nanti dibuat surat dalam bentuk instruksi menteri dalam negeri ke daerah ke provinsi maupun ke kabupaten/kota. Tentu akan segera kita tindak lanjuti dengan instruksi gubernur kepada bupati/wali kota,” kata Aji.  Rincian ketentuan terbaru dalam perpanjangan PPKM level 4, kata dia, masih dibahas di level pemerintah pusat di Jakarta. Pemda DI Jogjakarta siap mengikuti apa saja aturan terbaru yang ditambahkan maupun yang lebih diperketat dalam perpanjangan PPKM level 4.  Berdasar hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, Baskara Aji mengatakan, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T), juga akan lebih dioptimalkan. Antara lain dengan memanfaatkan aplikasi Silacak (Sistem Informasi Pelacakan) untuk melakukan pelacakan kontak erat secara digital.  ”Nanti tracing digital yang akan dilaksanakan teman-teman di bawah koordinasi TNI. Tadi Pak Panglima (TNI) sudah menyampaikan kesiapan TNI untuk melaksanakan tracing secara digital,” terang Kadarmanta Baskara Aji.  Melalui sarana digital itu, Aji meyakini pelacakan kontak erat bisa lebih efektif dan masyarakat yang positif Covid-19 bisa lebih cepat diketahui. ”Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana bagi teman-teman dinas kesehatan maupun nakes-nakes yang lain untuk mengetahui secara persis kondisi pasien baik yang ada di tempat isolasi terpusat maupun isolasi mandiri,” kata Kadarmanta Baskara Aji.

Pemda DI Jogjakarta Tunggu Instruksi Mendagri Soal Perpanjangan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/desa-wisata-bondowoso.jpg" alt="MENYEJUKKAN: Hamparan sawah luas di samping kolam renang dan gazebo membuat Desa Wisata Tirta Agung disebut sebagai destinasi yang menyajikan suasana alam khas pedesaan. (M AINUL BUDI/JAWA POS RADAR IJEN)" width="100%">
<figcaption>MENYEJUKKAN: Hamparan sawah luas di samping kolam renang dan gazebo membuat Desa Wisata Tirta Agung disebut sebagai destinasi yang menyajikan suasana alam khas pedesaan. (M AINUL BUDI/JAWA POS RADAR IJEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 13/2021. Selain memperpanjang PPKM hingga 28 Juni, beleid itu memperketat ketentuan di wilayah zona merah.  Setidaknya ketentuan di empat sektor di zona merah diperketat. Pertama, untuk perkantoran. Karyawan yang boleh work from office (WFO) atau bekerja dari kantor hanya 25 persen.  Kemudian, pembelajaran tatap muka (PTM) ditiadakan dan sepenuhnya dilakukan secara daring.  Lalu, taman atau tempat wisata di wilayah merah kembali ditutup dan dilarang dari kegiatan masyarakat. Kegiatan ibadah keagamaan harus dibatasi secara ketat dan mengutamakan ibadah di rumah.  Dalam inmendagri, Mendagri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah (pemda) harus mengintensifkan disiplin protokol kesehatan. Bila terjadi pelanggaran, pemda harus bersikap tegas.  Tito mengingatkan pemda dan masyarakat untuk tak lelah dan lengah. Berdasar analisis dan evaluasi, ada kecenderungan masyarakat mulai jenuh. Penegakan prokes di daerah juga tidak ketat. ”Kita tidak boleh lelah, kita harus kuat. Terutama pemerintah untuk menjadi motor agar masyarakat tetap bangkit, untuk tidak lelah dan tidak lengah,” ujarnya kemarin (15/6).  Dia menilai, salah satu faktor penyebab kenaikan tren penularan kasus aktif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir adalah disiplin prokes yang melemah. Karena itu, dia meminta kepala daerah menggencarkan kembali kampanye prokes. ”Karena terlihat memang agak kendur dibanding awal-awal kita aktif membagikan masker, kampanye masker,” paparnya.  Sementara itu, dalam inmendagri terbaru, peran puskesmas dan posko di desa/kelurahan kian sentral. Dua instrumen itu diharapkan lebih terlibat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tengah masyarakat. ”Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan dan bantuan terdepan kita dalam mengendalikan pandemi,” jelas Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro.  Namun, pihaknya menyoroti belum dibentuknya posko di banyak tempat. Di antara sekitar 76 ribu desa/kelurahan di Indonesia, baru sekitar 39 ribu desa yang telah membentuk posko tingkat desa/kelurahan. Tito menginstruksikan pemda untuk segera menyelesaikan pembentukan posko. ”Ke depan, kita update terus, baik jumlah posko maupun aktivitasnya,” ujarnya.  Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim memberikan apresiasi kepada Mendagri yang bergerak cepat dengan menerbitkan Inmendagri 13/2021 kepada pemda. ”Agar mengencangkan kembali pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat,” terang dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/06/2021/tingkat-hunian-rumah-sakit-untuk-pasien-covid-19-di-kudus-makin-tinggi/">Tingkat Hunian Rumah Sakit untuk Pasien Covid-19 di Kudus Makin Tinggi</a>  Instruksi Mendagri itu, kata dia, belum cukup untuk mengatasi masalah.  Menurut Luqman, vaksinasi kepada masyarakat harus dipercepat dan jangkauannya diperluas. Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah. Jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal 2 juta orang, dalam waktu tidak lama tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 berakhir.

Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, Tempat Wisata Ditutup, PTM Ditiadakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#instruksi mendagri

Berita Terkini