<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_PENGERUKAN-KALI-SEPAK_HANUNG-HAMBARA_26012026-6-3709400527.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers saat meninjau pengerukan kali Sepak di Jakarta, Senin (26/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers saat meninjau pengerukan kali Sepak di Jakarta, Senin (26/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kematian tragis seorang siswa SMKN 34 Jakarta Pusat diduga akibat lubang jalan di Matraman memicu reaksi dari Gubernur DKI Jakarya Pramono Anung. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan kini tidak boleh lagi ditunda-tunda, meski cuaca buruk masih melanda ibu kota. Dinas Bina Marga diminta untuk segera melakukan pengaspalan di titik-titik rawan tanpa harus menunggu musim kemarau. "Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Binamarga karena sudah tidak bisa lagi menunggu sampai dengan kemudian hujan berhenti," ujar Pramono, Senin (9/2). Pramono mengklaim bahwa tim di lapangan sudah bergerak masif untuk melakukan penambalan. Namun, ia juga memberikan catatan mengenai ketahanan aspal di tengah cuaca ekstrem. "Sehingga kalau dilihat di lapangan sekarang sudah ditangani lubang-lubang yang ada, hampir sebagian besar ditutup. Walaupun kemudian ketika hujan akan mohon maaf pasti sebagian ada yang terbongkar kembali," tambahnya. Kronologi Kecelakaan Maut di Matraman Raya Kecelakaan maut ini menimpa seorang pelajar berinisial A pada Senin (9/2) pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat tengah berkendara menuju sekolah, sepeda motor yang dikemudikannya menghantam lubang yang cukup dalam di ruas Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Benturan keras tersebut membuat korban yang merupakan siswa kelas 11 jurusan Teknik Mesin ini terpental ke aspal. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan bantuan medis. Saksi mata di lokasi, Ardi, menyebutkan bahwa situasi jalanan sebenarnya sedang sepi saat insiden terjadi. "Kondisi jalan sepi, enggak ada orang sepi, saya keluar dari sana (gang) ke jalan raya sudah ngegeletak saja (korban)," ungkap Ardi. Buruknya kualitas aspal dan bekas tambalan yang tidak rata di kawasan Matraman ternyata sudah lama dikeluhkan warga. Menurut Ardi, lokasi tersebut memang menjadi titik rawan kecelakaan. "Sudah sering sih, mungkin karena tembelan ini ya, agak rawan," jelasnya. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan parah dari arah Jatinegara menuju Senen. Pengguna jalan lain, Ilham, awalnya mengira kemacetan disebabkan oleh proyek perbaikan, namun ternyata karena proses evakuasi jasad korban. "Saya pikir ada perbaikan jalan atau apa ya, ternyata pas lewat ada orang tergeletak," kata Ilham. (*)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung perintahkan Dinas Bina Marga segera tutup lubang jalan di Matraman setelah siswa SMK 34  meninggal

Begini Instruksi Gubernur DKI Pramono Anung Usai Siswa SMK Meninggal Akibat Lubang Jalan di Matraman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/New-Project-64-3312019002.jpg" alt="Surat instruksi pam swakarsa yang beredar di media sosial. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Surat instruksi pam swakarsa yang beredar di media sosial. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instruksi Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) di Seluruh Indonesia beredar luas. Dalam surat dengan kop Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI, instruksi itu disebut berasal dari Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen Jimmy Ramoz Manalu. Mabes TNI pun buka suara soal beredarnya surat tersebut.&nbsp; Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan isi surat terkait pam swaskarsa itu. Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan perintah. Sifatnya hanya imbauan atau ajakan. Sebab, pam swakarsa sudah terbukti efektif meredam gejolak yang terjadi di beberapa daerah.&nbsp; &rdquo;Bukan perintah, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (2/9). Jenderal bintang satu TNI dengan latar belakang Korps Marinir tersebut menyatakan, ajakan untuk turut serta dalam pengamanan lingkungan yang disampaikan oleh aster panglima TNI bertujuan membantu pengamanan wilayah. &nbsp; &rdquo;Imbauan atau ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar, itu benar. TNI melalui aster panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk Generasi Muda FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,&rdquo; terang dia.&nbsp; Freddy menyatakan bahwa instansinya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Khususnya melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli dan ronda, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. &rdquo;Kami menekankan bahwa bentuk keterlibatan tersebut bukan pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Freddy menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat selalu berada dalam koordinasi TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya. Sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa. Selain pam swakarsa, saat ini TNI terlibat dalam patroli skala besar yang dilaksanakan bersama Polri.&nbsp;

Mabes TNI menegaskan instruksi Pam Swakarsa bukan perintah, melainkan ajakan untuk pengamanan lingkungan.

Beredar Luas Instruksi Pam Swakarsa di Seluruh Indonesia, Begini Penjelasan Mabes TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Screenshot-2025-08-28-234634-1-4228506040.jpg" alt="Rencana Jaringan Kereta Api Cepat di Pulau Jawa Tahun 2030. (Kementerian Perhubungan)" width="100%">
<figcaption>Rencana Jaringan Kereta Api Cepat di Pulau Jawa Tahun 2030. (Kementerian Perhubungan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak diumumkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada akhir Juli 2025 lalu, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya langsung menarik perhatian. Proyek strategis ini diyakini mampu memangkas waktu perjalanan sekaligus membuka peluang besar bagi konektivitas antarwilayah. Bukan hanya soal kecepatan, pembangunan kereta cepat juga menuntut keterlibatan banyak pihak. Tidak terkecuali pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, diproyeksikan memegang peranan penting dalam keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Lantas, bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sudah masuk rencana induk perkeretaapian 2030.&nbsp; &ldquo;Masuk pada rencana pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat pada lintas Jakarta-Bandung, dengan potensi perpanjangan menuju Kroya, Yogyakarta, Solo dan Surabaya,&rdquo; ungkap Irvan kepada JawaPos.com, Selasa (26/8). Dalam rencana induk, kereta cepat akan melintasi jalur utara Jawa. Hingga saat ini, belum ada perubahan dalam rencana tersebut, meski kereta cepat sudah terbangun di jalur Jakarta-Bandung. Terkait peranan yang akan diambil Pemerintah Kota Surabaya, Irvan tak bisa memberikan jawaban. Sebab hingga saat ini, belum ada informasi kajian atau teknis perencanaan yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemkot Surabaya. &ldquo;Koordinasi terakhir dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, bahwa sekarang masih didiskusikan terkait rencana kereta cepat (Jakarta-Surabaya) di level kementerian. Rencana tersebut masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional,&rdquo; tukas Irvan.&nbsp; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyambut positif rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia menegaskan Pemprov Jatim siap mengawal kelanjutan proyek pemerintah pusat tersebut. "Kami tentunya sangat berbahagia mendengar komitmen Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk melanjutkan kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya," ujar Emil kepada JawaPos.com, Kamis (28/8). <h2>Kereta Cepat Jakarta-Surabaya&nbsp;Jadi Prioritas&nbsp;RPJMN 2024-2029</h2> Mantan Bupati Trenggalek itu belum bisa menjawab sejauh mana peranan Pemprov Jawa Timur dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Sebab, proyek tersebut hingga kini masih didiskusikan di level kementerian. "Kami tentu sangat mendukung pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagaimana telah dicantumkan sebagai salah satu prioritas di RPJMN 2024-2029," lanjutnya. Begitu pula dengan kapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan. Yang jelas, lanjut Emil, proyek tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Saya belum bisa jawab. Tetapi di RPJMN, ada lampiran mengenai pengembangan masing masing provinsi, di Jatim, ada perencanaan dan persiapan kereta cepat Jakarta-Surabaya, itu masuk salah satu prioritas," imbuhnya. Menurut Emil, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya memerlukan kajian dan perhitungan dari para pakar dengan cermat, seperti bagaimana kelayakan jalur yang akan digunakan. Karena itu, menurut dia sebaiknya proyek ini tidak dikerjakan secara terburu-buru.&nbsp; "Karena ini kan teknis. Harus lihat juga kontur, kondisi geologi, kerawanan bencana, semua kan harus dihitung. Jadi harus betul-betul hati-hati, biarkan proses matang yang berbicara. Jangan kemudian terburu-buru, tetapi tidak presisi," jelas suami Arumi Bachsin itu. dia memastikan pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memuluskan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. termasuk dengan Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan. &nbsp; &nbsp;

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya jadi sorotan, Pemprov Jatim-Pemkot Surabaya siap dukung, namun harus hati-hati dalam pelaksanaannya.

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk Rencana Induk Perkeretaapian 2030, Pemprov Jatim-Pemkot Surabaya Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

Instruksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Instruksi

Berita Terkini

Begini Instruksi Gubernur DKI Pramono Anung Usai Siswa SMK Meninggal Akibat Lubang Jalan di Matraman

Beredar Luas Instruksi Pam Swakarsa di Seluruh Indonesia, Begini Penjelasan Mabes TNI

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk Rencana Induk Perkeretaapian 2030, Pemprov Jatim-Pemkot Surabaya Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

Download Aplikasi JawaPos.com